DRAFT PRESENTASI RENJA Rencana Kerja2026.pptx

Draft PPTX Renja DPPKB

1. PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN TAHUN 2026 Disampaikan Oleh : FERA MARIA SEWOW, S.Sos Tutuyan , 11 Maret 2025

2. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA VISI Terwujudnya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kecil yang bahagia menuju Masyarakat yang sejahtera dan Mandiri MISI Keluarga berkualitas , kesetaraan gender dan masyarakat inklusif TUJUAN 1. Mewujudkan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera 2. Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan Kependudukan dan mewujudkan Keluarga kecil bahagia dan Sejahtera 3. Menggalakkan masyarakat dalam kepedulian ber KB 4. Melaksanakan Advokasi dan Koordinasi dibidang Pengendalian Penduduk dan KB 5. Melaksanakan kegiatan Komunikasi,Informasi dan Edukasi dibidang KB 6. Melaksanakan pengelolaan dan Pengendalian sisitim Informasi Keluarga melalui pendataan keluarga,pengendalian Lapangan 7. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB dan Kesehatan Reproduksi . 8. Menyelenggarakan pemantauan dan Evaluasi dibidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana . SASARAN Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan kesetaraan gender

3. INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH FORMULA PERHITUNGAN 2024 2026 TARGET CAPAIAN TARGET Rata Rata Jumlah Anak Dalam Keluarga Jumlah Anak / Jumlah Keluarga 2.4 2 2.17 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR) Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19/ Jumlah Penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama X 1000 12.5 24 45 Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Jumlah Peserta KB Aktif / Jumlah Pasangan Usia Subur X 100% 83 75.42 65 Cakupan PUS Yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi (Unmeed need) Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani Jumlah Pasangan usia subur X 100% 10 7.12 10.4 Cakupan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Akseptor KB yang menggunakan MKJP Jumlah Akseptor KB X 100% 32 25.4 30.9 Cakupan Anggota Kelompok Kegiatan Yang Ber KB Jumlah anggota kelompok kegiatan yang ber KB Jumlah anggota kelompok kegiatan X 100% 78 85 75 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahrera (UPPKS) yang ber KB Mandiri Jumlah anggota PUS yang ber KB Jumlah anggota kelompok kegiatan X 100% 55 85 75

4. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027 FORMAT PENGINPUTAN RENSTRA 2025-2030.xlsx

5. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 YANG MENUNJANG ARAH KEBIJAKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2025-2029 (PROGRAM 100 HARI) NO PROGRAM 100 HARI PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN(DPA 2025) INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN OUTCOME D OPTIMALISASI SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36 11,221,690.45 10 1 Benah internal : rapat-rapat koordinasi yang bertujuan melakukan pembenahan terhadap kualitas pelayanan birokrasi kearah yang lebih baik. 2 Kunjungan kerja/lapangan : sidak dan penegakan disiplin dengan sasaran OPD, sekolah, desa, lembaga pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan, dan merumuskan permasalahan dimaksud kedalam kebijakan guna penyelesaian permasalahan. 9 Peningkatan kesejahteraan ASN dan Aparat Pemerintah Desa melalui peningkatan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dan Penghasilan Tetap (Siltap). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 2,563,011,039.00 20 7 Penataan personil perangkat daerah yang efisien dan efektif.           8 Implementasi fakta integritas bagi pejabat pemerintahan.          

6. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026 YANG MENUNJANG ARAH KEBIJAKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2025-2029 (PROGRAM 5 TAHUN) NO PROGRAM PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN OUTCOME 1 Penanganan Stunting. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia   100,000,000.00 Unit Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan   232,419,483.00 Jumlah Keluarga Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)   300,000,000.00 Laporan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah DASHAT di Kampung KB   20,000,000.00 Jumlah Dapur Sehat Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja   40,000,000.00 Jumlah Organisasi Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)   40,000,000.00 Laporam 1.3 Standarisasi pelayanan berdasarkan SNI (Standard Nasional Indonesia) di seluruh OPD.           1.4 Penataan kelembagaan/organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif.           1.5 Penyempurnaan e-Government.           1.6 Pengembangan pola karier ASN yang transparan berlandaskan kompetensi dengan memperhatikan Daftar Urutan Kepangkatan, Penjenjangan, Pendidikan dan ketentuan lainnya yang dipersyaratkan.           2. Program Aksi Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah           2.1 Optimalisasi pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah yang terbengkalai.           3. Program Aksi Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme           3.1 Implementasi Fakta Integritas bagi Pejabat Pemerintah.           3.2 Zero Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan pungutan liar.           TOTAL 732,419,483.00  

7. KESELARASAN USULAN PROGRAM/KEGIATAN HASIL MUSRENBANG KECAMATAN NO NAMA PENGUSUL/DESA USULAN MASYARAKAT/POPOKOK-POKOK PIKIRAN   PERMASALAHAN VOLUME ANGGARAN ( Rp ) KESELARASAN DENGAN RENCANA KERJA KETERANGAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN ANGGARAN ( Rp ) DITERIMA DITOLAK  

8. Terima Kasih Syukur Moanto