dalev program strategis nasional kdh.pdf

delev

1. PEMANTAUAN, PENGAWALAN DAN
PERCEPAPATAN PELAKSANAAN PROSN
DALAM DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
IWAN KURNIAWAN, ST.MM
DirekturPerencanaan, Evaluasidan
InformasiPembangunan Daerah

2. @kemendagri@kemendagri@kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIADASAR KEBIJAKAN
Permendagri5 Tahun2025 tentang
Pembinaandan PengawasanKinerjaKDH
dan Wakil KDH dalamMelaksanakan
Program StrategisNasional pada
PenyelenggaraanPemerintahanDaerah
Permendagri10 tahun2025 tentang
PedomanpenyusunanRencanakerja
PemerintahDaerah Tahun2026
Surat EdaranBersama Menteri Dalam
negeri dan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional Tahun2025
tentangPembinaandan Pengawasan
KinerjaKepalaDaerah dan Wakil Kepala
Daerah DalamMelaksanakanProgram
StrategisNasional Tahun2025-2029
Pada PenyelenggaraanPemerintahan
Daerah
1
2
3
4
5
6
1.MemastikanProSNtelahtercantumdalamDokumen
perencanaandanpenganggarandaerah
2.Mengalokasikansumberdayamanusia,anggaran,dan
saranprasaranauntukmelaksanakanprogram
strategisnasionalsesuaidengantargetyangtelah
ditetapkan
3.MenyusundanmenyampaikanlaporankinerjaProSN
4.Melakukanmonitoringsecaraperiodicterhadap
pelaksanaanProSNgunamemastikanberjalansesuai
dengantarget,sasarandanwaktuyangtelah
ditentukan
5.BerkoordinasidenganBPKPdimasingmasing
provinsiuntukmelakukanpenilaianresikoatas
pelaksanaanProSN
6.MemerirntahkanInspektoratDaerahmelakukan
pendampingandanpengawasanterhadapProSN
7.MenghadiriforumevaluasikinerjaProSN
MANDAT KEPADA KEPALA DAERAH
1.Memastikankepaladaerahdanwakilkepaladaerah
telahmenjadikanprogramstrategisnasionalsebagai
programkerja/kegiatanpemerintah
2.Mengidentifikasicapaiandanhambatandalam
pelaksanaanprogramstrategisnasional
3.Memberikansaranperbaikanyangharus
TUJUAN PEMBINAAN PUSAT

3. @kemendagri@kemendagri@kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
STRATEGI PEMANTAUAN, PENGAWALAN DAN
PERCEPATAN PELAKSAAN PROSN
PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
STRATEGI IMPLEMENTASI

4. @kemendagri@kemendagri@kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
POLA KERJA
Form 1
Catatan:
Kebutuhandata
disesuaikandengan
kebutuhan
pelaksanaansub
kegiatan
berdasarkan
identifikasi
Catatan:
Pengumpulandata
termasuk
sinkronisasidata
dariberbagai
sumber
Form 3

5. @kemendagri@kemendagri@kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
❑Form capaianoutput dan
keuanganmenggunakanform
bakuyang ditetapkandalam
Permendagri86 tahun2017
❑Form inidigunakansetiap
triwulanoleh pemerintah
daerahdan disahkandengan
tandatangankepaladaerah
❑Melaluiform iniPemda
mengisicapiankeuangandan
capainkinerjasetiaptriwulan
❑Selaincapaiankeuangandan
output, pemerintahdaerah
juga mengidentifikasifactor
factoryang mendorng
pencapaiankinerjadan
permaslaahanyang
menghambatpencapaian
kinerja
❑Form iniditandatangioleh
Kepaladaerahdan kepala
Bappeda
FORM PENGENDALIAN DAN EVALUASI

6. @kemendagri@kemendagri@kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIAFORUM STRATEGIS
1.Kemendagrimempunyaiinstrument yang kuatuntukmelakukanpengawalan,
pemantauandan percepatanpertumbuhanekonomidaerah
2.Dibutuhkansinkronisasidan penyelasaranantaraDitjenBina Bangda, DitjenBina
Keuda, InspektoratJenderaldan DitjenBina Keudauntukmemperkuat
pemanyauan, pengawasandan percepatan

7. @kemendagri@kemendagri@kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIAPENGEMBANGAN KEGIATAN
RAKORTEK RKPD PERUBAHAN RKPD INDUK
Rakortek akan
ditambahkan focus
pada kesepakatan
pelaksanaan 9
langkahpertumbuhan
ekonomi dan
dukungan terhadap
ProSN
❑Fasilitasiperubahan
RKPD akan
ditambahkan isu
terkait9langkah
percepatan
pertumbuhan
ekonomi dan
dukunganProSN.
❑Pengembangan
format laporan
triwulanandengan
memasukkan tema
terkaitdukungan
ProSN dan
percepatan
pertumbuhan
ekonomi
❑Fasilitasiperubahan
RKPDIndukakan
ditambahkan isu
terkait9langkah
percepatan
pertumbuhan
ekonomi dan
dukunganProSN.
❑Pengembangan
pedoman RKPD
denganmemasukkan
dukungan terhadap
ProSN dan
percepatan
petumbuhanekonomi
daerah

8. @kemendagri@kemendagri@kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PENGEMBANGAN SIPD UNTUK MENDUKUNG
PELAKSANAAN PROSN
FasilitasiRKPD dilakukandenganberbasisSIPD. Dengancaraini,
proses fasilitasidapatdilakukanlebihcepatdan dapatlebihfokus
pada temapelaksanaanProSNdan percepatanpertumbuhan
ekonomidaerah
PENGEMBANGAN FITUR E-FASILITASI

9. @kemendagri@kemendagri@kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
TAGGING TEMATIK UNTUK PROSN
Tagging Kemiskinan
EkstremdalamSIPD
Tagging Stunting dalam
SIPD
Tagging Inflasidalam
SIPD
SIPD telahdikembangkanuntukmenampung
tagging tematikProSN, sehinggaakan
memudahkanpemerintahdaerahuntuk
merumuskansub kegiatanpendukungmasing
masingProSN
PENGEMBANGAN SIPD UNTUK MENDUKUNG
PELAKSANAAN PROSN

10. @kemendagri@kemendagri@kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIAPENGEMBANGAN KEBIJAKAN
Kepmendagri900 Tahun2024
(PemutakhiranNomenklatur)
Permendagri10 tahun2025
PedumRKPD
Surat Percepatan
perubahanRKPD dan APBD
SEB Binwaspelaksanan
ProSN
Pemutakhirannomenklatur
mengakomodirkebutuhan
pemenuhanmandate daerah
terkaitpelaksanaanProSN
PedumRKPD telahmemuat
dukungandaerahterhadap
pelaksananProSNsebagaibagian
darihalhalkhususyang perlu
mendapatperhatiandalamproses
penyusunanRKPD
Percepatanperubahan
RKPD dan APBD tahun
2025 untukmemenuhi
kebutuhandukungan
terhadapAstaCitadan
ProSN
Penguatanperandan
kelembagaanmasing
masingstakeholders
dalambinwas
pelaksananProSNdi
daerah

11. @kemendagri@kemendagri@kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
4 INTERVENSI KEBIJAKAN DAN 9 LANGKAH KONKRIT
PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
❑Percepatan
pertumbuhanekonomi
daerahdidukungdengan
4intervensikebijakan:
peningkatankonsumsi
rumah tangga,
peningkataninvestasi,
peningkatannteekspor,
danpeningkatanbelanja
daerah
❑Implementasi4intervensikebijakandidaerahdilakukan
melalui9langkahkonkrit,mulaidaripercepatan
realisasiAPBD,percepatanrealisasiproyek
infrastrukturpemerintah,pencegahaneksporimpor
illegal,pengendalianhargabahanpokok,perluasan
kesempatankerja,percepataanrealisasiPMAdan
PMDAN,peningkatanproduktiivitas,peningkatanoutput
industrymanufaktur,danmempermudah perizinan
berusaha
PEMANTAUAN, PENGAWALAN DAN PERCEPATAN
PERTUMBUAN EKONOMI

12. 1.BelanjaPegawai
a.TWImin.20%
b.TWIImin.50%
c.TWIIImin.75%
d.TWIVmin.95%
2.BelanjaBarangdanJasa
a.TWImin.15%
b.TWIImin.50%
c.TWIIImin.70%
d.TWIVmin.90%
3.BelanjaModal
a.TWImin.10%
b.TWIImin.40%
c.TWIIImin.70%
d.TWIVmin.90%
4.BelanjaBantuanSosial
5.PendapatanRetribusi
1.Alokasi dan realisasi anggaran belanja modal infrastruktur yang
bersumber dari APBD
2.Realisasi progres Proyek Strategis Nasional di daerah masing-
masing
3.Data ketersediaan energi untuk industri yang terdiri dari:
a.data kapasitas pembangkit per wilayah;
b.data jaringan transmisi dan distribusi;
c.peta lokasi dan alokasi gas bumi.
4.Data keterjangkauan energi yang terdiri dari:
a.tarif listrik industri berdasarkan golongan dan kapasitas;
b.tarif gas industri berdasarkan lokasi;
c.durasi dan jumlah pemadaman.
5.Data proksi biaya logistik, yang terdiri dari:
a.biaya kirim barang 1 ton dari pelabuhan ke kawasan industri per
100 km;
b.biaya bongkar muat dan handling pelabuhan.
6.Pelaksanaantender Pra-DPA belanja modal infrastruktur.
Percepatan
realisasi APBD Percepatanrealisasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah
1.PembentukanSatgasPengawasan
BarangTertentuyangDiberlakukan
TataNiagaImporatauSatgasImpor
Ilegal
2.Pengawasan peredaranbarang-
barangilegal(baju,rokok,elektronik
dll)
Pencegahan Ekspor dan Impor Ilegal
@kemendagri@kemendagri@kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
URAIAN 9 LANGKAH KONKRIT
PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
PEMANTAUAN, PENGAWALAN DAN PERCEPATAN
PERTUMBUAN EKONOMI

13. 1.Pemantauanhargadanstokuntuk
memastikankebutuhantersedia
2.RapatteknisTimPengendalianInflasi
Daerah
3.Menjagapasokanbahanpokokdanbarang
penting
4.Pencanangangerakanmenanam
5.Melaksanakanoperasipasarmurah
bersamadinasterkait
6.Melaksanakansidakkepasardan
distributoragartidakmenahanbarang
7.Berkoordinasidengandaerahpenghasil
komoditiuntukkelancaranpasokan
8.MerealisasikanBTTuntukdukungan
pengendalianinflasi
9.Memberikanbantuantranportasidari
APBD.
1.Jumlahangkatankerjaby
namebyaddresssampai
tingkatkelurahan/desa
2.Jumlahtargetpenyerapandan
realisasipenyerapantenaga
kerja
3.Jumlahangkatankerjayang
sudahdilakukanpelatihan
4.Jumlahangkatankerjayang
mendapatkanpekerjaansesuai
pelatihanyangdilakukan
5.Pengembangan
kewirasusahaan
6.Kebijakanpemanfaatantenaga
kerjalokaldalamproyek-
proyekkonstruksididaerah
Pengendalian harga bahan pokok. Perluasan kesempatan kerja.
1.Utilitaskawasan industri/kawasan
ekonomikhusus:
a.Targetdanrealisasiinvestasibaik
melaluiinvestasiasingmaupundalam
negeri.
b.Fasilitasikawasanmencakuplogistik,
air,energi,gudang.
c.Jumlahtenagakerja:
-Posisiawaltenagakerja
-Penambahantenagakerja
-Posisiakhirtenagakerja
d.Total Luas area kawasan
industri/ekonomikhususdanjumlah
areayangdimanfaatkan.
2.Subsidiatauinsentifpajak/retribusi
daerahuntukinvestasiterutamadisektor
prioritas
Percepatan realisasi PMA dan PMDN
@kemendagri@kemendagri@kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
URAIAN 9 LANGKAH KONKRIT
PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
PEMANTAUAN, PENGAWALAN DAN PERCEPATAN
PERTUMBUAN EKONOMI

14. 1.Kebijakan daerah untuk
meningkatkan produktivitas
pertanian/perkebunan/
perikanan/peternakan sesuai
potensilokal(misalPerkadalahan
sawahdilindungi)
2.AlokasiAPBDuntukpeningkatan
produktivitas(misalcoldstorage,
bantuansaprodi,benih,irigasi,dan
lain-lain)
3.Kemitraanpetani/nelayan/peternak
danindustriuntukpenyerapanhasil
panen
1.Hilirisasidanindustrialisasiproduksi
unggulandaerah
2.Percepatanizineksporprodukhasil
hilirisasi
3.Bagidaerahyangmemilikipotensi
pariwisata:
a.Menggalipotensipariwisatadi
masing-masingdaerah
b.Memanfaatkanteknologidigitaldan
mediasosialuntukpromosi
pariwisata
c.Meningkatkanlayananpariwisata
melaluipelatihankepadapelaku
industripariwisata
4.Fasilitasisertifikasihalal,SNI,dan
TKDNuntukUMKMindustrilokal
1.JumlahRencanaDetailTataRuang
(RDTR)yangsudahditetapkandan
terintegrasiOSS
2.Penyederhanaanstandarbiaya,waktu,
syaratlayananperizinan
3.Timpengawasanperizinandidaerah:
a.Pembentukantim
b.Hasilkerjapengawasan
4.SemualayanantelahdiprosesdiMPP
(tidakadaantarberkaskekantor
dinasteknis)
5.Jumlahkeluhanperizinandantindak
lanjutpenyelesaiannya
Tingkatkan produktivitas
pertanian/perkebunan/perikanan/
peternakan sesuai potensi lokal
Tingkatkan output industri manufaktur
sesuai potensi lokal.
Mempermudah perizinan berusaha.
@kemendagri@kemendagri@kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
URAIAN 9 LANGKAH KONKRIT
PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
PEMANTAUAN, PENGAWALAN DAN PERCEPATAN
PERTUMBUAN EKONOMI

15. @kemendagri@kemendagri@kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
FORM 1: IDENTIFIKASI MANDAT
DAN KEGIATAN DAERAHNO
LANGKAH
PERCEPATAN
URAIAN
DASAR
PELAKSANAAN
MANDAT DAERAH
URUSAN
PEMERINTAHAN
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Percepatan realisasi
belanja Pegawai
Percepatan Realisasi
belanja Barang dan Jasa
Percepatan realisasi
belanja Modal
Percepatan Realisasi
Bantuan Sosial
Peningkatan Pendapatan
Retribusi
2dst….
3dst….
4dst….
5dst….
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Diisi dengan tugas yang dimandatkan kepada pemerintah daerah dari regulasi yang diidentifikasi pada kolom (4)
Diisi dengan urusan pemerintahan yang bertanggungjawab melaksanakan tugas sebagaimana diidentifikasi pada kolom (5)
Diisi dengan program daerah pada urusan pemerintahan sebagaimana kolom (6) yang terkait dengan pelaksanaan tugas daerah sebegaimana diidentifikasi pada kolom (5)
Diisi dengan kegiatan pada program di kolom (7) yang terkait dengan pelaksanaan tugas yang diidentifikasi pada kolom (5)
Diisi dengan Sub Kegiatan pada Kegiatan di Kolom (8) yang terkait dengan pelaksanaan tugas daerah pada kolom (5)
Petunjuk Pengisian:
1Percepatan realisasi
APBD
Diisi Dengan Nomor Urut
Diisi dengan 9 langkah Konkrit percepatan pertumbuhan ekonomi daerah
Diisi dengan uraian masing masing 9 langkah konkrit percepatan pertumbuhan ekonomi daerah
Diisi dengan regulasi yang memandatkan uraian 9 langkah konkrit percepatan pertumbuhan ekonomi daerah
Form inibertujuanuntukmengidentifikasimandate
kepadadaerahdariNSPK sertabentukpelaksanaannya
dalamprogram, kegiatandan sub kegiatan

16. @kemendagri@kemendagri@kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
FORM 2: IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN
SUMBER DATASIPD SEKUNDER BPS LAINNYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Total Belaja Pegawai Օ SIKD X
Realisasi TW 1 Օ SIKD X
Realisasi TW 2 Օ SIKD X
Realisasi TW 3 Օ SIKD X
Realisasi TW 4 Օ SIKD X
Percepatan Realisasi
belanja Barang dan Jasa
Percepatan realisasi
belanja Modal
Percepatan Realisasi
Bantuan Sosial
Peningkatan Pendapatan
Retribusi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Diisi dengan Օ jika data terdeia di BPS dan X jika tidak tersedia di
Diisi dengan sumber sumber data lain di luar data pemerintah
Petunjuk Penggunaan:
Diisi dengan nomor urut
Diisi dengan langkah percepatan pertumbuhan ekonomi daerah
Diisi dengan uraian langkah percepatan pertumbuhan ekonomi daerah
Diisi dengan kebutuhan data untuk pemantauan, pengawalan dan percepatan pada tiap uraian langkah percepatan
Diisi dengan Օ jika data terdeia di SIPD dan X jika tidak tersedia di SIPD
Diisi dengan website atau database dari K/L terkait
NO
LANGKAH
PERCEPATAN
URAIAN KEBUTUHAN DATA
SUMBER DATA
Percepatan realisasi
belanja Pegawai
Percepatan
realisasi APBD
1
❑Forminibertujuanuntuk
mengidentifikasikebutuhan
datauntukmenganalisis
uraianlanngkahkonkrit,serta
memetakansumberdatayang
dapatdigunakansebagai
acuan
❑Kebutuhan data yang
dihasilkandariforminiakan
menyesuaikanpadadatayang
disajikan dalam
kendali.ekonomi.kemendagri.
go.id

17. @kemendagri@kemendagri@kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
FORM 3: PENGISIAN DATA PER DAERAHNILAIPERSENTASE NILAIPERSENTASE
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Total Belanja Pegawai
Realisasi TW 1
Realisasi TW 2
Realisasi TW 3
Realisasi TW 4
Total Belanja Barang dan Jasa
Realisasi TW 1
Realisasi TW 2
Realisasi TW 3
Realisasi TW 4
Percepatan realisasi
belanja Modal
Percepatan Realisasi
Bantuan Sosial
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)Diisi dengan Persentase nilai terhadap total belanja
ACEH BARAT
Percepatan
realisasi APBD
1
Percepatan Realisasi
belanja Barang dan Jasa
Diisi dengan kebutuhan data untuk pemantauan, pengawalan dan percepatan pada tiap uraian langkah percepatan
Petunjuk Penggunaan:
Diisi dengan nomor urut
Diisi dengan langkah percepatan pertumbuhan ekonomi daerah
Diisi dengan uraian langkah percepatan pertumbuhan ekonomi daerah
Diisi dengan total nilai dalam APBD
NO
LANGKAH
PERCEPATAN
URAIAN KEBUTUHAN DATA
PROVINSI ACEH
Percepatan realisasi
belanja Pegawai
❑Pada form ini, akandiisikan
data per daerahsesuai
dengankebutuhandata yang
diidentifikasipada form
sebelumnya
selainpengisiandata, tim
juga akanmelakukan
verfikasidata untuk
memastikanvaliditasdata.
❑Verifikasidata dilakukan
antaralain ddengan
membandingkandata dari
berbagaisumber, pengujian
keabsahansumberdata, dan
termasukkonfirmasidata
kepadapemerintahdaerah
❑Isiandata akanmenjadiinput
untukweb kendaliekonomi
dan rapatkoordinasiberkala
yang dipimpinoleh Mendagri

18. @kemendagri@kemendagri@kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
FORM 4: CAPAIAN OUTPUT DAN KEUANGANINDIKATORTARGETANGGARANOUTPUTKEUANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Percepatan realisasi
belanja Pegawai
Percepatan Realisasi
belanja Barang dan Jasa
Percepatan realisasi
belanja Modal
Percepatan Realisasi
Bantuan Sosial
Peningkatan Pendapatan
Retribusi
2dst….
3dst….
4dst….
5dst….
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Diisi dengan besaran output capaian sub kegiatan
Diisi dengan besaran realisasi anggaran sub kegiatan
Diisi dengan 9 langkah Konkrit percepatan pertumbuhan ekonomi daerah
Diisi dengan uraian masing masing 9 langkah konkrit percepatan pertumbuhan ekonomi daerah
Diisi dengan Sub Kegiatan yang terkait
Diisi dengan indikator dengan merujuk pada dokumen RKPD daerah
Diisi dengan dengan target pada indikator sesuai dengan dokumen RKPD
Diisi dengan besaran anggaran untuk masing masing sub kegiatan
RENCANA REALISASI
PROVINSI ACEH
SUB KEGIATAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
URAIAN
LANGKAH
PERCEPATAN
Diisi dengan urusan pemerintahan yang terkait
Diisi Dengan Nomor Urut
1Percepatan realisasi
APBD
Petunjuk Pengisian:
NO
❑Form inibertujuan
untukmelihat
capaianoutput dan
keuangantiapsub
kegiatanyang telah
diidentifikasipada
form 1
❑Capaianoutput dan
keuangandiinput
untukmasingmasing
daerah
❑Sumberdatadapat
menggunakanhasil
dalevtriwulanandan
RKPD ataupun
sumberlain
❑Data pada form ini
digunakanuntuk
mengidentifikasi
permasalahandan
tantangan
percepatan
pertumbuhan
ekonomidaerah

19. PEMETAAN REGULASI, MANDAT DAERAH, SERTA BENTUK IMPLEMENTASI DI DAERAH
Dasar Pelaksanaan Mandatkedaerah
Pelaksanaan
IntervensiSpesifik
Pelaksanaan
IntervensiSensitif
1.02.02.2.02.0001 PengelolaanPelayananKesehatanIbuHamil
1.02.02.2.02.0002 PengelolaanPelayananKesehatanIbuBersalin
1.02.02.2.02.0003 PengelolaanPelayananKesehatanBayiBaruLahir
1.02.02.2.02.0004 PengelolaanPelayananKesehatanBalita
1.02.02.2.02.0006 PengelolaanPelayananKesehatanpada UsiaProduktif
Kesehatan
(5 Sub
Kegiatan)
Kesehatan
Pekerjaan
Umum
Keluarga
Berencana
Kecamatan
2 Sub Kegiatan
19 Sub Kegiatan
4 Sub Kegiatan
1 Sub Kegiatan
Perpres 72/2021
tentang Percepatan
Penurunan Stunting
1
2
@kemendagri@kemendagri@kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SAMPLE ANALISIS RKPD 2025:
PENURUNAN PREVALENSI STUNTING
Implementasidalamnomenklaturperencanaanpembangunandaerah

20. 28%
41%
10%
8%
11%
2%
23%
18%
15%
9%
17%
19%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Sumatera Jawa Bali Nusa
Tenggara
KalimantanSulawesiMaluku Papua
Target kinerjaOutput dan AnggaranTahun2025
OutputAnggaran
❑Pelayanankesehatanbalitamerupakansub
kegiatanyangtermasukdalamkategoriintervensi
spesifikdalampenurunanprevalensistunting
❑Targetlayananbalitapadatahun2025sebanyak
15.180.975orang,dengantotalanggaransebesar
189.202.570.124.
❑Besarantargetlayananbalitadimasingmasing
wilayahkonsistendenganbesaransebaran
penduduk,dimanatargetdipulaujawadengan
pendudukterbanyakmemilikijumlahtargetbalita
terbanyak
❑Perbandinganantarabesaranoutputdengan
anggarantidakkonsisten,wilayahSulawesidengan
targetsebanyak11%memilikipagusebesar17%yang
lebihbesardisbandingpulaujawa.
❑Daerahmalukudanpapuadengantarget2%dari
totaltargetbalitatahun2025mengalokasikan
anggaransebesar35.517.191.171,atausebanyak19%
daritotalpagusecaranasional.
❑Kedepan,standarpembiayaanuntukmasing
masingbalitaperlulebihdipertegasdalamproses
penyusunanRKPD.
WILAYAH TARGET BALITA JUMLAH LAYANAN ANGGARAN
Sumatera 1,059,103.25 4,236,413 42,666,813,962
Jawa 1,569,018.85 6,276,075 34,689,781,452
Bali Nusa Tenggara 375,680.67 1,502,723 27,899,191,623
Kalimantan 308,392.56 1,233,570 16,805,001,884
Sulawesi 407,664.23 1,630,657 31,624,590,032
Papua dan maluku 75,384.25 301,537 35,517,191,171
NASIONAL 3,795,243.81 15,180,975 189,202,570,124
@kemendagri@kemendagri@kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SAMPLE ANALISIS RKPD 2025:
PENURUNAN PREVALENSI STUNTING
SUB KEGIATAN: PELAYANAN KESEHATAN BALITA

21. Nusa Tenggara timurdan Sulawesi barattermasukdalamdaerahdengan
prevalensistunting tertinggidi Indonesia tahun2024. keduaprovinsiinimeiliki
prevansistunting di atas30%
❑PadaTahun2025,pelayananbalitadi
provinsiNTTditargetkanmelayanisebanyak
16.010Balitadengan64.040layanan.Total
anggaransebesar20.228.470.974
❑Dengananggaran20M,unitcostlayanan
balitadiNTTsebanyakRp315.872
❑SulawesiBaratditahun2025mentargetkan
pelayananterhadap112.328Balita,dengan
totalPagusebesar2.945.848.550
❑Dengankondisiprevalensistuntingyang
tinggi,provinsiSulbarperlumeningkatkan
komitmenanggaranuntukmengoptimalkan
kualitaslayanan.Rataratastandarbiaya
sekalilayananbalitasebesarminimum
67.500.Dengantotalpagu2,9Mmaka1
layananbalitadianggarakansebesar6.556
rupiah.Angkainimasihbelumcukupuntuk
memenuhistandarminimallayananBalita
DAERAH
TARGET
BALITA
JUMLAH
LAYANAN
ALOKASI
NTT 16.010 64.040 20.228.470.974
Sulbar 112.328 449.314 2.945.848.550
@kemendagri@kemendagri@kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SAMPLE ANALISIS RKPD 2025:
PENURUNAN PREVALENSI STUNTING
SUB KEGIATAN: PELAYANAN KESEHATAN BALITA

22. @kemendagri@kemendagri@kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SAMPLE ANALISIS RKPD 2025:
KOPERASI MERAH PUTIH
❑MengalokasikanBTTdalammendukung percepatan
pembentukanKopdeskelMerahPutih
❑MendorongdanmemfasilitasiOPDbidangKoperasidalam
pembentukanKopdeskelMerahPutih
❑MendorongdanmemfasilitasiOPDbidangPMDuntuk
memfasilitasiPemerintahDesadanBadanPermusyawaratan
Desamenyelenggarakanmusyawarahdesadalammenentukan
modelpembentukanKopdeskelMerahPutih
❑Menyelaraskansertamencantumkanprogramkegiatandan
subkegiatanyangmendukungKopdeskelMerahPutihpada
Dokrenda
❑Menyediakananggaranyangdiperlukan
❑Melakukansosialisasi,pemantauan,evaluasi,pelaporan,
pembinaandanpengawasan
❑MelaporkanperkembanganpembentukanKopdeskelMerah
Putih
Inpres9/2025TentangPercepatanPembentukanKoperasi
Desa/KelurahanMerahPutih
DASAR REGULASI
MANDAT DAERAH
NO SUB KEGIATAN PAGU 2025
1
FasilitasiAksesPermodalanKoperasiyang KeanggotaannyaDaerah
Kabupaten/Kota 16,836,823,598
2
FasilitasiKemitraanKoperasiyang KeanggotaannyaDaerah
Kabupaten/Kota 7,762,459,938
3
FasilitasiPelaporanKoperasiyang KeanggotaannyaDaerah
Kabupaten/Kota 4,026,931,320
4 PemberdayaanKoperasidenganKeanggotaanDaerah Kabupaten/Kota
48,693,605,170
5
Pembinaandan PendampinganBagiKeluargadan KelompokMasyarakat
yang Akan MembentukKoperasiDalamPengembanganEkonomi 7,554,732,528
6
PemulihanUsaha Koperasiyang KeanggotaannyaDaerah
Kabupaten/Kota 5,663,191,188
7
PeningkatanProduktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses
Pembiayaan, PenguatanKelembagaan, PenataanManajemen,
Standarisasi, dan RestrukturisasiUsaha
108,923,903,354
8
PeningkatanProduktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses
Pembiayaan, PenguatanKelembagaan, PenataanManajemen,
Standarisasi, dan RestrukturisasiUsaha
5,976,458,172
9
PenumbuhanKesadaranKeluargadalamPeningkatanTarafHidup
KeluargaMelaluiKehidupanBerkoperasidan PengembanganEkonomi
Lainnya
10,192,276,352
10
Sosialisasibagikelompokmasyarakatdi wilayahadatuntukmembentuk
koperasi 2,689,707,000
KONDISI TAHUN 2025
CATATAN
❑Padatahun2026,untukmendukungProSN,kegiatandaerahperlu
diarahkanpadasosialisasipembentukankoperasimerahputih,dan
mengurangiporsibantuanmodalkarenaberpotensiduplikasidengan
kegiatanpusat
❑Sedangdimutakahirkannomenklaturkegiatanuntukmengakomodir
pelaksnaanmandatedaerahsepertipeelaporanperkembangan
pembentukankopdeskeldanfasiilitasipendanaanuntuknotaris

23. TERIMA KASIH

24. @kemendagri@kemendagri@kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PENGEMBANGAN SIPD UNTUK MENDUKUNG
BINWAS PROSN
Fasilitasipemetaan
nomenklaturprogram,
kegiatandan sub
kegiatanpendukung
ProSNberbasisSIPD

25. @kemendagri@kemendagri@kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PENGEMBANGAN SIPD UNTUK MENDUKUNG
BINWAS PROSN

26. @kemendagri@kemendagri@kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
FORM 1: IDENTIFIKASI MANDAT
DAN KEGIATAN DAERAH
Form inibertujuanuntukmengidentifikasimandate
kepadadaerahdariNSPK sertabentukpelaksanaannya
dalamprogram, kegiatandan sub kegiatanKodifikasi Nomenklatur
1 2 4 11 12 13 14
8.01.05.2.01
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
8.01.05.2.01
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
8.01.05.2.01.0001
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1.06.02 3.05
Pembinaan dan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten/Kota
1.06.02 3.05.0001
Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten/Kota
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1.06.02.4.03
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di
Kabupaten/Kota
1.06.02.4.03.0007 Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1.01.02.3.04 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
1.01.02.3.04.0030
Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Keseteraan
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
1.01.02.2.01.0026
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar
1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PENANGGUL
ANGAN
KEMISKINAN
1.
2. Sekolah Rakyat
Urusan
Pemerintah
Menyusun program dan kegiatan pada
RPKD serta mengalokasikan anggaran pada
APBD dalam rangka optimalisasi
pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan
penghapusan kemiskinan ekstrem
Sosial
Melakukan koordinasi optimalisasi
pelaksanaan program pengentasan
kemiskinan dan penghapusan kemiskinan
ekstrem
Sosial
Menyampaikan laporan hasil optimalisasi
pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan
penghapusan kemiskinan ekstrem kepada
Gubernur setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam)
Sosial
- Penyiapan lahan dan perizinan/legalitasnya
- Penyiapan guru dan tenaga pendidik
- Turut serta bersama K/L terkait untuk
mencari calon siswa
- Melakukan sosialisasi secara masif kepada
masyarakat melalui camat dan kepala
desa/lurah
Pendidikan
Subkegiatan (SIPD/Kepmendagri 900)
3
1. Optimalisasi
Pelaksanaan
Pengentasan
Kemiskinan dan
Penghapusan
Kemiskinan
Ekstrem
Inpres 8/2025 tentang
Optimalisasi
Pelaksanaan
Pengentasan
Kemiskinan dan
Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem
No ProSN Proyek/Kegiatan Dasar Pelaksanaan Amanat Kepada Pemda

27. @kemendagri@kemendagri@kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
FORM 2: IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN
SUMBER DATA
❑Forminibertujuanuntuk
mengidentifikasikebutuhan
datauntukmenganalisis
besaran targetkinerja
daerah,sertamemetakan
sumberdata yangdapat
digunakansebagaiacuan
❑Pemetaan sumber data
dengan menginventarisir
berbagaisumberbaikdari
dokrenda,datadariK/L(data
Sekunder)maupun data
DSSDdalamSIPD
NO PROSN KODEFIKASI SUB KEGIATAN KEBUTUHAN DATA
SUMBER DATA
DOKRENDA
SEKUNDER
(K/L)
DSSD
1Optimalisasi Pelaksanaan
Pengentasan Kemiskinan dan
Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem
1.06.02.4.03.0007Pengelolaan Layanan
Terpadu
Penanggulangan
Kemiskinan
Jumlah layanan
penanggunalangan
kemiskinan
x DTKS x
Penyelenggara
layanan
x DTKS x
jumlah masyarakat
yang dilayani
x DTKS x
8.01.05.2.01.0001Penyusunan
Program Kerja di
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah

28. @kemendagri@kemendagri@kemendagri_ri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
FORM 3: PENGISIAN DATA PER DAERAH
❑Pada form ini, akandiisikandata per daerahsesuaidengankebutuhan
data yang diidentifikasipada form sebelumnya
selainpengisiandata, timjuga akanmelakukanverfikasidata untuk
memastikanvaliditasdata.
❑Verifikasidata dilakukanantaralain ddenganmembandingkandata dari
berbagaisumber, pengujiankeabsahansumberdata, dan termasuk
konfirmasidata kepadapemerintahdaerahDOKRENDA DATA SEKUNDER TERSEDIA ISIAN
DSSD
NO INFRASTRUKTUR SUB KEGIATAN ELEMEN DATA
ISIAN DATA