Electionavsdfsdfsfwefrwerwerwerwerwerwerwerwerwerwerwe

Election

1. BIMBINGAN TEKNIS PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

2. RUANG LINGKUP PERATURAN P enetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih; P enghitungan perolehan kursi dan penetapan C alon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih; dan P enetapan Calon anggota DPD terpilih.

3. PENETAPAN PASLON TERPILIH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASLON TERPILIH Dengan Peserta Lebih dari 2 Paslon PASLON TERPILIH Dengan Peserta 2 Paslon 50% suara sah 20% suara sah di setiap provinsi Tersebar di > 50% provinsi di Indonesia Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih 1. KETENTUAN

4. Pasal 6A UUD 1945 Ayat (3) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Ayat (4) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih , dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilihan Umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden

5. KPU menetapkan Pasangan Calon terpilih dalam rapat pleno terbuka KPU yang dapat dihadiri oleh : Pasangan Calon ; Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon ; Tim Kampanye Pasangan Calon ; Bawaslu . Majelis Permusyawaratan Rakyat; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakian Daerah; Mahkamah Agung ; Mahkamah Konstitusi ; Presiden ; Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon ; dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih . Hasil rapat Pleno tersebut dituangkan ke dalam Berita acara dan membuat keputusan KPU, berita acara dan Salinan keputusan tersebut disampaikan oleh KPU kepada : 2. MEKANISME PENETAPAN PASLON TERPILIH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

6. Hasil akhir dari rangkaian kegiatan rekapitulasi ALUR B. PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

7. Perolehan Jumlah Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi , DPRD Kabupaten /Kota ( Koreksi ) KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh, KPU/KIP Kab /Kota menuangkan penghitungan perolehan kursi partai politik untuk anggota DPR, DPRD Provinsi , DPRD Kab /Kota ke dalam berita acara Model E-KPU, E-KPU Provinsi , E-KPU Kab /Kota dan ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU. apabila terdapat hasil pembagi angka pecahan , maka tetap diperhitungkan sebagai 2 ( dua ) angka desimal

8. Ambang Batas DPR RI KPU menetapkan ambang batas perolehan suara Pemilu anggota DPR paling sedikit 4% ( empat persen ) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Penentuan persentase perolehan suara Partai Politik yang memenuhi ambang batas dilakukan dengan cara membagi perolehan suara sah setiap Partai Politik secara nasional dengan jumlah seluruh perolehan suara sah Partai Politik secara nasional dikalikan 100% ( seratus persen ) Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara Pemilu anggota DPR paling sedikit 4% ( empat persen ) ditetapkan oleh KPU melalui Keputusan KPU dan disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan Bawaslu . Perolehan suara sah Partai Politik secara nasional , berdasarkan Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara secara nasional . Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap Dapil . Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota. 1 2 3 4 5 6

9. BEBERAPA VARIAN DALAM PENETAPAN KURSI UNTUK PARTAI POLITIK Varian 1: Hasil Pembagi Suara Sah Partai Politik Sama

10. Varian 2: Partai Politik Memperoleh Suara Sah Tetapi Tidak Memiliki Calon BEBERAPA VARIAN DALAM PENETAPAN KURSI UNTUK PARTAI POLITIK

11. C. PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA Penetapan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab /Kota terpilih didasarkan atas perolehan kursi partai politik dan suara sah nama calon yang tercantum dalam DCT anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota di setiap Dapil Penetapan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab /Kota terpilih di setiap dapil didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama , kedua , ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota sesuai perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan .

12. BEBERAPA VARIAN DALAM PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA Jika Partai Politik memperoleh alokasi kursi, tetapi tidak ada calon yang memperoleh suara sah pada Dapil yang bersangkutan , calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada DCT Dapil yang bersangkutan. Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon memperoleh suara sah yang sama pada suatu Dapil, calon dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang ditetapkan sebagai terpilih. Dalam hal persebaran perolehan suara masih sama, penetapan calon terpilih berdasarkan jenis kelamin, dengan ketentuan apabila jenis kelamin 2 (dua) orang calon yang memperoleh suara sah sama tersebut berbeda, calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon terpilih. Dalam hal 2 (dua) orang calon dengan persebaran wilayah perolehan suara sah yang sama berjenis kelamin sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut pada DCT. 1 4 3 2

13. 5 BEBERAPA VARIAN DALAM PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA KONDISI KETENTUAN Perolehan kursi lebih dari jumlah calon yang diajukan Perolehan kursi dialokasikan untuk calon suara terbanyak yang belum ditetapkan sebagai calon terpilih pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis Lebih dari satu dapil yang berbatasan langsung secara geografis Perolehan kursi dialokasikan untuk calon dengan suara terbanyak pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak Perolehan kursi dialokasikan bagi Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya Perolehan kursi dialokasikan bagi Dapil yang tidak berbatasan langsung , namun jumlah penduduk terbanyak Perolehan kursi dialokasikan bagi Dapil yang tidak berbatasan langsung , dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya Dialokasikan bagi calon pada DCT setingkat di atasnya yang Dapilnya melingkupi wilayah DPRD Provinsi dan / atau DPRD Kabupaten /Kota yang terdapat kelebihan alokasi kursi Tidak tersedia nama calon pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dan jumlah penduduk terbanyak Tidak tersedia nama calon pada dapil dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya Tidak tersedia nama calon pada Dapil yang tidak berbatasan langsung dengan jumlah penduduk terbanyak Tidak tersedia nama calon pada Dapil yang tidak berbatasan langsung , dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya DPR DPRD 6

14. CALON YANG TMS SEBELUM PENETAPAN CALON TERPILIH Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi , dan DPRD Kabupaten /Kota yang: meninggal dunia; tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi , atau DPRD Kabupaten /Kota; terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; atau terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye Pemilu , berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap , setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih, dan menuangkan ke dalam berita acara. Calon yang TMS meliputi : Calon yang terbukti masih berstatus sebagai Kepala atau Wakil Kepala Daerah, kepala desa atau perangkat desa , ASN, anggota TNI, anggota POLRI, Direksi , Komisaris , Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN, dan/ atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; Calon yang berstatus sebagai terpidana , kecuali terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara ; Calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yang mengajukan calon yang bersangkutan ; dan/ atau Calon masih berstatus sebagai anggota DPRD dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang mengajukan calon bersangkutan . Calon Yang TMS Sebelum Penetapan Calon Terpilih BEBERAPA VARIAN DALAM PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA 7

15. D. PENETAPAN CALON ANGGOTA DPD TERPILIH

16. Keberatan disampaikan oleh Saksi , Bawaslu , Bawaslu Provinsi , dan Bawaslu Kabupaten /Kota penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih meliputi: penghitungan perolehan kursi dan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota; penghitungan perolehan kursi dan penetapan calon anggota DPRD Provinsi terpilih yang dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh; dan/atau penghitungan perolehan kursi dan penetapan calon anggota DPR terpilih yang dilakukan oleh KPU; penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang dilakukan oleh KPU; atau penetapan calon anggota DPD terpilih yang dilakukan oleh KPU . Saksi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menyampaikan keberatan terhadap penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada KPU,KPU Provinsi /KIP Aceh, dan KPU/KIP Kab /Kota, sedangkan untuk pihak lain yang dipandang perlu untuk diundang dapat menyatakan keberatanya melalui Bawaslu , Bawaslu Provinsi , dan Bawaslu Kab /Kota. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberi penjelasan dan apabila terbukti terdapat kekeliruan segera dilakukan perbaikan seketika terhadap keberatan yang diajukan dan mencatatnya dalam formulir pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus dalam penetapan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta dibubuhi cap . Mekanisme penyampaian keberatan : E. PENYELESAIAN KEBERATAN.. (1)

17. E. PENYELESAIAN KEBERATAN..(2) Saksi , Bawaslu , Bawaslu Provinsi , dan Bawaslu Kabupaten / Kota berhak memperoleh B erita acara tentang: P enetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih; P enetapan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih ; atau P enetapan calon anggota DPD terpilih, yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Saksi, serta telah dibubuhi cap; Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik setiap Dapil anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; P enghitungan suara sah dan peringkat suara sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden , serta calon anggota , DPR, DP D, DPRD Provinsi , dan DPRD Kabupaten/Kota ; P ernyataan keberatan Saksi dan kejadian khusus dalam penetapan perolehan kursi Partai Politik dan penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden , serta calon anggota DPR, DP D, DPRD Provinsi , dan DPRD Kabupaten/Kota ; dan D aftar terpilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota DPR, DP D, DPRD Provinsi , dan DPRD Kabupaten/Kota .

18. F. PEMBERITAHUAN CALON TERPILIH P emberitahuan tersebut disampaikan secara tertulis kepada pengurus Partai Politik peserta Pemilu sesuai dengan tingkatanya dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan . P emberitahuan tersebut disampaikan secara tertulis kepada calon terpilih anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak pertama , kedua , ketiga , dan keempat dengan tembusan Gubernur dan KPU Provinsi /KIP Aceh yang bersangkutan . Pemberitahuan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab /Kota dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten /Kota, Pemberitahuan calon terpilih anggota DPD dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU

19. Berhalangan tetap : a. Meninggal dunia atau b. Tidak diketahui keberadaanya G. PENGUSULAN PELANTIKAN PASANGAN CALON TERPILIH KPU mengusulkan pelantikan Pasangan Calon terpilih kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Jika terdapat Calon Presiden dan / atau Wakil Presiden terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana korupsi , KPU menyampaikan pemberitahuan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam pengusulan pelantikan Pasangan Calon terpilih . Jika sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan , salah satu calon terpilih berhalangan tetap , KPU hanya mengusulkan pelantikan terhadap calon terpilih yang memenuhi syarat meskipun tidak berpasangan , pengusulan pelantikan tersebut disertai dengan pemberitahuan dan dokumen pendukung untuk membuktikan salah satu calon terpilih tersebut berhalangan tetap . Jika sejak penetapan Pasangan Calon Terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan , Pasangan Calon Terpilih BERHALANGAN TETAP, KPU menyampaikan pemberitahuan disertai dengan dokumen pendukung kepada MPR. Jika sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan , salah satu calon terpilih ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana , KPU menyampaikan pemberitahuan kepada MPR disertai dengan pemberitahuan dan bukti bahwa salah satu calon terpilih tersebut telah ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana .

20. KPU mengusulkan calon anggota DPR dan DPD terpilih untuk pengucapan sumpah janji kepada Presiden dan Mahkamah Agung . KPU Provinsi /KIP Aceh mengusulkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih untuk pengucapan sumpah janji kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur . KPU/KIP Kab /Kota mengusulkan calon anggota DPRD Kab /Kota terpilih untuk pengucapan sumpah janji kepada Gubernur melalui Bupati / Walikota . H. PENGUSULAN PELANTIKAN CALON TERPILIH PRESIDEN GUBERNUR GUBERNUR BUPATI/WALIKOTA

21. I. PENGGANTIAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

22. J. MEKANISME PENGGANTIAN CALON TERPILIH

23. K. PENUNDAAN PELANTIKAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

24. PARTAI POLITIK: KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh, KPU/KIP Kab /Kota tidak mengikutsertakan Partai Politik tersebut dalam penghitungan kursi dan penetapan calon terpilih CALON ANGGOTA DPD: KPU tidak mengikutsertakan Calon Anggota DPD yang bersangkutan dalam peringkat perolehan suara terbanyak dan penetapan calon anggota DPD terpilih . L. SANKSI TERKAIT PENETAPAN CALON TERPILIH 1. SANKSI JIKA TIDAK MENYERAHKAN LAPORAN PENERIMAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

25. 2. SANKSI JIKA CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TERPILIH TIDAK MENYERAHKAN LHKPN L. SANKSI TERKAIT PENETAPAN CALON TERPILIH

26. Calon anggota DPD terpilih wajib melaporkan LHKPN kepada instansi berwenang dan wajib menyampaikan tanda terima pelaporan LHKPN tersebut kepada KPU melalui KPU Provinsi /KIP Aceh paling lambat 7 ( tujuh ) hari setelah penetapan calon terpilih anggota DPD Jika calon terpilih tersebut tidak menyampaikan bukti tanda terima pelaporan LHKPN maka sanksinya KPU tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Presiden . LHKPN LHKPN Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari L. SANKSI TERKAIT PENETAPAN CALON TERPILIH 3. SANKSI JIKA CALON ANGGOTA DPD TERPILIH TIDAK MENYERAHKAN LHKPN