disiplin aparatur sipil negara_latsar.pptx

TOP

1. DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Disampaikan oleh : GUNARNO, M.Pd. Atas Kebaikan Drs. H. Mahmun Syarif , MAP.

2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL 2

3. “Kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan.” 3

4. 4 PP 53 TAHUN 2010 PP 94 TAHUN 2021 Kewajiban 17 butir 17 butir Larangan 15 butir 14 butir

5. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Menaati ketentuan peraturan perundang- undangan. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan ke setiap orang, di dalam/luar kedinasan. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah. 5 PASAL 3

6. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila ada hal yang membahayakan keamanan negara/merugikan keuangan negara. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan . 6 PASAL 3

7. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik- baiknya. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 7

8. Menyalahgunakan wewenang Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang 8 lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan. (Pasal 5, PP 94 / 2021) Pasal 6 PerBKN 6/2022

9. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lemaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Melakukan pungutan di luar ketentuan. Memiliki , menjual , membeli , menggadaikan , menyewakan , atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Melakukan Kegiatan yang merugikan negara 9 Pasal 6 PerBKN 6/2022 (Pasal 5, PP 94 / 2021)

10. Bertindak sewenang- wenang terhadap bawahan. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. (Pasal 5, PP 94 / 2021) Pasal 6 PerBKN 6/2022

11. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara : Ikut kampanye; Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasillitas negara; Membuat keputusan dan/atau tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/ atau Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk. 11 Pasal 6 PerBKN 6/2022 (Pasal 5, PP 94 / 2021)

12. TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN SESUAI PP 53 TAHUN 2010 Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan . Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN SESUAI PP 94 TAHUN 20 2 1 12 Teguran lisan. Teguran tertulis. Pernyataan tidak puas secara tertulis. • • Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) Tahun • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Teguran lisan. Teguran tertulis. Pernyataan tidak puas secara tertulis. • • • • Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) Tahun Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah Pembebasan dari jabatannya Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan .

13. 13 • • • Teguran lisan. Teguran tertulis. Pernyataan tidak puas secara tertulis. • • Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. • • • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan . Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

14. 14

15. 15 No Jenis Hukuman Disiplin (Sesuai PP 94 Tahun 2021) Tidak Masuk Bekerja Tanpa Alasan Yang Sah (Setahun) 1 Teguran lisan 3 hari Teguran tertulis 4 – 6 hari Pernyataan tidak puas secara tertulis 7 – 10 hari 2 pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan 11 – 13 hari pemotongan tunjangan kineda sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan 14 – 16 hari pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan 17 – 20 hari 3 penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan 21 – 24 hari pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan 25 – 27 hari pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendir 28 hari atau lebih 4 pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendir 10 hari terus menerus

16. 16 RINGAN Berdampak negatif bagi unit kerja BERAT Berdampak negatif bagi pemerintah/ negara SEDANG Berdampak negatif bagi instansi

17. 17

18. 18

19. 19 Pejabat/Pegawai yang Dihukum Jenis Hukuman Keterangan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungannya Hukuman disiplin ringan dan sedang. Serta hukuman disiplin berat : penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya Hukuman disiplin sedang dan berat. - Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama Hukuman disiplin ringan dan sedang. Serta hukuman disiplin berat : penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. - Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya Hukuman disipllin berat. - Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya -

20. PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA/PEJABAT LAIN YANG SETARA DI LINGKUNGAN PUSAT DAN PROVINSI 20 Pejabat/Pegawai yang Dihukum Jenis Hukuman Keterangan PNS di lingkungannya yang berada 1 tingkat di bawahnya Hukuman disiplin ringan. - PNS di lingkungannya yang berada 2 tingkat di bawahnya Hukuman disiplin sedang -

21. PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA/PEJABAT LAIN YANG SETARA DI LINGKUNGAN PUSAT, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA 21 Pejabat/Pegawai yang Dihukum Jenis Hukuman Keterangan PNS di lingkungannya yang berada 1 tingkat di bawahnya Hukuman disiplin ringan. - PNS di lingkungannya yang berada 2 tingkat di bawahnya Hukuman disiplin sedang - Pejabat Fungsional di lingkungannya Hukuman disiplin ringan dan sedang. -

22. PEJABAT ADMINISTRATOR/PEJABAT LAIN YANG SETARA DI LINGKUNGAN PUSAT, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA 22 Pejabat/Pegawai yang Dihukum Jenis Hukuman Keterangan PNS di lingkungannya yang berada 1 tingkat di bawahnya Hukuman disiplin ringan. Apabila tidak terdapat jabatan administrator pada unit kerja di lingkungan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS di lingkungannya yang berada 1 tingkat di bawahnya untuk jenis hukuman disiplin ringan. Hal ini ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. PNS di lingkungannya yang berada 2 tingkat di bawahnya Hukuman disiplin sedang Pejabat Fungsional di lingkungannya Hukuman disiplin ringan dan sedang.

23. PEJABAT PENGAWAS/PEJABAT LAIN YANG SETARA DI LINGKUNGAN PUSAT, PROVINSI, DAN KABUPATEN/ KOTA 23 Pejabat/Pegawai yang Dihukum Jenis Hukuman Keterangan PNS di lingkungannya yang berada 1 tingkat di bawahnya Hukuman disiplin ringan. Apabila tidak terdapat jabatan pengawas pada unit kerja di lingkungan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS di lingkungannya yang berada 1 tingkat di bawahnya untuk jenis hukuman disiplin ringan. Hal ini ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. PNS di lingkungannya yang berada 2 tingkat di bawahnya Hukuman disiplin ringan dan sedang. Pejabat Fungsional di lingkungannya Hukuman disiplin ringan.

24. Pasal 24 24 Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin. Dan apabila Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari PNS yang melakukan pelanggaran tersebut. Selanjutnya atasan dari Pejabat yang berwenang menghukum juga akan menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

25. TAHAPAN PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN 25 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

26. 26 Dugaan pelanggaran disiplin Pengumpulan alat bukti Pemanggilan Pemeriksaan Tidak Terbukti Terbukti Dijatuhi hukuman disiplin Tidak dijatuhi hukuman disiplin BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

27. TAHAPAN : PEMANGGILAN Pemanggilan dilakukan secara tertulis oleh atasan langsung. Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 hari kerja. Apabila pada tanggal yang ditentukan yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. Apabila tidak hadir juga pada pemanggilan kedua, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa melakukan pemeriksaan. 27 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

28. TAHAPAN : PEMERIKSAAN 28 Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Kewenangan penjatuhan hukuman disiplin Atasan langsung (Maka wajib menjatuhkan hukuman disiplin) Pejabat yang lebih tinggi (Maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarkis)

29. Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa. Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatanganinya, maka Berita Acara Pemeriksaan tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin. BERITA ACARA PEMERIKSAAN 29

30. Pemeriksaan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan Hukuman Disiplin Sedang dan Berat dapat dilakukan oleh Tim Pemeriksa . Tim Pemeriksa dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, terdiri dari : Atasan langsung Unsur pengawasan Unsur kepegawaian TIM PEMERIKSA 30

31. PNS terbukti melakukan beberapa pelanggaran disiplin TAHAPAN : PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN 31 Hanya dapat dijatuhi 1 jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan. PNS yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin dan melakukan pelanggaran yang sama Dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lelbih berat dari Hukuman Disipllin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

32. Apabila PNS yang akan dijatuhi hukuman adalah PNS yang mendapatkan penugasan khusus dan jenis hukuman yang akan dijatuhkan bukan merupakan kewenangan pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan tempat penugasan khusus TAHAPAN : PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN 32 Maka pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada pimpinan instansi induk disertai berita acara pemeriksaan. PNS tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 kali atau lebih untuk 1 Pelanggaran Disiplin.

33. HUKUMAN DISIPLIN 33 Ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum. Disampaikan kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin, paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan. Apabila PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan, maka keputusan dikirim pada yang bersangkutan. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

34. BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN 34 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

35. Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan. Digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan. Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya. Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke- 15 sejak diterima. 35 i

36. CONTOH KASUS ● ● ● ● Viral Video Wanita Berseragam ASN Mabuk, Diduga saat Pesta Ulang Tahun Kepala Dinas Akan dikumpulkan bukti untuk dugaan tersebut Kemudian PNS akan dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan Jika dalam pemeriksaan tersebut PNS terbukti bersalah maka PNS akan dijatuhi hukuman Disiplin sesuai dengan Peraturan. 36 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA “PNS SELALU DI AWASI DAN DI MONITOR OLEH MASYARAKAT HATI- HATI DALAM MELAKUKAN SUATU TINDAKAN DAN PERBUATAN”

37. THANK YOU 37 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA