DWDACCCMATERI KORDIV YULIANUS F. PELEALU.pptx

MATERI PEMILIHAN UMUM

1. PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024 Oleh : YULIANUS F. PELEALU,S.IP,M.Si ANGGOTA BAWASLU KOTAMOBAGU

2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 10 TAHUN 2016TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTIUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI , DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG; P ERATURAN BAWASLU N OMOR 8 T AHUN 202 TENTANG P ENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA P ERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPANDAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI , SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA ; DASAR HUKUM

3. 1. Komisi pemilihan Umum , 2. Badan Pengawas pemilu , dan 3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

4. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN : a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; k. efisien; dan l. aksesibel.

5. 1. TAHAPAN PERSIAPAN a. perencanaan program dan anggaran; b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputpenetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaanPemilihan; d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; e. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, PanitiaPengawas Lapangan, dan Pengawas TempatPemungutan Suara; f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantauPemilihan; g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan h. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih TAHAPAN PEMILIHAN TERDIRI DARI :

6. 2. Tahapan Penyelenggaraan Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi: a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon; b. pendaftaran Pasangan Calon; c. penelitian persyaratan calon; d. penetapan Pasangan Calon; e. pelaksanaan Kampanye; f. pelaksanaan pemungutan suara; g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; h. penetapan calon terpilih; i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

7. “TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN BERDASARKAN PERATURAN BAWASLU NOMOR 8 TAHUN 2020”

8. PENYAMPAIAN LAPORAN PELAPOR KANTOR PENGAWAS PEMILIHAN TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN (FORM MODEL A.3) MENGISI SISTEM PELAPORAN WNI yang punya hak pilih pada pemilihan setempat Pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Prov/Kab/Kota Peserta Pemilihan Pelapor menyampaikan laporan dengan datang langsung ke kantor Pengawas Pemilihan Pelapor dapat juga menyampaikan laporan dengan mengisi sistem pelaporan terlebih dahulu yang output nya adalah lembar From Model A.1. Waktu pengisian sistem laporan dinyatakan sebagai waktu penyampaian laporan. Setelah mengisi sistem pelaporan, Pelapor tetap diharuskan datang ke kantor pengawas pemilihan untuk menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan laporan. Petugas penerima laporan menginput laporan yang disampaikan Pelapor ke dalam Form Model A.1; Dalam hal Pelapor telah mengisi sistem pelaporan, petugas melakukan verifikasi terhadap isian (lembar Form Model A.1) pada sistem pelaporan; Petugas memastikan semua kolom Form Model A.1 telah diisi (kecuali kolom nomor laporan yang dikosongkan dan kolom saksi yang tidak wajib diisi); Petugas memastikan Pelapor menyerahkan fotokopi KTP dan bukti-bukti; Pelapor tidak dapat diwakili oleh pihak lain, tapi hanya bisa didampingi; Pengawas pemilihan dapat didampingi oleh polisi dan jaksa Gakkumdu Petugas penerima laporan merinci dokumen yang diserahkan oleh Pelapor ke dalam formulir model A.3. Petugas menerbitkan tanda bukti penyampaian laporan sebanyak 2 rangkap dengan memberikan nomor penyampaian laporan pada formulir model A.3; Format penomoran tanda bukti Penyampaian laporan dapat dilihat dalam Form Model A.18; Petugas dan Pelapor menandatangani Form Model A.3;

9. KAJIAN AWAL Kajian Awal dilakukan hanya untuk laporan, sementara temuan tidak pelu dilakukan kajian awal; Kajian Awal dilakukan oleh pengawas pemilihan paling lama 2 Hari sejak diterbitkan tanda bukti penyampaian laporan; Kajian Awal disusun dengan menggunakan Formulir Model A.4; Hasil Kajian Awal diplenokan oleh pengawas pemilihan. Nomor Kajian Awal sama dengan Penomoran Tanda Bukti Penyampaian Laporan SYARAT FORMAL DAN MATERIEL JENIS DUGAAN PELANGGARAN PELIMPAHAN PENANGANAN PENANGANAN DIHENTIKAN APABILA LAPORAN TELAH SELESAI DITANGANI OLEH JAJARAN PENGAWAS PEMILIHAN Penilaian terhadap persyaratan ini menentukan apakah laporan dapat diterima (diregister) atau tidak Penilaian terhadap jenis dugaan pelanggaran menentukan apakah menjadi wewenang pengawas pemilihan atau tidak, serta prosedur penyelesaian apa yang sesuai Pelimpahan berpedoman pada prinsip penanganan dilakukan di tempat terjadinya dugaan pelanggaran Dihentikan apabila peristiwa, terlapor, dan bukti yang dilaporkan sama dengan yang telah selesai ditangani oleh jajaran pengawas pemilihan KAJIAN AWAL

10. SYARAT FORMAL DAN MATERIEL LAPORAN FORMAL MATERIEL Identitas Pelapor -> Tertuang dalam Form Model A.1 Identitas Terlapor -> Nama dan Alamat/Domisili tertuang dalam Form Model A.1 Penyampaian Laporan tidak melebihi batas waktu -> Mengisi hari dan tanggal diketahui dalam Form Model A.1 Kesesuaian tandatangan Pelapor -> tandatangan Pelapor dalam Form Model A.1 dengan fotokopi KTP/Identitas dari Dinas Kependudukan Uraian Kejadian -> Tertuang dalam Form Model A.1. Uraian peristiwa yang mengandung dugaan pelanggaran pemilihan Waktu dan Tempat Kejadian -> Tertuang dalam Form Model A.1 waktu dan tempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan Bukti -> dapat berupa surat, rekaman suara, video dll yang menunjukkan atau membuktikan adanya dugaan pelanggaran pemilihan

11. HASIL KAJIAN AWAL Terpenuhi Syarat Formal & Materiel dan Termasuk Jenis Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Etika Penyelenggaran Pemilihan, atau Tindak Pidana Pemilihan Diregistrasi dan ditangani oleh pengawas pemilihan yang menerima laporan Dilimpahkan dan diregistrasi serta ditangani oleh pengawas pemilihan yang menerima pelimpahan Termasuk Jenis Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya dan sama sekali tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan Tidak diregistrasi dan diteruskan kepada instansi yang berwenang dengan menggunakan surat keluar dilampiri dokumen laporan dan kajian awal. Diterbitkan Status Laporan (Form Model A.17) Terpenuhi Syarat Formal dan Materiel tetapi telah selesai ditangani oleh jajaran pengawas pemilihan Tidak diregistrasi dan diterbitkan status laporan (Form Model A.17) Termasuk Sengketa Pemilihan atau Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM Tidak diregistrasi dan diterbitkan status laporan (Form Model A.17), serta disampaikan kepada Pelapor untuk menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam berdasarkan Perbawaslu 2/2020 atau Perbawaslu 9/2020

12. TINDAK LANJUR pen ANGANAN PELANGGARAN PELANGGARAN KODE ETIK PELANGGARAN ADMINISTRASI TINDAK PIDANA PEMILIHAN DUGAAN PELANGGARAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA BUKAN PELANGGARAN PEMILIHAN Menggunakan Form Model A.13; Direkomendasikan ke DKPP (Jika Pelakunya Penyelenggara Permanen); Direkomendasikan ke KPU Kab/Kota (Jika pelaku PPK, PPS, dan KPPS); dan Ditindaklanjuti Bawaslu Kab/Kota (Jika pelaku Panwascam, PKD, PTPS). Rekomendasi disertai formulir, kajian, dan bukti Direkomendasikan ke Jajaran KPU Sesuai tingkatan dengan menggunakan Form Model A.14 disertai formulir, kajian, dan bukti. Direkomendasikan ke penyidik dengan menggunakan Form Model A.15 Dihentikan Diteruskan ke Instansi yang berwenang dengan menggunakan Form Model A.16 disertai formulir, kajian, dan bukti

13. POTENSI PELANGGARAN NETRALITAS ASN PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 ASN memberikan dukungan via sosial media ASN menghadiri kegiatan sosialisasi / silaturahmi partai politik ASN mendukung salah satu pasangan calon Kepala Desa memberikan dukungan kepada pasangan calon

14. Dasar Hukum Kode Etik ASN UU 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU NOMOR 02 TAHUN 2022, NOMOR 800-5474 TAHUN 2022, NOMOR : 246 TAHUN 2022, NOMOR 144.1/PM.01/K.1/09/2022 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

15. ANCAMAN PIDANA DALAM TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA Pasal 182B Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikankesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikansuaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaantersebut tidak bisa ditinggalkan diancam dengan pidanapenjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan danpaling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda palingsedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

16. TERIMA KASIH