Draft Paparan Konsultasi Publik PT FDP Kepri_2808.pptx

Public consultation

1. KONSULTASI PUBLIK Kabupaten Karimun , Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga , Provinsi Kepulauan Riau OLEH: PT. FAHREZA DUTA PERKASA RENCANA KEGIATAN PEMBERSIHAN DAN PEMANFAATAN SEDIMEN LAUT

2. IDENTITAS PEMRAKARSA Nama Pemrakarsa : PT. FAHREZA DUTA PERKASA NIB : 8120219182768 Alamat : Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 323, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet , Kota Adm. Jakarta Selatan. Penanggung jawab : Cahyadi Jabatan : Direktur Rencana Kegiatan : Pembersihan dan Pemanfaatan Sedimen Laut Lokasi Kegiatan : Perairan Kabupaten Karimun , Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga , Provinsi Kepulauan Riau Luas Wilayah : Perairan Pulau Karimun (665,16 Ha), Perairan Pulau Lingga (174,87 Ha), Perairan Pulau Bintan (446,53 Ha)

3. Peta Lokasi Kegiatan (Blok Karimun )

4. Peta Lokasi Kegiatan (Blok Bintan )

5. Peta Lokasi Kegiatan (Blok Lingga )

6. UU No 11 Tahun 20 20 t entang Cipta Kerja PP No 22 Tahun 20 21 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Permen LH K No. 4 Tahun 2021 tentang “Daftar Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL” PP No. 22 Tahun 2021 Pasal 28 ttg ‘ Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penyusunan AMDAL ” . DASAR HUKUM Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL KBLI Jenis Usaha Skala Besaran AMDAL Besaran Kegiatan PT FDP KET 08104 Penambangan Mineral Bukan Logam atau Batuan Penggalian Pasir Luas perizinan ≥200 ha ± 1.286,56 Ha √ Luas daerah terbuka untuk pertambangan ≥ 50 ha ( kumulatif pertahun ) Kapasitas produksi ≥ 500.000 ton/ tahun Jumlah material penutup yang dipindahkan ≥ 1.000.000 bcm / tahun Berdasarkan besaran kegiatan di atas , maka PT.FDP wajib melakukan penyusunan AMDAL dengan Penilaian dilakukan oleh KPA/TUK Pusat

7. PENGERTIAN AMDAL Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. PRINSIP KETERLIBATAN MASYARAKAT Kesetaraan posisi antara pihak-pihak yang terlibat Transparansi dalam pengambilan keputusan Penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana Koordinasi , komunikasi dan kerjasama di antara pihak-pihak yang terkait .

8. TUJUAN DAN MANFAAT KONSULTASI PUBLIK TUJUAN Menjaring saran, masukan dan tanggapan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL Memastikan , menjamin adanya transparansi dalam keseluruhan proses AMDAL Menciptakan suasana kemitraan yang setara antara semua pihak yang berkepentingan dengan menghormati hak-hak semua pihak untuk memperoleh informasi MANFAAT Pemrakarsa ( Pemilik Proyek ) dapat membuat rencana kegiatan dan pengelolaan dampak lingkungan yang lebih baik ; Penyusunan studi AMDAL oleh Pemrakarsa lebih baik ; dan Rencana program hubungan masyarakat yang akan dibuat oleh Pemrakarsa lebih baik

9. PROSES PENYUSUNAN AMDAL Perbaikan dokumen ANDAL, RKL dan RPL ( masukan dari KPA/TUK Pusat dan Komisi /Daerah) Perbaikan Form KA ( masukan dari KPA/TUK Pusat) Persiapan Konsultasi Publik dan pengumuman media massa Pengumpulan data sekunder & Survei lap. awal Pengolahan & Analisis Data Penyusunan Form KA Sidang Form KA Survei Lapang (Data Primer) Pengolahan dan analisis data Penyusunan Dokumen ANDAL, RKL RPL Sidang Teknis dan Sidang Komisi Dokumen ANDAL, RKL RPL Persetujuan dokumen ANDAL, RKL dan RPL di KPA/TUK Pusat Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Survei dan Pengumpulan data awal AMDAL Pertek PBMAL Penyusunan dan Analisa dokumen standar teknis Pendaftaran Presentasi dan Pembahasan Perbaikan ( Sesuai masukan dari tim penilai Pertek ) Persetujuan Teknis

10. PENGUMUMAN MEDIA MASSA

11. LEGALITAS/PERIJINAN KEGIATAN Persetujuan Rencana Lokasi Prioritas Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut Nomor B.323/MEN-KP/II/2025 tanggal 26 Februari 2025, diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 28062510512100003 Tanggal 28 Juni 2025 seluas 665,16 Ha Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 28062510512100001 Tanggal 28 Juni 2025 seluas 446,53 Ha Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) No. 28062510512100002 Tanggal 28 Juni 2025 seluas 174,87 Ha

12. RENCANA KEGIATAN PEMBERSIHAN DAN PEMANFAATAN SEDIMEN LAUT Kegiatan Pembersihan Sedimen Laut menggunakan kapal hisap jenis THSD kapasitas 10.000 m ³ dan estimasi total rencana produksi sebesar 150.000.000 m³ Sedimen laut hasil produksi kemudian akan dimanfaatkan sebagai bahan baku material reklamasi , baik di dalam negeri maupun luar negeri. No Lokasi Pembersihan Estimasi Volume Produksi (m 3 )* 1 Perairan Karimun 79.816.800 2 Perairan Bintan 50.354.040 3 Perairan Lingga 20.973.600 Total 151.144.440 *Estimasi perhitungan berdasarkan luas area pembersihan dan ketebalan sedimen adalah 12 m

13. TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN P ra Konstruksi

14. TAHAP PRA KONSTRUKSI Pengurusan Perizinan Sosialisasi Rencana Kegiatan TAHAP KONSTRUKSI Penerimaan Tenaga Kerja Mobilisasi Peralatan Pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) TAHAP OPERASI Penerimaan Tenga kerja Operasional Pembersihan Hasil Sedimentasi Pengangkutan dan Penempatan Sedimen TAHAP PASCA OPERASI Pemutusan Hubungan Kerja Demobilisasi Peralatan

15. KOMPONEN LINGKUNGAN YANG AKAN DITELAAH Komponen lingkungan yang berpotensial terkena dampak baik secara langsung maupun tidak langsung Secara rinci sebagai berikut: Fisika-Kimia Kebisingan Bawah Air Kualitas Air Laut Pola Arus Gelombang Kestabilan Pantai ( Abrasi / Akresi ) Biologi Biota Laut Sos ial Ekonomi dan Budaya Sikap dan Persepsi Masyarakat Kesempatan Kerj a Peluang Berusaha Peningkatan Pendapatan Lalu Lintas Alur Pelayaran Aktivitas Nelayan

16. Dampak Potensial yang Kemungkinan akan Muncul 1. Tahap Pra Konstruksi Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat 2. Tahap Konstruksi Penurunan Kualitas Air Laut Gangguan Alur Pelayaran Gangguan Aktivitas nelayan Peningkatan Kesempatan Kerja Peningkatan Peluang Berusaha Peningkatan Pendapatan Masyaraakt Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat 3. Tahap Operasi Peningkatan Kebisingan Bawah Laut Penurunan Kualitas Air Laut Perubahan Pola Arus Perubahan Gelombang Perubahan Kestabilan Pantai Gangguan Biota Laut Gangguan Alur Pelayaran Gangguan Aktivitas Nelayan Peningkatan Kesempatan Kerja Peningkatan Peluang B erusaha Peningkatan Pendapatan Masyarakat Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat 4 . Tahap Pasca Penambangan Penurunan Kesempatan Kerja Penurunan Peluang Berusaha Penurunan Pendapatan Masyarakat Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat