efio;wfladsjkfeqwofdwjfkudfjkfej.afbwefjkwakef.jd

eagrthfgjh

1. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Puslapdik Kemendikdasmen PENYALURAN DANA PROGRAM INDONESIA PINTAR 2025 Kepada 18.594.627 Peserta Didik Dari Keluarga Miskin/ Rentan Miskin

2. Susunan Materi 1. Regulasi dan Kebijakan 2. Data Penyaluran dan Pemanfaatan Dana PIP 3. Sistem Informasi PIP (SIPINTAR) 4. Mekanisme Aktivasi Rekening dan Penarikan Dana PIP 5. Survei Kendala Aktivasi Rekening 6. Pencegahan Pemotongan Dana PIP

3. Pendahuluan Tujuan penyaluran dana PIP Dikdasmen adalah untuk membantu memenuhi biaya personal pendidikan Peserta Didik dari keluarga miskin/ rentan miskin di seluruh Indonesia agar peserta didik dapat tetap bersekolah , sehingga dapat terhindar dari putus sekolah . Dana PIP merupakan dana bantuan sosial . Artinya hanya siswa dari keluarga miskin yang berhak mendapatkan bantuan ini . Sekolah mutlak bertanggungjawab atas ketepatan sasaran dari siswa yang diusulkannya , dan wajib mengarahkan siswa agar memanfaatkan dana PIP sesuai peruntukkan

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan . Riset dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan , Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan , Riset, dan Teknologi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Instruksi Presiden ( Inpres ) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

5. Sumber Data DTKS/DTSEN Padan by NIK Siswa yang merupakan anggota dari keluarga miskin/ rentan miskin DTSEN Populasi Siswa Dapodik Siswa yang telah ditandai Layak PIP oleh satuan pendidikan } Data Bersih yang dapat diusulkan oleh dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan } Data Bersih dari Siswa yang dinilai oleh Pemangku Kepentingan layak mendapatkan PIP, dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan Data usulan Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan untuk ditetapkan oleh Puslapdik Proses filter data untuk mendapatkan data siswa yang lengkap , valid NIK dan logis keterisiannya Proses filter data untuk mendapatkan data siswa yang ditandai layak PIP oleh satuan pendidikan

6. Besaran dan Peruntukkan Dana SD/SDLB/PAKET A Rp450.000.- Khusus Kelas 6 di semester Genap dan Kelas 1 di semester Gasal sebesar Rp225.000.- SMP/SMPLB/PAKET B Rp750.000.- Khusus Kelas 9 di semester Genap dan Kelas 7 di semester Gasal sebesar Rp375.000.- SMA/SMALB/SMK/PAKET C Rp1. 8 00.000.- Khusus Kelas 12 di semester Genap dan Kelas 10 di semester Gasal sebesar Rp 9 00.000.- SMK (program 4 tahun) Rp1 .8 00.000.- Khusus Kelas 13 di semester Genap dan Kelas 10 di semester Gasal sebesar Rp 9 00.000.- Biaya kursus bagi peserta didik pendidikan formal Biaya praktik tambahan dan biaya magang Uang saku peserta didik Buku dan alat tulis Seragam dan perlengkapan sekolah Biaya transportasi ke sekolah

7. Pemerintah Daerah Pengelola PIP Pemerintah Pusat Tim PIP Dikdasmen Kementerian ditetapkan oleh Kepala Puslapdik Kemendikdasmen . Tim PIP Dikdasmen Provinsi ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan provinsi atau pejabat yang lebih tinggi , termasuk KCD. Tim PIP Dikdasmen Kabupaten /Kota ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan kabupaten / kota atau pejabat yang lebih tinggi . Tim PIP Dikdasmen Satuan Pendidikan ditetapkan oleh kepala satuan Pendidikan.

8. Susunan Keanggotaan Pengelola PIP Tim PIP Dikdasmen Provinsi /KCD Tim PIP Dikdasmen Kabupaten /Kota Tim PIP Dikdasmnen Satuan Pendidikan Sekurang-kurangnya terdiri atas : ketua ; anggota PIP SMA; anggota PIP SMK; anggota PIP Pendidikan Khusus (SDLB. SMPLB. dan SMALB); operator PIP SMA; operator PIP SMK; dan operator PIP Pendidikan Khusus (SDLB. SMPLB. dan SMALB). Sekurang-kurangnya terdiri atas : ketua ; anggota PIP SD; anggota PIP SMP; anggota PIP Pendidikan Kesetaraan (Program Paket A. Program Paket B. dan Program Paket C); operator PIP SD; operator PIP SMP; dan operator PIP Pendidikan Kesetaraan (Program Paket A. Program Paket B. dan Program Paket C). ketua ; anggota ; dan operator PIP/ Dapodik satuan pendidikan .

9. Tugas dan Kewenangan Pengelola PIP Dinas Pendidikan Sekolah ( Satuan Pendidikan) Tugas dan Kewenangan mengusulkan Peserta Didik calon penerima PIP dari satuan pendidikan di wilayahnya ; melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP di wilayahnya ; menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat di wilayahnya ; melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PIP di wilayahnya ; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain dalam pengelolaan PIP di wilayahnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. mengidentifikasi Peserta Didik calon penerima PIP sesuai dengan persyaratan ; melakukan sosialisasi dan pemantauan pelaksanaaan PIP pada satuan pendidikan ; dan membantu kelancaran proses aktivasi rekening dan/ atau penarikan dana PIP Peserta Didik penerima di satuan pendidikan .

10. Cut Off Dapodik untuk Pengusulan PIP 2025 31 Januari Diperpanjang menjadi 10 Februari Pada tanggal tersebut diharapkan , seluruh satuan pendidikan telah menyelesaikan keterisian data siswa di Dapodik , agar pengusulan penerima PIP dapat terlaksana lebih optimal 31 Agustus Diperpanjang menjadi 5 September

11. Proses Validasi ( Pra Penetapan ) Tidak Lengkap Apabila ada 1 atau lebih data sebagai berikut yang tidak diisi : Nama Peserta Didik NIK Nama Ibu Kandung Tangga lahir NISN Pekerjaan Orang Tua Penghasilan Orang Tua Contoh NIK tidak Valid NIK Tidak valid Dukcapil Kosong .““ Null Panjang <>16 karakter Ganda Perbaikan/Verval PD oleh Sekolah: vervalpd.data.kemdikbud.go.id Perbaikan data PD oleh Orang tua/Siswa: nisn.data.kemdikbud.go.id Contoh Data tidak Logis Penghasilan orang tua > Rp5.000.000 Nama Peserta Didik Tidak mengandung arti. Mengandung angka /special char. Nama siswa = nama ibu Nama Ibu Kandung Tidak mengandung arti. Mengandung angka /special char. Nama ibu =Nama siswa Tangga llahir Usia sekolah diluar 6-21 tahun NISN Panjang<>10 karakter Angka berulang . contoh 0000000000 NISN ganda Lengkap ? Valid NIK? Logis ?

12. Kondisi Data Siswa Dapodik pada Cut Off Data 10 Februari 2025 Peserta didik dengan data reject akan kehilangan haknya untuk mendapatkan PIP. SD SMP SMA SMK Total Data Sumber Jumlah Peserta Didik di Dapodik 24.209.077 10.634.837 6.459.969 5.024.947 46.328.830 Tandai Layak PIP di Dapodik 13.322.588 6.398.043 3.280.497 3.282.094 26.283.222 Data Layak PIP tetapi Reject per Varibel Penyebab a. NISN 366.715 89.897 57.613 38.459 552.684 b. NIK 977.274 310.043 204.337 130.674 1.622.328 c. Tanggal Lahir 15.072 45.140 147.939 14.898 223.049 d. Penghasilan orang tua 38.463 18.680 12.305 7.119 76.567 e. Nama Ibu Kandung 5.897 3.326 2.496 1.426 13.145 Data Bersih (Layak PIP dan tidak reject) Bersih 11.825.099 5.454.888 2.585.850 2.732.064 22.597.901

13. Rekap Data Siswa per Provinsi Layak PIP Reject dikarenakan NIK tidak Valid Dukcapil Provinsi SD SMP SMA SMK Aceh 3.649 1.072 1.590 1.131 Sumatera Utara 99.893 40.288 37.305 27.915 Sumatera Barat 19.438 7.234 4.315 7.232 Riau 930 334 341 376 Jambi 40.393 19.222 14.214 17.089 Sumatera Selatan 10.432 3.972 4.916 1.392 Bengkulu 76.766 15.737 10.182 9.559 Lampung 10.021 2.906 2.538 784 Kepulauan Bangka Belitung 22.840 5.298 3.649 1.881 Kepulauan Riau 11.249 3.508 3.391 1.949 DKI Jakarta 33.749 8.746 7.636 4.322 Jawa Barat 25.577 8.180 4.930 5.184 Jawa Tengah 19.075 4.672 4.042 1.867 DI Yogyakarta 11.748 3.906 1.815 954 Jawa Timur 4.408 1.322 1.165 420 Banten 4.884 2.048 1.138 898 Bali 20.331 7.210 3.813 3.428 Nusa Tenggara Barat 22.550 7.227 4.631 2.078 Nusa Tenggara Timur 28.783 8.675 4.182 776 Kalimantan Barat 15.795 6.079 6.522 1.806 Kalimantan Tengah 29.011 9.183 7.203 2.177 Kalimantan Selatan 1.454 508 373 602 Kalimantan Timur 32.085 12.661 11.984 7.097 Kalimantan Utara 92.520 32.724 8.840 4.572 Sulawesi Utara 29.773 8.428 4.853 2.364 Sulawesi Tengah 6.893 2.066 1.521 999 Sulawesi Selatan 22.701 8.233 6.295 2.530 Sulawesi Tenggara 29.879 10.634 7.528 9.355 Gorontalo 517 181 39 31 Sulawesi Barat 2.947 923 923 376 Maluku 1.967 503 678 301 Maluku Utara 16.874 3.752 2.039 927 Papua 6.529 2.842 2.466 1.059 Papua Barat 2.603 999 449 100 Papua Selatan 71.482 15.654 7.772 2.569 Papua Tengah 31.867 5.495 2.182 921 Papua Pegunungan 102.809 34.100 14.873 2.658 Papua Barat Daya 12.852 3.521 2.004 995 Penyebab NIK tidak valid atau salah format NIK harus terdiri dari 16 digit angka sesuai standar Kependudukan Indonesia. Jika ada huruf , spasi , atau kurang / lebih dari 16 digit, maka akan reject. NIK tidak terdaftar di database Dukcapil Dapodik terintegrasi dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil ( Dukcapil ). Jika NIK yang diinput tidak ditemukan di sistem Dukcapil , maka data ditolak . Perubahan data Dukcapil yang belum terupdate di Dapodik Jika ada perubahan di Dukcapil ( misal NIK baru ), tapi belum sinkron di Dapodik , maka NIK lama bisa reject.

14. Rekap Data Siswa per Provinsi Layak PIP Reject dikarenakan NISN tidak Valid pada aplikasi VerValPD Provinsi SD SMP SMA SMK Aceh 1.706 631 1.321 501 Sumatera Utara 39.023 17.540 11.387 7.726 Sumatera Barat 7.959 3.348 2.031 3.640 Riau 456 135 205 193 Jambi 14.580 8.817 5.341 6.235 Sumatera Selatan 4.680 2.779 2.814 746 Bengkulu 35.141 3.946 2.135 2.006 Lampung 4.571 1.501 942 285 Kepulauan Bangka Belitung 8.080 1.275 793 475 Kepulauan Riau 4.246 1.459 804 499 DKI Jakarta 11.827 1.970 1.204 937 Jawa Barat 8.405 2.484 1.230 1.074 Jawa Tengah 6.269 972 1.039 372 DI Yogyakarta 4.266 925 535 111 Jawa Timur 1.589 558 410 131 Banten 1.604 483 255 156 Bali 7.676 1.064 645 529 Nusa Tenggara Barat 7.787 1.743 1.288 586 Nusa Tenggara Timur 11.693 2.936 1.580 388 Kalimantan Barat 7.419 2.029 1.825 583 Kalimantan Tengah 11.631 1.840 1.433 406 Kalimantan Selatan 426 72 51 13 Kalimantan Timur 14.721 6.388 5.282 3.761 Kalimantan Utara 34.157 3.361 1.569 1.023 Sulawesi Utara 10.958 2.317 691 192 Sulawesi Tengah 2.311 511 253 183 Sulawesi Selatan 9.902 2.495 1.900 943 Sulawesi Tenggara 11.253 3.781 1.910 3.111 Gorontalo 147 37 7 28 Sulawesi Barat 1.067 492 334 140 Maluku 671 120 210 40 Maluku Utara 5.458 594 284 69 Papua 3.301 809 549 345 Papua Barat 930 144 136 6 Papua Selatan 21.964 3.309 1.250 248 Papua Tengah 10.070 1.073 360 70 Papua Pegunungan 33.687 5.422 3.331 537 Papua Barat Daya 5.084 537 279 171 Penyebab NISN Tidak Terdaftar di Pusdatin Kemendikdasmen NISN tersebut tidak pernah diterbitkan resmi oleh Kemdikbud . Siswa mungkin memakai NISN fiktif atau asal-asalan . Salah Input NISN Ada kesalahan angka saat menginput NISN (salah ketik , kurang digit, dsb .). NISN terdiri dari 10 digit angka , tidak boleh huruf . Siswa Baru, Belum Diberi NISN Resmi Untuk siswa baru , NISN belum terbit karena sekolah belum mengajukan atau belum disetujui oleh PDSPK.

15. Pengusul PIP Pengusul Kategori Jumlah Akun Pengusul Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi 38 Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota 514 Pemangku Kepentingan DPR RI Komisi X 54 DPD RI Komite III 38 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 1 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 1 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 1 Jumlah 685

16. Penetapan Penerima PIP X Peserta Didik yang sudah m emiliki rekening tabungan aktif Peserta Didik yang belum m emiliki rekening tabungan aktif Ditetapkan pada SK Pemberian , dan dana ditransfer ke Rekening Ditetapkan pada SK Nominasi , dan siswa diwajibkan aktivasi rekening untuk memiliki rekening Tabungan aktif dan dapat ditetapkan pada SK Pemberian Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyaluran PIP Dikdasmen ., calon Penerima PIP Dikdasmen yang ditetapkan pada SK Nominasi yang belum memiliki rekening tabungan aktif dapat direlaksasi dan ditetapkan sebagai penerima PIP Dikdasmen pada SK Pemberian .

17. Proses Penyaluran Dana +/- 45 hari kalaender Pengolahan Data Usulan adalah proses yang terdiri dari : 1. Pengecekan Rekening untuk mengetahui status terakhir dari siswa 5 hari kerja 2. Pembuatan rekening kolektif oleh bank penyalur 10 hari kerja

18. 2. Data Penyaluran dan Pemanfaatan Dana

19. Penyaluran sampai dengan Juli 2025 Target Realisasi Tri Wulan Informasi Penyaluran PIP 2025 Jenjang Alokasi SK Pemberian A lokasi Dana Dana Disalurkan SK Pemberian SK Nominasi Aktivasi Belum Aktivasi SD 10.360.614 5.896.840 4.212.276.300.000 2.368.113.750.000 1.705.979 528.304 1.177.675 SMP 4.369.968 2.635.207 2.711.107.500.000 1.568.020.875.000 540.682 142.254 398.428 SMA 1.935.774 553.520 1.175.672.500.000 605.263.500.000 130.826 19.058 111.768 SMK 1.928.271 665.368 1.507.083.500.000 751.228.200.000 190.254 30.320 159.934 Total 18.594.627 9.750.935 9.606.139.800.000 5.292.626.325.000 2.567.741 719.936 1.847.805 Triwulan I II III IV Total Jan-Mar Apr-Jun Jul-Sep Okt -Des Jan-Des Siswa 2.691.743 7.184.678 1.123.018 7.595.188 18.594.627 Dana 1.310.707.575.000 4.199.273.025.000 807.649.725.000 7.046.377.575.000 13.364.007.900.000 14,48% 38,64% 6,04% 40,85% 14,48% 53,11% 59,15% 100,00%

20. Laporan Penyaluran Bulan Penyaluran Per Bulan Penyaluran Progresif Bulanan Keterangan Siswa Dana Siswa Dana Januari - - - - Masih proses aktivasi rekening PIP 2024 Februari - - - - Proses pengolahan dari data cut off siswa Dapodik 31 Januari Maret 2.691.743 1.310.707.575.000 2.691.743 1.310.707.575.000 Penyaluran kelas akhir DTKS April 55.993 50.393.700.000 2.747.736 1.361.101.275.000 Penyaluran jenjang SMA dan SMK terkoreksi Mei - - 2.747.736 1.361.101.275.000 Fase pengusulan ( tidak ada penyaluran ) Juni 7.128.685 4.148.879.325.000 9.876.421 5.509.980.600.000 Penyaluran SK usulan dinas Pendidikan dan Pemangku Kepentingan Juli 7.338 5.807.925.000 9.883.759 5.515.788.525.000 Penyaluran SK Pemberian dan Aktivasi Sk Nominasi Agustus - - 9.883.759 5.515.788.525.000 Fase kenaikan jenjang sekolah ( tidak ada penyaluran ) September 1.115.680 801.841.800.000 10.999.439 6.317.630.325.000 Proses pengolahan dari data cut off siswa Dapodik 31 Agustus Oktober 2.417.303 1.737.321.825.000 13.416.742 8.054.952.150.000 Penyaluran SK usulan dinas Pendidikan dan Pemangku Kepentingan November 3.718.927 2.672.801.850.000 17.135.669 10.727.754.000.000 Penyaluran SK usulan dinas Pendidikan dan Pemangku Kepentingan Desember 1.458.958 2.636.253.900.000 18.594.627 13.364.007.900.000 Penyaluran DTSEN terupdate 18.594.627 13.364.007.900.000

21. Penyaluran PIP 2015 s.d. 2024 Tahun SD    SMP   SMA   SMK   Total   Siswa Dana Siswa Dana Siswa Dana Siswa Dana Siswa Dana 2024 10.360.614 4.212.276.300.000 4.369.968 2.711.107.500.000 2.043.463 3.226.524.300.000 2.125.512 3.297.802.500.000 18.899.557 13,447,710,600,000 2023 10.386.997 4.212.276.300.000 4.471.118 2.711.107.500.000 1.390.682 1.175.672.500.000 1.860.322 1.529.167.000.000 18.109.119 9.628.223.300.000 2022 10.360.614 4.212.276.300.000 4.369.968 2.711.107.500.000 1.393.519 1.175.672.500.000 1.829.167 1.529.167.000.000 17.953.268 9.628.223.300.000 2021 10.411.608 4.212.276.300.000 4.401.653 2.711.107.500.000 1.419.438 1.175.672.500.000 1.852.279 1.529.167.000.000 18.084.978 9.628.223.300.000 2020 10.434.330 4.212.276.300.000 4.411.680 2.711.107.500.000 1.412.212 1.181.672.500.000 1.834.669 1.533.915.000.000 18.092.891 9.638.971.300.000 2019 10.364.266 4.212.276.300.000 4.562.347 2.711.107.500.000 1.464.712 1.174.988.500.000 2.007.074 1.529.167.000.000 18.398.399 9.627.539.300.000 2018 10.379.253 4.212.276.300.000 4.751.246 2.721.228.375.000 1.516.701 1.174.988.500.000 2.052.176 1.604.551.000.000 18.699.376 9.713.044.175.000 2017 10.362.746 4.212.276.300.000 4.485.492 2.697.206.250.000 1.520.422 1.241.865.000.000 1.879.627 1.312.690.000.000 18.248.287 9.464.037.550.000 2016 10.927.652 4.220.649.900.000 4.797.178 2.732.135.625.000 1.655.080 1.258.009.000.000 1.841.993 1.371.875.500.000 19.221.903 9.582.670.025.000 2015 10.813.635 4.260.841.200.000 4.625.400 2.737.205.250.000 1.638.671 1.345.294.000.000 1.897.239 1.410.438.500.000 18.974.945 9.753.778.950.000 Keterangan Penerima PIP setiap tahun dievaluasi pada awal tahun mengikuti kriteria dan syarat administrasi yang berlaku .

22. Pengembalian Dana PIP ke Kas Umum Negara Pengembalian Dana PIP ke kas umum negara adalah bagian dari tanggung jawab Puslapdik terhadap dana bansos yang bersumber dari APBN. Dana yang dikembalikan dana yang berasal dari rekening siswa yang tidak diaktivasi sampai dengan batas waktu 105 hari sebagaimana peraturan Menteri keuangan R.I. Pengembalian dana PIP paling besar tahun 2024 dikarenakan jumlah sasaran meningkat pada tahun 2024 sebanyak 666.000 peserta didik . 2022 2023 2024 Siswa Dana Siswa Dana Siswa Dana SD 215.947 84.410.100.000 252.655 100.256.625.000 318.974 121.612.275.000 SMP 68.924 47.173.125.000 101.702 67.512.375.000 127.586 86.041.125.000 SMA 52.780 51.140.500.000 74.004 68.093.500.000 142.156 234.208.800.000 SMK 72.092 67.497.000.000 102.910 89.122.000.000 121.610 200.260.800.000 409.743 250.220.725.000 531.271 324.984.500.000 710.335 642.123.000.000

23. Pemanfaatan Dana PIP Pemanfaatan dana PIP adalah untuk sepenuhnya digunakan sesuai peruntukkan yaitu untuk pembiayaan kebutuhan personal pendidikan . Sesuai Peruntukkan Tidak Sesuai Peruntukkan Membeli buku dan alat tulis Membeli seragam dan baju olah raga yang dipakai di sekolah Membeli sepeda untuk transportasi ke sekolah Membeli tas yang dipakai ke sekolah Membeli sepatu yang dipakai ke sekolah Membeli aksesoris yang dipakai ke sekolah untuk mendukung proses pembelajaran seperti kaos kaki, topi , dasi , jas hujan , payung dll Membayar SPP dan iuran-iuran . Membayar sumbangan-sumbangan yang tidak terkait kebutuhan personal. Contohnya : Sumbangan untuk perbaikan sarana di sekolah Sumbangan untuk pemberian hadiah kepada oknum pihak yang meminta Sumbangan untuk kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan

24. 3. SIPINTAR ( Sistem Informasi Program Indonesia Pintar)

25. SIPINTAR ( pip. kemendikdasmen .go.id ) Eksternal Internal Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Pusdatin Inspektorat Jenderal Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen Pusdatin Kemdikbud SIPINTAR Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi / Kab/Kota BBPMP dan BPMP BBGP dan BGP Jumlah Akun : 231.162

26. Kelompok Pengguna SiPintar melihat mengubah Publik Kemdikbud Dinas Pendidikan Prov / Kab /Kota Sekolah Pemangku Kepentingan Auditor (KPK. BPK. BPKP. Itjen . Ombudsman) dan UPT Bank Penyalur 1. Rekap SK Pemberian PIP       2. Rekap SK Nominasi PIP       3. Rekap KIP Digital       4. Pengembalian ke Kas Negara       5. Menu Pencarian individu siswa        6. Detil SK Pemberian PIP      7. Detil SK Nominasi PIP      8. Detil KIP Digital      9. Detil Pengembalian ke Kas Negara      10. Status aktivasi       11. Status penyaluran       12. Pengusulan    13. Upload Bukti Aktivasi Rekening Per Siswa    14 Survei Kendala Aktivasi Rekening    15 Pengaduan   

27. Melihat Data SK Membuka Aplikasi SIPINTAR https://pip.kemendikdasmen.go.id/

28. Menu Pencarian I ndividu S iswa

29. Contoh : Hasil pencarian dari siswa yang menerima PIP dalam 6 tahun sebanyak 6 kali

30. 4. Mekanisme Aktivasi Rekening dan Penarikan Dana

31. Metode Aktivasi Secara Langsung *Catatan: Khusus SD/SMP/SDLB/SMPLB/Paket A/Paket B menggunakan identitas orangtua/wali dan Kartu Keluarga Melalui Kuasa Penerima PIP Orang Tua / Wali Penerima PIP Orang Tua / Wali Kuasa Penerima PIP Bank Penyalur Bank Penyalur Kuasa Penerima PIP sebagaimana dimaksud merupakan Kepala Satuan Pendidikan penerima PIP yang telah memiliki surat kuasa pelaksanaan aktivasi dan dalam kondisi tertentu dapat memberikan hak substitusi melalui surat kuasa substitusi kepada : guru atau tenaga kependidikan yang berstatus sebagai aparatur sipil negara pada sekolah negeri tempat peserta didik melaksanakan pendidikan ; yang diangkat dan ditetapkan oleh ketua yayasan pada sekolah guru atau tenaga kependidikan tempat peserta didik melaksanakan pendidikan ; dan Kepala satuan pendidikan lainya di kabuPaten / kota Yang sama

32. Syarat Aktivasi Rekening Melalui Kuasa 1 2 Hanya Dapat Dilaksanakan di: Lokasi tempat tinggal dan satuan pendidikan Peserta Didik berada di: daerah yang sedang mengalami bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan/ atau daerah lain yang sulit untuk mengakses ke bank/ lembaga penyalur berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi / Kabupaten / Kota. Peserta Didik /orang tua / wali yang tidak memungkinkan untuk melakukan Aktivasi Rekening secara langsung karena : kondisi sedang sakit ; Kondisi penyandang disabilitas ; diundang dalam acara kunjungan kerja pemerintah ; dan/ atau kondisi sulit lainnya berdasarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi / Kabupaten / Kota Hanya Dapat Dilaksanakan oleh:

33. Persyaratan Aktivasi Rekening Dokumen aktivasi langsung Dokumen tambahan apabila aktivasi melalui kuasa Asli Surat K eterangan A ktivasi R ekening yang dikeluarkan kepala sekolah Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang ditanda tangani oleh Kuasa Peserta Didik (Kepsek) Fotokopi KTP Kuasa Peserta Didik (Kepsek) dan menunjukkan aslinya Fotokopi Surat Pengangkatan Jabatan kuasa peserta didik (Kepsek) yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya Surat Rekomendasi Aktivasi Rekening melalui Kuasa dari kepala dinas pendidikan. Status KTP Belum ber KTP Ber KTP Belum ber KTP Ber KTP Dikdas (SD/SMP) Fotokopi KTP orang tua/wali penerima PIP dan Kartu keluarga Fotokopi KTP Asli Surat Kuasa & Fotokopi KTP orang tua/wali penerima PIP dan Kartu keluarga Asli Surat Kuasa & Fotokopi KTP Dikmen (SMA/SMK) Kartu keluarga Fotokopi KTP Asli Surat Kuasa & Kartu keluarga Asli Surat Kuasa & Fotokopi KTP

34. Surat Kuasa Dari peserta didik yang memiliki KTP Dari peserta didik yang belum memiliki KTP Surat Kuasa wajib mengikuti format Surat Kuasa dan ditandatangani secara sah kedua belah pihak . Apabila diperlukan . Surat Kuasa dapat dibuat dalam bentuk Bersama. Tidak Perorangan .

35. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPTJM adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh kepala satuan Pendidikan sebagai salah satu persyaratan aktivasi rekening . SPTJM dibuat setelah kepala satuan Pendidikan menerima surat kuasa dari peserta didik /orang tua / wali penerima PIP. Kepala satuan Pendidikan agar memahami konsekuensi hukum sebelum menandatangani dan menerbitkan SPTJM. Penerbitan SPTJM mutlak kewenangan kepala satuan Pendidikan tanpa tekanan dari pihak manapun .

36. 5. Survei Kendala Aktivasi Rekening

37. Tujuan pelaksanaan survei adalah untuk evaluasi pelaksanaan PIP lebih baik pada tahun mendatang dengan menindaklanjuti kendala aktivasi rekening tahun anggaran sebelumnya melalui perbaikan regulasi . sistem informasi maupun komunikasi Pengisian survei melalui laman Aplikasi SiPintar (pip.kemdikbud.go.id) pada menu Survei Kendala Aktivasi Rekening . Pelaksanaan survei dijadwalkan pada 1 Agustus 2025 s.d. 31 September 2025 . Pelaksanaan Survei Responden survei adalah seluruh satuan pendidikan yang memiliki siswa tidak melakukan aktivasi rekening SimPel PIP sampai dengan tanggal 29 Februari 2025 . Responden wajib mengisi survei berdasarkan kondisi riil atas kendala aktivasi rekening yang terjadi pada tiap-tiap peserta didik yang tidak melakukan aktivasi rekening sebagaimana pilihan kendala yang tercantum pada aplikasi . serta wajib bertanggungjawab atas isian survei yang disampaikan .

38. Kategori dan Sub Kategori Kendala Kategori Kendala Sub Kategori Kendala Catatan: Pada tiap Sub Kategori Kendala terdapat berbagai uraian kendala yang dapat dipilih

39. 80 Kendala Aktivasi Rekening SISWA YANG TIDAK BOLEH MELAKUKAN AKTIVASI 1. Penerima PIP sudah putus sekolah (drop out) 2. Penerima PIP terdeteksi sebagai data ganda 3. Penerima PIP sudah meninggal dunia 4. Penerima PIP tidak diketahui lagi keberadaannya 5. Penerima PIP menolak karena merasa tidak miskin/ rentan miskin SISWA YANG SULIT MELAKSANAKAN AKTIVASI 6. Penerima PIP bukan sebagai peserta didik di Satuan Pendidikan yang bersangkutan 7. Penerima PIP mutasi ke satuan pendidikan lain 8. Penerima PIP sudah lulus 9. Penerima PIP sedang melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL)/ Praktik Kerja Industri ( Prakerin ) di daerah yang jauh dari sekolah 10. Penerima PIP tidak berada di sekolah / lembaga dalam waktu yang cukup lama melewati batas akhir aktivasi 11. Penerima PIP sedang bekerja dan tidak mendapatkan ijin untuk melakukan aktivasi sampai batas akhir aktivasi 12. Penerima PIP yang sedang sakit 13. Penerima PIP penyandang disabilitas 14. Orang Tua penerima PIP mengabaikan arahan sekolah untuk melakukan aktivasi rekening BERKAS AKTIVASI TIDAK DIPAHAMI DENGAN BENAR 15. Sekolah tidak dapat memenuhi berkas aktivasi 16. Penerima PIP/orang tua / wali tidak memahami berkas aktivasi 17. Berkas aktivasi yang diajukan tidak sesuai dengan data pada SK Penerima PIP 18. Tanda tangan pada berkas dianggap tidak valid oleh bank BERKAS KEPENDUDUKAN BERMASALAH 19. Penerima PIP/orang tua / wali tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) 20. Penerima PIP/orang tua / wali tidak memiliki KTP 21. Penerima PIP tinggal dengan kerabat dan belum punya wali resmi yang dilengkapi surat yang menerangkan perwalian 22. Penerima PIP tinggal di panti asuhan belum punya wali resmi yang dilengkapi surat yang menerangkan perwalian KELENGKAPAN BERKAS SULIT DIPENUHI 23. Penerima PIP berada di sekolah berbasis pondok (boarding) dan belum cakap hukum , sementara orang tuanya berada jauh di luar kota / provinsi /negeri sehingga sulit dimintai surat kuasa 24. Penerima PIP berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)/Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)/Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) PEMAHAMAN SK NOMINASI BELUM BAIK 25. Satuan Pendidikan kurang mengetahui informasi SK Nominasi , sehingga proses aktivasi tidak dilakukan sampai masa aktivasi berakhir 26. Satuan pendidikan lalai dalam pencarian informasi SK Nominasi di SiPintar 27. Peserta Didik tidak mengetahui informasi sebagai penerima PIP (SK Nominasi ) 28. Satuan Pendidikan memiliki kepala sekolah baru yang diangkat setelah tanggal penerbitan SK Nominasi , sehingga menolak mengeluarkan surat keterangan aktivasi KETIDAKPEDULIAN SEKOLAH TERHADAP PIP 29. Satuan Pendidikan tidak menginformasikan SK Nominasi kepada Peserta Didik penerima /orang tua / wali 30. Satuan Pendidikan belum menginformasikan tentang cara mengetahui status penerima PIP kepada Peserta Didik secara mandiri melalui SiPintar 31. Satuan Pendidikan tidak memperhatikan informasi batas akhir aktivasi 32. Satuan Pendidikan memiliki kepala sekolah baru yang belum berpengalaman mengelola PIP, sehingga proses aktivasi terhambat 33. Satuan Pendidikan tidak berani memberikan surat keterangan aktivasi rekening dikarenakan merasa tidak pernah mengusulkan penerima PIP dimaksud 34. Satuan Pendidikan menyimpulkan dana untuk datang ke bank tidak sepadan dengan dana yang akan dicairkan 35. Satuan Pendidikan tidak memiliki dana yang cukup untuk biaya transportasi dalam melakukan aktivasi rekening secara kuasa 36. Satuan Pendidikan merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari PIP KONDISI SEKOLAH TIDAK MENDUKUNG AKTIVASI REKENING 37. Satuan Pendidikan kesulitan dalam mengakses SK Nominasi dikarenakan tidak memiliki koneksi internet yang memadai atau di wilayah yang tidak tersedia jaringan internet 38. Satuan Pendidikan tidak memiliki tenaga administrasi yang cukup 39. Satuan Pendidikan belum memiliki kepala sekolah baik definitif maupun Plt , sementara kepala sekolah sebelumnya sudah mutasi atau pensiun , sehingga proses aktivasi terhambat SEKOLAH MENGHINDARI CAMPUR TANGAN PIHAK LUAR/POLITIK 40. Satuan Pendidikan tidak mendapatkan SK Nominasi dari pemangku kepentingan sampai masa aktivasi berakhir 41. Satuan Pendidikan tidak memberikan surat keterangan aktivasi rekening dikarenakan adanya permintaan dari pihak luar sekolah untuk melakukan pemotongan dana. 42. Satuan Pendidikan tidak memberikan surat keterangan aktivasi rekening kepada penerima PIP dari usulan Pemangku Kepentingan yang dikhawatirkan adanya komitmen untuk mendukung salah satu parpol KENDALA GEOGRAFIS 43. Penerima PIP berada di lokasi dengan kesulitan transportasi untuk datang ke bank 44. Satuan pendidikan yang akan melakukan aktivasi secara kuasa berada di lokasi dengan kesulitan transportasi untuk datang ke bank 45. Penerima PIP berada di lokasi yang jaraknya jauh dari bank seperti menyeberangi laut / sungai , perjalanan darat yang membutuhkan biaya besar 46. Satuan pendidikan berada di lokasi yang jaraknya jauh dari bank seperti menyebrangi laut / sungai , perjalanan darat yang membutuhkan biaya besar 47. Bank penyalur belum melayani daerah terisolir KENDALA PERTIMBANGAN KESELAMATAN 48. Penerima PIP berada di lokasi bencana alam 49. Penerima PIP berada di daerah konflik 50. Penerima PIP berada di daerah rawan tindak kejahatan DINAS MEMPERSULIT AKTIVASI REKENING 51. Dinas tidak memberitahukan adanya SK Nominasi kepada Satuan Pendidikan sampai dengan batas aktivasi berakhir 52. Dinas tidak menyampaikan informasi batas akhir aktivasi 53. Dinas tidak memberikan surat rekomendasi aktivasi secara kuasa meskipun sekolah telah memenuhi ketentuan kondisi sulit 54. Dinas menunda-nunda pemberian surat rekomendasi aktivasi secara kuasa meskipun sekolah telah memenuhi ketentuan kondisi sulit 55. Dinas kurang berkoordinasi dengan bank penyalur dalam membantu aktivasi 56. Dinas tidak membentuk jaringan komunikasi sehingga menghambat penyampaian informasi PIP 57. Dinas tidak melakukan pemantauan terhadap proses pelaksanaan aktivasi di tingkat Satuan Pendidikan 58. Dinas tidak mengijinkan sekolah mengaktivasi rekening penerima PIP dari usulan pemangku kepentingan dengan berbagai alasan 59. Dinas tidak melakukan sosialisasi terhadap proses pelaksanaan aktivasi di tingkat Satuan Pendidikan KETERBATASAN PEMAHAMAN PETUGAS BANK 60. Petugas bank tidak memahami mekanisme aktivasi rekening 61. Bank beralasan bahwa pada saat aktivasi saldo masih kosong (Rp0) 62. Bank tidak memahami bahwa SK Pemberian relaksasi masih wajib dilakukan aktivasi 63. Bank meminta berkas aktivasi berulang-ulang 64. Bank meminta penerima PIP penyandang disabilitas melakukan aktivasi secara langsung 65. Bank menugaskan petugas keamanan untuk menerima berkas aktivasi sehingga proses aktivasi menjadi tidak jelas 66. Bank memprioritaskan nasabah regular atau lainnya 67. Petugas bank tidak ramah PEMBATASAN WAKTU AKTIVASI 68. Bank membatasi jumlah aktivasi per hari 69. Bank menjadwalkan aktivasi pada hari / tanggal tertentu saja 70. Bank menunda-menunda aktivasi terhadap siswa yang sudah melengkapi berkas sampai melewati masa aktivasi berakhir 71. Bank tidak bisa menentukan waktu pelaksanaan aktivasi saat serah terima berkas dilakukan sampai melewati masa aktivasi berakhir 72. Bank menentukan secara sepihak batas waktu akhir penerimaan berkas aktivasi jauh sebelum batas waktu akhir aktivasi yang ditentukan oleh Pusat KONSISTENSI PERSYARATAN 73. Bank menambahkan persyaratan dokumen yang tidak sesuai ketentuan 74. Bank menyampaikan informasi ketentuan / jenis berkas aktivasi tidak standar dan cenderung berganti-ganti . 75. Bank menolak aktivasi secara kuasa meskipun sudah memenuhi ketentuan KETERBATASAN LAYANAN BANK 76. Tidak terdapat Unit Kerja Operasional (UKO)/ cabang bank penyalur di sekitar wilayah sekolah 77. Tidak terdapat Unit Kerja Operasional (UKO)/ cabang bank penyalur di sekitar wilayah tempat tinggal siswa penerima 78. Jumlah petugas bank terbatas sehingga verifikasi berkas aktivasi tidak selesai sampai melewati masa aktivasi berakhir 79. Bank tidak melayani aktivasi di bank terdekat ( kesalahan pemetaan ) 80. Bank beralasan bahwa buku tabungan SimPel tidak ada persediaan (out of stock)

40. Hasil Survei Kendala Aktivasi Rekening 2024 Per 25 Agustus 2025 Status Keterisian Survei SD SMP SMA SMK Total Total Siswa Tidak Aktivasi 318.974 127.595 142.156 121.610 710.335 Total Sudah Input Survei 9.377 4.291 4.508 6.292 24.468 Total Belum Input 309.597 123.304 137.648 115.318 685.867 Rekapitulasi Hasil Survei Dinas Pendidikan 16 6 7 23 52 Geografis 995 371 582 278 2.226 Kondisi Siswa 4.341 2.518 2.852 4.868 14.579 Layanan Bank 1.031 372 404 413 2.220 Pemenuhan Berkas Aktivasi 1.544 549 440 358 2.891 Satuan Pendidikan 1.450 475 223 352 2.500

41. 6. Pencegahan Tindak Pemotongan Dana PIP

42. Larangan dalam Pelaksanaan PIP Pengelola PIP dan/atau pemangku kepentingan dilarang melaksanakan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan ini : mempengaruhi peserta didik , orang tua / wali , atau satuan pendidikan untuk melakukan manipulasi atau pemalsuan data tingkat kemiskinan yang mengakibatkan masuk dalam sasaran prioritas PIP; melakukan pemotongan , pungutan , dan/ atau mengambil dana PIP; menyimpan atau mengambil buku tabungan SimPel dan/ atau kartu debit ATM penerima PIP tanpa persetujuan peserta didik /orang tua / wali penerima PIP; dan/ atau melakukan tindakan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang merugikan penerima PIP dan/ atau kerugian negara

43. Pemotongan Dana PIP Dana PIP yang harus diterima utuh oleh siswa , tanpa pemotongan untuk alasan dan bentuk apapun . Tindakan pemotongan dana PIP adalah tindakan yang melanggar peraturan dan pelakunya dapat dikenakan hukum pidana . Oknum sekolah memaksan siswa untuk menyerahkan dana PIP untuk pembayaran / pelunasan SPP atau biaya-biaya operasional lainnya . Oknum sekolah meminta uang dari dana PIP untuk tanda terimakasih kepada pengelola PIP. Oknum yang mengaku sebagai pengusul meminta uang dari dana PIP dengan berbagai alasan . Oknum yang mengaku sebagai pengusul meminta komitmen siswa penerima PIP untuk menyerahkan sebagian / seluruhnya dana PIP dengan berbagai alasan . Oknum sekolah atau yang mengaku sebagai pengusul mengintimidasi siswa yang tidak menyerahkan uang dengan mengatakan tidak akan diusulkan lagi di tahun berikutnya .

44. Pengaduan https://ult.dikdasmen.go.id/ https://posko-pengaduan.itjen.kemdikbud.go.id/ Unit Layanan Terpadu Kemdikdasmen Call 177 Posko Pengaduan Itjen Kemdikdasmen

45. Konsultasi Teknis 0812-44-1234-25 Perlu Konsultasi Teknis Untuk Pencegahan dan Penanganan Tindak Pemotongan dana PIP? Kami siap melayani Sobat PIP di seluruh tanah air, Identitas kami rahasiakan ! WhatsApp atau SMS

46. Eriyani Kartika (37728290) SMA 86 Merdeka Setelah cek ke laman Sipintar , nama saya tertera sebagai penerima PIP pada 2021, 2022, 2023, dan 2024, namun sama sekali belum pernah terima dananya dan tidak pernah diberikan buku tabungannya . Bagaimana memulai konsultasi ? Siapkan identitas Nama Siswa (NISN) Nama Sekolah Siapkan uraian konsultasi Xyzxyz xyzxyz xyzxyz xyzxyz xyzxyz xyzxyz xyzxyz xyzxyz Xyzxyz xyzxyz xyzxyz xyzxyz xyzxyz xyzxyz xyzxyz xyzxyz Xyzxyz xyzxyz xyzxyz xyzxyz xyzxyz xyzxyz xyzxyz xyzxyz Xyzxyz xyzxyz xyzxyz xyzxyz Kirim ke 0812-44-1234-25

47. Terimakasih