Dasar-dasar Akuntansi Pemerintah daerah 1.ppt

Dasar-dasar Akuntansi Pemerintah daerah 1.ppt

1. Oleh
Akramullah, S.Ak,
M.Ak
Dasar - dasar
Akuntansi
Pemerintah Daerah

2. Sistem Penilaian

→
Kehadiran : 10 %

→
Tugas Mandiri : 5 %

→
Tugas Paper Kelompok : 15 %

→
UTS : 30 %

→
UAS : 35 %

3. 3
PENGERTIAN
Pada umumnya, akuntansi pemerintahan dimaknai sebagai aplikasi
pencatatan keuangan negara yang dilakukan oleh unit kerja tertentu.
Ada banyak ruang lingkup yang digarap di dalam pencatatan
pembukuan jenis ini, salah satunya ialah catatan pelaksanaan
anggaran yang dimiliki seluruh unit pemerintah.
Menurut Abdul Halim (2002:143), akuntansi pemerintahan adalah
jasa pembuatan informasi mengenai keuangan negara dalam bentuk
data-data kuantitatif yang bisa dijadikan arah kebijakan ekonomi
negara.
Jadi Kesimpulan dari dua pengertian di atas, maka definisi akuntansi
pemerintahan adalah unit kerja yang menyediakan jasa pencatatan
anggaran finansial negara yang bisa dijadikan arah penentuan
kebijakan ekonomi.
3

4. 4

4

5. 5
Reformasi Pelaporan Keuangan
Pemerintah
5
Reformasi pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia telah
mengalami berbagai perubahan signifikan untuk
meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam
pengelolaan keuangan negara. Berikut adalah beberapa
langkah penting dalam reformasi ini:
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) :
Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia mengadopsi Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui PP No. 24 Tahun 2005.
SAP ini bertujuan untuk menyusun laporan keuangan yang
transparan dan akuntabel

6. 6
Reformasi Pelaporan Keuangan
Pemerintah
6
Penggunaan Sistem Informasi Keuangan :
Pemerintah telah mengembangkan dan
mengimplementasikan berbagai sistem informasi
keuangan, seperti Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara (SPAN), untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi
dalam pelaporan keuangan.
Audit dan Opini BPK:
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara rutin
melakukan audit terhadap laporan keuangan
pemerintah. Opini audit yang diberikan oleh BPK, seperti
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menjadi indikator
penting dalam menilai kualitas pelaporan keuangan
pemerintah

7. Reformasi Pelaporan Keuangan
Pemerintah
7
7
Penilaian PEFA:
Penilaian Pengeluaran Publik dan Akuntabilitas Keuangan
(Public Expenditure and Financial Accountability, PEFA)
menunjukkan bahwa Indonesia telah membuat kemajuan
signifikan dalam transparansi keuangan publik dan
pengendalian anggaran
Inovasi dan Adopsi Teknologi:
Pemerintah terus melakukan inovasi dan adopsi teknologi
untuk mengoptimalkan kinerja keuangan negara.
Transformasi ini penting untuk menciptakan sistem
keuangan yang lebih efisien dan responsif terhadap
tantangan zaman.
Reformasi ini menunjukkan komitmen pemerintah
Indonesia untuk meningkatkan kualitas pengelolaan
keuangan negara

8. Otoritas penyusun standar akuntansi
pemerintah
8
8
Otoritas utama yang bertanggung jawab untuk
menyusun standar akuntansi pemerintah di Indonesia
adalah Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).
KSAP bertugas menyusun dan mengembangkan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang digunakan sebagai
acuan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah,
baik di tingkat pusat maupun daerah
SAP diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun
2010, yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi
dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan
serta Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

9. Profesi Akuntan Pemerintah
Profesi akuntan pemerintah adalah salah satu bidang
akuntansi yang berfokus pada pengelolaan dan pengawasan
keuangan di lembaga pemerintahan. Berikut adalah beberapa
aspek penting mengenai profesi ini:
Tugas dan Fungsi Akuntan Pemerintah :
1.Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan: Akuntan
pemerintah bertugas melakukan pemeriksaan dan
pengawasan terhadap arus keuangan negara untuk
memastikan transparansi dan akuntabilitas.
2.Perancangan Sistem Akuntansi: Mereka merancang sistem
akuntansi yang digunakan oleh institusi pemerintahan untuk
mencatat dan melaporkan transaksi keuangan.
3.Pelaporan Pertanggungjawaban: Akuntan pemerintah juga
bertanggung jawab untuk menginformasikan laporan
pertanggungjawaban dari para pemegang jabatan terkait hasil
pengelolaan organisasi yang didudukinya.
9
9

10. Profesi Akuntan Pemerintah
10
10
Perbedaan dengan Akuntan Swasta
•Entitas: Akuntan pemerintah bekerja di lembaga
pemerintahan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
sedangkan akuntan swasta bekerja di perusahaan atau
organisasi non-pemerintah.
•Tujuan: Tujuan utama akuntan pemerintah adalah
memberikan pelayanan kepada masyarakat, sementara
akuntan swasta biasanya berfokus pada pencarian laba atau
keuntungan.

11. Profesi Akuntan Pemerintah
Beberapa institusi di Indonesia yang mempekerjakan
akuntan pemerintah antara lain:
•Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Bertugas melakukan
audit terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara
•Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP):
Bertugas melakukan pengawasan terhadap keuangan dan
pembangunan di sektor publik.
11
11

12. 12
S E L E S A I
12