e3a65-asep-warlan-yusuf-kerjasama-metropolitan-bapeda-3-okt.pptx

DDD

1. KERJA SAMA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RJUANG MERTOPOLITAN Oleh : Asep Warlan Yusuf

2. Fungsi Hukum 1. Fungsi normatif ; a. keadilan b. kepastian c. perlindungan d. Kemanfatan e. daya ikat dan daya paksa f. liabilitas

3. Fungsi Instrumental memelihara ketertiban dan keteraturan yuridis preventif sturen

4. Fungsi Jaminan Hak Demokrasi : Hak atas informasi , hak menyatkan pendapat , hak untuk mempengaruhi pengambila keputusan ; Hak Kesejahteraan : penggantian yang layak , subsidi , kompensasi , tunjangan dsb . Hak atas Keadilan : hak untuk mengawasi , hak keberatan , hak gugatan ( legal standing, class action ) .

5. Kedudukan Hukum dalam Penataan Ruang asas keabsahan ( rechtmatigheid van bestuur ); asas efektivitas dan efisiensi ( doelmatigheid en doeltraffenheid ); asas keterbukaan ( openbaarheid van bestuur ); asas berencana ( planmatigheid ).

6. INDIKATOR PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU Dasar Dinamika Manajemen Digerakkan oleh Aturan dan Petunjuk Pelaksanaan (Rule Driven) Di dorong oleh niat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Need Driven) Sumber Inisiatif Gagasan Para Pakar dan Perencana Pembangunan Issue dan Peluang Pembangunan Makna Desentralisasi Distribusi Kekuasaan dan Sumber Daya Mendekatkan pengambilan keputusan ke Sumber Issue Penanganan Pembangunan Sentralistik Desentralistik Wawasan Pembangunan Sektoral dan teritorial Kawasan ekosistem dan fungsional (Bioregion) Perencanaan Pembangunan Dilandasi oleh hanya Pertimbangan Tekno-ekonomi Dilandasi Pertimbangan Tekno-ekonomi, sosio-kultural dan politik Pengambilan Keputusan Monolitik-Deterministik berdasarkan Analisis Rasional Pluralistik Intraktif dipengaruhi aspek Psiko-sosial Pergeseran Paradigma Tipe Peran Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pembangunan

7. Ruang Sumber daya alam Peraturan dan kewenangan penataan Tidak mengenal batas wilayah harus jelas batas-batas, fungsi-fungsi, dan sistemnya dalam satu kesatuan ruang wilayah negara Indonesia harus ditata melalui dan oleh hukum. penataan ruang berlangsung secara adil dan berkepastian hukum

8. Aspek Hukum Penataan Ruang Fisik Kegiatan Sumber daya ekonomi dan sosial Hak-hak Wewenang pemerintahan

9. Faktor-faktor penguat otonomi daerah Memperkuat stabilitas sistem ketatanegaraan dan pemerintahan melalui pemencaran kekuasaan; Sharing of power; Sharing of revenue; Empowering lokalitas Pengakuan dan penghormatan terhadap identitas kedaerahan yang bhineka/majemuk dan unik Efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan umum; Pendidikan politik; Mempercepat proses pengambilan keputusan yang tetap mendasarkan pada proses yang partisipasipatif; Memperjelas dan memperkuat akuntabitas publik.

10. Pendekatan Perencanaan Ruang Kewenangan, kebutuhan, kemampuan, dukungan sistem Isu dan peluang pembangunan Pendekatan komplementer dan komprehensif Efektivitas dan Efisiensi Multi stakeholders Kerjasama dan kemitraan

11. Orientasi Perencanaan Menyejahterakan masyakarat Mencegah dan menyelesaikan konflik Rasionalitas Perizinan mengembangkan potensi daerah meningkatkan koordinasi antar instansi mengkongkritkan kerjasama yang saling menguntungkan adanya kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang Memperkuat landasan hukum dalam rangka ‘ sturen ’ ( pengendalian )

12. memudahkan pengawasan dan penegakan hukum ( law enforcement) Adanya blueprint investasi yang pasti , jelas , dan terukur memberikan insentif : a. mendorong investasi b. meningkatkan pendapatan daerah

13. Prinsip-prinsip Pendekatan ekoregion : Keterpaduan antar jenis , karakter , dan sifat SDA ; Keterpaduan antar sektor ; Pendekatan lintas administrasi pemerintahan ; Pendekatan desentralisasi fungsional ; Memperkuat kerja sama antar daerah ; Pengelolaan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan ( multistakeholders ); Tidak menghilangkan atau mengurangi kewenangan instansi sektor dalam pengelolaan SDA ; Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009

14. Pengelolaan didasarkan pada jenis , karakter dan sifat sumber daya alam ; Sinkronisasi kepentingan antar jenis investasi ; Harmonisasi dengan kearifan lokal; Manfaat ekonomi dan sosial; Keberlanjutan; Pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009

15. TUJUAN HUKUM KERJASAMA Keadilan Kepastian Keabsahan Pencegahan konflik

16. Faktor Pendorong Terjadinya Kerjasama Perkembangan zaman : - privatisasi - penguatan Civil Society ( Community Government ) Kebijakan Nasional - Legislasi - Komitmen Global

17. Orientasi Meingkatkan pelayanan umum Pengentasan kemiskinan Menumbuhkan ekonomi rakyat Memperkuat prinsip pembangunan berkelanjutan Memperkuat partisipasi masyarakat Meningkatkan daya saing Daerah

18. Privatisasi Pengukuran kualitas Pengawasan dan pengendalian Penentuan harga yang rasional Tidak mengenyampingkan kepentingan umum Tidak menimbulkan high cost economy Harus tetap dalam kerangka peraturan perundang-undangan

19. Perbuatan Hukum Pemerintahan Perbuatan Hukum Publik - Bersegi Satu - Bersegi dua Perbuatan Hukum Perdata - Pasal 1338 KUHPerdata - Pasal 1320 KUHPerdata

20. Subyek Hukum Asli: Manusia Buatan: - Badan Hukum Perdata - Badan Hukum Publik Hukum Perdata: Badan Hukum Hukum Administrasi: Pejabat Hukum Pidana: Pribadi

21. Ps. 18 UUD 1945, UU 32/2004, PP 50/2007 Kewenangan yang luas Kemandirian Kepercayaan Tanggung jawab Kreativitas, inovasi, dan daya saing Pembagian kewenangan Kesejahteraan rakyat

22. Realita Tuntutan dan kebutuhan masyarakat cenderung meningkat Kekurangan dana Keterbatasan SDM Kekurangan Teknologi Kekurangan sarana dan prasarana Membangun aliansi strategis melalui kerjasama dan kemitraan Bukti empirik Solusi Kondisi Daerah

23. Pasal 11 UUD 1945 Pasal 4 (1) UUD 1945 Presiden & DPR dalam melakukan perjanjian internasional bertindak untuk dan atas nama negara Presiden mengadakan hubungan luar negeri dalam hal-hal tertentu yang sifatnya ke-eksekutif-an Kewenangan dan urusan tatanan ketatanegaraan ( staatsrechtelijk ) Kewenangan dan urusan tatanan administrasi ( administratiefrechtelijk ) Yuridis-politis Kewenangan eksekutif (administrasi negara) Ps.10 UU No. 24/2000 Ps.6 UU No. 37/1999 UU 32/2004 PP 50/2007

24. Asas Kerjasama antara Daerah dengan Pihak Ketiga Asas efisiensi Asas optimalisasi manfaat Asas koordinasi Asas keterpaduan Asas harmonisasi Asas larangan ingkar janji Asas keseimbangan Asas saling membantu Asas keterbukaan Asas peran serta masyarakat

25. Asas efisiensi Asas ini dimaksudkan agar kerjasama dilakukan dengan pendayagunaan sumber daya (sumber daya manusia, sumber daya kapital, dan sumber daya alam) secara hemat (tidak ada pemborosan yang tidak perlu), sehingga ketersediaan sumber daya tetap terjaga keberlanjutannya;

26. Asas optimalisasi manfaat Asas ini dimaksudkan agar manfaat yang diperoleh dari kerjasama benar-benar menguntungkan baik secara ekstrinsik maupun intrinsik bagi semua pihak secara proporsional dan wajar.

27. Asas koordinasi Asas ini dimaksudkan agar setiap pemikiran dan langkah yang dilakukan oleh para pihak mendapatkan dukungan dan peneguhan dari berbagai instansi terkait, baik secara struktural maupun fungsional.

28. Asas keterpaduan Asas ini dimaksudkan agar setiap pengambilan keputusan terintegrasi dengan berbagai kebijakan Daerah yang telah memiliki status hukum. Selain itu setiap kerjasama dilakukan dengan persetujuan dan komitmen dari berbagai pihak terkait.

29. Asas harmonisasi Asas ini dimaksudkan agar kerjasama itu dapat dijaga keselarasan dan kesesuaian dengan berbagai kepentingan hukum, ekonomi, sosial, budaya dan politik.

30. Asas larangan ingkar janji Asas ini dimaksudkan agar setiap ikatan antara Daerah dengan Pihak Luar Negeri harus didasarkan kepada kesepakatan para pihak , sehingga bagi para pihak tidak boleh melakukan ingkar janji yang dapat menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak . Larangan ingkar janji ini sesuai dengan asas hukum kontrak .

31. Asas keseimbangan Asas ini dimaksudkan agar para pihak yang melakukan kerjasama diperlakukan secara sama dan tidak saling dirugikan satu sama lain. Selain itu para pihak memiliki hak dan diberikan kesempatan yang sama untuk menentukan isi kerjasama.

32. Asas saling membantu Asas ini dimaksudkan agar para pihak dalam bekerjasama benar-benar ditujukan untuk saling membantu dalam rangka saling memajukan dan produktif, sehingga dapat memperlancar usaha untuk mewujudkan tujuan pembangunan.

33. Asas keterbukaan Asas ini dimaksudkan agar kerjasama dapat diakses oleh semua pihak sehingga dapat memperkecil atau menghilangkan kerugian atau dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya.

34. Asas peran serta masyarakat Asas ini dimaksudkan agar pelaksanaan kerjasama dapat melibatkan secara aktif semua pihak ( stakeholders ) untuk memperkuat dan mendukung serta mengawasi kerjasama.

35. Tujuan Kerjasama Menunjang upaya mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan di Daerah melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki Daerah; Untuk menanggulangi masalah dalam pelaksanaan pembangunan Daerah secara langsung atau tidak langsung timbul sebagai akibat dari dan / atau membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;

36. Sebagai upaya pemenuhan kepentingan dan kebutuhan bersama atau yang yang bertimbal balik di antara para pihak yang bekerjasama; Pendayagunaan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik dan berkeadilan; Sebagai upaya optimalisasi perolehan manfaat dan keuntungan bersama;

37. Melalui kerjasama menciptakan keselarasan, keserasian dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan; Memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing untuk dimanfaatkan bersama;

38. Menghimpun pembiayaan dalam kerangka pelaksanaan kegiatan pembangunan; Memecahkan permasalahan yang timbul dan dihadapi oleh Daerah; Meningkatkan efektifitas dan efisiensi arus pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.

39. Prinsip-prinsip Kerjasama antara Daerah dengan Pihak Ketiga Bidang Kerjasama harus sejalan dengan dan tidak melampaui kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Kerjasama harus diwujudkan dengan negara atau subyek hukum dari negara yang telah memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia dan diselenggarakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

40. Ruang Lingkup Kerjasama adalah semua urusan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Hubungan dan Kerjasama yang secara langsung atau tidak langsung akan membebani masyarakat dan Daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD Propinsi / Kota / Kabupaten ;

41. Penyelenggaraan Kerjasama harus senantiasa sesuai dengan dan berada di dalam kerangka politik Luar Negeri Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum dan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, serta hukum dan kebiasaan internasional. Kerjasama harus tidak boleh merugikan dan atau bertentangan dengan kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan/keamanan bangsa dan negara Republik Indonesia;

42. Kerjasama harus senantiasa diarahkan demi perolehan manfaat dan keuntungan yang bertimbal-balik di antara para pihak , dengan tetap mengutamakan penegakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( principles of good governance) dan prinsip-prinsip penyelenggaraan usaha yang baik ( principles of Good Corporate Governance) , demi kepentingan pembangunan nasional dan pembangunan daerah ; Kerjasama dan kontrak-kontrak yang dibuat dalam rangka Kerjasama harus senantiasa diwujudkan atas dasar asas persamaan hak dan kedudukan , itikad baik , pola perilaku bertransaksi yang adil dan layak ( fair and reasonable dealings) , tanpa adanya upaya untuk saling memaksakan kehendak ;

43. Substansi dan pelaksanaan Kerjasama tidak boleh membawa dampak yang negatif dan / atau merugikan terhadap stabilitas politik dan keamanan dalam negeri Indonesia dan khususnya provinsi DKI ; Substansi dan pelaksanaan Kerjasama tidak boleh diarahkan pada upaya campur tangan dan intervensi pada urusan dan kepentingan dalam negeri masing-masing negara ;

44. Substansi dan Pelaksanaan Kerjasama harus aman ditinjau dari berbagai segi, termasuk dari segi politis, kedaulatan teritorial, hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai kaidah hukum memaksa ( mandatory laws and regulations) dan dari segi teknis-operasionalnya; Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan, dibebani hak tangungan, dan/atau dipindahtangankan;

45. Proses penyelesaian sengketa ( dispute settlement procedure) atas sengketa yang mungkin timbul dari pelaksanaan Kerjasama harus sedapat mungkin dilaksanakan dengan cara damai dan bersahabat , melalui negosiasi , mediasi dan arbitrase , serta berdasarkan asas-asas dan aturan-aturan yang berlaku dalam hukum dan / atau kebiasaan internasional atau hukum perdata internasional , tanpa melanggar kaidah-kaidah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat memaksa ( mandatory laws) dalam bidang yang dikerjasamakan ; Penyelesaian sengketa melalui litigasi di depan Badan Peradilan hanya dapat dilakukan di Pengadilan Indonesia atas dasar kesepakatan antara Pelaku Kerjasama dan Pihak Asing .

46. Jenis Kerjasama Luar Negeri Kerjasama Propinsi / Kota Kembar ( Sister Province /Sister Cities Cooperation Programs ), kerjasama antardaerah ; Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) Asing ; Pinjaman Luar Negeri ; Hibah .

47. Ruang Lingkup Kerjasama Luar Negeri Bidang Ekonomi yang mencakup sub-sub bidang : Perdagangan ( Trade and Business) ; Investasi ( investment) ; Rekayasa dan Konstruksi (Engineering and Construction) ; Pendanaan Luar negeri ( International Loan and Financing) ; Ketenagakerjaan (Labor and Employment) ; Kelautan dan Perikanan (Marine and Fisheries) ; Ilmu pengetahuan dan Teknologi (Science and Technology) ; Kehutanan (Forestry) ; Pertanian (Agriculture) ; Pertambangan (Mining) ;

48. Sosial Budaya yang mencakup sub-sub bidang : Pendidikan dan Pelatihan (Education & Training) ; Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Environmental Preservation and Management) ; Pelayanan Kesehatan (Healthcare) ; Pengembangan Kehidupan Anak dan Pemuda (Child and Youth Development) ; Kewanitaan (Women) ; Olah Raga (Sports) ; Kesenian (Art) ;

49. Tahapan Pembuatan Perjanjian Penetapan ( sluiting ) Persetujuan ( instemming ) Penguatan ( bekrachtiging ) Pengumuman ( afkondiging )

50. Pendukung Kerjasama dengan Pihak Ketiga Pendirian Badan Promosi , Lembaga Persahabatan , Lembaga Kebudayaan dan Lembaga Pendidikan Daerah di Luar Negeri ; Daerah dapat membentuk Badan Promosi Daerah, Lembaga Persahabatan , Lembaga Kebudayaan dan Lembaga Pendidikan Daerah di luar negeri yang sepenuhnya dikelola oleh swasta ; Kegiatan Badan / Lembaga tersebut meliputi bidang perdagangan , pariwisata , investasi , sosial budaya dan pendidikan antra Propinsi dan / atau di Luar Negeri yang dapat dikelola oleh satu atau lebih daerah yang bertujuan untuk mempromosikan daerahnya ; Pembentukan Badan dan Lembaga hanya dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri Luar Negeri .

51. Tujuan Pengawasan Daerah tidak dimungkinkan untuk melakukan kerjasama di luar kerangka peraturan perundang-undangan; Kerjasama yang dilakukan oleh Daerah dengan Luar Negeri selalu dilakukan dalam rangka menjaga kepentingan umum.

52. Tujuan Pembinaan Meningkatkan dan menunjang sumber daya manusia yang berada di Daerah dalam rangka melaksanakan kerjasama dengan Luar Negeri; Penyediaan fasilitasi bagi Daerah untuk melakukan kerjasama dengan Luar Negeri; Penyediaan jaringan kerja ( net-working ) bagi Daerah untuk melakukan hubungan kerjasama dengan Luar Negeri; dsb.

53. Terima kasih , Wassalam

54. Ringkasan Biodata Prof. Dr. ASEP WARLAN YUSUF, SH.,MH Tempat/tanggal lahir : Bandung, 9 Juli 1960 Alamat Rumah : Jln. Solo No. 38 Antapani Bandung Tlp/Fax. [phone] HP: 0816.62.4195 E-mail: [email protected] Alamat Kantor : Kampus Pascasarjana Unpar Jalan Merdeka No. 30 Bandung, 40117 Pangkat / Jabatan Akademik : Pembina Utama , IV/E - Guru Besar

55.   PENDIDIKAN Doktor Ilmu Hukum (S-3) : Universitas Indonesia, lulus 2002 Magister Hukum (S-2) : Universitas Padjadjaran, lulus 1990 Sarjana Hukum (S-1): Universitas Katolik Parahyangan, lulus 1984 Course on Legal Drafting, Indonesia-Netherlands Cooperation, 1986; Course on Decentralization in Planning and Organization, Indonesia-Netherlands Cooperation, 1989; Course on Adiministrative Law Enforcement: A Study Comparative between Netherlands and Indonesia, 1995; Course on Environmantal Law and Administration, VROM Ministry of Netherlands - Leiden University, Den Haag Netherlands 1998; Training on Environmental Law and Enforcement, AUS-Aid - MA - ICEL , 2000.  

56. PEKERJAAN 1984 – sekarang : Dosen pada Fakultas Hukum Unpar Bandung JABATAN STRUKTURAL : Kepala Program Doktor dan Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Unpar Bandung