Deputi Dalduk_Penyusunan Rencana Aksi PJPK.pdf

Deputi Dalduk_Penyusunan Rencana Aksi PJPK.pdf

1. Dr. Eng. Bonivasius Prasetya Ichtiarto
15 Oktober 2025
PENYUSUNAN
Peta Jalan Pembangunan
Kependudukan (PJPK)
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk,
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN
RENCANA AKSI

2. KETAHANAN KELUARGA ( PADA SETIAP SIKLUS KEHIDUPAN)
PERTUMBUHAN EKONOMI 8% / PDB -PDRB MENINGKAT 01
NARASI BESAR DBPK(GDPK) -PJPK
KAPITALISASI DEMOGRAPHIC DEVIDEND/BONUS DEMOGRAFI 02
03
NEGARA SEJAHTERA (WELFARE STATE) PADA INDONESIA EMAS 04

3. TIMELINE PJPK
TAHAP 1
INTERNALISASI 30
INDIKATOR KE DALAM
RPJPD-RJMD-RENSTRA
APRIL-AGUSTUS
TAHAP 2
PENYUSUNAN
RENCANA AKSI 30
INDIKATOR
TERINTEGRASI KE
DALAM DOKRENDA
SKPD
SEPTEMBER-OKTOBER
TAHAP 3
MONEV DAN
PENILAIAN KUALITAS
DOKUMEN PJPK DAN
RENCANA AKSI
NOVEMBER-DESEMBER
Penilaian
Dokumen PJPK-
Renaksi dengan
peserta Kepala
Bappeda
Desember 2025
MONEV Gabungan
Kemendagri –
Kemenduk bangga
pada 10 Provinsi
November 2025
ToT Bersama
Ditjend Bangda
dan Keuda
15/10/2025

4. Strategi
MONEV
STRATEGI MONEV
Monev PJPK level K/L (Pusat)
Monev PJPK Level Nasional
Monev Level Provinsi
Monev Level Kabupaten/Kota
Lead Kemenko PMK, Bappenas, Kemenduk Bangga, Bersama K/L pengampu
Indikator PJPK dan Renaksi Nasional.
Lead Kemenduk Bangga Bersama Kemendagri, Bersama Kepala Bappeda
Provinsi dan Kabupaten.Kota
Lead Sekda Provinsi/Bappeda Provinsi, OPD KPK Provinsi dan Kepala Perwakilan Kemenduk
Bangga,Bersama Bappeda Kabupaten/Kota
Lead Sekda Kabupaten, Perwakilan Kemenduk Bangga , Bappeda dan OPD
KPK, Bersama Kepala Dinas terkait indicator PJPK dan Renaksi Daerah
5
Monev Level Desa/Kelurahan
Lead Perwakilan Kemenduk Bangga dan OPD KPK Kabupate/Kota, Bersama
PKB dan PLKB

5. TATA KELOLA MONEV
PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (PJPK)
TAHUN 2025-2029
Akan dilaksanakan Monev Rencana Aksi Tahun
2025 Kemendukbangga/BKKBN bersama dengan
KemenPPN/Bappenas, KemenkoPMK, Kemendagri
•Berbentuk desk
•Mengundang Bappeda Prov dan Kab/kota serta
Perwakilan BKKBN (daring)
•Jadwal kegiatan Minggu ke-2 November 2025
PJPK Nasional
PJPK Provinsi
PJPK Kab/Kota
Kemendukbangg
a/BKKBN
KemenkoPMK
Bappenas
Kemendukbangg
a/BKKBN
Kemendagri
Kemendukbangg
a/BKKBN
KemendagriPemerintah
daerah Provinsi

6. TIM KOORDINASI PELAKSANA PJPK
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Pengelolaan Kuantitas
Tugas Tim Koordinasi Pelaksana PJPK daerah:
•Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan PJPK;
•Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program serta
kegiatan pembangunan kependudukan antar sektor terkait
•Melakukan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan PJPK;
•Mengevaluasi pelaksanaan PJPK;
Tugas Tim Pokja PJPK daerah:
•Mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan strategi kebijakan,
program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugas kelompok kerja;
•Mengkoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan dan pengawasan
pelaksanaan PJPK sesuai lingkup kewenangan bidang kelompok kerja;
•Melaksanakan evaluasi pelaksanaan PJPK sesuai dengan bidang tugas
kelompok kerja
•Menyusun rencana aksi PJPK sesuai tugas dengan tugas dan tanggung jawab
masing-masing pokja;

7. UKURAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN PJPK
INDIKATOR
2025 2026 2029
Kepemilikan
Dokumen
PJPK
Berkualitas
Kepemilikan Dokumen PJPK
Berkualitas
Capaian Indeks Pembangunan
Berwawasan Kependudukan
Persentase indikator PJPK yang
mencapai target
KRITERIA PENILAIAN
Tahun 2025 (Pemberian Penghargaan)
Kepemilikan Dokumen PJPK Berkualitas, yang
memenuhi 4 (empat) unsur:
1.Ditetapkan minimal oleh Perkada;
2.Indikator PJPK masuk ke dalam dokrenda
minimal 75%;
3.Matriks analisis situasi kependudukan dan
respon;
4.Matriks rencana aksi seluruh indikator PJPK
Tahun 2026 – 2029
Berdasarkan 3 (tiga) indikator:
1.Kepemilikan Dokumen PJPK berkualitas
2.Persentase indikator PJPK yang mencapai
target
3.Capaian IPBK minimal 60 (minimal kategori
menengah)

9. SISTEMATIKA PJPK YANG TERINTEGRASI
DALAM DOKUMEN GDPK *bagi yang belum menyusun GDPK
BAB VIBAB VBAB IVBAB IIIBAB IIBAB I
Pendahuluan
Memuat latar belakang, tujuan dan
sasaran, pengertian, kedudukan, ruang
lingkup, dan pendekatan
pengembangan GDPK
Analisis Situasi Kependudukan dan
Capaian Pembangunan
Kependudukan
Memuat Matriks analisis situasi kependudukan
dan capaian pelaksanaan pembangunan 5 pilar
kependudukan yang mendeskripsikan sejumlah
temuan dari hasil kajian dokumen kebijakan, kajian
pratik program unggulan, maupun kajian akademik.
Proyeksi Penduduk dan Kondisi
Ideal Kependudukan
Berisi data parameter kependudukan 25 tahun
hasil perhitungan proyeksi, analisis potensi,
dampak yang ditimbulkan, serta kondisi ideal yang
diharapkan
Visi dan Isu Strategis
Pembangunan Kependudukan
Daerah
Menjabarkan visi-misi dan isu strategis dari
GDPK yang diharapkan menjadi rujukan
berbagai pemangku kepentingan nasional
maupun derah
Kebijakan dan Strategi Pembangunan
Kependudukan Daerah
Menguraikan sejumlah arah strategis kebijakan daerah dalam
pembangunan 5 pilar kependudukan, yang diharapkan dapat
terinternalisasi dalam penjabaran operasional di berbagai
dokumen pembangunan sesuai yang di rencanakan pada 5 pilar
pembangunan kependudukan.
Roadmap (PETA JALAN Pembangunan
Kependudukan 2025-1029)
Merupakan operasionalisasi GDPK sesuai periode
tertentu (5 tahunan), menterjemahkan 5 pilar pada
GDPK menjadi 5 sasaran Pembangunan kependudukan
yang diukur dengan 30 indikator PJPK
Penutup
Kesimpulan serta rekomendasi
Rencana Aksi PJPK 2025-2029
a.Tata Kelola PJPK
b.Rencana Aksi Tahun 2025-2029 setiap indikator pda 5
sasaran PJPK
BAB
VIII
BAB
VII
04

10. TEMPLATE JUDUL DOKUMEN PJPK
CONTOH DOKUMEN PJPK

11. Sasaran Indikator Nasional Indikator Provinsi Indikator Kab/Kota Keterangan
Pengelolaan Kuantitas
Penduduk
1 Total Fertility Rate (TFR) Total Fertility Rate (TFR) Total Fertility Rate (TFR)
2
Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19
tahun
Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19
Tahun
Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19
Tahun
3
Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi
menurut alat/cara KB modern (Proportion
of demand satisfied, by modern methods)
Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi
menurut alat/cara KB modern (Proportion
of demand satisfied, by modern methods)
Peningkatan Kualitas
Penduduk
4
Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15
tahun ke atas (tahun)
Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15
tahun ke atas
Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15
tahun ke atas
5
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi
(%)
Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan
Tinggi (%)
Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan
Tinggi (%)
Belum ada data kab/kota
6
Jumlah Tenaga Kerja yang Tersertifikasi
Kompetensi Kerja Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi
Kompetensi Kerja
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan
Menengah dan Tinggi yang Bekerja di
Bidang Keahlian Menengah Tinggi
Belum ada data kab/kota
7
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat
pendek) pada balita (%)
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat
pendek) pada balita (%)
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat
pendek) pada balita (%)
8
Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka Kematian Balita Jumlah Kasus Kematian Balita
9
Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu (AKI)/Jumlah Kasus
Kematian Ibu
Jumlah Kasus Kematian Ibu
10 Tingkat Kemiskinan Tingkat Kemiskinan Tingkat Kemiskinan
11
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Perempuan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Perempuan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Perempuan
12 Proporsi penciptaan lapangan kerja formal Persentase Pekerja Informal Persentase Pekerja Informal
13
Persentase penyandang disabilitas bekerja
di sektor formal
Persentase penyandang disabilitas bekerja
di sektor formal
Persentase penyandang disabilitas bekerja
di sektor formal
Belum ada data kab/kota
14 Gini Ratio Gini Ratio Gini Ratio
15
Pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Perkapita
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Perkapita
INDIKATOR PJPK NASIONAL, PROVINSI, KAB/KOTA

12. Sasaran Indikator Nasional Indikator Provinsi Indikator Kab/Kota Keterangan
Peningkatan Kualitas
Penduduk
16 Tingkat Penggangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka
17
Persentase penambahan wajib pajak hasil
ektensifikasi
Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil
Ekstensifikasi
Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil
Ekstensifikasi
Tidak masuk Dokrenda
namun tetap disusun
matriks PSRI
Pembangunan Keluarga
18 Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga) Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)
19
Indeks Perlindungan Anak Indeks Perlindungan Anak
Indeks Perlindungan Anak
20
Rumah tangga dengan akses hunian layak,
terjangkau, dan berkelanjutan (%)
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak,
Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak,
Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)
21
Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
(%)
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
(%)
22 Indeks Lansia Berdaya Indeks Lansia Berdaya Indeks Lansia Berdaya
23
Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki
Remaja
Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiiki
Remaja
Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiiki
Remaja
24
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan
nasional (%)
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) (%)
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) (%)
Penataan Persebaran
dan Pengarahan
Mobilitas Penduduk
25
Persentase Kampung Keluarga Berkualitas
Mandiri
Persentase Kampung Keluarga Berkualitas
Mandiri
Persentase Kampung Keluarga Berkualitas
Mandiri
26
Migrasi Risen Neto (Rate Nett Recent Migrasi)
-> Kepadatan Penduduk
Kepadatan Penduduk Kepadatan Penduduk
Penataan Administrasi
Kependudukan
27
Persentase anak usia 0-4 tahun yang memiliki
akta lahir
Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta
Kelahiran Balita (0-4 tahun)
Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta
Kelahiran Balita (0-4 tahun)
28
Jumlah Kepemilikan Akta Kematian Cakupan (Persentase) penduduk yang memiliki
akta cerai bagi penduduk yang bercerai
Cakupan (Persentase) penduduk yang
memiliki akta cerai bagi penduduk yang
bercerai
29
Persentase Kepemilikan Akta Nikah Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta NikahCakupan (Persentase) Kepemilikan Akta
Nikah
30
Persentase Kepemilikan Akta Cerai Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta
Kematian bagi Penduduk yang Meninggal
Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta
Kematian bagi Penduduk yang Meninggal
INDIKATOR PJPK NASIONAL, PROVINSI, KAB/KOTA

13. MATRIKS ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN
NO INDIKATOR PRESSURE STATE RESPON IMPACT
Pengelolaan Kuantitas Penduduk
1
Age Specific
Fertility Rate 15 –
19 Tahun (ASFR 15
- 19)
Contoh: Kabupaten Karangasem (ASFR masih tinggi, fokus untuk segera menurunkan)
NO INDIKATOR PRESSURE STATE RESPON IMPACT
Pengelolaan Kuantitas Penduduk
1
Age Specific
Fertility Rate 15 –
19 Tahun (ASFR 15
- 19)
Pernikahan usia dini
masih terjadi,
kurangnya
pendidikan
kesehatan
reproduksi, norma
sosial permisif
terhadap kehamilan
remaja
ASFR 15-19 tahun Kab. Karangasem tahun 2024
sebesar 30,9, lebih tinggi dibandingkan capaian ASFR
15-19 tahun Provinsi Bali tahun 2024 sebesar 19,8
dan target ASFR 15-19 tahun Kab. Karangasem tahun
2025 sebesar 27,5.
Regulasi batas usia pernikahan,
integrasi pendidikan kesehatan
reproduksi, pendampingan remaja
Penurunan angka pernikahan dini,
ASFR turun, meningkatnya kesadaran
remaja akan perencanaan keluarga
Template

14. MATRIKS RENCANA AKSI
NO INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN INSTANSI UTAMA INSTANSI PENDUKUNG
Pengelolaan Kuantitas Penduduk
1
Kabupaten Karangasem (ASFR masih tinggi, fokus untuk segera menurunkan)
NO INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN INSTANSI UTAMA INSTANSI PENDUKUNG
Pengelolaan Kuantitas Penduduk
1
Age Specific
Fertility Rate 15 –
19 Tahun (ASFR 15
- 19)
Pembinaan
Keluarga
Berencana
•Penetapan Karangasem sebagai kabupaten prioritas
penurunan ASFR di provinsi
•Revitalisasi layanan remaja seperti PIK-R di 19 SMA
•Peningkatan kolaborasi lintas sektor (sekolah,
puskesmas, keluarga, tokoh agama) dalam pencegahan
kehamilan remaja
•Penyuluhan intensif dan pelibatan keluarga serta guru
dalam perlindungan remaja perempuan di seluruh
sekolah menengah
•Dinas Pengendalian Penduduk dan
KB
•Dinas P3A, Dinas Kesehatan,
Dinas Pendidikan
Template

15. PERANGKAT TATALAKSANA, DAN PENDUKUNG PENYUSUNAN PJPK
Buku ini berisi panduan bagi pengelola program dan
pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam
menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan
mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan
daerah
Buku ini hadir sebagai acuan metadata atau gambaran rinci
terkait definisi, Konsep, seumber data 30 indikator PeZZta
Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK)
Buku dapat di akses pada web layanan popular:https://bit.ly/LayananPopulerDitrenduk

16. CONTOH METADATA

17. KEMENDUKBANGGA/BKKBN
[email protected] ditrenduk_kemendukbangga

18. PERANGKAT TATALAKSANA, DAN
PENDUKUNG PENYUSUNAN PJPK
https://bit.ly/LayananPopulerDitrenduk
Tools yang dapat digunakan untuk menentukan target
indikator yang di ampu oleh Kemendukbangga/BKKBN
Berisi informasi data basis 30 Indikator PJPK yang disajikan dari
level Nasional, Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2022-2024
Layanan Publik konsultasi perencanaan pembangunan
kependudukan berbasis data/parameter kependudukan

19. PROGRESS INTERNALISASI INDIKATOR PJPK
DALAM RANCANGAN DOKRENDA TINGKAT PROVINSI
16
Provinsi
12
Provinsi
4
Provinsi
6
Provinsi
Sangat Baik
( > 25 Indikator)
Baik
( 23 - 25 Indikator)
Kurang Baik
(< 20 Indikator)
Sedang
(20 - 22 Indikator)
1.Papua Barat
2.Papua Barat Daya
3.Kalimantan Barat
4.Papua
5.Papua Tengah
6.Papua Pegunungan
1.Bali
2.Sulawesi Selatan
3.Gorontalo
4.Jawa Timur
1.Jawa Barat
2.Kalimantan Timur
3.Sulawesi Barat
4.Sumatera Selatan
5.Kepulauan Bangka Belitung
6.Jawa Tengah
7.DIY
8.Maluku
9.Maluku Utara
10.Riau
11.Bengkulu
12.Papua Selatan
1.Sumatera Utara
2.Jambi
3.Sulawesi Utara
4.Sumatera Barat
5.Kepulauan Riau
6.NTT
7.NTB
8.Sulawesi Tengah
9.Lampung
10.DKI Jakarta
11.Banten
12.Kalimantan Tengah
13.Sulawesi Tenggara
14.Aceh
15.Kalimantan Selatan
16.Kalimantan Utara
Data per 13 Oktober 2025

20. Sangat Baik
( > 25 Indikator)
Baik
( 23 - 25 Indikator)
Kurang Baik
(< 20 Indikator)
Sedang
(20 - 22 Indikator)
PROGRESS INTERNALISASI INDIKATOR PJPK
DALAM RANCANGAN DOKRENDA TINGKAT KABUPATEN/KOTA
Tabel Provinsi Berdasarkan Jumlah Kab/Kota
dengan Internalisasi <20 Indikator
74
Kab/Kota
115
Kab/Kota
149
Kab/Kota
170
Kab/Kota
No. Provinsi
∑
Kab/Kota
1Aceh
1
2Bali
2
3Bengkulu
5
4Jambi
1
5Jawa Barat
1
6Jawa Tengah
2
7Jawa Timur
1
8Kalimantan Barat
9
9Kalimantan Timur
1
10Kalimantan Utara
2
11
Kep. Bangka
Belitung
3
No. Provinsi
∑
Kab/Kota
12Maluku Utara
5
13NTT
3
14Papua
6
15Papua Barat
5
16Papua Barat Daya
3
17Papua Pegunungan
5
18Papua Selatan
2
19Papua Tengah
4
20Sulawesi Tengah
6
21Sulawesi Tenggara
6
22Sumatera Utara
1
Data per 13 Oktober 2025

21. PROGRESS INTERNALISASI INDIKATOR PJPK
DALAM RANCANGAN DOKRENDA
TERTINGGI DAN TERENDAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA
9
Kab/Kota
TERENDAH
(< 5 Indikator)
28
Kab/Kota
TERTINGGI
(30 Indikator)
No. Kab/Kota
1 Kab. Aceh Selatan
2 Kab. Kaur
3 Kota Sungai Penuh
4 Kab. Lingga
5 Kab. Halmahera Barat
6 Kab. Kep. Yapen
7 Kab. Raja Ampat
8 Kab. Sorong
9 Kab. Mimika
10Kab. Luwu Timur
11Kab. Luwu Utara
12Kab. Sigi
13Kab. Konawe
14
Kab. Bolaang
Mongondow Selatan
No. Kab/Kota
15Kab. Kep. Talaud
16Kota Bitung
17Kab. Minahasa Selatan
18Kab. Padang Pariaman
19Kab. Pesisir Selatan
20Kota Pagar Alam
21Kota Palembang
22Kab. Lahat
23Kab. Muara Enim
24Kab. Musi Banyuasin
25Kota Padangsidimpuan
26Kab. Labuhan Batu
27Kab. Tapanuli Selatan
28Kab. Sumba Tengah
No. Kab/Kota
1 Kab. Bungo
2 Kab. Melawi
3 Kab. Sarmi
4Kab. Keerom
5Kab. Yahukimo
No. Kab/Kota
6 Kab. Mappi
7 Kab. Dogiyai
8 Kab. Banggai
9 Kab. Parigi Moutong
Data per 13 Oktober 2025

22. Tahap Persiapan Tahap Penyusunan Matriks Situasi
Kependudukan & Matriks
Rencana Aksi
Dokumen PJPK SUDAH SELESAI,
Proses Peraturan Kepala Daerah
Kab/Kota dengan Progress Penyusunan Dokumen PJPK Tertinggi
*Data Monitoring per 14 Oktober 2025

23. TERIMA KASIH
@2025 Kemendukbangga/BKKBN
https://bit.ly/LayananPopulerDitrenduk