Demokrasi_pancasilaDL';SLDKALSFHAKSFJHAKJFSA

adsdfsdfsfsdf

1. Demokrasi pancasila KELOMPOK 4

2. DIKERJAKAN OLEH: BILLY WIJAYA (140404074) ELISABET L Y L (140404076) MICHAEL (140404077) PHILIPUS DUHA (140404079) YOHANES I K T (140404082) MUHAMMAD FAHMI (140404083) ISRA ALFARIZI (140404084) MOSES TAMPUBOLON (140404087)

3. Pengertian D emokrasi Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka . Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan , pengembangan , dan pembuatan hukum . Demokrasi mencakup kondisi sosial , ekonomi , dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara . Kata ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία ( dēmokratía ) " kekuasaan rakyat ", yang terbentuk dari δῆμος ( dêmos ) " rakyat " dan κράτος ( kratos ) " kekuatan " atau " kekuasaan " pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara-kota Yunani , salah satunya Athena; kata ini merupakan antonim dari ἀριστοκρατία ( aristocratie ) " kekuasaan elit ". Secara teoretis , kedua definisi tersebut saling bertentangan , namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi . Sistem politik Athena Klasik , misalnya , memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik .

4. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke-19 dan 20. Kata demokrasi ( democracy ) sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa Perancis Pertengahan dan Latin Pertengahan lama. Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang, seperti monarki , atau sekelompok kecil , seperti oligarki . Apapun itu , perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi , oligarki , dan monarki . Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani , sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi . Sedangkan Samuel Huntington mendefinisikan demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil , jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara .

5. Abraham Lincoln  Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat , oleh rakyat , dan untuk rakyat . Charles Costello  Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara . John L. Esposito  Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat . Oleh karenanya , semuanya berhak untuk berpartisipasi , baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah . Selain itu , tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif , legislatif , maupun yudikatif . Hans Kelsen   Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat . Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih . Di mana rakyat telah yakin , bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara. Pengertian D emokrasi menurut para ahli

6. Sidney Hook  Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa . C.F. Strong  Demokrasi adalah Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut . Hannry B. Mayo  Kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik . Merriem   Demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat ; khususnya , oleh mayoritas ; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik ; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik ; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan .

7. SEJARAH PERTUMBUHAN DEMOKRASI

8. Kata " demokrasi " pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara-kota Athena . Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508-507 SM. Cleisthenes disebut sebagai " bapak demokrasi Athena ." Demokrasi Athena berbentuk demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama : pemilihan acak warga biasa untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan , dan majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena . Semua warga negara yang memenuhi ketentuan boleh berbicara dan memberi suara di majelis , sehingga tercipta hukum di negara-kota tersebut . Akan tetapi , kewarganegaraan Athena tidak mencakup wanita , budak , orang asing , non- pemilik tanah , dan pria di bawah usia 20 tahun . Dari sekitar 200.000 sampai 400.000 penduduk Athena, 30.000 sampai 60.000 di antaranya merupakan warga negara . Pengecualian sebagian besar penduduk dari kewarganegaraan sangat berkaitan dengan pemahaman tentang kewarganegaraan pada masa itu . Nyaris sepanjang zaman kuno , manfaat kewarganegaraan selalu terikat dengan kewajiban ikut serta dalam perang . Zaman Yunani Kuno

9. Demokrasi Athena tidak hanya bersifat langsung dalam artian keputusan dibuat oleh majelis , tetapi juga sangat langsung dalam artian rakyat , melalui majelis , boule, dan pengadilan , mengendalikan seluruh proses politik dan sebagian besar warga negara terus terlibat dalam urusan publik . Meski hak-hak individu tidak dijamin oleh konstitusi Athena dalam arti modern ( bangsa Yunani kuno tidak punya kata untuk menyebut " hak "), penduduk Athena menikmati kebebasan tidak dengan menentang pemerintah , tetapi dengan tinggal di sebuah kota yang tidak dikuasai kekuatan lain dan menahan diri untuk tidak tunduk pada perintah orang lain . Pemungutan suara kisaran pertama dilakukan di Sparta pada 700 SM. Apella merupakan majelis rakyat yang diadakan sekali sebulan . Di Apella , penduduk Sparta memilih pemimpin dan melakukan pemungutan suara dengan cara pemungutan suara kisaran dan berteriak . Setiap warga negara pria berusia 30 tahun boleh ikut serta . Aristoteles menyebut hal ini " kekanak-kanakan ", berbeda dengan pemakaian kotak suara batu layaknya warga Athena. Tetapi Sparta memakai cara ini karena kesederhanaannya dan mencegah pemungutan bias, pembelian suara , atau kecurangan yang mendominasi pemilihan-pemilihan demokratis pertama .

10. Meski Republik Romawi berkontribusi banyak terhadap berbagai aspek demokrasi , hanya sebagian kecil orang Romawi yang memiliki hak suara dalam pemilihan wakil rakyat . Suara kaum berkuasa ditambah-tambahi melalui sistem gerrymandering, sehingga kebanyakan pejabat tinggi , termasuk anggota Senat , berasal dari keluarga-keluarga kaya dan ningrat . Republik Romawi juga merupakan pemerintahan pertama di dunia Barat yang negara-bangsanya berbentuk Republik , meski demokrasinya tidak menonjol . Bangsa Romawi menciptakan konsep klasik dan karya-karya dari zaman Yunani kuno terus dilindungi . Selain itu , model pemerintahan Romawi menginspirasi para pemikir politik pada abad-abad selanjutnya , dan negara-negara demokrasi perwakilan modern cenderung meniru model Romawi , bukan Yunani , karena Romawi adalah negara yang kekuasaan agungnya dipegang rakyat dan perwakilan terpilih yang telah memilih atau mencalonkan seorang pemimpin . Demokrasi perwakilan adalah bentuk demokrasi yang rakyatnya memilih perwakilan yang kemudian memberi suara terhadap sejumlah inisiatif kebijakan , berbeda dengan demokrasi langsung yang rakyatnya memberi suara terhadap inisiatif kebijakan secara langsung

11. Selama Abad Pertengahan , muncul berbagai sistem yang memiliki pemilihan umum atau pertemuan meski hanya melibatkan sebagian kecil penduduk . Sistem-sistem tersebut meliputi : Pemilihan Gopala oleh kasta atas di Bengal, Anak Benua India, Persemakmuran Polandia-Lituania (10% dari populasi total ), Althing di Islandia & Logting di Kepulauan Faeroe, Beberapa negara-kota Italia abad pertengahan seperti Venesia , Sistem tuatha di Irlandia abad pertengahan awal , Veche di Republik Novgorod dan Pskov di Rusia abad pertengahan , Daerah di Skandinavia & The States di Tirol dan Swiss, K ota pedagang otonomi Sakai di Jepang abad ke-16, dan M asyarakat Igbo di Volta-Nigeria . Abad Pertengahan

12. Banyak wilayah di Eropa abad pertengahan dipimpin oleh pendeta atau tuan tanah . Kouroukan Fouga membelah Kekaisaran Mali menjadi klan-klan ( keluarga ) berkuasa yang diwakili di majelis umum bernama Gbara . Sayangnya , piagam tersebut membuat Mali lebih mirip monarki konstitusional alih-alih republik demokratis . Negara yang sistemnya lebih mendekati demokrasi modern adalah republic Cossack di Ukraina pada abad ke-16–17: Cossack Hetmanate dan Zaporizhian Sich . Jabatan tertinggi di sana , Hetman, dipilih oleh perwakilan distrik-distrik negara tersebut . Parlemen Inggris sudah membatasi kekuasaan raja melalui Magna Carta, yang secara rinci melindungi hak-hak khusus subjek-subjek Raja, baik yang sudah bebas atau masih terkekang , dan mendukung apa yang kelak menjadi habeas corpus Inggris , yaitu perlindungan kebebasan individu dari penahanan tak berdasar dengan hak membela diri . Parlemen pertama yang dipilih rakyat adalah Parlemen de Montfort di Inggris pada tahun 1265.

13. Sayangnya , hanya sekelompok kecil rakyat yang memiliki hak suara ; Parlemen dipilih oleh sekian persen penduduk Inggris ( kurang dari 3% pada tahun 1780) dan kekuasaan menyusun parlemen berada di tangan monarki . Kekuasaan Parlemen bertambah secara bertahap pada abad-abad berikutnya . Setelah Revolusi Agung 1688, UU Hak Asasi Inggris yang mengatur hak-hak tertentu dan menambah pengaruh Parlemen diberlakukan . Penyebarannya perlahan ditingkatkan dan kekuasaan parlemen terus bertambah sampai monarki hanya bersifat pelengkap . Di Amerika Utara, pemerintahan perwakilan terbentuk di Jamestown, Virginia, dengan dipilihnya Majelis Burgesses ( pendahulu Majelis Umum Virginia) pada tahun 1619. Kaum Puritan Inggris yang bermigrasi sejak 1620 mendirikan koloni-koloni di New England yang pemerintahan daerahnya bersifat demokratis dan mendorong perkembangan demokrasi di Amerika Serikat . Walaupun majelis-majelis daerah memiliki sedikit kekuasaan turunan , otoritas mutlaknya dipegang oleh Raja dan Parlemen Inggris .

14. Abad ke-18 dan 19 Bangsa pertama dalam sejarah modern yang mengadopsi konstitusi demokrasi adalah Republik Korsika pada tahun 1755. Konstitusi Korsika didasarkan pada prinsip-prinsip Pencerahan dan sudah mengizinkan hak suara wanita , hak yang baru diberikan di negara demokrasi lain pada abad ke-20. Pada tahun 1789, Perancis pasca-Revolusi mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara dan Konvensi Nasional dipilih oleh semua warga negara pria pada tahun 1792 . Hak suara pria universal ditetapkan di Perancis pada bulan Maret 1848 setelah Revolusi Perancis 1848. Tahun 1848, serangkaian revolusi pecah di Eropa setelah para pemimpin negara dihadapkan dengan tuntutan konstitusi liberal dan pemerintahan yang lebih demokratis dari rakyatnya . Walaupun tidak disebut demokrasi oleh para bapak pendiri Amerika Serikat , mereka memiliki keinginan yang sama untuk menguji prinsip kebebasan dan kesetaraan alami di negara ini . Konstitusi Amerika Serikat yang diadopsi tahun 1788 menetapkan pemerintahan terpilih dan menjamin hak-hak dan kebebasan sipil . Era Modern

15. Pada zaman kolonial sebelum 1776, dan beberapa saat setelahnya , hanya pemilik properti pria dewasa berkulit putih yang boleh memberi suara , budak Afrika , sebagia besar penduduk berkulit hitam bebas dan wanita tidak boleh memilih . Di garis depan Amerika Serikat , demokrasi menjadi gaya hidup dengan munculnya kesetaraan sosial , ekonomi , dan politik.Akan tetapi , perbudakan adalah institusi sosial dan ekonomi , terutama di 11 negara bagian di Amerika Serikat Selatan. Sejumlah organisasi didirikan untuk mendukung perpindahan warga kulit hitam dari Amerika Serikat ke tempat yang menjamin kebebasan dan kesetaraan yang lebih besar . Pada Sensus Amerika Serikat 1860, populasi budak di Amerika Serikat bertambah menjadi empat juta jiwa , dan pada Rekonstruksi pasca-Perang Saudara ( akhir 1860-an), budak-budak yang baru bebas menjadi warga negara dengan hak suara ( pria saja ). Penyertaan penuh warga negara belum sempurna dilakukan sampai Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika -Amerika (1955–1968) disahkan oleh Kongres Amerika Serikat melalui Undang-Undang Hak Suara 1965.

16. Abad ke-20 dan 21 Transisi abad ke-20 ke demokrasi liberal muncul dalam serangkaian " gelombang demokrasi " yang diakibatkan oleh perang , revolusi , dekolonisasi , religious and economic circumstances. Perang Dunia I dan pembubaran Kesultanan Utsmaniyah dan Austria- Hongaria berakhir dengan terbentuknya beberapa negara-bangsa baru di Eropa , kebanyakan di antaranya tidak terlalu demokratis . Pada tahun 1920-an, demokrasi tumbuh subur tetapi terhambat Depresi Besar . Amerika Latin dan Asia langsung berubah ke sistem kekuasaan mutlak atau kediktatoran . Fasisme dan kediktatoran terbentuk di Jerman Nazi, Italia, Spanyol , dan Portugal, serta rezim-rezim non- demokratis di Baltik , Balkan, Brasil , Kuba , Cina , dan Jepang . Perang Dunia II mulai memutarbalikkan tren ini di Eropa Barat. Demokratisasi Jerman dudukan Amerika Serikat , Britania , dan Perancis , Austria, Italia, dan Jepang dudukan menjadi model teori perubahan rezim selanjutnya . Akan tetapi , sebagian besar Eropa Timur , termasuk Jerman dudukan Soviet masuk dalam blok -Soviet yang non- demokratis . Perang Dunia diikuti oleh dekolonisasi dan banyak negara merdeka baru memiliki konstitusi demokratis . India tampil sebagai negara demokrasi terbesar di dunia sampai sekarang .

17. Pada tahun 1960, banyak negara yang menggunakan sistem demokrasi , meski sebagian besar penduduk dunia tinggal di negara yang melaksanakan pemilihan umum terkontrol dan bentuk-bentuk pembohongan lainnya ( terutama di negara komunis dan bekas koloninya ). Gelombang demokratisasi yang muncul setelah itu membawa keuntungan demokrasi liberal sejati yang besar bagi banyak negara . Spanyol , Portugal (1974), dan sejumlah kediktatoran militer di Amerika Selatan kembali dikuasai rakyat sipil pada akhir 1970-an dan awal 1980-an (Argentina tahun 1983, Bolivia, Uruguay tahun 1984, Brasil tahun 1985, dan Chili awal 1990-an). Peristiwa ini diikuti oleh banyak bangsa di Asia Timur dan Selatan pada pertengahan sampai akhir 1980-an. Melemahnya ekonomi tahun 1980-an, disertai ketidakpuasan atas penindasan Soviet, menjadi faktor runtuhnya Uni Soviet yang menjadi tanda berakhirnya Perang Dingin dan demokratisasi dan liberalisasi bekas negara-negara blok Timur . Kebanyakan negara demokrasi baru yang sukses secara geografis dan budaya terletak dekat dengan Eropa Barat. Mereka sekarang menjadi anggota atau calon anggota Uni Eropa . Sejumlah peneliti menganggap Rusia saat ini bukanlah demokrasi sejati dan lebih mirip kediktatoran .

18. Tren liberal ini menyebar ke beberapa negara di Afrika pada tahun 1990-an, termasuk Afrika Selatan. Contoh terbaru liberalisasi adalah Revolusi Indonesia 1998, Revolusi Bulldozer di Yugoslavia, Revolusi Mawar di Georgia, Revolusi Oranye di Ukraina , Revolusi Cedar di Lebanon, Revolusi Tulip di Kyrgyzstan, dan Revolusi Yasmin di Tunisia. Menurut Freedom House, pada tahun 2007 terdapat 123 negara demokrasi elektoral ( naik dari 40 pada tahun 1972). Menurut World Forum on Democracy, jumlah negara demokrasi elektoral mencapai 120 dari 192 negara di dunia dan mencakup 58,2 penduduk dunia . Pada saat yang sama , negara-negara demokrasi liberal (yang dianggap Freedom House sebagai negara yang bebas dan menghormati hukum dan HAM) berjumlah 85 dan mencakup 38 persen penduduk dunia . Pada tahun 2010, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional .

19. Indeks Demokrasi yang disusun The Economist pada Desember 2011. Warna hijau mewakili negara-negara yang lebih demokratis . Warna merah gelap mewakili negara-negara otoriter .

20.     Countries designated "electoral democracies" in Freedom House's 2017 survey "Freedom in the World", covering the year 2016.

21. Bentuk-Bentuk Demokrasi

22. Berdasarkan Cara Penyaluran Kehendak Rakyat : a . Demokrasi Langsung   Demokrasi langsung yaitu demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang undang . Dalam demokrasi langsung ini , rakyat secara langsung menyampaikan aspirasinya   dengan bermusyawarah dalam rapat . Dalam semokrasi langsung , segala aspirasi rakyat dapat diputuskanoleh rakyat . Pada zaman modern sekarang , mengingat jumlah penduduk makin banyak , maka tidaklah mungkin dapat dilaksanakan demokrasi secara langsung seperti zaman yunani Kuno . b . Demokrasi Tidak Langsung Demokrasi tak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan . Rakyat menyerahkan aspirasinya kepada suatu badan yang mewakilinya . Demokrasi tidak langsung / perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum . Dalam negara modern seperti sekarang di mana jumlah penduduknya sudah banyak , wilayahnya cukup luas , tidak mungkin meminta pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menjalankan roda pemerintahan .

23. Apalagi masyarakat mempunyai kesibukan sendiri sendiri serta tingkat kepandaian orang berbeda , menyebabkan kedaulatan rakyat tidak mungkin dapat dilakukan secara murni dan keadaan menghendaki bahwa kedaulatan takyat itu dilaksanakan dengan perwakilan langsung . Kedaulatan rakyat dengan perwakilan atau demokrasi tidak langsung yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat . Wakil-wakil rakyat bertindak atas nama rakyat dan menentukan corak dan cara pemerintah serta tujuan yang hendak dicapai . Agar wakil-wakil tersebut benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat , maka wakil-wakil itu ditentukan sendiri oleh rakyat . Untuk menentukannya dapat melalui pemilu . Jadi Pemilu adalah cara untuk memilih wakil rakyat . Bagi suatu negara yang menyebut dirinya negara demokrasi , pemilu itu harus dilaksanakan dalam waktu tertentu . Pemilu merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil , karenanya adalah suatu keharusan untuk melaksanakanya . Bagi negara demokrasi , pemilu adalah syarat mutlak untuk melaksanakan kedaulatan rakyat

24. Bentuk-Bentuk Demokrasi Modern a. Demokrasi Sistem Parlementer Dalam sistem parlementer hubungan antara eksekutif ( pemerintah ) dan badan legislatif ( badan perwakilan rakyat ) sangat erat . Kekuasaan eksekutif diserahkan kepada suatu badan yaitu kabinet /dewan menteri . Menteri menteri baik secara perorangan maupun secara bersama sama sebagai kabinet (dewan menteri ) mempertanggung jawabkan segala kebijakan pemerintahanya kepada parlemen . Apabila pertanggung jawaban menetri atau dewan menteri ditolak parlemen , maka menteri yang bersangkutan atau para menteri ( kabinet ) tersebut harus mengundurkan diri . Hal ini sering disebut krisis kabinet . Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dengan parlemen dan kepala negara beranggapan kabinet dalam pihak yang benar maka kepala negara akan membubarkan parlemen . Kelebihan dari sistem ini adalah rakyat dapat menjalankan fungsi pengawasan dan berperan dalam penyelnggaraan negara .

25. b. Demokrasi Sistem Pemisah Kekuasaan Dalam sistem pemisahan kekuasaan ini , hubungan antara badan eksekutif dengan badan legislatif tidak ada karena terdapat pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif ( pemerintah ) dan legislatif ( badan perwakilan rakyat ). Hal ini sesuai dengan ajaran Trias Politika , Kekuasaan negara itu dipisahkan menjadi tiga macam , yaitu sebagai berikut . 1 ) Kekuasaan legislatif : kekuasaan membuat undang undang . 2) kekuasaan Eksekutif : Kekuasaan menjalankan undang undang 3) Kekuasaan yudikatif : kekuasaan mengawasi jalanya undang undang Menurut sistem pemisahan kekuasaan , lembaga eksekutif ( pemerintah ) terdiri atas presiden sebagai kepala pemerintahan dibantu oleh para menteri , menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden . Sistem seperti ini disebut sistem Presidensial . Kelebihan dari sistem ini adalah sebagai berikut . 1) Ada kestabilan pemerintah 2) Pemerintah tidak dapat dijatuhkan oleh Badan Perwakilan Rakyat ( parlemen ) 3) Program-program pemerintah dapat terlaksana karena ada kestabilan pemerintahan . Sementara itu , kelemahan dalam sistem ini antara lain lemahnya pengawasan dari rakyat dan mendorong pemusatan kekuasaan di tangan presiden .

26. c. Demokrasi Sistem Referendum ( Pengawasan Langsung oleh Rakyat) Demokrasi dengan sistem referendum, tugas badan perwakilan rakyat selalu diawasi oleh rakyat yaitu dalam bentuk referendum. Refendum yaitu pemungutan suara langsung oleh rakyat tanpa melalui badan legislatif . Ada dua macam Referendum, yaitu sebagai berikut . 1) Referendum Obligatoire (referendum Wajib ) Referendum Obligatoire adalah referendum yang menentukan berlakunya suatu undang undang . Undang undang baru berlaku bilas mendapat persetujuan rakyat melalui referendum . 2) Referendum Fakultatif ( referendum Tidak wajib ) Referendum Fakultatif adalah referendum yang menentukan apakah suatu undang undang yang sedang berlaku dapat terus dipergunakan atau tidak atau perlu tidaknya perubahan perubahan . Kelebihan sistem Referendum, adalah sebagai berikut . 1) Tidak semua rakyat punya pengetahuan tentang undang undang yang baik . 2) Pembuatan undang undang menjadi lebih lambat /lama Kelemahan Dalam sistem ini adalah sebagai berikut . 1) Tidak semua rakyat mempunyai pengetahuan yang cukup tentang UU yang baik . 2) Pembuatan UU mejadi lambat .

27. PRINSIP DEMOKRASI

28. Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia . Prinsip-prinsip demokrasi , dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan " soko guru demokrasi ". Menurutnya , prinsip-prinsip demokrasi adalah : Kedaulatan rakyat ; Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah ; Kekuasaan mayoritas ; Hak-hak minoritas ; Jaminan hak asasi manusia ; Pemilihan yang bebas , adil dan jujur ; Persamaan di depan hukum ; Proses hukum yang wajar ; Pembatasan pemerintah secara konstitusional ; Pluralisme sosial , ekonomi , dan politik ; Nilai-nilai toleransi , pragmatisme , kerja sama , dan mufakat .

29. ASAS POKOK DEMOKRASI

30. Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia , yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial . Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi , yaitu : Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan , misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung , umum , bebas , dan rahasia serta jujur dan adil ; dan Pengakuan hakikat dan martabat manusia , misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama .

31. Dalam perkembangannya , demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia . Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut : Adanya keterlibatan warga negara ( rakyat ) dalam pengambilan keputusan politik , baik langsung maupun tidak langsung ( perwakilan ). Adanya pengakuan , penghargaan , dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat ( warga negara ). Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang . Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hokum Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara . Adanya pers (media massa ) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah . Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat . Adanya pemilihan umum yang bebas , jujur , adil untuk memilih pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat . Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan ( suku , agama, golongan , dan sebagainya ).

32. DEMOKRASI DI INDONESIA

33. Periode 1945-1949 Tahun 1945 – 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik . Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik atau perjuangan untuk mengusir Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut , pemerintah mengeluarkan : Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif . Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik . Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahn presidensil menjadi parlementer

34. Perkembangan demokrasi pada periode ini telah meletakkan hal-hal mendasar , yakni : Pertama , pemberian hak-hak politik secara menyeluruh . Kedua , presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi dictator. Ketiga , dengan maklumat Wakil Presiden , maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita .

35. Periode 1950-1959, Demokrasi Parlementer Pelaksanaan demokrasi Parlementer (liberal) sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu , yakni Undang Undang Dasar Sementara 1950. Tahun 1950 sampai 1959 merupakan masa berkiprahnya parta-partai politik di Indonesia. Dua partai terkuat pada masa itu (PNI & Masyumi ) silih berganti memimpin kabinet . Sering bergantinya kabinet di Indonesia menyebabkan sering juga menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik , ekonomi , sosial , dan keamanan . Ciri-ciri demokrasi liberal adalah sebagai berikut : 1.      Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat 2.      Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah 3.      Presiden bisa dan berhak untuk membubarkan DPR 4.      Perdana Menteri diangkat oleh Presiden

36. Periode pemerintahan negara Indonesia tahun 1950 sampai 1959 menggunakan UUD Sementara (UUDS 1950) sebagai landasan konstitusionalnya . Pada masa ini adalah masa dimana demokrasi benar-benar diterapkan di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan . Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah   yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya . Pada tahun 1950-1959 bisa disebut sebagai masa demokrasi liberal yang parlementer , dimana presiden sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif . Masa demokrasi ini memiliki peranan parlemen , akuntabilitas politik sangat tinggi dan juga berkembangnya partai-partai politik .

37. Namun demikian , praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan : Dominannya politik aliran , sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik Landasan sosial ekonomi yang masih lemah Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950 Persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat , yang sama - sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 : Bubarkan konstituante Kembali ke UUD 1945 & tidak berlaku lagi UUDS 1950 Pembentukan MPRS dan DPAS

38. Periode 1 959-1965, Demokrasi   Terpimpin Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan N asakom dengan ciri sebagai berikut : Dominasi Presiden Terbatasnya peran partai politik Berkembangnya pengaruh PKI Sejak berakhirnya pemillihan umum 1955, presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik . Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh . Disamping itu , Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia yang dijiwai oleh Pancasila.

39. Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain: Mengaburnya sistem kepartaian , pemimpin partai banyak yang dipenjarakan Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPR-GR Jaminan HAM lemah Terjadi sentralisasi kekuasaan Terbatasnya peranan pers Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur ) Setelah terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI, menjadi tanda akhir dari pemerintahan Orde Lama

40. Periode 1965-1998, Demokrasi   Pancasila ( Orde Baru ) Pemerintahan Orde Baru   ditandai oleh Presiden Soeharto yang menggantikan Ir. Soekarno sebagai Presiden kedua Indonesia. Pada masa orde baru ini menerapkan Demokrasi Pancasila untuk menegaskan bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun demikian , perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab : Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada Rekrutmen politik yang tertutup Pemilu yang jauh dari semangat demokratis Pengakuan HAM yang terbatas Tumbuhnya KKN yang merajalela

41. Sebab jatuhnya Orde Baru adalah : Hancurnya ekonomi nasional ( krisis ekonomi ) Terjadinya krisis politik TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden . Orde Baru mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang kuat dan relatif otonom , dan sementara masyarakat semakin dijauhkan dari lingkungan kekuasaan dan proses formulasi kebijakan . Kedaan ini adalah dampak dari : K emenangan mutlak dari kemenangan Golkar dalam pemilu yang memberi legitimasi politik yang kuat kepada negara ; Dijalankannya regulasi-regulasi politik semacam birokratisasai , depolitisasai , dan institusionalisasi ; Dipakai pendekatan keamanan ; Intervensi negara terhadap perekonomian dan pasar yang memberikan keleluasaan kepda negara untuk mengakumulasikan modal dan kekuatan ekonomi ;

42. (5) Tersedianya sumber biaya pembangunan , baik dari eksploitasi minyak bumi dan gas serta dari komoditas nonmigas dan pajak domestik , maupun yang berasal dari bantuan luar negeri , dan akhirnya (6) Sukses negara orde baru dalam menjalankan kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok rakya sehingga menyumbat gejolak masyarakat yang potensinya muncul karena sebab struktural

43. Periode 1998-Sekarang, Demokrasi   Pancasila ( Masa Reformasi ) Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis , dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi negara dengan menegaskan fungsi masing-masing lembaga negara , wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif , legislatif dan yudikatif . Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto , maka Indonesia memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru , sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya . Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan di amandemennya UUD 1945 ( bagian Batang tubuhnya ) karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tatanan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru . Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. .

44. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain: Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV Pada Masa Reformasi berhasil menyelenggarakan pemiluhan umum sudah dua kali yaitu tahun 1999 dan 2004 . Demokrasi yang diterapkan Negara kita pad era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, namun berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi perlementer tahun 1950-1959 . Perbedaan demokrasi reformasi dengan demokrasi sebelumnya adalah : Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya . Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa . Pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka . Sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat

45. Berdasarkan uraian diatas , dapat kita Tarik kesimpulan , bahwa pada hakikatnya Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, walaupun pernah menerapkan system demokrasi yang lain. Sistem demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam mengatasi segala macam persoalan . Sistem demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin terbukti tidak cocok diterapkan di Indonesia. Walaupun sistem demokrasi Pancasila yang diimplementasikan masih terjadi juga penyimpangan , akan tetapi penyimpangan tersebut bukan berasal dari sistemnya , namun berasal dari “ managemen ” yang melaksanakannya . Menurut Sihombing (1984:9) untuk mendapatkan pengertian Demokrasi Pancasila secara lengkap dan utuh diperlukan 2 alat pengukur yang saling melengkapi , yaitu : Alat pengukur yang konsepsionil Alat pengukur tingkah laku ( kebudayaan ).

46. Dari alat pengukur pertama dapat diambil pengertian , bahwa demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila Pancasila. Artinya , dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan , menjunjung tinggi nilai kemanusiaan , mampu mempersatukan bangsa serta dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian semcam ini lebih bersifat formalitik dan diatur dalam UUD 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya . Sementara alat pengukur kedua bersifat kebudayaan , yaitu berupa tingkah laku yang bersumber dari kebudayaan bangsa Indonesia. Pengertian demokrasi melalui alat pengukur kedua ini melengkapi pengertian melalui alat pengukur pertama , karena memberikan struktur informal terhadap demokrasi Pancasila. Kearifan dan kebijaksanaan dalam tingkah laku merupakan kekhasan dalam demokrasi Pancasila.

47. SEKIAN DAN TERIMA KASIH