Dadang Solihin Book Review Number 003/March 2025

No Book Title Author Page
21. How China and India Are Revolutionizing
Global Business,
Editor Pete Engardio 3
22. Future of the BRICS and the Role of Russia
and China
Junuguru Srinivas 7
23. Corruption Control in Post- Reform China: A
Social Censure Perspective
Guoping Jiang 11
24. The Death Penalty in China: Policy, Practice,
and Reform
Editor Bin Liang and Hong Lu 15
25. Vietnam: A New History Christopher Goscha 19
26. A New Paradigm for Korea’s Economic
Development: From Government Control to
Market Economy
Sung-Hee Jwa 23
27. Transitions to Democracy: A Comparative
Perspective
editor Kathryn Stoner and
Michael McFaul
28
28. PDiddy Allegations Explained: Unmasking
Power, Control, and 120 Victims
Janine Kaup 33
29. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045
UU 59/2024 38
30. Data Leaks for Dummies Guy Bunker and Gareth
Fraser-King
43

Dadang Solihin
Book
Review
Number 003/March 2025
DS
BR

1

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025

Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena atas rahmat dan karunia-Nya, jurnal ilmiah Book Review
DSBR edisi ketiga dengan nomor terbitan 003/March 2025 ini dapat
kembali hadir di tengah para pembaca setia. Edisi ini secara khusus
menghadirkan ulasan terhadap sepuluh buku terpilih yang dinilai
relevan dan strategis dalam menjawab dinamika perubahan global,
nasional, maupun lokal, yang kian kompleks dan saling terkoneksi.
Dalam era transformasi geopolitik, ekonomi, sosial, dan teknologi
seperti saat ini, memahami lintas perspektif dari berbagai negara
dan aktor global menjadi kebutuhan penting bagi para akademisi,
peneliti, pembuat kebijakan, hingga masyarakat luas. Oleh karena
itu, edisi Maret 2025 ini memuat tinjauan kritis atas karya-karya yang berasal dari spektrum
tema yang luas, namun saling melengkapi: dari kebangkitan ekonomi negara-negara Global
South, transisi demokrasi, reformasi tata kelola, hingga kerentanan digital.
Buku pertama yang direview adalah How China and India Are Revolutionizing Global Business
yang disunting oleh Pete Engardio. Buku ini mengurai dengan cermat bagaimana dua
kekuatan ekonomi Asia tersebut tidak hanya menyaingi Barat, tetapi juga merekonstruksi
ulang lanskap bisnis global. Karya ini menjadi pengingat penting bagi kita semua tentang
perlunya membaca ulang peta kompetisi dan kolaborasi global dari sudut pandang Asia.
Beralih ke perspektif geopolitik masa depan, buku Future of the BRICS and the Role of Russia
and China karya Junuguru Srinivas menawarkan refleksi tajam atas masa depan koalisi BRICS,
serta pengaruh strategis Rusia dan Tiongkok di dalamnya. Buku ini memperkuat argumen
bahwa tatanan dunia multipolar semakin nyata, dan bahwa BRICS bukan sekadar simbol,
melainkan alat transformasi struktur kekuasaan global.
Sementara itu, dari ranah tata kelola internal, dua buku penting tentang Tiongkok diulas
secara mendalam. Yang pertama adalah Corruption Control in Post-Reform China: A Social
Censure Perspective oleh Guoping Jiang yang menyoroti mekanisme sosial dalam kontrol
korupsi pasca reformasi. Yang kedua, The Death Penalty in China yang disunting oleh Bin Liang
dan Hong Lu, menghadirkan diskursus kritis tentang keberlangsungan hukuman mati dan
nuansa politik-hukum di baliknya. Kedua karya ini menunjukkan pentingnya memahami
bagaimana kekuasaan, hukum, dan moralitas saling bergesekan dalam konteks negara
otoritarian yang tengah mengalami modernisasi.
Dari Asia Tenggara, buku Vietnam: A New History karya Christopher Goscha menjadi penanda
penting atas perlunya meninjau ulang narasi sejarah negara-negara berkembang dari
kacamata baru. Goscha dengan apik menyajikan Vietnam bukan sekadar korban kolonialisme
atau perang, tetapi sebagai aktor historis dengan kompleksitas internalnya sendiri.
Kontras dengan Vietnam, transformasi ekonomi Korea Selatan disorot dalam buku A New
Paradigm for Korea’s Economic Development oleh Sung-Hee Jwa. Penulis mengajak kita
memahami transisi dari kontrol negara menuju ekonomi pasar, yang mengilhami banyak
negara berkembang termasuk Indonesia dalam mengejar pertumbuhan berkualitas.

2

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025
Sementara itu, buku Transitions to Democracy: A Comparative Perspective yang disunting
oleh Kathryn Stoner dan Michael McFaul, menyumbang pemikiran teoritis dan empiris
tentang jalan berliku menuju demokratisasi di berbagai kawasan. Buku ini sangat relevan
untuk negara-negara yang tengah mencari keseimbangan antara stabilitas politik dan
partisipasi rakyat.
Dari ranah sosial dan hak asasi manusia, review terhadap buku PDiddy Allegations Explained
karya Janine Kaup memperlihatkan keberanian dalam membuka tabir kekuasaan selebritas
dan ketidakadilan yang kerap tersembunyi di balik gemerlap popularitas. Buku ini
memperluas pemahaman kita tentang pentingnya sistem hukum yang tanggap dan
keberanian bersuara di tengah budaya diam.
Satu-satunya dokumen kebijakan publik yang turut direview dalam edisi ini adalah Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang dituangkan dalam UU No.
59 Tahun 2024. Ulasan ini dilakukan dengan pendekatan kritis dan akademis, guna memahami
arah pembangunan Indonesia menuju Visi Emas 2045. Naskah ini menjadi penting dalam
menyusun strategi pembangunan lintas sektor yang berbasis pada transformasi sosial,
ekonomi, dan tata kelola.
Terakhir, dalam konteks tantangan digital, buku Data Leaks for Dummies karya Guy Bunker
dan Gareth Fraser-King menyajikan panduan praktis namun mendalam tentang kebocoran
data yang kini menjadi ancaman nyata terhadap keamanan individu dan institusi. Ulasan atas
buku ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik dan profesional tentang
pentingnya manajemen keamanan informasi di era digital.
Melalui edisi ini, penulis berharap para pembaca tidak hanya memperoleh wawasan
akademik baru, tetapi juga terdorong untuk melakukan refleksi kritis atas berbagai isu
kontemporer yang tengah membentuk masa depan kita bersama. Terima kasih penulis
sampaikan kepada seluruh kontributor, reviewer, dan mitra kerja yang telah mendukung
terbitnya jurnal ini.
Akhir kata, semoga Book Review DSBR Edisi Maret 2025 ini dapat menjadi inspirasi, referensi,
dan rujukan akademik yang bermakna melalui pikiran-pikiran besar yang menggerakkan
zaman. Selamat menikmati.

Jakarta, 11 Maret 2025

Penulis

3

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025

Kebangkitan Ekonomi Dua Negara Raksasa Asia, How China and India Are
Revolutionizing Global Business, Editor: Pete Engardio.

Abstract
This paper presents a critical review of the book How China and India Are Revolutionizing
Global Business, edited by Pete Engardio. The book offers a comprehensive analysis of the
economic transformation of China and India, and their growing influence on global business
structures. It explains how these two populous nations have reshaped the global economic
landscape through structural changes, technology advancements, and strategic policies. This
review aims to examine the book’s key arguments, compare the differing paths taken by China
and India, and extract insights relevant to developing countries like Indonesia. In the context
of national resilience, the book highlights crucial lessons regarding infrastructure
development, human resource quality, innovation, and sustainability. By understanding the
strengths and challenges of China and India, this review offers strategic reflections for policy
and business in other emerging economies.
Keywords: China, India, global business, economic transformation, national resilience,
Indonesia

Pendahuluan
Dalam dua dekade terakhir, perhatian dunia tertuju pada kebangkitan ekonomi dua negara
raksasa Asia: Tiongkok dan India. Keduanya tidak hanya mengubah wajah kawasan Asia, tetapi
juga mendisrupsi arsitektur ekonomi global. Buku How China and India Are Revolutionizing
Global Business yang diedit oleh Pete Engardio, merupakan kompilasi tajam dari analisis dan
laporan berbagai pakar serta jurnalis BusinessWeek mengenai dampak besar dari kebangkitan
ekonomi dua negara tersebut.

4

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025
Dengan pendekatan analisis multi-disiplin, buku ini tidak hanya mengulas data ekonomi,
namun juga menawarkan interpretasi strategis terkait kebijakan industri, dinamika sosial,
hingga implikasi global dari perubahan ekonomi di kedua negara. Dalam konteks Indonesia,
buku ini menyajikan refleksi penting untuk memperkuat ketahanan nasional melalui strategi
pembangunan ekonomi yang terintegrasi dan inovatif.

Isi dan Analisis Buku
1. Narasi Kebangkitan Ekonomi “Chindia”
Istilah “Chindia” yang digunakan dalam buku ini merefleksikan bagaimana kekuatan ekonomi
Cina dan India semakin saling melengkapi sekaligus bersaing. Cina dengan kekuatan
manufakturnya dan India dengan sektor jasa serta teknologi informasinya, menciptakan
pusat-pusat ekonomi baru yang mengguncang dominasi negara-negara Barat.
Buku ini menjelaskan bagaimana Cina menekankan pada perencanaan industri dan
pembangunan infrastruktur besar-besaran, sementara India mendorong inovasi melalui
kekuatan demografi dan demokrasi yang lebih terbuka.

2. Kekuatan Komparatif dan Tantangan Internal
Engardio menyoroti kekuatan dan kelemahan kedua negara. Cina unggul dalam stabilitas
makro, kontrol pemerintah, dan kekuatan fiskal yang digunakan untuk membangun
infrastruktur kelas dunia. Namun, masalah transparansi, korupsi, serta degradasi lingkungan
menjadi tantangan besar.
India, di sisi lain, unggul dalam demokrasi dan sumber daya manusia yang terampil, khususnya
dalam bahasa Inggris dan teknologi digital. Akan tetapi, India menghadapi kendala
infrastruktur, birokrasi lamban, dan ketimpangan sosial yang masih tinggi.

3. Dampak Global terhadap Bisnis dan Ketenagakerjaan
Salah satu bagian paling penting dari buku ini adalah diskusi tentang dampak kebangkitan
China dan India terhadap pasar tenaga kerja global. Buku ini menggarisbawahi kekhawatiran
negara-negara Barat tentang hilangnya pekerjaan manufaktur dan teknologi akibat relokasi
ke Asia.
Namun, buku ini juga memberikan peluang bagi perusahaan untuk menemukan pasar baru,
mengurangi biaya produksi, dan berinovasi dengan model bisnis yang lebih adaptif terhadap
pasar negara berkembang.

Relevansi dengan Ketahanan Nasional Indonesia
1. Diversifikasi Ekonomi dan Penguatan Manufaktur
Indonesia dapat meniru strategi Cina dalam membangun kekuatan manufaktur nasional
melalui insentif industri, peningkatan infrastruktur logistik, dan penciptaan kawasan ekonomi
khusus. Diversifikasi ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas
mentah.

5

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025

2. Pengembangan SDM dan Pendidikan Teknologi
Dari India, Indonesia bisa belajar bahwa kekuatan sumber daya manusia berbasis teknologi
dan bahasa asing dapat menjadi modal besar dalam memasuki ekonomi digital global.
Investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi sangat krusial.

3. Inovasi Teknologi dan Ekosistem Digital
China dan India mulai tidak hanya meniru Barat, tetapi juga menciptakan produk dan layanan
inovatif yang mendunia. Indonesia perlu membangun ekosistem inovasi nasional yang
mendukung start-up, UMKM digital, dan kolaborasi riset universitas-industri.

4. Ketahanan Sosial dan Lingkungan
Buku ini juga memberikan peringatan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan dan
pengelolaan lingkungan dapat menciptakan krisis internal. Ketahanan nasional Indonesia
harus mencakup dimensi sosial dan ekologis secara seimbang.

Evaluasi Kritis Buku
Buku ini unggul dari segi penyajian data, narasi yang kaya, dan pemetaan strategi ekonomi
dari sudut pandang bisnis. Namun demikian, ada beberapa keterbatasan:
• Perspektif Barat: Sebagian besar analisis masih berasal dari sudut pandang jurnalis dan
analis bisnis Amerika, yang bisa menimbulkan bias dalam menilai strategi non-Barat.
• Minimnya pendekatan politik: Buku ini kurang menggali dinamika politik dalam negeri
China dan India yang memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan ekonomi mereka.
• Kurang menggali aspek budaya: Aspek budaya bisnis dan nilai-nilai sosial yang
membentuk perilaku ekonomi di kedua negara belum cukup diulas mendalam.
Meskipun demikian, buku ini tetap merupakan bacaan wajib bagi siapa saja yang ingin
memahami arah dunia bisnis dan strategi pembangunan global dalam dua dekade ke depan.

Kesimpulan
How China and India Are Revolutionizing Global Business adalah buku yang relevan untuk
dibaca di tengah upaya Indonesia dalam mengonsolidasikan kekuatan ekonomi dan
memperkuat ketahanan nasional. Dengan pembelajaran dari strategi China dan India,
Indonesia dapat merumuskan langkah-langkah nyata dalam membangun ekonomi berbasis
inovasi, memperkuat peran pemerintah dalam pembangunan strategis, dan memastikan
pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan.
Buku ini bukan hanya catatan tentang dua negara Asia, melainkan juga cermin bagi bangsa-
bangsa berkembang dalam mencari arah pembangunan yang berdaulat dan tangguh
menghadapi dinamika global yang terus berubah.

6

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025

Daftar Pustaka
Bunker, G., & Fraser-King, G. (2009). Data Leaks for Dummies. Wiley.
Engardio, P. (Ed.). (2006). How China and India Are Revolutionizing Global Business. New York:
McGraw Hill.
Goscha, C. (2016). Vietnam: A New History. Basic Books.
Jiang, G. (2017). Corruption Control in Post-Reform China: A Social Censure Perspective.
Palgrave Macmillan.
Jwa, S. H. (2020). A New Paradigm for Korea’s Economic Development. Palgrave Macmillan.
Kaup, J. (2024). PDiddy Allegations Explained: Unmasking Power, Control, and 120 Victims.
Investigative Books.
Liang, B., & Lu, H. (Eds.). (2020). The Death Penalty in China. Columbia University Press.
McFaul, M., & Stoner, K. (Eds.). (2010). Transitions to Democracy: A Comparative Perspective.
Johns Hopkins University Press.
Srinivas, J. (2021). Future of the BRICS and the Role of Russia and China. Nova Science
Publishers.
UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
2025–2045.

7

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025

Future of The BRICS and the Role of Russia and China, Suatu Tinjauan Buku
untuk Memahami Multipolaritas dan Ketahanan Global

Abstract
This article reviews Junuguru Srinivas’s Future of the BRICS and the Role of Russia and China,
which explores the strategic evolution of the BRICS alliance and the influential roles of Russia
and China in shaping a multipolar world order. The book critically examines global power
transitions, the response to Western hegemony, and emerging alternatives to traditional
financial institutions through BRICS-led initiatives such as the New Development Bank. The
author presents an insightful perspective on how Russia and China leverage BRICS to expand
influence while promoting inclusive development and reforming global governance. This
review reflects on key arguments in the book and draws implications for Indonesia’s national
resilience, emphasizing the importance of diversified alliances, alternative infrastructure
financing, technological sovereignty, and enhanced diplomacy.
Keywords: BRICS, Russia, China, global governance, multipolarity, Indonesia’s national
resilience

Pendahuluan
Pasca krisis keuangan global 2008 dan meningkatnya ketegangan geopolitik, tatanan dunia
yang sebelumnya didominasi kekuatan Barat memasuki fase transisi menuju multipolaritas.
Dalam konteks ini, munculnya kelompok BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan)
menjadi salah satu penanda penting bergesernya pusat-pusat kekuatan ekonomi dan politik
dunia. Buku Future of the BRICS and the Role of Russia and China karya Junuguru Srinivas
menawarkan kajian kritis dan mendalam mengenai peran strategis Rusia dan Cina dalam
memperkuat aliansi BRICS serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam membentuk
tatanan dunia yang lebih seimbang.

8

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025
Tulisan ini merupakan ulasan terhadap buku tersebut dan bertujuan untuk menggali relevansi
isinya bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam memperkuat ketahanan
nasional di era multipolaritas dan kompetisi antar blok.

Isi Pokok Buku
1. Peran Strategis Rusia dan Cina dalam BRICS
Srinivas menegaskan bahwa BRICS menjadi arena strategis bagi Rusia dan Cina untuk
mengekspresikan kekuatan geopolitiknya secara independen dari dominasi Barat. Cina
memimpin dalam aspek ekonomi dengan perluasan investasi dan perdagangan, sementara
Rusia lebih menekankan pada stabilitas keamanan global dan diplomasi internasional.
Kolaborasi keduanya memberikan fondasi kuat bagi BRICS untuk tampil sebagai kekuatan
alternatif dalam tata kelola dunia.

2. Inisiatif Ekonomi dan Infrastruktur Alternatif
Buku ini menyoroti pendirian New Development Bank (NDB) oleh BRICS sebagai respons
terhadap dominasi lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. NDB
memberikan pembiayaan proyek-proyek pembangunan di negara berkembang dengan
pendekatan yang lebih adil dan tidak mengikat secara politik, sebuah strategi penting dalam
memperluas pengaruh dan menjawab kebutuhan negara-negara Selatan Global.

3. Diplomasi Multilateral dan Tatanan Dunia Multipolar
Srinivas menguraikan bagaimana Rusia dan Cina memperjuangkan tatanan dunia yang lebih
setara melalui diplomasi multilateral, penolakan terhadap intervensi sepihak, dan dorongan
untuk reformasi lembaga internasional. BRICS dilihat sebagai sarana untuk menyeimbangkan
kekuatan dominan dan menciptakan forum baru yang lebih inklusif.

4. Tantangan Internal dan Perbedaan Ideologis
Meskipun memiliki semangat kolektif, BRICS menghadapi tantangan internal berupa
perbedaan ideologi politik, sistem ekonomi, dan ketimpangan kapasitas teknologi. Perbedaan
ini dapat mempersulit konsolidasi keputusan strategis, namun juga mencerminkan
keragaman sebagai kekuatan tersendiri dalam menjawab tantangan global.

Analisis Kritis dan Kontribusi Buku
Salah satu keunggulan utama buku ini adalah pendekatannya yang analitis-empiris. Srinivas
tidak hanya mengandalkan argumentasi normatif, tetapi juga menyajikan data dan peristiwa
aktual, seperti krisis keuangan global 2008, dampak pandemi COVID-19, serta perubahan
orientasi kebijakan luar negeri Rusia dan Cina.
Dalam menyusun argumentasinya, Srinivas terinspirasi oleh Kenneth Waltz dan teori neo-
realisnya mengenai stabilitas dalam sistem bipolar. Penulis berargumen bahwa multipolaritas
yang sedang berkembang justru berpotensi lebih stabil jika aktor-aktor utama seperti Rusia

9

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025
dan Cina dapat menjaga keseimbangan dan mendorong kerja sama multilateral berbasis
kesetaraan.
Kritik yang diajukan penulis terhadap multilateralisme Barat – terutama hambatan konsensus
dan politisasi lembaga internasional – disajikan dengan contoh konkret, seperti kegagalan
Amerika Serikat dalam menyetujui pembaruan keanggotaan WTO. Hal ini memperkuat tesis
bahwa dunia membutuhkan forum alternatif yang lebih terbuka dan reflektif terhadap
aspirasi negara berkembang.

Implikasi Strategis bagi Ketahanan Nasional Indonesia
1. Diversifikasi Aliansi Global
Penguatan aliansi alternatif oleh BRICS memberikan pelajaran penting bagi Indonesia untuk
tidak hanya bertumpu pada kemitraan tradisional, tetapi juga membuka kerja sama strategis
dengan negara-negara berkembang lainnya. Ini dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia
dalam forum global dan memperluas jejaring diplomasi ekonomi-politik.

2. Pembiayaan Infrastruktur Non-Konvensional
New Development Bank menawarkan contoh nyata bahwa pembiayaan pembangunan dapat
diperoleh tanpa ketergantungan pada IMF atau Bank Dunia. Indonesia bisa menjajaki
kemitraan serupa dalam membiayai proyek infrastruktur nasional, terutama yang terkait
dengan transformasi energi dan konektivitas kawasan.

3. Penguatan Diplomasi Multipolar
Indonesia, sebagai negara demokratis terbesar di Asia Tenggara, memiliki potensi besar
dalam memainkan peran sebagai penyeimbang di era multipolar. Keterlibatan aktif dalam
BRICS+, ASEAN, G20, dan OKI dapat dimanfaatkan untuk menyuarakan kepentingan negara
berkembang dan mendukung reformasi lembaga internasional.

4. Teknologi dan Kemandirian Ekonomi
BRICS juga menunjukkan pentingnya pengembangan teknologi nasional sebagai pilar
ketahanan ekonomi. Indonesia harus mempercepat penguatan riset, industri digital, dan
inovasi teknologi dalam negeri agar tidak terjebak dalam ketergantungan struktural terhadap
negara maju.

Kesimpulan
Buku Future of the BRICS and the Role of Russia and China memberikan sumbangan pemikiran
yang berharga dalam memahami dinamika tatanan global yang sedang bergeser. Dengan
memusatkan perhatian pada strategi Rusia dan Cina dalam memperkuat BRICS, Junuguru
Srinivas menawarkan pandangan yang tajam mengenai alternatif bagi sistem global yang lebih
adil dan seimbang.

10

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025
Bagi Indonesia, buku ini bukan hanya relevan secara akademik, tetapi juga strategis dalam
konteks kebijakan luar negeri dan pembangunan nasional. Melalui diversifikasi aliansi,
peningkatan kapasitas teknologi, serta peran aktif dalam diplomasi multipolar, Indonesia
dapat memperkuat ketahanan nasionalnya di tengah gejolak dunia yang terus berubah.

Daftar Pustaka
International Monetary Fund. (2011). World Economic Outlook Database. IMF Publications.
Srinivas, J. (2022). Future of the BRICS and the Role of Russia and China. Palgrave Macmillan.
UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
2025–2045.
Waltz, K. N. (1979). Theory of International Politics. Addison-Wesley.
World Trade Organization. (2020). Annual Report on Appellate Body Crisis. WTO Secretariat.

11

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025

Corruption Control in Post-Reform China: A Social Censure Perspective karya
Guoping Jiang

Abstract
This article reviews Corruption Control in Post-Reform China: A Social Censure Perspective by
Guoping Jiang, which analyzes China’s anti-corruption strategy through the lens of social
censure. Jiang introduces a framework where corruption is managed not only through legal
enforcement but also through societal norms, stigma, and state-led moral pressure. This
review explores the integration of social discipline and law in maintaining political legitimacy
and public trust in China. It also reflects on how similar mechanisms could contribute to
national resilience in countries like Indonesia, where corruption remains a systemic threat to
governance, development, and social cohesion.
Keywords: corruption control, social censure, China, national resilience, Indonesia, anti-
corruption strategy

Pendahuluan
Korupsi merupakan salah satu ancaman terbesar bagi tata kelola pemerintahan yang baik dan
ketahanan nasional sebuah negara. Bagi negara-negara berkembang seperti Tiongkok dan
Indonesia, upaya untuk menanggulangi korupsi memerlukan pendekatan yang tidak hanya
berbasis hukum, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, dan politik. Dalam
bukunya yang berjudul Corruption Control in Post-Reform China: A Social Censure Perspective,
Guoping Jiang menawarkan pendekatan yang tidak lazim namun menarik: bahwa korupsi
dapat dikendalikan secara efektif melalui kombinasi antara sanksi hukum dan sensor sosial
(social censure).

12

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025
Buku ini menjadi kontribusi penting dalam studi tentang anti-korupsi karena menekankan
pada pentingnya norma sosial, tekanan masyarakat, dan rekayasa persepsi publik dalam
menciptakan lingkungan yang tidak mentoleransi praktik koruptif. Dalam konteks Indonesia,
pendekatan ini membuka ruang refleksi baru mengenai bagaimana pemberantasan korupsi
dapat diperkuat melalui keterlibatan masyarakat dan konstruksi sosial yang menstigmatisasi
perilaku menyimpang tersebut.

Isi dan Analisis Buku
1. Pendekatan Teoritis terhadap Korupsi
Guoping Jiang memulai buku ini dengan membedah teori-teori korupsi yang berlaku di
Tiongkok dan dunia. Ia menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap korupsi di Tiongkok
berubah secara signifikan sejak dimulainya reformasi ekonomi pada 1978. Ketika struktur
sosial dan ekonomi berubah, korupsi pun menjadi lebih kompleks dan melembaga dalam
birokrasi.
Namun, menurut Jiang, korupsi di Tiongkok tidak semata-mata dipandang sebagai
pelanggaran hukum. Pemerintah Tiongkok melihat korupsi sebagai ancaman terhadap
legitimasi politik dan stabilitas sosial. Maka dari itu, pengendaliannya tidak bisa dilakukan
hanya dengan pendekatan legalistik, melainkan juga melalui pembentukan norma sosial.

2. Konsep Sensor Sosial
Konsep social censure atau sensor sosial menjadi inti gagasan buku ini. Sensor sosial merujuk
pada proses pemberian tekanan sosial dan moral terhadap pelaku korupsi melalui
pembentukan stigma negatif. Pemerintah Tiongkok secara aktif membentuk persepsi publik
dengan memublikasikan kasus korupsi, menyelenggarakan sidang terbuka, dan memberikan
hukuman yang keras. Tujuannya bukan hanya menghukum, tetapi juga mempermalukan,
mendidik, dan mencegah.
Sensor sosial, menurut Jiang, berfungsi ganda: sebagai alat pengendalian perilaku dan sebagai
media legitimasi politik. Dengan menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam memberantas
korupsi, negara dapat memulihkan kepercayaan rakyat dan menstabilkan kekuasaan politik.

3. Peran Negara dan Penegakan Hukum
Dalam konteks hukum, pemerintah Tiongkok memadukan pendekatan represif dan preventif.
Penegakan hukum terhadap koruptor dilakukan secara selektif namun dramatis. Media
dijadikan alat penting dalam menyebarkan narasi bahwa korupsi adalah kejahatan moral yang
keji. Hukuman mati dalam beberapa kasus korupsi berat menjadi simbol komitmen negara
terhadap integritas birokrasi.
Namun, Jiang juga mengkritisi pendekatan yang terlalu elitis dan terpusat ini. Ia menunjukkan
bahwa sensor sosial sering digunakan secara strategis oleh negara untuk mengkonsolidasikan
kekuasaan, bukan semata-mata demi keadilan. Oleh karena itu, efektivitas sensor sosial
sangat tergantung pada konsistensi, keadilan, dan keterbukaan dalam penerapannya.

13

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025

4. Transformasi Mekanisme Pengawasan
Buku ini menjelaskan bagaimana pengawasan terhadap korupsi di Tiongkok telah mengalami
transformasi. Pada masa awal revolusi, pengawasan dilakukan melalui mass line —
keterlibatan massa dalam mengawasi pejabat. Namun, pasca-reformasi, pengawasan
menjadi lebih birokratis dan tersentralisasi, seiring dengan melemahnya partisipasi politik
rakyat.
Perubahan ini memperkuat kontrol negara atas narasi anti-korupsi, namun juga menimbulkan
tantangan baru terkait transparansi dan akuntabilitas. Jiang menyarankan perlunya
keseimbangan antara pengawasan negara dan peran serta masyarakat agar pengendalian
korupsi tidak berubah menjadi alat politik semata.

5. Efektivitas dan Hasil
Jiang menunjukkan bahwa kombinasi antara hukum dan sensor sosial relatif berhasil
menekan laju korupsi di Tiongkok. Di satu sisi, sensor sosial meningkatkan rasa malu dan takut
bagi calon koruptor; di sisi lain, penegakan hukum yang tegas memperkuat efek jera.
Namun, Jiang juga mengingatkan bahwa keberhasilan ini tidak dapat dilepaskan dari konteks
politik otoriter Tiongkok. Dalam sistem yang kurang demokratis, sensor sosial bisa
dimanipulasi untuk menghukum lawan politik atau menutupi kegagalan sistemik. Oleh karena
itu, perlu ada kontrol institusional agar pendekatan ini tidak menyimpang dari prinsip
keadilan.

Relevansi untuk Ketahanan Nasional Indonesia
Indonesia merupakan negara demokrasi yang menghadapi tantangan korupsi sistemik dalam
berbagai level pemerintahan. Pelajaran dari Tiongkok melalui pendekatan social censure
dapat memberikan perspektif baru dalam membentuk strategi antikorupsi yang lebih
komprehensif.

1. Penguatan Norma Sosial Antikorupsi
Indonesia dapat memperkuat norma sosial antikorupsi melalui pendidikan karakter,
kampanye publik, dan keterlibatan tokoh masyarakat dalam menstigmatisasi perilaku
menyimpang. Seperti di Tiongkok, tekanan sosial dapat menjadi kekuatan non-formal yang
efektif dalam mencegah korupsi sejak dini.

2. Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan
Budaya “whistleblowing” perlu ditumbuhkan dan difasilitasi, termasuk dengan memberikan
perlindungan hukum bagi pelapor. Masyarakat harus diberdayakan sebagai mitra negara
dalam mengawasi aparatur publik.

14

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025

3. Penegakan Hukum yang Konsisten dan Transparan
Penegakan hukum yang tajam ke atas dan ke bawah adalah kunci. Sensor sosial tidak akan
efektif jika masyarakat melihat hukum hanya ditegakkan pada kasus tertentu atau digunakan
secara politis.

4. Penggunaan Media sebagai Alat Pendidikan Publik
Media massa dan media sosial di Indonesia memiliki potensi besar untuk membentuk opini
publik. Pemerintah, masyarakat sipil, dan media perlu bekerja sama untuk menciptakan
narasi antikorupsi yang membumi dan membentuk kesadaran kolektif.

Kesimpulan
Buku Corruption Control in Post-Reform China karya Guoping Jiang memberikan wawasan
penting tentang strategi antikorupsi melalui kombinasi pendekatan hukum dan sosial. Dengan
menyoroti peran sensor sosial dalam membentuk stigma terhadap korupsi, buku ini mengajak
kita melihat korupsi tidak hanya sebagai masalah hukum, tetapi juga sebagai krisis moral dan
sosial.
Indonesia dapat memetik pelajaran dari pendekatan ini dengan mengintegrasikan norma
sosial dan penegakan hukum dalam kebijakan antikorupsi nasional. Ketahanan nasional tidak
hanya dibangun melalui kekuatan ekonomi dan pertahanan, tetapi juga melalui integritas
sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Daftar Pustaka
Jiang, G. (2017). Corruption Control in Post-Reform China: A Social Censure Perspective.
Singapore: Springer. https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-10-4050-4
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). Laporan Tahunan Pemberantasan Korupsi di
Indonesia. Jakarta: KPK RI.
Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform.
Cambridge University Press.
Transparency International. (2023). Corruption Perception Index Report.
https://www.transparency.org/
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

15

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025

Reformasi Hukuman Mati di Tiongkok dan Implikasinya bagi Ketahanan
Nasional: Tinjauan terhadap Buku The Death Penalty in China yang disunting
oleh Bin Liang dan Hong Lu.

Abstract
This article reviews The Death Penalty in China: Policy, Practice, and Reform, edited by Bin
Liang and Hong Lu. The book provides a comprehensive analysis of how capital punishment
has evolved in China, transitioning from mass executions to a more selective and restrained
approach, particularly in the context of corruption and political control. It discusses legal
reforms, social perceptions, and international influences on China’s death penalty system.
This review highlights key themes of the book and draws reflections for countries like
Indonesia, especially in strengthening national resilience through legal reform, public
engagement, and anti-corruption strategies. It argues that while strict punishment plays a
deterrent role, sustainable change requires systemic governance reform.
Keywords: death penalty, China, legal reform, anti-corruption, national resilience, Indonesia

Pendahuluan
Hukuman mati selalu menjadi topik yang kontroversial dalam wacana hukum pidana modern.
Di Tiongkok, hukuman ini memainkan peran penting dalam menegakkan stabilitas sosial,
menekan kejahatan besar, dan membangun legitimasi pemerintah. Buku The Death Penalty
in China: Policy, Practice, and Reform, yang disunting oleh Bin Liang dan Hong Lu, memberikan
analisis mendalam mengenai evolusi kebijakan hukuman mati di Tiongkok dari perspektif
sejarah, hukum, sosial, dan politik.
Buku ini tidak hanya menyajikan data dan studi kasus tentang praktik hukuman mati, tetapi
juga memetakan transformasi kebijakan, dari pelaksanaan hukuman mati massal menuju

16

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025
penggunaan yang lebih selektif dan terukur. Salah satu sorotan utama dalam buku ini adalah
keterkaitan antara hukuman mati dan kebijakan anti-korupsi di bawah pemerintahan Xi
Jinping, serta bagaimana reformasi hukum mencerminkan pergeseran nilai dalam sistem
keadilan pidana Tiongkok.

Isi Utama Buku
1. Sejarah dan Evolusi Hukuman Mati di Tiongkok
Bab-bab awal buku ini menelusuri sejarah panjang hukuman mati di Tiongkok, mulai dari
masa dinasti hingga periode setelah revolusi 1949. Penggunaan hukuman mati pada masa-
masa awal sering kali bersifat simbolik dan politis. Di era Mao Zedong, eksekusi publik menjadi
alat untuk mengendalikan massa dan menegakkan otoritas Partai. Namun, sejak era
reformasi, terdapat pergeseran signifikan menuju penegakan hukum yang lebih rasional dan
berbasis hukum.

2. Reformasi Hukum dan Pengendalian Penggunaan Hukuman Mati
Kontributor buku seperti Susan Trevaskes dan Xingliang Chen mengulas reformasi besar
dalam sistem hukum pidana Tiongkok. Perubahan ini termasuk pengembalian wewenang
peninjauan hukuman mati ke Mahkamah Agung Rakyat, serta penerapan standar lebih ketat
dalam pemberian hukuman. Ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan “membunuh
banyak orang” menjadi “membunuh sedikit orang”.
Pemerintah Tiongkok kini lebih berhati-hati dalam menerapkan hukuman mati, khususnya
dalam kasus korupsi besar, untuk menunjukkan ketegasan sekaligus kehati-hatian.

3. Hukuman Mati dan Kebijakan Antikorupsi
Buku ini menyoroti bahwa sejak Presiden Xi Jinping meluncurkan kampanye antikorupsi,
hukuman mati kembali menjadi instrumen simbolik untuk menunjukkan ketegasan negara
terhadap pejabat tinggi yang menyalahgunakan kekuasaan. Namun, efektivitas hukuman mati
dalam memberantas korupsi masih menjadi bahan perdebatan, mengingat akar korupsi yang
bersifat sistemik.
Hukuman mati memang menimbulkan efek jera, tetapi tanpa reformasi kelembagaan, korupsi
akan tetap tumbuh subur.

4. Persepsi Publik dan Budaya Hukum
Studi yang dikutip dalam buku ini menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap hukuman
mati di Tiongkok sangat bervariasi. Sementara sebagian besar masyarakat mendukung
hukuman mati sebagai alat keadilan, generasi muda dan kalangan akademisi hukum mulai
mempertanyakan keefektifannya. Perubahan ini mencerminkan transformasi nilai di kalangan
masyarakat Tiongkok dan membuka ruang untuk debat lebih terbuka tentang masa depan
hukuman mati.

17

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025

5. Perspektif Internasional dan Hak Asasi Manusia
Dalam kata pengantar oleh Roger Hood dari Universitas Oxford, disebutkan bahwa komunitas
internasional melihat sinyal positif dari Tiongkok menuju pengurangan penggunaan hukuman
mati. Reformasi ini menjadi bagian dari upaya China untuk menyesuaikan diri dengan norma
internasional dan memperbaiki citra hukum pidananya di mata dunia.

Analisis Kritis Buku
Buku ini sangat kuat dalam hal dokumentasi dan keragaman perspektif. Dengan
menggabungkan pandangan akademisi Tiongkok dan Barat, buku ini mampu menghindari
bias geopolitik yang sering muncul dalam diskusi kebijakan hukuman mati.
Namun, ada beberapa catatan kritis:
1. Minimnya Data Resmi Terbuka – Pemerintah Tiongkok tidak secara terbuka merilis angka
pasti eksekusi mati, sehingga sebagian besar analisis bergantung pada estimasi dan
laporan media internasional.
2. Keterbatasan dalam Wacana HAM – Beberapa bagian buku kurang menggali secara
mendalam keterkaitan antara hukuman mati dan pelanggaran hak asasi manusia,
terutama dalam konteks peradilan yang tidak selalu independen.
Meskipun begitu, buku ini tetap menjadi kontribusi penting dalam studi hukum dan kebijakan
publik, khususnya bagi pembaca yang tertarik pada hukum pidana komparatif dan sistem
hukum di negara otoriter.

Pelajaran untuk Ketahanan Nasional Indonesia
1. Penegakan Hukum yang Tegas
Tiongkok menunjukkan bahwa penegakan hukum yang keras dapat memberi efek jera yang
kuat terhadap pelanggaran berat seperti korupsi. Meskipun Indonesia tidak menerapkan
hukuman mati untuk korupsi, ketegasan dalam proses hukum, keterbukaan publik, dan
pemberian hukuman yang proporsional sangat penting untuk membangun kepercayaan
publik.

2. Reformasi Sistemik dan Holistik
Efektivitas pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada ancaman hukuman, tetapi
juga pada reformasi kelembagaan. Indonesia dapat memperkuat KPK, memperbaiki sistem
peradilan, dan menciptakan mekanisme pengawasan yang transparan.

3. Partisipasi Publik dan Kesadaran Hukum
Buku ini menekankan pentingnya perubahan nilai di masyarakat. Di Indonesia, kampanye
kesadaran hukum, pendidikan anti-korupsi, dan pemberdayaan masyarakat untuk
melaporkan kejahatan dapat memperkuat ketahanan sosial terhadap ancaman korupsi.

18

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025

4. Keseimbangan antara Keadilan dan Hak Asasi
Dalam setiap kebijakan hukum, termasuk jika mempertimbangkan hukuman berat,
pemerintah harus mempertimbangkan aspek keadilan dan hak asasi manusia. Langkah-
langkah hukum yang tegas harus disertai jaminan proses hukum yang adil dan transparan.

Kesimpulan
The Death Penalty in China adalah buku yang kompleks namun informatif. Ia menyajikan
perjalanan panjang dan penuh kontroversi dari kebijakan hukuman mati di Tiongkok, serta
menyoroti dinamika antara politik, hukum, dan budaya dalam sistem pidana negara tersebut.
Bagi Indonesia, buku ini menyuguhkan refleksi penting bahwa efektivitas sistem hukum tidak
hanya diukur dari beratnya hukuman, tetapi juga dari legitimasi, integritas, dan kepercayaan
masyarakat terhadap sistem tersebut. Ketahanan nasional akan lebih kuat jika dibangun di
atas fondasi hukum yang adil, transparan, dan berorientasi pada keadaban publik.

Daftar Pustaka
Hood, R. (2009). The Death Penalty: A Worldwide Perspective. Oxford: Oxford University
Press.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). Laporan Tahunan KPK RI. Jakarta: KPK.
Liang, B., & Lu, H. (Eds.). (2015). The Death Penalty in China: Policy, Practice, and Reform. New
York: Columbia University Press.
Transparency International. (2023). Corruption Perceptions Index Report.
https://www.transparency.org
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

19

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025

Menelusuri Ketahanan Nasional Vietnam dalam Sejarah Panjangnya,
Tinjauan Buku Vietnam: A New History karya Christopher Goscha

Abstract
This article reviews Vietnam: A New History by Christopher Goscha, a comprehensive
historical narrative that spans from pre-colonial Vietnam to its modern economic
transformation. The book explores the nation's political, cultural, and military evolution, with
a particular focus on colonial legacies, nationalism, war, and Vietnam’s strategic adaptation
to global changes. Goscha offers fresh insights into the resilience of the Vietnamese state and
its people. This review identifies key historical phases that shaped modern Vietnam and draws
parallels with Indonesia’s national resilience challenges, emphasizing the importance of unity,
strategic autonomy, and adaptive governance.
Keywords: Vietnam, colonialism, nationalism, resilience, economic transition, Indonesia

Pendahuluan
Dalam memahami dinamika ketahanan nasional suatu negara, studi sejarah menjadi kunci
penting untuk menelaah faktor-faktor internal dan eksternal yang membentuk karakter dan
ketahanan bangsa tersebut. Buku Vietnam: A New History karya Christopher Goscha menjadi
referensi penting dalam memahami perjalanan panjang dan penuh gejolak dari negara
Vietnam, yang berhasil menegaskan dirinya di tengah pusaran kolonialisme, perang, dan
transformasi global.
Buku ini tidak hanya menyajikan kronologi sejarah Vietnam, tetapi juga menggambarkan
bagaimana Vietnam bertahan dan bertransformasi dari negara agraris feodal menjadi
kekuatan ekonomi modern yang dinamis. Goscha menyajikan narasi yang luas dan mendalam,
mulai dari era pra-kolonial hingga integrasi Vietnam ke dalam sistem ekonomi global.

20

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025

Isi dan Analisis Buku
1. Vietnam Pra-Kolonial dan Pembentukan Identitas
Goscha memulai dengan membahas Vietnam sebelum kedatangan kolonialis Prancis. Ia
menelusuri asal-usul budaya dan politik lokal, serta bagaimana Vietnam menyatukan wilayah-
wilayahnya pada tahun 1802 di bawah kepemimpinan Kaisar Gia Long. Meskipun mengalami
tekanan dari kekuatan Tiongkok dan negara-negara tetangga, Vietnam tetap
mempertahankan struktur sosial dan budaya yang khas.
Identitas nasional Vietnam mulai terbentuk melalui perjuangan mempertahankan kedaulatan
dan warisan lokal, sebuah proses yang kemudian menjadi fondasi kuat dalam menghadapi
kolonialisme.

2. Kolonialisme Prancis dan Reaksi Nasionalisme
Kolonialisme Prancis membawa transformasi mendalam dalam struktur sosial, politik, dan
ekonomi Vietnam. Goscha menjelaskan bagaimana pendudukan ini menciptakan
ketimpangan yang merangsang tumbuhnya gerakan perlawanan, baik dari kelompok
konservatif maupun modernis.
Dalam bab-bab ini, penulis menekankan bagaimana tekanan kolonial justru memperkuat
aspirasi nasionalisme. Tokoh seperti Phan Boi Chau dan kemudian Ho Chi Minh muncul
sebagai pemimpin utama dalam merumuskan visi kemerdekaan yang kuat. Kolonialisme tidak
hanya menindas, tetapi juga menjadi pemicu kebangkitan nasional.

3. Perang dan Pembagian Negara
Setelah Perang Dunia II, Vietnam mengalami pembagian ideologis yang tajam antara Utara
(komunis) dan Selatan (pro-Barat). Goscha mendalami Perang Indochina pertama melawan
Prancis dan Perang Vietnam melawan Amerika Serikat, menunjukkan bagaimana kekuatan
asing terus berperan dalam dinamika internal Vietnam.
Narasi ini menunjukkan ketangguhan luar biasa rakyat Vietnam dalam mempertahankan
kedaulatan mereka, meskipun menghadapi intervensi dari dua kekuatan dunia: Prancis dan
Amerika Serikat. Strategi gerilya, nasionalisme militan, dan mobilisasi sosial menjadi kunci
kemenangan mereka.

4. Era Pasca-Perang dan Reformasi Ekonomi
Setelah penyatuan kembali negara pada 1975, Vietnam mengalami masa sulit dengan
embargo ekonomi dan tantangan pembangunan. Goscha menggambarkan bagaimana negara
ini akhirnya mengadopsi kebijakan ekonomi pasar melalui reformasi Doi Moi pada akhir 1980-
an, mengikuti model ekonomi Tiongkok.
Transisi ini menunjukkan kemampuan adaptasi Vietnam terhadap tatanan global baru.
Mereka tidak terjebak dalam ideologi tunggal, tetapi membuka diri pada investasi asing dan
perdagangan internasional, tanpa kehilangan kontrol politik domestik.

21

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025

5. Politik Luar Negeri dan Regionalisme
Goscha juga membahas hubungan Vietnam dengan negara-negara tetangga, termasuk konflik
bersenjata dengan Tiongkok dan keterlibatannya dalam konflik di Kamboja. Buku ini
memperlihatkan peran Vietnam sebagai aktor regional yang aktif dan mandiri, serta
kemampuannya menjalin aliansi strategis di ASEAN dan forum internasional lainnya.

Relevansi terhadap Ketahanan Nasional Indonesia
1. Pembangunan Identitas Nasional
Seperti Vietnam, Indonesia adalah negara yang multietnis dan multikultural. Goscha
menunjukkan bahwa Vietnam mampu membangun identitas nasional yang kuat di tengah
keberagaman wilayah dan sejarah. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia, yang
perlu memperkuat narasi kebangsaan inklusif untuk menghadapi ancaman disintegrasi dan
radikalisme.

2. Strategi Bertahan dari Intervensi Asing
Vietnam menunjukkan ketangguhan dalam menghadapi intervensi asing melalui strategi
politik dan militer yang adaptif. Indonesia dapat mencontoh sikap kemandirian ini dalam
menjaga kedaulatan, terutama di tengah ketegangan geopolitik regional seperti Laut China
Selatan dan persaingan kekuatan global.

3. Reformasi Ekonomi dan Ketahanan Pangan
Kebijakan Doi Moi yang digagas Vietnam menunjukkan pentingnya reformasi ekonomi yang
terukur dan berorientasi pada rakyat. Indonesia juga dapat memperkuat sektor produksi
dalam negeri dan mendorong ketahanan pangan dan energi sebagai bagian dari ketahanan
nasional.

4. Adaptasi terhadap Globalisasi
Transformasi Vietnam menjadi negara yang terbuka terhadap pasar global, namun tetap
menjaga kendali politik, adalah model adaptasi yang patut dicermati. Indonesia perlu belajar
membangun sistem ekonomi terbuka yang tetap berpihak pada kepentingan nasional, serta
meningkatkan daya saing di pasar regional dan global.

Evaluasi Kritis Buku
Buku Goscha adalah hasil riset mendalam dan disusun dengan gaya naratif yang kaya.
Kekuatan utama buku ini adalah kelengkapan periodisasi sejarah dan kemampuannya
menghubungkan aspek lokal dan global secara bersamaan.

22

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025

Namun, ada beberapa kekurangan:
• Minimnya Fokus pada Kehidupan Sehari-hari Masyarakat: Buku ini lebih banyak
membahas dimensi politik dan militer, sementara aspek sosial-budaya masyarakat akar
rumput belum dieksplorasi secara mendalam.
• Dominasi Perspektif Negara: Narasi masih didominasi dari sudut pandang negara (state-
centric), sehingga peran kelompok masyarakat sipil atau gerakan perempuan misalnya,
kurang mendapat sorotan.
Meski demikian, Vietnam: A New History tetap merupakan sumber penting bagi pembaca
yang ingin memahami hubungan antara sejarah, nasionalisme, dan pembangunan negara.

Kesimpulan
Christopher Goscha, melalui Vietnam: A New History, berhasil menggambarkan bagaimana
sebuah negara kecil dengan sejarah kolonial dan konflik berkepanjangan mampu membangun
ketahanan nasional yang tangguh. Pelajaran dari Vietnam menjadi sangat relevan bagi
Indonesia: tentang pentingnya identitas nasional, ketahanan ekonomi, adaptasi terhadap
perubahan global, serta kemandirian dalam menentukan masa depan bangsa.
Buku ini tidak hanya layak dibaca oleh sejarawan atau akademisi, tetapi juga oleh pembuat
kebijakan dan pemimpin bangsa yang ingin menggali inspirasi dari negara tetangga yang
berhasil meneguhkan eksistensinya di tengah tantangan besar.

Daftar Pustaka
Chanda, N. (2003). Brother Enemy: The War After the War. Harcourt.
Goscha, C. (2016). Vietnam: A New History. New York: Basic Books.
Hughes, C. (2009). Vietnam’s Foreign Policy under Doi Moi: Change and Continuity. Institute of
Southeast Asian Studies.
UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Vu, T. (2010). Paths to Development in Asia: South Korea, Vietnam, China, and Indonesia. Cambridge
University Press.

23

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025

A New Paradigm for Korea’s Economic Development: From Government
Control to Market Economy karya Sung-Hee Jwa Refleksi atas Ketahanan
Ekonomi dan Pelajaran untuk Indonesia

Abstract
This article presents a critical review of A New Paradigm for Korea’s Economic Development:
From Government Control to Market Economy by Sung-Hee Jwa. The book provides a
comprehensive analysis of South Korea’s economic transformation from a government-
dominated system to a dynamic market economy. The review explores how Korea reduced
state intervention, empowered private enterprises, reformed institutions, and invested in
innovation and education to foster sustainable economic development. It also draws strategic
lessons for Indonesia, particularly in strengthening economic resilience through institutional
reform, hybrid policy design, and human capital development. The review emphasizes the
importance of institutional robustness and innovation as pillars of national resilience.
Keywords: South Korea, economic development, market economy, institutional reform,
Indonesia, national resilience

Pendahuluan
Korea Selatan sering dijadikan contoh sukses transformasi ekonomi dari negara berkembang
menjadi negara industri maju dalam kurun waktu singkat. Buku A New Paradigm for Korea’s
Economic Development: From Government Control to Market Economy karya Sung-Hee Jwa,
yang merupakan bagian dari seri Studies in the Korean Economy, menyajikan analisis
menyeluruh tentang perubahan paradigma pembangunan ekonomi Korea Selatan dari sistem
yang didominasi oleh kontrol pemerintah menjadi ekonomi pasar yang kompetitif.

24

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025
Dalam konteks Indonesia, buku ini menjadi sangat relevan karena menawarkan refleksi
mendalam tentang bagaimana reformasi kelembagaan, inovasi, dan pergeseran strategi
kebijakan dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Ulasan ini bertujuan untuk
menganalisis isi utama buku, mengevaluasi keberhasilannya, dan menyoroti pelajaran
strategis yang dapat diterapkan di Indonesia.

Isi dan Analisis Buku
1. Transisi dari Kontrol Pemerintah ke Ekonomi Pasar
Pada periode awal industrialisasi, pemerintah Korea Selatan menjalankan ekonomi dengan
tangan yang kuat. Pengaturan kredit, alokasi investasi, dan pemilihan sektor industri unggulan
ditentukan langsung oleh negara. Pendekatan ini berhasil mendorong pertumbuhan cepat,
terutama di sektor manufaktur dan ekspor.
Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas ekonomi dan kebutuhan efisiensi,
pemerintah mulai melepas sebagian kontrolnya dan memberikan ruang lebih luas bagi
mekanisme pasar. Liberalisasi sektor keuangan, deregulasi, dan privatisasi perusahaan milik
negara menjadi pilar penting dalam proses transisi ini.

2. Peran Strategis Chaebol dalam Pertumbuhan Ekonomi
Salah satu ciri khas ekonomi Korea Selatan adalah peran konglomerat besar (chaebol), seperti
Samsung, Hyundai, dan LG. Pemerintah awalnya memberikan dukungan besar-besaran
kepada chaebol, baik melalui pinjaman murah, proteksi, maupun insentif pajak.
Namun, reformasi kemudian mengarah pada pembatasan dominasi chaebol dan peningkatan
transparansi agar mereka beroperasi dalam prinsip-prinsip persaingan sehat. Ini dilakukan
dengan memperkuat kebijakan anti-monopoli dan sistem hukum perusahaan, untuk
memastikan pasar tetap kompetitif.

3. Reformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Ekonomi
Buku ini menekankan pentingnya reformasi kelembagaan dalam menopang pertumbuhan
ekonomi. Beberapa langkah utama termasuk:
• Reformasi sistem hukum untuk meningkatkan kepastian hukum bagi investor
• Penegakan hukum kepailitan untuk mendorong disiplin pasar
• Peningkatan transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan
• Pendirian lembaga pengawasan independen untuk memantau pasar
Dengan penguatan institusi ini, Korea Selatan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang
lebih stabil dan berintegritas tinggi.

4. Inovasi dan Pendidikan sebagai Pendorong Daya Saing
Sung-Hee Jwa menyatakan bahwa pendidikan dan riset adalah fondasi utama dari ekonomi
berbasis pengetahuan. Pemerintah Korea mengalokasikan investasi besar pada pendidikan

25

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025
sains dan teknologi, mendorong universitas untuk berkolaborasi dengan industri, dan
memperkuat ekosistem inovasi nasional.
Langkah ini berhasil menciptakan angkatan kerja yang sangat terampil dan berdaya saing
global, serta mempercepat transisi Korea dari negara manufaktur ke pusat teknologi dan
inovasi.

Relevansi dan Pelajaran bagi Indonesia
1. Reformasi Kelembagaan untuk Ekonomi Pasar yang Efisien
Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menciptakan iklim usaha yang adil,
akuntabel, dan kompetitif. Reformasi kelembagaan seperti sistem pengadilan niaga, perizinan
usaha, dan pengawasan persaingan usaha menjadi syarat utama untuk meningkatkan
efisiensi ekonomi.
Korea menunjukkan bahwa reformasi struktural bukan hanya soal deregulasi, tetapi juga
membangun kepercayaan pasar melalui institusi yang kredibel.

2. Pendidikan dan Inovasi sebagai Pilar Ketahanan Ekonomi
Investasi di sektor pendidikan dan teknologi dapat memperkuat daya tahan ekonomi
Indonesia terhadap krisis global. Mengarahkan pendidikan tinggi pada sektor-sektor strategis
seperti teknologi informasi, energi terbarukan, dan agritech akan menciptakan sumber daya
manusia yang adaptif dan solutif.
Korea Selatan membuktikan bahwa kemandirian teknologi dan riset sangat penting untuk
menjaga posisi tawar di pasar global.

3. Pendekatan Hibrida antara Pemerintah dan Pasar
Transformasi Korea Selatan tidak menihilkan peran pemerintah, tetapi mengarahkannya pada
peran fasilitator. Pemerintah tetap menentukan arah strategis, sementara sektor swasta
menjadi penggerak utama efisiensi dan inovasi.
Indonesia dapat menerapkan model serupa: pemerintah mendesain kebijakan jangka panjang
di sektor strategis seperti energi, pangan, dan digital, namun menyerahkan eksekusinya
kepada aktor pasar melalui kemitraan yang sehat.

4. Mengurangi Ketergantungan pada Intervensi Langsung
Subsidi yang tidak tepat sasaran dan intervensi harga dapat menimbulkan distorsi pasar.
Korea menunjukkan bahwa intervensi harus diarahkan pada penciptaan sistem insentif yang
mendukung kemandirian.
Indonesia bisa mengalihkan intervensi langsung ke instrumen berbasis pasar seperti kredit
lunak berbasis produktivitas, tax holiday untuk R&D, atau program inkubasi bisnis.

26

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025

5. Ketahanan Ekonomi sebagai Bagian dari Ketahanan Nasional
Ketahanan nasional bukan hanya soal pertahanan militer, tetapi juga ketahanan ekonomi dan
sosial. Ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berbasis inovasi menjadi fondasi utama untuk
menghadapi ancaman eksternal dan internal.
Indonesia perlu membangun sistem ekonomi yang tidak mudah goyah oleh tekanan
eksternal, seperti krisis finansial global atau fluktuasi harga komoditas, dengan cara
memperkuat sektor industri, memperluas basis ekspor, dan meningkatkan diversifikasi
ekonomi.

Evaluasi Kritis Buku
Buku ini memiliki kekuatan dalam kerangka analitis yang kuat dan sistematis. Penjelasan
transisi kebijakan Korea disajikan secara historis dan konseptual, membuatnya mudah
dipahami pembaca dari latar belakang ekonomi maupun kebijakan publik.
Namun, terdapat beberapa keterbatasan:
• Fokus pada pendekatan top-down: Peran masyarakat sipil dan UMKM tidak banyak
disorot, padahal mereka juga berkontribusi dalam transformasi ekonomi.
• Minim pembahasan dampak sosial: Dampak negatif seperti ketimpangan ekonomi atau
tekanan kerja pada tenaga kerja Korea jarang dibahas.
Kendati demikian, buku ini tetap menjadi referensi penting bagi negara-negara berkembang
dalam merancang strategi pembangunan ekonomi berbasis institusi dan inovasi.

Kesimpulan
Pengalaman Korea Selatan sebagaimana dijelaskan oleh Sung-Hee Jwa menawarkan
pelajaran strategis bagi Indonesia. Reformasi ekonomi yang sukses tidak hanya
membutuhkan liberalisasi pasar, tetapi juga reformasi kelembagaan, investasi di SDM, dan
keseimbangan antara peran negara dan pasar.
Indonesia yang tengah bergerak menuju Visi Indonesia Emas 2045 dapat mengambil inspirasi
dari Korea Selatan dalam membangun ketahanan nasional melalui ketahanan ekonomi,
dengan cara membangun sistem pasar yang sehat, institusi yang kuat, dan inovasi yang
berkelanjutan.

Daftar Pustaka
Chang, H.-J. (2003). Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective.
Anthem Press.
Jwa, S.-H. (2017). A New Paradigm for Korea’s Economic Development: From Government
Control to Market Economy. In Falkus, M. & Kim, K. S. (Eds.), Studies in the Korean
Economy. Palgrave Macmillan.
OECD. (2020). Economic Survey of Korea 2020. Paris: OECD Publishing.

27

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025
Republik Indonesia. (2025). RPJMN 2025–2029. Jakarta: Bappenas.
World Bank. (2023). Doing Business Report: Indonesia. Washington DC.

28

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025

Refleksi atas Buku Transitions to Democracy: A Comparative Perspective yang
disunting oleh Kathryn Stoner dan Michael McFaul.

Abstract
This article reviews Transitions to Democracy: A Comparative Perspective, edited by Kathryn
Stoner and Michael McFaul. The book presents a comprehensive analysis of how countries
shift from authoritarian regimes to democratic governance. It highlights the diverse paths of
democratic transition, including economic, political, and institutional dynamics. This review
reflects on the relevance of the book to Indonesia’s experience, particularly the 1998 reform
era and the role of international financial institutions. It underscores the importance of
democratic institutions, economic sovereignty, civic engagement, and the management of
external influence as key factors in maintaining national resilience in transitional
democracies.
Keywords: democratic transition, economic reform, political stability, national resilience,
Indonesia

Pendahuluan
Transisi menuju demokrasi merupakan proses politik dan sosial yang kompleks, tidak hanya
mengubah struktur pemerintahan, tetapi juga menciptakan dinamika baru dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Buku Transitions to Democracy: A Comparative Perspective, yang
disunting oleh Kathryn Stoner dan Michael McFaul, hadir sebagai kontribusi penting dalam
memahami bagaimana berbagai negara di dunia mengalami dan menyikapi transisi dari rezim
otoriter menuju sistem demokratis.
Melalui pendekatan komparatif, buku ini menyajikan beragam pengalaman transisi
demokrasi dari negara-negara dengan latar belakang politik, ekonomi, dan budaya yang

29

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025
berbeda. Dalam konteks Indonesia, buku ini relevan untuk merefleksikan perjalanan
Reformasi 1998 dan berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam penguatan institusi
demokrasi serta stabilitas politik nasional.

Isi dan Analisis Buku
1. Teori dan Realitas Transisi Demokrasi
Dalam bagian awal, buku ini mengulas kerangka teoritis transisi demokrasi, termasuk
pendekatan struktural, agen politik, dan pengaruh eksternal. McFaul dan Stoner
menunjukkan bahwa tidak ada model tunggal yang bisa menjelaskan keberhasilan atau
kegagalan transisi demokrasi.
Beberapa negara berhasil melakukan transisi secara damai dengan dukungan institusi yang
kuat, sementara negara lain mengalami kemunduran atau kegagalan karena lemahnya
legitimasi, konflik elite, atau tekanan eksternal yang merusak stabilitas.

2. Kasus-Kasus Perbandingan Negara
Bab-bab berikut membahas studi kasus dari berbagai belahan dunia, seperti Rusia, Mesir,
Tunisia, Afrika Selatan, Polandia, dan Indonesia. Salah satu poin menarik adalah pembahasan
mengenai bagaimana tekanan ekonomi dan campur tangan lembaga internasional dapat
memperburuk ketegangan politik domestik, seperti yang terjadi pada Indonesia di akhir 1990-
an.
Dalam kasus Indonesia, peran IMF dalam menerapkan kebijakan pengetatan fiskal dan
reformasi ekonomi memperparah krisis yang pada akhirnya mengguncang stabilitas politik
dan menjatuhkan pemerintahan Orde Baru.

3. Peran Institusi Demokrasi
Buku ini menekankan bahwa transisi demokrasi membutuhkan institusi yang kuat, seperti
parlemen, sistem peradilan yang independen, media yang bebas, dan pemilu yang adil. Di
negara-negara yang institusinya lemah, demokrasi mudah dikompromikan oleh oligarki,
militer, atau elite politik lainnya.
Stoner menekankan bahwa pembangunan institusi bukanlah proses instan, melainkan
memerlukan waktu, konsistensi, dan keterlibatan publik.

4. Tantangan Ekonomi dan Ketahanan Sosial
Banyak negara dalam masa transisi menghadapi dilema antara stabilitas politik dan reformasi
ekonomi. Reformasi yang terlalu cepat tanpa jaring pengaman sosial dapat menimbulkan
keresahan rakyat dan delegitimasi terhadap sistem baru yang dibangun.
Buku ini memberikan contoh dari Amerika Latin dan Eropa Timur, di mana privatisasi yang
tergesa-gesa justru melahirkan ketimpangan baru dan mengganggu stabilitas politik.

30

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025

5. Pengaruh Eksternal dalam Transisi Demokrasi
Intervensi ekonomi, dukungan politik, hingga pengaruh media asing merupakan faktor yang
sering memengaruhi jalannya transisi. Buku ini menggarisbawahi pentingnya mengelola
pengaruh eksternal dengan bijaksana agar tidak menggerus kedaulatan dan stabilitas
internal.

Relevansi untuk Ketahanan Nasional Indonesia
1. Stabilitas Ekonomi sebagai Pilar Stabilitas Politik
Kebijakan IMF pada masa krisis moneter 1997–1998 yang menuntut deregulasi dan
pengetatan anggaran berdampak langsung pada kerusuhan sosial dan runtuhnya
kepercayaan terhadap rezim. Pelajaran pentingnya adalah, stabilitas ekonomi merupakan
syarat mutlak untuk menjaga ketertiban politik.
Indonesia perlu membangun sistem ekonomi yang berdaulat, adil, dan tidak terlalu rentan
terhadap tekanan eksternal.

2. Kemandirian dalam Menentukan Kebijakan Ekonomi
Sebagai negara berdaulat, Indonesia harus memiliki keberanian untuk merancang kebijakan
ekonomi nasional yang sesuai dengan realitas lokal, bukan sekadar mengikuti agenda
lembaga keuangan internasional. Transisi demokrasi akan lebih berhasil jika tidak dibebani
oleh kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat banyak.
Kemandirian ekonomi menjadi bagian tak terpisahkan dari ketahanan nasional.

3. Penguatan Institusi Demokrasi
Lembaga-lembaga negara seperti KPK, Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, dan DPR harus
diperkuat agar menjadi pengawal demokrasi yang efektif. Proses demokrasi yang sehat hanya
bisa terwujud jika institusi-institusi ini bekerja secara independen dan akuntabel.
Stoner dan McFaul menekankan bahwa keberlanjutan demokrasi sangat bergantung pada
kekuatan institusi, bukan sekadar pergantian pemimpin.

4. Pendidikan Politik dan Partisipasi Publik
Masyarakat yang teredukasi akan lebih sadar terhadap hak dan kewajibannya dalam sistem
demokrasi. Pendidikan politik harus ditanamkan sejak dini agar rakyat tidak mudah
terprovokasi dan memiliki kesadaran kritis terhadap proses politik.
Partisipasi publik yang aktif juga memperkuat legitimasi pemerintahan dan memperkecil
kemungkinan kembalinya otoritarianisme.

31

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025

5. Mengelola Pengaruh Asing dalam Politik Domestik
Indonesia harus lebih bijak dalam menghadapi intervensi asing dalam bentuk investasi politik,
pengaruh media, dan dukungan diplomatik. Negara perlu mengutamakan kepentingan
nasional dan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam membina kerja sama luar negeri.
Ketahanan nasional memerlukan keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan
terhadap kedaulatan politik.

Evaluasi Kritis Buku
Buku ini sangat kuat dalam menawarkan kerangka analitis dan narasi empiris lintas negara.
Dengan menggabungkan pendekatan akademik dan studi kasus konkret, pembaca dapat
memahami kompleksitas transisi demokrasi dari berbagai sudut pandang.
Namun, beberapa kritik yang bisa diajukan antara lain:
• Fokus Eropa dan Timur Tengah: Negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia hanya
dibahas secara singkat. Padahal, kawasan ini memiliki dinamika unik yang layak ditelaah
lebih dalam.
• Kurangnya perhatian terhadap aktor non-negara: Buku ini cenderung fokus pada negara
dan elite politik, sementara peran LSM, gerakan mahasiswa, dan tokoh agama kurang
dieksplorasi.
Meski demikian, buku ini tetap menjadi rujukan penting bagi studi transisi demokrasi,
khususnya dalam melihat keterkaitan antara ekonomi, politik, dan stabilitas nasional.

Kesimpulan
Buku Transitions to Democracy: A Comparative Perspective memberikan gambaran luas dan
mendalam tentang kompleksitas perubahan politik dari rezim otoriter ke demokratis.
Pelajaran yang dikandungnya sangat berharga bagi Indonesia, terutama dalam memahami
pentingnya stabilitas ekonomi, penguatan institusi, dan partisipasi publik dalam menjaga
demokrasi.
Ketahanan nasional hanya bisa dicapai jika demokrasi yang dibangun mampu menjawab
kebutuhan rakyat, menjaga kedaulatan negara, dan meredam tekanan eksternal. Dalam
konteks global yang terus berubah, refleksi dari buku ini mengingatkan bahwa demokrasi
bukan tujuan akhir, melainkan proses yang harus terus diperkuat dan dijaga.

Daftar Pustaka
Camdessus, M. (2004). An Agenda for the Poor: Winning the War Against World Poverty.
World Bank.
Diamond, L. (1999). Developing Democracy: Toward Consolidation. Baltimore: Johns Hopkins
University Press.

32

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025
Przeworski, A. (1991). Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern
Europe and Latin America. Cambridge University Press.
Stoner, K., & McFaul, M. (Eds.). (2013). Transitions to Democracy: A Comparative Perspective.
Baltimore: Johns Hopkins University Press.
World Bank. (1998). Indonesia: The Challenges of World Bank Engagement during the Crisis.
Washington, D.C.

33

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025

PDiddy Allegations Explained: Unmasking Power, Control, and 120 Victims
karya Janine Kauppi, Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Industri Hiburan dan
Implikasinya bagi Ketahanan Sosial Nasional

Abstract
This article reviews PDiddy Allegations Explained: Unmasking Power, Control, and 120 Victims
by Janine Kauppi, which investigates a decades-long pattern of sexual abuse and coercive
control allegedly committed by Sean "Diddy" Combs in the entertainment industry. Through
detailed accounts from victims and legal proceedings, the book exposes the systemic abuse
of power rooted in fame, silence, and institutional complicity. The review reflects on the
implications for social and national resilience in Indonesia, particularly regarding legal
protection for vulnerable groups, institutional accountability, ethical education, and
interagency collaboration to combat abuse and exploitation in various sectors of society.
Keywords: abuse of power, sexual misconduct, entertainment industry, social resilience,
victim protection, Indonesia

Pendahuluan
Kasus-kasus pelecehan seksual dan penyalahgunaan kekuasaan dalam industri hiburan telah
menjadi fenomena global yang menggemparkan dalam dua dekade terakhir. Fenomena ini
tidak hanya menyoroti kegagalan individu, tetapi juga memperlihatkan rapuhnya sistem
pengawasan dan tanggung jawab di dalam lembaga-lembaga yang mestinya melindungi
masyarakat. Buku PDiddy Allegations Explained: Unmasking Power, Control, and 120 Victims
karya Janine Kauppi hadir sebagai dokumentasi komprehensif atas tuduhan yang menimpa
Sean “Diddy” Combs, seorang tokoh ternama dalam industri hiburan Amerika.

34

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025
Melalui investigasi yang mendalam, buku ini membuka realitas kelam di balik dunia selebritas:
kekuasaan yang digunakan untuk mengeksploitasi, sistem yang membungkam korban, dan
pola pelecehan yang berlangsung sistemik selama lebih dari dua dekade. Dalam konteks
Indonesia, refleksi atas kasus ini sangat penting, mengingat semakin maraknya kasus
kekerasan seksual di berbagai sektor, termasuk di dunia hiburan, pendidikan, hingga birokrasi.

Isi dan Analisis Buku
1. Tuduhan Sistemik atas Penyalahgunaan Kekuasaan
Janine Kauppi mengurai kasus ini tidak hanya sebagai skandal personal, tetapi sebagai contoh
dari penyalahgunaan kekuasaan yang terstruktur dan berulang. Lebih dari 120 korban,
termasuk perempuan dan anak di bawah umur, memberikan kesaksian tentang tindakan
pelecehan seksual, intimidasi psikologis, manipulasi, serta pemerasan yang dilakukan oleh
Diddy dan lingkaran dalamnya.
Kauppi menyusun narasi berdasarkan dokumen hukum, wawancara dengan pengacara
korban seperti Tony Buzbee, serta testimoni yang sebelumnya tidak pernah dipublikasikan. Ia
menunjukkan bahwa tindakan-tindakan tersebut berlangsung dalam lingkungan yang
permisif, di mana selebritas besar hampir tidak tersentuh oleh sistem hukum.

2. Konteks Budaya Kekuasaan dalam Dunia Hiburan
Buku ini menyoroti bagaimana industri hiburan sering menciptakan struktur kekuasaan yang
eksesif. Ketergantungan para pemula (aspiran) terhadap tokoh-tokoh senior menciptakan
ketimpangan relasi yang dimanfaatkan secara tidak etis.
Dalam kasus Diddy, kekuasaannya sebagai produser, label owner, dan ikon budaya membuat
banyak korban merasa tak berdaya untuk berbicara. Ancaman sosial dan profesional menjadi
alasan utama mengapa korban bertahan dalam diam selama bertahun-tahun.

3. Peran Institusi dalam Membiarkan Penyalahgunaan Terjadi
Salah satu aspek paling penting dalam buku ini adalah kritik terhadap institusi—baik
perusahaan, media, maupun aparat hukum—yang gagal menanggapi laporan korban secara
serius. Dalam banyak kasus, bukannya mendukung korban, institusi justru terlibat dalam
menutupi kasus demi mempertahankan citra dan keuntungan ekonomi.
Kauppi menunjukkan bagaimana industri yang berorientasi pada profit dapat dengan mudah
menutup mata terhadap penyalahgunaan, bahkan ketika bukti sudah mulai mencuat.

4. Dampak Jangka Panjang terhadap Korban dan Masyarakat
Buku ini tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga memberikan ruang kepada suara korban.
Trauma psikologis, gangguan emosional, dan kerusakan relasi sosial menjadi dampak jangka
panjang yang membentuk kehidupan korban secara mendalam.

35

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025
Dalam tataran yang lebih luas, kejahatan yang tidak ditangani secara tuntas ini menciptakan
budaya takut dan ketidakpercayaan dalam masyarakat, yang berakibat pada melemahnya
ketahanan sosial secara kolektif.

Relevansi bagi Ketahanan Nasional Indonesia
1. Perlindungan Hukum dan Sosial bagi Pihak Rentan
Indonesia, dengan struktur sosial yang majemuk dan sistem hukum yang masih berbenah,
sangat memerlukan sistem perlindungan hukum yang berpihak kepada korban kekerasan,
terutama di sektor informal seperti hiburan, tenaga kerja rumah tangga, dan magang
profesional.
Regulasi yang lebih ketat terhadap penyalahgunaan jabatan, penguatan sistem pengaduan,
serta jaminan perlindungan terhadap pelapor perlu diperluas, sebagaimana diamanatkan
oleh UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

2. Penguatan Etika dan Akuntabilitas Lembaga
Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya membangun budaya organisasi yang etis.
Lembaga di Indonesia, baik publik maupun swasta, harus membentuk mekanisme
pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
Selain audit internal, perlu dikembangkan unit-unit etika profesional yang berwenang
memberikan sanksi moral terhadap tindakan tidak pantas di lingkungan kerja.

3. Pendidikan Moral dan Sosialisasi Hak Asasi
Ketahanan nasional tidak hanya ditopang oleh kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga oleh
ketahanan nilai. Masyarakat yang memahami hak, batas etika, dan pentingnya menghargai
tubuh dan martabat sesama akan lebih tahan terhadap propaganda, kekerasan, dan
manipulasi kekuasaan.
Pendidikan karakter dan moral, terutama di level sekolah menengah dan perguruan tinggi,
perlu ditekankan sebagai bagian dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

4. Kerja Sama Lintas Sektor untuk Pencegahan dan Perlindungan
Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan
kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, LSM, media, dan masyarakat dalam
membentuk sistem deteksi dini, advokasi korban, dan pemulihan sosial.
Contoh baik bisa dilihat dari inisiatif komunitas dan lembaga bantuan hukum di beberapa
daerah yang telah aktif memberikan layanan hukum gratis, konseling trauma, hingga
pelatihan kesadaran gender.

36

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025

Evaluasi Kritis Buku
Buku Janine Kauppi memiliki beberapa kekuatan:
• Dokumentatif dan menyeluruh: Buku ini menggabungkan investigasi jurnalistik dengan
analisis hukum dan sosial yang tajam.
• Memberi ruang pada korban: Penulis memberikan tempat kepada narasi korban sebagai
subjek, bukan sekadar objek pemberitaan.
• Membangkitkan kesadaran publik: Buku ini menjadi bagian dari gerakan sosial yang lebih
luas dalam mendorong budaya pertanggungjawaban di kalangan elite hiburan.
Namun demikian, ada pula catatan yang perlu diperhatikan:
• Kekurangan perspektif sistemik yang lebih global: Buku lebih berfokus pada satu tokoh
dan kasus, padahal fenomena ini bersifat sistemik dalam industri hiburan global.
• Minim pendekatan interdisipliner: Pembahasan tentang dampak psikologis dan hukum
belum sepenuhnya dijabarkan dalam kerangka akademik yang kuat.
Meski demikian, buku ini tetap menjadi bacaan wajib bagi siapa saja yang peduli pada
keadilan, etika kekuasaan, dan perlindungan hak korban.

Kesimpulan
PDiddy Allegations Explained bukan sekadar laporan investigatif, melainkan panggilan moral
untuk memperbaiki sistem yang permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Bagi
Indonesia, kasus ini menjadi pelajaran penting dalam membangun sistem hukum dan sosial
yang berorientasi pada perlindungan korban dan penegakan etika.
Ketahanan nasional tidak hanya dibentuk oleh kekuatan fisik negara, tetapi juga oleh
kemampuan masyarakat dan institusi untuk melindungi yang lemah, menegakkan keadilan,
dan membangun budaya etis yang sehat. Buku ini menjadi refleksi penting untuk
mengokohkan pilar-pilar ketahanan sosial dan moral Indonesia.

Daftar Pustaka
ABC News Australia. (2024). “Sean Diddy Combs Accusations Explained.”
https://www.abc.net.au/.../sean-diddy-combs-how.../104542268
BBC News. (2024). “P Diddy Allegations: What We Know.”
https://www.bbc.com/news/articles/c0kjxd3m528o
Kauppi, J. (2024). PDiddy Allegations Explained: Unmasking Power, Control, and 120 Victims.
Kindle Edition.
Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia.
Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual.

37

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025
YouTube. (2024). “Investigative Coverage on PDiddy Allegations.”
https://youtu.be/9tI0AFpgvxQ?feature=shared

38

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025

RPJPN 2025–2045: Mewujudkan Visi Indonesia Emas melalui Transformasi
Strategis Berkelanjutan

Abstract
This article reviews the National Long-Term Development Plan (RPJPN) 2025–2045, as
enacted through Law Number 59 of 2024. Serving as Indonesia’s strategic roadmap for the
next two decades, the RPJPN envisions a sovereign, advanced, just, and sustainable Indonesia
by 2045. This review discusses the document’s constitutional basis, vision and mission
framework, transformative agendas, integration with Sustainable Development Goals (SDGs),
and regional development policies. It also critically examines the relevance of RPJPN in
strengthening national resilience through institutional coherence, inclusive transformation,
and environmental sustainability. The article concludes by emphasizing RPJPN’s role in
safeguarding Indonesia’s future amidst global uncertainties.
Keywords: RPJPN 2025–2045, Indonesia Emas, national development, transformation, SDGs,
national resilience

Pendahuluan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 merupakan dokumen
strategis negara yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Dokumen
ini menjadi landasan utama dalam mengarahkan pembangunan Indonesia selama dua dekade
mendatang untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Dengan berakhirnya masa berlaku
RPJPN 2005–2025, penyusunan RPJPN baru menjadi penting untuk menjamin kesinambungan
pembangunan nasional yang menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan.
RPJPN 2025–2045 tidak hanya menjabarkan sasaran pembangunan, tetapi juga
mengintegrasikan respons terhadap megatren global, tantangan lingkungan, transformasi
ekonomi dan sosial, serta penegakan supremasi hukum dan tata kelola. Dokumen ini menjadi

39

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025
acuan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN), RPJMD, dan Renstra Kementerian/Lembaga.

1. Visi dan Kerangka Konstitusional Pembangunan
Visi bernegara Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi titik tolak
RPJPN: “mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.” Untuk
mencapai visi tersebut, RPJPN menetapkan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai bentuk
aktualisasi, yaitu menjadikan Indonesia negara yang maju, bersatu, berdaulat, adil, dan
berkelanjutan.
Misi pembangunan dalam RPJPN dijabarkan ke dalam delapan misi besar, yang terdiri dari
tiga transformasi utama (sosial, ekonomi, tata kelola), dua landasan transformasi (hukum dan
stabilitas, ketahanan budaya dan ekologi), serta tiga kerangka implementasi (wilayah,
pendanaan, dan pelaksanaan berkelanjutan).

2. Respons terhadap Megatren Global dan Perubahan Iklim
Bab II dari dokumen RPJPN mencerminkan kesadaran negara terhadap berbagai megatren
dunia seperti disrupsi teknologi, transisi demografi, ketegangan geopolitik, dan krisis iklim.
Transformasi yang dirancang dalam RPJPN bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai
negara yang adaptif dan resilien terhadap perubahan ini.
Perubahan iklim diantisipasi melalui strategi pembangunan rendah karbon, efisiensi energi,
dan konservasi lingkungan. Pendekatan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi
instrumen penting dalam perencanaan spasial dan pembangunan infrastruktur.

3. Pilar Transformasi Menuju Indonesia Emas
Transformasi yang dirancang dalam RPJPN mencakup:

a. Transformasi Sosial
Fokus pada peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan perlindungan
sosial. Indonesia ditargetkan memiliki penduduk produktif yang kompeten dan berdaya saing
global.

b. Transformasi Ekonomi
Berfokus pada penguatan struktur ekonomi berbasis produktivitas, digitalisasi, hilirisasi
industri, serta pembangunan ekonomi hijau dan biru yang berkelanjutan.

c. Transformasi Tata Kelola
Menekankan efisiensi birokrasi, digital governance, dan penguatan demokrasi serta
pelayanan publik yang partisipatif.

40

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025
Transformasi ini diperkuat oleh dua fondasi: supremasi hukum dan stabilitas nasional, serta
ketahanan sosial-budaya dan ekologi.

4. Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur
RPJPN menggarisbawahi pentingnya pembangunan yang merata dan kontekstual. Strategi
pembangunan wilayah mencerminkan upaya untuk mengurangi ketimpangan antardaerah
dengan mempertimbangkan isu spesifik dan potensi lokal.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi ikon transformasi wilayah, dengan
menekankan prinsip kota hijau, smart city, dan keterhubungan antarwilayah. Investasi
infrastruktur strategis diarahkan pada konektivitas, transportasi berkelanjutan, dan layanan
dasar.

5. Integrasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
RPJPN 2025–2045 mengintegrasikan 17 tujuan SDGs ke dalam prioritas nasional. Komitmen
ini mencerminkan upaya Indonesia untuk menjadi bagian aktif dalam agenda global, sekaligus
menjawab tantangan domestik seperti kemiskinan, ketimpangan, degradasi lingkungan, dan
akses pendidikan.
Tujuan-tujuan SDGs diakomodasi dalam indikator pembangunan nasional, sehingga kemajuan
Indonesia dapat diukur secara konsisten dan transparan dalam kerangka internasional.

6. Sistem Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Untuk memastikan implementasi yang konsisten, RPJPN menetapkan kerangka pelaksanaan
yang meliputi:
• Pendanaan Pembangunan: Optimalisasi APBN/APBD, investasi swasta, dan pembiayaan
inovatif seperti green financing dan blended finance.
• Monitoring dan Evaluasi: RPJPN mensyaratkan sistem evaluasi berbasis data dan analisis
dampak, yang dikoordinasikan lintas sektor.
• Sinkronisasi Nasional-Daerah: Dokumen ini menjadi acuan utama dalam penyusunan
RPJMD dan Renstra KL untuk menjamin kesinambungan pembangunan di seluruh level
pemerintahan.

7. Relevansi Strategis terhadap Ketahanan Nasional
RPJPN 2025–2045 merupakan dokumen pembangunan, namun sekaligus instrumen
ketahanan nasional karena:

a. Ketahanan Sosial dan Budaya
Dengan memperkuat pendidikan, inklusi sosial, serta memperkuat nilai-nilai Pancasila dan
kebhinekaan, RPJPN menciptakan daya tahan bangsa terhadap ancaman disintegrasi dan
intoleransi.

41

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025

b. Ketahanan Ekonomi
Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan meningkatkan kemampuan Indonesia
untuk menghadapi krisis global dan fluktuasi pasar internasional.

c. Ketahanan Ekologis
Dengan pendekatan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim, RPJPN
berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan dan keamanan sumber daya alam.

d. Ketahanan Politik dan Tata Kelola
Penguatan supremasi hukum, stabilitas nasional, serta peran aktif Indonesia di forum
internasional memperkokoh posisi Indonesia dalam tata dunia multipolar.

Evaluasi Kritis Dokumen RPJPN 2025–2045
Secara umum, RPJPN 2025–2045 memiliki keunggulan dalam hal:
• Komprehensif dan integratif
• Berorientasi jangka panjang dan berkelanjutan
• Responsif terhadap megatren dan SDGs

Namun, tantangan dalam implementasinya mencakup:
• Kesiapan birokrasi dan SDM dalam menjalankan transformasi
• Koordinasi lintas sektor dan antarlevel pemerintahan
• Ketersediaan data dan sistem evaluasi berbasis kinerja
• Perluasan partisipasi masyarakat sipil dalam perencanaan dan evaluasi

Kesimpulan
RPJPN 2025–2045 adalah dokumen pembangunan negara yang tidak hanya merespons
kebutuhan domestik, tetapi juga menyesuaikan diri dengan dinamika global. Dokumen ini
menjadi kerangka utama dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yang menempatkan
masyarakat sejahtera, lingkungan berkelanjutan, dan tata kelola yang bersih sebagai fondasi
utama bangsa.
Dengan pelaksanaan yang konsisten dan akuntabel, RPJPN dapat menjadi peta jalan menuju
ketahanan nasional yang kokoh di tengah perubahan dunia yang cepat dan penuh
ketidakpastian. Tantangannya bukan hanya pada rumusan kebijakan, tetapi juga pada
keberanian untuk menjalankan transformasi dengan inklusif, adaptif, dan berorientasi hasil.

42

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025

Daftar Pustaka
Bappenas. (2024). Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–
2045. https://jdih.bappenas.go.id
United Nations. (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable
Development. New York: United Nations General Assembly.
World Bank. (2023). Indonesia Economic Prospects. Jakarta.

43

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025

Analisis Strategi Pencegahan dan Penanganan Kebocoran Data: Telaah Buku
"Data Leaks for Dummies" Karya Guy Bunker dan Gareth Fraser-King

Abstract
The book "Data Leaks for Dummies" by Guy Bunker and Gareth Fraser-King provides a
comprehensive guide to preventing and handling data leaks, which is highly relevant in the
global context and particularly in Indonesia. This review analyzes the book's content,
highlighting key strategies proposed, and evaluates its relevance to Indonesia's national
resilience needs in the face of data leak threats. The book emphasizes the importance of
awareness, proactive prevention, rapid incident response, and collaboration between parties.
This analysis finds that the book provides valuable insights that can be implemented to
strengthen data security at various levels, from individuals to government, in order to protect
sensitive information and mitigate the negative impacts of data leaks.
Keywords: data leaks, awareness, proactive prevention, rapid incident response,
collaboration, data security

Pendahuluan
Di era digital saat ini, data telah menjadi aset yang sangat berharga bagi individu, organisasi,
dan negara. Namun, meningkatnya volume data yang disimpan dan ditransmisikan juga
meningkatkan risiko kebocoran data. Kebocoran data dapat mengakibatkan kerugian
finansial, kerusakan reputasi, pelanggaran privasi, dan bahkan ancaman terhadap keamanan
nasional. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang pencegahan dan penanganan
kebocoran data menjadi sangat penting.
Buku "Data Leaks for Dummies" karya Guy Bunker dan Gareth Fraser-King hadir sebagai
panduan yang komprehensif dan mudah dipahami tentang isu krusial ini. Buku ini membahas
berbagai aspek kebocoran data, mulai dari jenis-jenis dan penyebabnya, dampak yang
ditimbulkan, langkah-langkah pencegahan, hingga tindakan pemulihan pasca-insiden.

44

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025
Review jurnal ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis isi buku "Data Leaks for Dummies"
secara mendalam, mengidentifikasi strategi kunci yang diusulkan oleh penulis, dan
mengevaluasi relevansinya terhadap kebutuhan ketahanan nasional Indonesia dalam
menghadapi ancaman kebocoran data.

Isi dan Analisis Buku
Buku "Data Leaks for Dummies" menyajikan informasi yang terstruktur dan mudah diikuti,
dengan bahasa yang sederhana dan contoh-contoh yang relevan. Buku ini dibagi menjadi
beberapa bagian utama yang mencakup:
• Jenis-jenis Kebocoran Data dan Penyebabnya: Buku ini menguraikan berbagai jenis
kebocoran data, seperti serangan siber, kelalaian manusia, akses tidak sah, dan ancaman
dari dalam organisasi. Penulis menekankan bahwa kebocoran data tidak selalu
disebabkan oleh faktor eksternal, tetapi juga dapat terjadi akibat kurangnya kesadaran
dan kepatuhan terhadap prosedur keamanan oleh karyawan.
• Dampak Kebocoran Data: Buku ini menjelaskan konsekuensi serius dari kebocoran data,
termasuk kerugian finansial, kerusakan reputasi, hilangnya kepercayaan pelanggan, dan
implikasi hukum. Dalam konteks Indonesia, kebocoran data pribadi warga negara dapat
membuka peluang bagi tindak kejahatan seperti pencurian identitas, penipuan finansial,
dan korupsi.
• Langkah-langkah Pencegahan Kebocoran Data: Buku ini menawarkan berbagai strategi
untuk memitigasi risiko kebocoran data, antara lain enkripsi data, pembatasan akses,
pemantauan aktivitas mencurigakan, dan pelatihan keamanan siber bagi karyawan.
Penulis menekankan pentingnya pendekatan berlapis dalam keamanan data, yang
mencakup teknologi, kebijakan, dan kesadaran manusia.
• Tindakan Pemulihan Pasca-Kebocoran: Buku ini memberikan panduan tentang cara
merespons dan memulihkan diri dari insiden kebocoran data. Langkah-langkah yang
disarankan meliputi identifikasi sumber kebocoran, isolasi sistem yang terinfeksi,
pemberitahuan kepada pihak berwenang dan publik, serta evaluasi dan perbaikan
kebijakan keamanan.
• Kolaborasi dalam Keamanan Data: Buku ini menyoroti pentingnya kerja sama antar
organisasi, pemerintah, dan lembaga internasional dalam menghadapi ancaman siber
yang semakin kompleks. Kolaborasi dapat berupa berbagi informasi intelijen,
pengembangan standar keamanan, dan penegakan hukum lintas batas negara.

Relevansi dengan Ketahanan Nasional Indonesia
Buku "Data Leaks for Dummies" sangat relevan dengan upaya peningkatan ketahanan
nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman kebocoran data. Kasus-kasus kebocoran data
besar yang terjadi di Indonesia, seperti kebocoran data kependudukan, menunjukkan
kerentanan negara terhadap ancaman ini.
Berdasarkan analisis buku ini, berikut adalah beberapa pelajaran penting yang dapat
diimplementasikan untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia:

45

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025

• Peningkatan Sistem Keamanan Data: Pemerintah dan organisasi perlu berinvestasi dalam
teknologi dan infrastruktur keamanan data yang lebih canggih, seperti enkripsi yang kuat
dan autentikasi multi-faktor.
• Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Keamanan Siber: Edukasi dan pelatihan yang
berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran keamanan siber di kalangan
pegawai pemerintah, karyawan swasta, dan masyarakat umum.
• Penguatan Kerangka Hukum dan Regulasi: Indonesia perlu memiliki undang-undang
perlindungan data pribadi yang komprehensif dan efektif, serta penegakan hukum yang
tegas terhadap pelanggaran data.
• Kolaborasi Nasional dan Internasional: Kerja sama yang erat antara pemerintah, sektor
swasta, akademisi, dan komunitas internasional sangat penting untuk berbagi informasi,
sumber daya, dan praktik terbaik dalam keamanan siber.
• Audit dan Pengawasan Berkala: Audit keamanan siber harus dilakukan secara rutin untuk
mengidentifikasi kerentanan dan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan.
• Pemantauan Transaksi Keuangan: Peningkatan pengawasan terhadap transaksi
keuangan yang mencurigakan dapat membantu mendeteksi dan mencegah
penyalahgunaan data yang bocor untuk kejahatan finansial.

Kesimpulan
Buku "Data Leaks for Dummies" karya Guy Bunker dan Gareth Fraser-King adalah sumber
daya yang berharga bagi siapa saja yang ingin memahami dan mengatasi tantangan
kebocoran data. Buku ini menyajikan informasi yang komprehensif, praktis, dan mudah
dipahami, serta menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam keamanan data.
Analisis terhadap buku ini menunjukkan relevansinya yang besar terhadap upaya peningkatan
ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman kebocoran data. Dengan
mengimplementasikan strategi dan rekomendasi yang diusulkan dalam buku ini, Indonesia
dapat memperkuat pertahanan diri terhadap kebocoran data, melindungi informasi sensitif
warga negara, dan membangun ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya.

Daftar Pustaka
Bunker, Guy dan Gareth Fraser-King. Data Leaks for Dummies. Symantec Corporation.

46

Dadang Solihin Book Review Number 00 3/March 2025

Tentang Penulis

Sejak awal Januari 2022 Dadang Solihin memperkuat Lemhannas RI
sebagai Tenaga Ahli Profesional (Taprof). Wredatama ini menempuh
pendidikan S1 dan S2 pada Program Studi Ekonomi Pembangunan.
Gelar SE ia peroleh dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik
Parahyangan Bandung (1986), dan gelar MA ia peroleh dari University
of Colorado at Denver, USA (1996). Adapun gelar Doktor Ilmu
Pemerintahan ia peroleh dari FISIP Universitas Padjadjaran Bandung
(2011).
Kariernya sebagai PNS ia tekuni lebih dari 33 tahun. Dimulai dari
Bappenas sejak awal 1988, di mana ia pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Atas
pengabdiannya ini, negara menganugerahi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
melalui 3 Presiden RI, yaitu dari Presiden Gusdur (2020), Presiden SBY (2009) dan Presiden
Jokowi (2019).
Ia pernah menjadi Rektor PTS Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta Masa Bakti 2015-
2018, dan sempat mendirikan Batalyon Bushido Resimen Mahasiswa Jayakarta. Pangkat
Akademiknya adalah Associate Professor/Lektor Kepala TMT 1 Oktober 2004. Ia juga pernah
menjadi Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2018-2022. Di dunia
kampus, saat ini ia menjabat sebagai Ketua Senat Akademik Institut STIAMI.
Jabatan terakhirnya sebagai PNS adalah Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan
Pariwisata sampai memasuki usia pensiun sebagai PNS golongan IV.e TMT 1 Desember 2021.
Di dunia kampus, saat ini ia menjabat sebagai Ketua Senat Akademik Institut STIAMI.
Senior citizen yang setiap hari menikmati perjalanan Bike to Work ini adalah Peserta Terbaik
Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 yang diselenggarakan oleh
Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan Peserta Terbaik Program Pendidikan
Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan
Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan Lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan
Wibawa Seroja Nugraha.
Pada tahun 2019 Dadang Solihin mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Tingkat
Utama yang diadakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana
(Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas RI bekerjasama dengan Lembaga Penyelidikan
Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI).
Ia dinyatakan lulus dengan memperoleh Nilai Terbaik dan Policy Papernya dijadikan standar
nasional dalam Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana yang diatur dalam Peraturan
Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2022.

Dadang Solihin Book Review Number 003/March 2025

About This Presentation

Slide Content

Tags

Categories

Download

Quick Actions

Statistics

Related Slideshows

Dadang Solihin Book Review Number 003/March 2025

About This Presentation

Slide Content

Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4

Slide 5

Slide 6

Slide 7

Slide 8

Slide 9

Slide 10

Slide 11

Slide 12

Slide 13

Slide 14

Slide 15

Slide 16

Slide 17

Slide 18

Slide 19

Slide 20

Slide 21

Slide 22

Slide 23

Slide 24

Slide 25

Slide 26

Slide 27

Slide 28

Slide 29

Slide 30

Slide 31

Slide 32

Slide 33

Slide 34

Slide 35

Slide 36

Slide 37

Slide 38

Slide 39

Slide 40

Slide 41

Slide 42

Slide 43

Slide 44

Slide 45

Slide 46

Slide 47

Tags

Categories

Download

Quick Actions

Statistics

Related Slideshows

Pray For The Peace Of Jerusalem and You Will Prosper

Don_t_Waste_Your_Life_God.....powerpoint

VILLASUR_FACTORS_TO_CONSIDER_IN_PLATING_SALAD_10-13.pdf

Fertility awareness methods for women in the society

Chapter 5 Arithmetic Functions Computer Organisation and Architecture

syakira bhasa inggris (1) (1).pptx.......