Dasar dan Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.ppt

Sekertaris Daerah(Sekda) mempunyai peran strategis dalarn menjalankan roda
aparatur sipil negara pada pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten atau
kota, disamping sebagai karier tertinggi dalam jabatan puncak eksekutif (top
executive) pada pemerintahan daerah. Tugas dan fungsi Sekda disamping
sebagai unsur staf pelaksana yang membantu dan bertanggungjawab langsung
kepada Gubemur atau walikota/bupati juga sebagai manajer dalam mengelola
setiap kebijakan daerahnya

1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Hotel Lombok Raya Mataram, 5 Oktober 2017
ARAH DAN KEBIJAKAN BENTUK KELEMBAGAAN
ULP/UKPBJ
DI PEMERINTAH DAERAH
1

2. TUJUAN NEGARA DALAM ALINEA KE-IV
PEMBUKAAN UUD 1945
1.Melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia.
2.Memajukan kesejahteraan umum.
3.Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4.Ikut melaksanakan ketertiban dunia
PS. 27, 28 H, PS. 34 UUD 1945
PENDIDIKAN, KESEHATAN , HAK ATAS PEKERJAAN,
HAK ATAS PENGHIDUPAN YG LAYAK, DAN JAMINAN
SOSIAL
HAK WARGA NEGARA
2

3. UU 22 / 1999 Dominan Desentralisasi
UU 32 /’04
mencari keseimbangan
UU 5 / 1974 Dominan Sentralisasi
UU 18 / 1965 Dominan Desentralisasi
Presidential Edict 6 / 1959 Dominan Sentralisasi
UU 1 / 1957 Dominan Desentralisasi
UU 22 / 1948 Dominan Desentralisasi
UU 1 / 1945 Dominan Sentralisasi
DESENTRALISATIE WET 1903 Dominan Sentralisasi
KEBIJAKAN DESENTRALISASI
•Sudah Terjadi beberapa kali Perubahan
Kebijakan Desentralisasi di Indonesia
•Dari 10 kali perubahan kebijakan, 7
diantaranya Dominan Desentralisasi
•UU 23/2014 mendorong efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan Pemda

4. FUNGSI PEMERINTAHAN
KEMENDAGRI MENJAGA AGAR FUNGSI PEMERINTAHAN
BERJALAN BAIK DI DAERAH

5. TUJUAN OTDA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TUJUAN TUJUAN
OTDAOTDA

6. PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN
PENATAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
Memperkuat status Memperkuat status
urusan otonomi daerahurusan otonomi daerah

7. URUSAN PEMERINTAHANURUSAN PEMERINTAHAN
( ( Pasal 9 s.d Pasal 26)

8. UURUSAN PEMERINTAHAN RUSAN PEMERINTAHAN KKONKURENONKUREN
( ( Pasal 11 UU 23/2014)

9. URUSAN
PENUNJANG
URUSANURUSAN
PEMERINTAHANPEMERINTAHAN
Diwadahi dalam
BADAN
Diwadahi dalam
DINAS
TIDAK SETIAP
URUSAN
DIBENTUK DALAM
ORGANISASI
TERSENDIRI
URUSAN
WAJIB &
PILIHAN
UPT DINAS UPT BADAN
Nomenklatur Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri K/L yang
membidangi Urusan Pemerintahan tersebut. (Pasal 211 Ayat 2 UU 23/2014)
9

10. 1.UU No 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan daerah
2.PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
3.Permendagri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPT
Daerah
Tujuan Penataan
Perangkat Daerah
1.1.Membentuk perangkat daerah yang Membentuk perangkat daerah yang rasional, rasional,
proporsional, efektif dan efisien, proporsional, efektif dan efisien, sehingga sehingga
tepat fungsi dan tepat ukuran;tepat fungsi dan tepat ukuran;
2.2.Meningkatkan kualitas pelayanan publik, Meningkatkan kualitas pelayanan publik,
melalui pengurangan belanja pegawai dan melalui pengurangan belanja pegawai dan
memperbesar belanja modal.memperbesar belanja modal.
DASAR HUKUM
DAN TUJUAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH
DASAR HUKUM PENATAAN
PERANGKAT DAERAH
10

11. DINAS DAN BADAN
Pasal 217 UU 23 Tahun 2014
Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.
Pasal 219 UU 23 Tahun 2014
Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

12. Perangkat Daerah Provinsi:
a.sekretariat daerah;
b.sekretariat DPRD;
c.inspektorat;
d.dinas; dan
e.badan.
Perangkat Daerah Kab/Kota:
a.sekretariat daerah;
b.sekretariat DPRD;
c.inspektorat;
d.dinas;
e.badan; dan
f.Kecamatan.
PP 41 / 2007PP 41 / 2007
UU 32/2004UU 32/2004 UU 23/2014UU 23/2014
Psl. 120 s.d Psl. 128 Psl. 209
Tidak ada lagi SKPD
yang berupa “LTD”
“Kelurahan” tidak
menjadi Perangkat
Kab/Kota, tetapi
menjadi Perangkat
Kecamatan
Perangkat daerah
dibedakan dalam
3 Tipologi (A, B, C)
Rumah Sakit menjadi
UPT Dinas Kesehatan
Pembentukan Cabang
Dinas bersifat khusus
(hanya yg diotonomikan
ke Provinsi) (Kehutanan,
Pendidikan Menengah,
Kelautan dan ESDM)
Perubahan Mendasar
PERBEDAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(PP 41/2007 dan PP 18/2016)
Lama Baru
Perangkat Daerah Provinsi:
a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Dinas Daerah;
d. Lembaga Teknis Daerah;
Perangkat Daerah Kab/Kota:
a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Dinas Daerah;
d. Lembaga Teknis Daerah;
e. Kecamatan;
f. Kelurahan.
PP 18/2016PP 18/2016
12

13. PERANGKAT DAERAHPERANGKAT DAERAH
SESUAI UU 23/2014 JO PP 18/2016SESUAI UU 23/2014 JO PP 18/2016
PERANGKAT DAERAH
TUGAS/FUNGSI
PROVINSI KAB/KOTA PEMIMPIN
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretaris
Daerah
membantu KDH dlm penyusunan kebijakan & pengoordinasian
administratif thd pelaksanaan tugas PD serta pelayanan
administratif
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD
Sekretaris
DPRD
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, &
administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD; dan menyediakan dan mengoordinasikan tenaga
ahli yg diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya
sesuai dengan kebutuhan.
Inspektorat InspektoratInspektur
membantu KDH membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan oleh PD
Dinas Dinas
Kepala
Dinas
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah
Badan Badan
Kepala
Badan
melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah
Kecamatan Camat
meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
Desa/kelurahan.
*)Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
juga melaksanakan Tugas Pembantuan.

14. 1414
LEMBAGA TERTENTU
KETENTUAN PASAL 231 UU 23/2014 :
Dalam hal ketentuan peraturan perundang-
undangan memerintahkan pembentukan lembaga
tertentu di Daerah, lembaga tersebut dijadikan
bagian dari Perangkat Daerah yang ada setelah
dikonsultasikan kepada Menteri dan menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang
pendayagunaan aparatur negara

15. 1515
Setda
Set DPRD
Inspektorat
Dinas
Badan

16. 1616
Setda
Set DPRD
Inspektorat
Dinas
Badan
Kecamatan

17. 1717
Pasal 219 ayat (1) UU 23/2014
Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1)
huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk melaksanakan
fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah meliputi:
a.Perencanaan;
b.Keuangan;
c.Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
d.Penelitian dan pengembangan; dan
e.Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

18. 1818
Perumpunan fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan
meliputi:
a. kepegawaian serta pendidikan
dan pelatihan; dan
b. perencanaan serta penelitian dan
pengembangan.

19. 1919
POSISI KELEMBAGAAN ULP
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

20. 2020
PEMBENTUKAN
Pembentukan ULP :
Pasal 14 Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012:
(1)Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah/ Institusi,
diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan
pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa.
(2)ULP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Derah/Institusi
dbentuk oleh Menteri,/Pimpinan Lembaga/kepala daerah dan
Pimpinan Institusi.
Penjelasan:
Ayat (1): Cukup Jelas.
Ayat (2): Jumlah ULP di masing2 K/L/D/I disesuaikan dengan
rentang kendali dan kebutuhan. ULP dapat dibentuk setara
dengan eselon II, III atau IV sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I
dalam mengelola pengadaan barang dan jasa.

21. 2121
Pasal 130 (Perpes 54/2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah)
(1) ULP wajib dibentuk K/L/D/I paling lambat pada Tahun Anggaran 2014.
(2) Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan
kebutuhan Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini,
PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa.
(3) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki
persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan sebagaimana
persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja
ULP.

22. 2222
Fungsi ULP dpt diintegrasikan pd unit unit struktural yg secara
fungsional melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan
barang dan jasa.
Apabila dipandang perlu,tgs dan fungsi di bidang layanan pengadaan
dapat diwadahi dalam unit struktural tersendiri yg pembentukannya
tetap berpedoman pd peraturan perundangan yg mengatur
kelembagaan pemerintah.

23. 2323
Permendagri Nomor 99 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembentukan Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Rancangan Permendagri tentang Pembentukan
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota

24. ULP (PERMENDAGRI 99/2014)UKPBJ (DRAFT PERMENDAGRI)
ULP yg terbentuk sebagian
besar masih bersifat ad hoc
ULP Pemprov dan Kab/Kota
adalah unit organisasi
pemerintah yg berfungsi
melaksanakan PBJ di lingk
Pemprov dan Kab/Kota, yg
fungsinya diintegrasikan pd
fungsi Biro/Bagian/Subbagian
pada Setda
UKPBJ yg terbentuk bersifat
permanen terstruktur
UKPBJ Pemprov & Kab/Kota
adalah unit organisasi pemerintah
yg memberikan
pelayanan/pembinaan di bidang
PBJ & memfasilitasi pelaksanaan
PBJ secara elektronik di lingk
Pemprov dan Pemkab/kota
24

25. 2525
KONSEP PENENTUAN KLASIFIKASI UKPBJ PEMERINTAH PROVINSI
BERDASARKAN HASIL PERHITUNGAN INDIKATOR TEKNIS

26. 2626
LANJUTAN

27. 2727
KONSEP PENENTUAN KLASIFIKASI UKPBJ PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
BERDASARKAN HASIL PERHITUNGAN INDIKATOR TEKNIS

28. 2828
LANJUTAN

29. 2929
KONSEP KLASIFIKASI UKPBJ PROVINSI DAN KAB/KOTA
UKPBJ Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota Kelas A dibentuk apabila total
skor variabel lebih dari 800.
UKPBJ Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota Kelas B dibentuk apabila total
skor variabel sampai dengan 800

30. 3030
KONSEP KELEMBAGAAN UKPBJ PROVINSI DAN KAB/KOTA
UKPBJ Provinsi Kelas A diwadahi dalam bentuk
Biro
UKPBJ Provinsi Kelas B diwadahi dalam
bentuk Bagian
UKPBJ Kab/Kota Kelas A diwadahi dalam
bentuk Bagian
UKPBJ Kab/Kota Kelas B diwadahi dalam
bentuk Sub Bagian

31. TERIMA KASIHTERIMA KASIH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA