EKSISTENSI KPM dalam IMPLENTASI UU DESA.pptx

KPMD

1. EKSISTENSI KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dalam IMPLEMENTASI UU DESA Sukabumi , 13 September 201 9

2. CURRICULUM VITAE Nama : Andriyansyah.S Instansi : DPMD Kab . Sukabumi Alamat : Jl. Bhayangkara Km. 1 Palabuhanratu e-Mail : andriyansyah 0009 @ g mail.com Materi : Eksistensi KPM dalam Implementasi UU Desa

3. INSTRUMEN : Apa yang sudah kita lakukan untuk desa ? Masalah-masalah apa saja yang ada di Desa ? Siapa yang bisa menyelesaikan Permasalahan di Desa ? a. Pikiran (mind) b. Tenaga (power) c. Materi (money) a. Pemerintahan b. Kemasyarakatan c. Pembangunan d. Pemberdayaan a. Pemerintahan b. Kelembagaan c. Masyarakat

4. MULAI LOADING

5. Kade r adalah o r ang y ang dibentu k untuk men g o r ga n is i r mas y a r ak a t/ o r ga n is a si unt u k menc a p a i visi da n m is i n y a. Kade r Desa adalah O r ang y ang dibentu k unt u k men g o r ga n is i r da n memimp i n masyarakat des a untuk be r g e r ak menu j u cit a- cit a bersama. Pahlawan Nasional PENDAHULUAN Pengertian Kader

6. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat : Proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri (Wikipedia) Kader Pemberdayaan Masyarakat ??

7. Desa adalah des a da n des a adat atau y ang disebut den g an nama l a i n ad a lah k esatuan mas y a r ak a t hukum y ang m emiliki bata s wil a y ah y ang ber w ena n g unt u k mengatu r da n men g ur u s ur u san pemeri n tahan, k epe n ting a n mas y a r akat se t empat be r dasa r kan p r akarsa mas y a r akat, hak asal us u l , dan / atau hak t r adis i o n al y ang dia k u i da n dihormat i dala m sis t em pemeri n tahan NKR I (UU N o 6 2014).

8. DASAR HUKUM UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa PP 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa Permendagri No 7 tahun 2007 tentang KPM Permendes No 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa Perda No 9 Tahun 2015 tentang Desa Perbup No 31 tahun 2015 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat

9. PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 128 Ayat (2) (2) Pendampingan masyarakat Desa secara teknis dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten / kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional , kader pemberdayaan masyarakat Desa , dan / atau pihak ketiga .

10. PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 129 Ayat (3) (3) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakan prakarsa , partisipasi , dan swadaya gotong royong .

11. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat (5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional , kader pemberdayaan masyarakat Desa , dan / atau pihak ketiga .

12. Permendes Nomor 3 Tahun 2015 ( Pendampingan Desa ) Pasal 4 Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas: a. tenaga pendamping profesional ; b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ; dan / atau c. pihak ketiga . Pasal 9 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b) berkedudukan di Desa .

13. Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 18 (1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan , serta menggerakkan prakarsa , partisipasi , dan swadaya gotong royong . (2) Dalam hal tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa melibatkan unsur masyarakat , yang meliputi : a. kelompok tani ; b. kelompok nelayan ; c. kelompok pengrajin ; d. kelompok perempuan ; e. kelompok pemerhati dan perlindungan anak ; f. kelompok masyarakat miskin ; dan g. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa .

14. Permendes Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 19 (1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa mendampingi Kepala Desa dalam hal pengorganisasian pembangunan Desa. (2) Dalam hal pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan pengorganisasian terhadap : a. pembangunan , pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa ; b. pembangunan , pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan c. pembangunan , pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan , pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi e. pelestarian lingkungan hidup

15. R P JMDes RK P Des A P B Des P eren canaan • Bid . P en y. P em. De s a • Bid . P embang. De s a • Bid . Pem bin. M a s y . De s a • Bid . P embe rda M a s y . De s a P ela k sanaan • Penga w a s an Ke rj a • LPJ Sm 1 & 2 • M u s y a w a r ah De s a P emantauan D an P ela p oran

16. R P JMDes adalah r anc a ng a n y ang mem uat visi dan mis i K e p ala Desa, a r ah k ebijak a n p e mban g una n Desa, serta r enca n a k egi a tan selama 6 tah u n k edepan atau 1 per i ode jabata n K epala Desa. M eli p u t i : a. Bidan g P e n y elengg a r aan P emerintahan Desa, b . Bidan g P elaksan a an P embangunan Desa, c. Bidan g P embinaan K emas y a r akat Desa, da n d . Bidang P embe r d a y aan M as y a r akat Desa. Di t etap k an den g an P e r de s p a li n g lama 3 bula n sejak K epala Desa dila n tik.

17. P ersia p an P elaksanaaan P enet a pan T P K P e n yu s una n R enca na K erj a So s ial i s a s i K eg ia tan P emb e k alan P ela k s ana K eg ia tan P e n yi apan D o k u men adm in P engad aan T enaga K erj a P engad aan Bahan/ ma t er i al P elaksanaan K e g iatan Rapa t K erj a T P K P emer i k s aan P ela k s anaan k eg ia tan Inf r a s t r uk tur d e s a P erubahan P ela k s anaan K eg ia tan P en g elolaan pengad ua n & P e n y ele s a i an ma s al a h P e n yu s una n lap o r an ha s il pela k s anaan k eg ia tan M us y . P er tanggun g j a w aban ha s il pela k s anaan k eg ia tan P ele s ta r ia n & P em anfaa t an ha s il k eg ia tan P emantauan & P eng a w asan Seca r a P ar ti sipat i f oleh s eluruh m a sy a r a k at d esa Seca r a s t r uk tu r al o leh P emer i n tah Ka b upa t en

18. FUNGSI DAN PERAN KADER DALAM MEKANISME PEMBANGUNAN DESA KADES BPD PKD Pemetaan Sosial; Identifikasi masalah; Pengalian Gagasan; KADER LPM MUSDES Pembahasan Dan Penetapan Prioritas kegiatan Pembangunan Penanda-tanganan Berita Acara; PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDESA MUSRENBANG DESA PENETAPAN RKPDESA PENGANGGARAN APBDESA MUSRENBANGKEC MASYARAKAT DURKPDESA TPK/ PK

19. Beginikah Tugas seorang Kader

20. Atau Seperti ini ?

21. Fungsi KPMD menggerakkan dan memotivasi masyarakat membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalahnya ; membantu masyarakat mengembangkan kapasitas mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan Melakukan pertemuan / musyawarah , membantu kelompok masyarakat memperoleh akses .

22. Peran KPMD Enabler Mediator Educator Planner Advocasion Activis Technical Role

23. Hubungan Kerja KPMD di Desa Hubungan kerja KPM dengan Kepala Desa atau Lurah , Lembaga Kemasyarakatan , Kader Teknis , dan kelompok masyarakat bersifat koordinatif dan konsultatif . KPM dengan Kepala Desa atau Lurah , yaitu memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif ; KPM dengan Lembaga Kemasyarakatan , yaitu membantu seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif ; KPM dengan KPM lainnya , yaitu kerjasama yang saling mendukung secara integratif dan sinergis ; KPM dengan Kader Teknis , yaitu sinkronisasi , integrasi dan harmonisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif ; KPM dengan Kelompok Masyarakat , yaitu memberikan pendampingan dalam kegiatan pemberdayaanmasyarakat dan pembangunan partisipatif .

24. Tugas KPMD pada Perencanaan Partisipatif Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk hadir dan terlibat aktif dalam pertemuan di tingkat kelompok , Dusun dan Desa ; Memandu pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa ; membantu pemerintah desa dalam menyusun Data Sasaran program; Menjadi anggota tim penyusun RPJM/RKP Desa Memandu pelaksanaan Musyawarah Desa Melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap partisipasi masyarakat dalam kegaiatan perencanaan pembangunan Desa .

25. Proses Pembentukan KPM Peraturan Bupati No 31 Tahun 2015 Pasal 2 (1) KPM dibentuk di desa dan kelurahan berdasarkan Keputusan Kepala Desa / Lurah . (2) Pembentukan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pemilihan dari calon-calon KPM. (3) M KPM berjumlah antara 5 (lima) sampai dengan 10 ( sepuluh ) Kader yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat .

26. Syarat syarat calon KPM Pasal 3 Peraturan Bupati No 31 Tahun 2015 warga desa / kelurahan laki-laki dan perempuan yang bertempat tinggal secara tetap di desa / kelurahan yang bersangkutan ; bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; berkelakuan baik dan menjadi tauladan di lingkungannya, dikenal dan diterima oleh masyarakat setempat ; sehat jasmani dan rohani ; mempunyai komitmen untuk bekerja purna waktu dalam membangun desa / kelurahan ; mengutamakan unsur masyarakat setempat, pemuka masyarakat, pemuka agama, tokoh pemuda , dan tokoh perempuan ; batas umur dan pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan , dan kebutuhan , dan potensi desa / kelurahan ;

27. Desa Itu … kesederhanaan, kegotongroyongan, subur makmur, gemahripah lohjinawi P otret desa Kemarin – Kini – Esok

28. PEMBANGUNAN DESA KINI & ESOK TANTANGAN & PELUANG BERBEDA DENGAN KEMARIN DESA DESA KEDEPAN POLA PIKIR & SEMANGAT MENTALITAS “ Karakteristik CARA BERPIKIR, SIKAP DASAR, dan PERWUJUDAN” . Perlu PERGESERAN POLA PIKIR untuk merespon perubahan-perubahan yang sedang terjadi DESA 6 TAHUN YAD (MENTALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN) Masyarakat religi dalam PENGETAHUAN & KEARIFAN LOKAL KEHIDUPAN MODERN & GLOBALISASI KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA Mutu & daya saing sdm RELIGI, NILAI-NILAI, & BUDAYA DI DESA

29. DESA MEMILIKI RPJM – DESA & RKP – DESA , SELARAS UU 6/TH 2014 & PP 43 & 60/TH 2014 ME NGERTI (2) RKP – DESA (1 TAHUN) M EMAHAMI (1) RPJM – DESA (6 TAHUN) SELURUH PERANGKAT DESA MENGERTI DOKUMEN PERENCANAAN DESA AGAR DAPAT DIJALANKAN & BERDAMPAK BAGI KEMAJUAN MASYARAKAT & DESA UU 6/2014, §79 (4) Peraturan Desa tentang R encana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa MERUPAKAN SATU-SATUNYA DOKUMEN PERENCANAAN DI DESA . (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan PEDOMAN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA yang diatur dalam Peraturan Pemerintah . UU 6/2014, Paragraf 2 PELAKSANAAN, § 81 (1) PEMBANGUNAN DESA DILAKSANAKAN sesuai dengan RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.

30. TERIMA KASIH