Dasar-dasar Akuntansi Pemerintah daerah 2.ppt

Dasar-dasar Akuntansi Pemerintah daerah 2.ppt

1. Oleh
Akramullah, S.Ak,
M.Ak
Dasar - dasar
Akuntansi
Pemerintah Daerah

2. 2
Pendahuluan
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah Serangkaian
prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara
manual atau menggunakan aplikasi komputer.
•SAPD memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan SAPP
( Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat ),yaitu:
Basis Akuntansi
SAPD menggunakan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) dan basis akrual untuk Neraca.
Sistem Pembukuan Berpasangan
Sistem Pembukuan Berpasangan didasarkan atas persamaan dasar
akuntansi,yaitu: Aset = Utang + Ekuitas Dana.
2

3. 3
Lanjutan
•Seperti halnya SAPP,SAPD juga terdiri atas dua Subsistem,yaitu:
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh PPKD,yang
akan mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh level
pemda,seperti pendapatan dana perimbangan, belanja bunga,
subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan
keuangan, belanja tidak terduga, transaksi-transaksi pembiayaan ,
pencatatan investasi, dan utang jangka panjang.
Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
SKPD.Transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja
harus
3

4. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
4
4
Akuntansi PPKD ( Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ) adalah
sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di
SKPKD ( Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ), yang mencatat
transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD dalam kapasitas
sebagai pemda.
Sistem akuntansi PPKD ini meliputi:
1.Akuntansi pendapatan PPKD
2.Akuntansi Belanja PPKD
3.Akuntansi pembiayaan
4.Akuntansi aset (investasi jangka panjang)
5.Akuntansi utang
6.Akuntansi selain kas

5. 5
SISTEM AKUNTANSI SATUAN KERJA
5
Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas:
Pendapatan
Belanja
Aset
Selain Kas

6. 6
Lanjutan
6
1. Akuntansi Pendapatan
Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan aset bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Akuntansi pendapatan SKPD dilakukan hanya untuk mencatat
pendapatan asli daerah (PAD) yang berada dalam wewenang SKPD.
2. Akuntansi Belanja
Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah didefenisikan
sebagai kewajiban pemda yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih.

7. Lanjutan
7
7
3. Akuntansi Aset
Prosedur akuntansi aset pada SKPD ( Satuan Kerja Perangkat
Daerah ) meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas
perolehan, rehabilitasi, perubahab klasifikasi, dan penyusutan
terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD. Transaksi-
transaksi tersebut secara geris besar digolongkan kedalam dua
kelompok besar transaksi, yaitu:
a. Penambahan nilai aset tetap
b. Pengurangan nilai aset tetap
4. Akuntansi Selain Kas
Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian
proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan
pelaporan keuangan yang berkaiatan dengan semua transaksi
atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau
menggunakan aplikasi komputer.

8. Lanjutan
8
8
Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi setidaknya:
a.Koreksi kesalahan pencatatan
b. Pengakuan aset, utang, dan ekuitas
c. Jurnal depresiasi
d. Jurnal terkait dengan transaksi yang bersifat accrual dan
prepayment

9. Penyusunan Laporan Keuangan
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan serta realisasi anggaran, arus kas dan
kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para
pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai
alokasi sumber daya.
Tujuan laporan keuangan pemerintahan adalah menyajikan
informasi yang berguna untuk mengambil keputusandan
menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang
di percayakan kepadanya.
Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing SKPD.
Selanjutnya, laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh
PPKD ( Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ) menjadi laporan
keuangan pemerintahan provinsi/kota/kabupaten.
Laporan keuangan yang harus dibuat oleh SKPD
1.Lra ( Laporan Realisasi Anggaran )
2.Neraca
3.Catatan atas laporan keuangan
9
9

10. Tujuan Akuntansi Pemerintah
Penggunaan akuntansi pemerintahan di dalam lembaga negara
karena adanya tujuan tertentu. Di antara tujuan akuntansi
pemerintahan yaitu :
1. Akuntabilitas
Akuntansi pemerintahan memiliki tujuan akuntabilitas yang di
mana akuntansi ini tersusun untuk sebagai berkas laporan
pertanggungjawaban keuangan negara. Hal ini sesuai dengan
UUD 1945 Pasal 23 Ayat 5 yang mengharuskan setiap
pengelolaan finansial negara memiliki laporan
pertanggungjawabannya.
2. Manajerial
Tujuan ini dimaksudkan agar akuntansi pemerintahan mampu
memanajemen seluruh kebijakan pemerintahah agar berjalan
dengan lancar. Hal ini bertujuan apabila terdapat rancangan
anggaran yang sesuai, maka program pemerintah akan
terlaksana dengan baik. Selain itu, akuntansi ini juga dapat
memanajemen keefisienan dan keefektifan anggaran negara
yang akan pemerintah belanjakan.
10
10

11. Lanjutan
3 . Pengawasan (Kontrol)
Tujuan selanjutnya yaitu dengan adanya akuntansi
pemerintahan maka akan terbentuk kemudahan pemerikasaan
keuangan negara, termasuk mengawasi anggaran negara yang
dikeluarkan.
Dampak dari adanya tujuan ini yaitu untuk mencegah unit-unit
kerja tertentu dalam melakukan kecurangan dan
menyalahgunakan anggaran negara yang ada. Selain itu, hal
tersebut dapat berguna pula untuk mengukur kebutuhan
negara yang nantinya menjadi rujukan dalam penyesuaian
anggaran berikutnya
11
11

12. Karakteristik Akuntansi
Pemerintah
Berdasarkan fungsinya, akuntansi pemerintahan memang secara
khusus bagi lembaga negara yang mana tidak memiliki tujuan
untuk mencari keuntungan. Beberapa karakteristik akuntansi
pemerintahan adalah sebagai berikut :
1.Akuntansi pemerintahan ini berorientasi pada pelayanan publik
dan bukan laba. Maka dari itu, dalam laporan keuangannya tidak
terdapat laporan laba (income statement) dan laporan akuntansi
yang berkaitan dengan itu.
2.Melakukan pembukuan anggaran ketika anggaran tersebut
terbukukan
3.Akuntansi pemerintahan juga memungkinkan penggunaannya
lebih dari satu dana
4.Menggunakan perkiraan laba dan modal yang tertahan di neraca
5.Akuntansi ini bersifat kaku dan bergantung pada peraturan
undang-undang yang berlaku.
12
12

13. Syarat Pemerintah dalam Menerapkan
Akuntansi Pemerintahan
Dalam penerapan akuntansi pemerintahan, terdapat beberapa
syarat bagi pemerintah. Di antara syarat-syarat tersebut adalah
sebagai berikut :
1.Akuntansi pemerintahan harus berlaku pada anggaran yang
sesuai persetujuan pemerintah dan badan legislatif negara.
2.Akuntansi ini juga tidak boleh berlaku dalam rangka untuk
melanggar konstitusi negara, yaitu UUD 1945.
3.Pemerintah harus dengan cepat dapat memperkirakan tentang
sesuatu yang nantinya dapat mengganggu kestabilan keuangan
negara.
4.Sistem akuntansi pemerintahan ini tersusun sesuai dengan
perkembangan zaman
13
13

14. Perbedaan Antara Akuntansi Pemerintahan
Dengan Akuntansi Komersial
Berikut beberapa perbedaan Antara Akuntyansi Pemerintahan
dengan Akuntansi komersial:
1. Laporan
Dari sisi laporan berupa jurnal, akuntansi pemerintahan ini tidak
memiliki laporan laba rugi, sedangkan akuntansi komersial ini
memilikinya sekaligus dengan laporan perubahan modal dan arus
kas. Walaupun tidak memiliki laporan laba rugi dalam akuntansi
pemerintahan, akuntansi ini ternyata memiliki laporan operasional
dan laporan realiasasi anggaran negara.
2. Pendapatan
Sumber pendapatan akuntansi pemerintahan ini berasal dari
penetapan aturan hukum, misalnya pemberlakuan pajak.
Sedangkan akuntansi komersial berasal dari penjualan barang dan
jasa
14
14

15. Lanjutan
3. Standar Akuntansi yang Berbeda
Akuntansi pemerintahan memiliki standar akuntansi berupa
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dibuat oleh Komite
Standard Akuntansi Pemerintahan (KSAP) serta diatur pada
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sedangkan akuntansi
komersial berstandar pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang
ketentuan dari Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).
4. Auditor
Pihak yang bertugas mengaudit dalam akuntansi pemerintahan
yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan dalam
akuntansi komersial pihak yang mengaudit yaitu akuntan publik
5. Kepemilikan
Akuntansi pemerintahan ini bersifat tidak memiliki kepemilikan dan
independen. Sedangkan akuntansi komersial adalah untuk pemilik
organisasi ataupun pihak yang memiliki kepentingan terhadap
laporan keuangannya. Sifat kepemilikannya pun banyak dan
berlaku bagi mereka yang memiliki saham di perusahaan tersebut.
15
15

16. 16
S E L E S A I
16