Setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era baru yang ditandai dengan terbukanya ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi. Di tengah transisi politik dan sosial yang penuh gejolak, muncul sebuah fenomena yang mencolok: euforia keberislaman. Umat Islam, yang selama pulu...
Setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era baru yang ditandai dengan terbukanya ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi. Di tengah transisi politik dan sosial yang penuh gejolak, muncul sebuah fenomena yang mencolok: euforia keberislaman. Umat Islam, yang selama puluhan tahun mengalami pembatasan dalam ekspresi keagamaannya, kini menemukan panggung untuk menampilkan identitas dan keyakinan mereka secara terbuka.
Masjid-masjid mulai dipenuhi oleh jamaah muda, kajian-kajian keislaman menjamur di kampus dan ruang publik, dan simbol-simbol religius seperti hijab dan busana syar’i menjadi tren gaya hidup. Media massa dan televisi turut merespons dengan menghadirkan program-program bernuansa Islami, sementara industri halal dan ekonomi syariah mulai menggeliat.
Di ranah politik, partai-partai berbasis Islam seperti PKS, PAN, dan PBB mendapatkan momentum. Mereka mengusung narasi moralitas dan keadilan sosial yang resonan dengan aspirasi umat. Namun, di balik semangat keberislaman ini, muncul pula tantangan: polarisasi sosial, politik identitas, dan banalitas beragama yang lebih menekankan simbol daripada substansi.
Euforia keberislaman pasca reformasi adalah cerminan dari kerinduan kolektif akan spiritualitas, keadilan, dan pengakuan. Ia adalah gelombang yang membawa harapan, namun juga menuntut kedewasaan dalam menyikapi keberagaman dan dinamika zaman.
Size: 77.52 KB
Language: none
Added: Oct 14, 2025
Slides: 13 pages
Slide Content
UEFORIA KEBERISLAMAN PASCA REFORMASI
Pengertian Khilafah Secara bahasa khilafah berasal dari kata khalafa yang berarti mengganti atau menempati tempatnya. Artinya orang yang akan menggantikan datang setelah orang yang digantikan, kemudian dia menempati kedudukan tersebut. Adapun istilah orang yang mengganti disebut khalifah, yang memiliki arti wakil, pemimpin dan pengganti. Khilafah menurut Al-Baidhawi adalah menggantikan tugas Rasulullah SAW untuk menerapkan undang-undang sesuai syari’ah dan menjalankan ajaran-ajaran agama dalam satu tujuan yang harus diikuti oleh umat Islam. Analisis Pergulatan Ide Khilafah dalam Pandangan Genealogi Michel Foucault Genealogi Michel Foucaul cenderung melihat reliatas agama dalam dealektika paham-paham keagamaan. Hal ini terjadi karena perspektif Foucauldian selalu mencurigai doktrin agama yang serba kekuasaan: yang setiap saat doktrin agama bisa digunakan sebagai alat untuk berbuat makar dan atau politik kekuasaan, demi mencapai keuntungan sesaat . Upaya-upaya yang dilakukan para kelompok pengusung ide khilafah memang bisa dilakukan dalam berbagai hal. Meskipun kelompok seperti HTI sudah dilarang dan dibubarkan, namun pergerakan dan pemikiran tenrtang ide khilafah tetap ada. Dari penjelasan yang penulis paparkan pada pergulatan ide khilafah pada bab III yang akhir-akhir ini mereka sering lakukan adalah dalam hal kekuasaan (politik). Doktrindoktrin agama bisa jadikan sebagai alat pelindung untuk meraih kekuasaan. Isu doktrin agama sangat melekat terjadi pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2018. Bahkan ada berita Masjid menolak mensholatkan jenazah jika ia memilih Ahok dalam pemilihan Gubernur DKI. Dengan alasan Ahok adalah penista agama Islam dan merupakan calon Gubernur yang beragama minoritas. Masjid tersebut berada di Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Pusat.
Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam di Indonesia Islam Yes, partai Islam No Nurcholish Madjid, tahun 1968, merumuskan modernisasi adalah rasionalisasi. “pengertian yang mudah difahami mengenai modernisasi ialah pengertian yang identik atau hampir identik dengan pengertian rasioanlisasi”. Sampai sejauh ini, pengertian Nurcholish Madjid tentang modernisasi sebagai rasionalisasi, hampir mirip dengan Harun Nasution. Karena itu “Islam Rasional,” juga melekat pada kalangan “Islam peradaban” dengan “rasional”. Selanjutnya modernisasi berarti penerapan ilmu pengetahuan, maka, modernisasi bagi Nurcholish Madjid adalah “suatu keharusan malah kewajiban yang mutlak. Modernisasi merupakan perintah dan ajaran tuhan yang maha esa”. Nurcholish Madjid menganggap modernitas sebagai kebenaran dan modernisasi sebagai usaha atau proses mencapai kebenaran itu. “yang modern secara mutlak adalah yang benar secara mutlak, yaitu tuhan yang maha esa”. Pada masa pertama, umat Islam mengalami perlakuan yang tidak bersahabat dari Orba. Hubungan Orba dan Islam pada periode awal ini sering ditandai konfrontasi yang jelas-jelas merugikan Islam.Pada fase yang berlangsung antara 1966-1981 ini Orba bertindak refresif terhadap umat Islam. Beberapa kebijakan Orba terlihat tidak sejalan dengan aspirasi umat Islam. Di antaranya penolakan rehabilitasi Masyumi, penolakan berdirinya Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII) yang diprakarsai bung Hatta, rumusan undang-undang tentang perkawinan, upaya memasukkan aliran kepercayaan ke dalam agama, menggantikan pelajaran agama dengan pelajaran pancasila ke dalam kurikulum pendidikan nasional, larangan berjilbab bagi siswi Muslimah di sekolah umum dan legalisasi perjudian oleh Negara, seperti dalam TSSB, KSOB, dan Porkas. Menghadapi berbagai kebijakan ini, umat Islam menjadi oposisi dan selalu berada pada pihak yang dikalahkan.
pada fase kedua, pemerintah Orba menunjukkan sikap akomodatif terhadap Islam.Bahttiar Effendy membuktikan empat jenis akomodasi Orba terhadap kepentingan umat Islam, yaitu akomodasi struktural, legislatif, infrastruktural, dan kultural. Dalam akomodasi struktural, banyak tokoh cendikiawan Muslim yang duduk di berbagai lembaga Negara.Hal ini tidak terlepas dari usaha Nurcholish Madjid yang mencoba mencairkan hubungan Islam dan Negara dengan gagasannya “Islam Yes, partai Islam No”.sejak tahun 1970-an, Nurcholish Madjid memang sudah gigih memperjuangkan pendekatan holistis, tidak tersekat oleh pemikiranpemikiran sempit. Memang pada mulanya gagasan ini mendapat resistansi dari sebagian kalangan umat Islam. Bagi Nurcholish Madjid, partai Islam bukanlah satu-satunya alat untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam . Gagasan-gagasan Nurcholish Madjid lebih banyak melakukan elaborasi pikiran-pikiran Islam dalam hubungannya dengan masalah-masalah modernisasi sosial-politik umat Islam Indonesia kontemporer.Rumusan “pemikiran baru” lebih bersifat empirik dan berusaha menghindari kesan apologetik. Bagi Nurcholish Madjid, mempertahankan persatuan umat dengan kata lain menghindar melakukan penyegaran pemahaman keagamaan, bukanlah suatu pendekatan praktis dalam mengikuti proses modernisasi.
Perkembangan Partai Politik Indonesia Tumbuh dan berkembangnya partai partai politik di Indonesia semenjak proklamasi kemerdekaan dimulai setelah keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 4 November 1945 Maklumat tersebut berisi bahwa Pmerintah menyukai timbulnya partai partai politik karena dengan adanya partai partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala paham yang ada dalam masyarakat Selanjutnya maklumat itu memuat bahwa pemerintah berharap supaya partai partai itu telah tersusun sebelum dilakukannya pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946 . Sejak keluar maklumat itu maka berdirilah partai partai politik Umumnya partai partai politik yang didirikan adalah kelanjutan dari organisasi organisasi sosial dan partai politik yang sudah dibentuk pada masa kekuasaan kolonial Belanda dan kekuasaan pendudukan Jepang Di antara partai politik yang berdiri adalah Masyumi PNI PKI dan PSI untuk menyebut beberapa partai yang penting . Herbert Feith dan Lance Castle Kedua Indosianist ini mengatakan bahwa partai partai politik yang ada pasca kemerdekaan Indonesia merupakan perwujudan dari aliran aliran pernikiran yang ada dalam masyarakat politik Indonesia Masyulni dan NU merupakan perwujudan aliran pemikiran Islam PNI perwujudan dari aliran nasionalisme radikal PKI perwujudan aliran komunis dan PSI perwujudan aliran sosialisme dernokrat . Periode Demokrasi Terpimpin merupakan salah satu periode yang kelam bagi perjalanan demokrasi di Indonesia Demokrasi terpimpin menyebabkan kekuasaan terpusat di tangan presiden yakni Soekarno Semua kekuasaan berada digenggamannya Partai partai politik tidak berfungsi bahkan jumlahnya dikurangi Dan 28 partai politik hanya tinggal 10 partai yaitu PNI PKI NU PSII Perti Partai Katolik Parkindo IPKI Murba dan Partindo Keberlangsungan Demokrasi Terpimpin ternyata tidak berumur panjang Benar apa yang dikatakan oleh Hatta bahwa Demokrasi Terpimpin bagaikan rumah kertas yang tidak akan berumur panjang 8 Akibat tragedi G30 SPKI Soekarno jatuh dari kursi kepresidenan Meskipun MPRS telah mengangkat Soekarno menjadi Presiden seumur hidup tetapi MPRS kemudian mencabutnya dan menolak.
Ketika Soekarno diberhentikan Demokrasi Terpimpin kemudian digantikan dengan Demokrasi Pancasila oleh Pemerintah Orde Baru Dalam sejumlah kebijaksanaan politik pemerintah Orde Baru melakukan reorganisasi dan refungsionalisasi baik pada tingkat suprastruktur politik maupun infrastruktur politik Kebijaksanaan ini dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan stabilitas politik sebagai landasan terlaksananya pembangunan ekonomi Dalam pandangan Orde Baru stabilitas politik merupakan prasyarat terlaksananya pembangunan sehingga pembangunan bisa dilaksanakan apabila tercipta stabilitas politik Orde Baru melihat bahwa biang kekacauan yang mengganggu stabilitas politik antara lain adanya partai partai politik yang dianggap berperan mengganggu stabilitas . Banyaknya partai politik pada era Reformasi mengulangi masa awal kemerdekaan sampai dengan tahun 1950 an di mana jumlah partai politik begitu banyak Banyaknva partai politik tersebut merupakan cermin dari struktur nlasyarakat Apabila masyarakat bersifat heterogen dalam segala hal termasuk ideologi dan aliran politik maka akan tercermin dalam pembentukan organisasi kekuatan politik termasuk di dalamnya partai politik Oleh karena itu benarlah jika Indonesia adalah bangsa yang heterogen atau plural yang memiliki banyak aliran politik atau ideologi Herbert Feith dan Lance Castle menganalisis masyarakat politik Indonesia pada pasca kemerdekaan yaitu dari tahun 1945 sampai tahun 1965 Menurut kedua pakar politik Indonesia ini dalam masyarakat politik Indonesia terdapat lima aliran politik yaitu Islam Nasionalisme Radikal Komunisme Sosialisme Demokrat dan Tradisionalisme Jawa . Daniel Dhakidae mengelompokkan partai partai politik pasca Orde Baru atas dua jalur utama yaitu jalur kelas dan jalur aliran Partai yang mengambil jalur kelas membedakan dirinya berdasarkan pandangannya terhadap modal yang pada akhirnya membagi masyarakat atas kelas pemilik modal dan kaum buruh dengan segala kompleksitasnya Partai yang mengambil aliran akan membedakan dirinya berdasarkan pandangar terhadap dunia dan persoalannya dan bagailnana cara memecahkannya Agama dan kebudayaan menjadi pilihannya.
Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan berkaitan dengan partai politik di Indonesia saat ini Pertama partai politik belum menjadi institusi publik yang memiliki tanggung jawab atau akuntabilitas terhadap pemilihnya Pada masa Orde Baru partai politik menjadi mesin politik penguasa sehingga partai politik lebih diarahkan pada kepentingan pelanggengan kekuasaan penguasa status quo ketika memasuki era reformasi partai politik seakan akan kaget dengan tuntutan masyarakat yang besar namun tidak disertai dengan kelembagaan yang baik partai politik dewasa ini belum memperiihatkan akuntabilitas kepada konstituen Kedua partai politik terjebak dalam bentuk oligarkis dalatn proses pengambilan keputusan strategis Kecenderungan selama ini menunjukkan pengambilan keputusan partai politik bersifat tertutup dan hanya ditentukan oleh sekelompok kecil elit partai Persoalan mekanisme internal dalam pembuatan keputusan dicirikan dengan sentralisasi dalam pengambilan keputusan Peran pengurus pusat masih dominan dan terkadang berbeda dengan aspirasi daerah Ketiga terkait dengan pelaksanaan fungsi fungsi partai Secara garis besar fungsi partai politik mencakup fungsi pendidikan politik rekrutmen politik komunikasi politik artikulasi clan agregasi kepentingan serta fungsi penyelesai konflik Terhadap fungsi fungsi yang dimiliki olell partai partai politik tersebut keluhan yang muncul adalah partai politik belum melaksanakan fungsinya secara maksimal.
Liberal Versus Fundamentalis Menurut Zamakhsyari Dhofir, Kelompok Tradisonalis ialah kelompok yang mengikuti pola pikir keislaman yang terikat pada hasil pemikiran ulama yang hidup antara abad ketujuh hingga ketiga belas . Kelompok ini ialah kelompok yang secara historis mendominasi seluruh pendekatan perkembangan tafsir al-Qur’an masa awal. Tafsir pada masa ini, hingga abad pertengahan, bahkan masih digunakan hingga sekarang, menggunakan pendekatan tekstual, literal, normatif, atau meminjam istilah Fazlur Rachman, bersifat leksiografis. Pendekatan ini berimplikasi terhadap produk pemikiran skriptualis dan formalistik yang kemudian menjadi ciri khusus kelompok Islam tradisional hingga sekarang, seiring kelompok ini berhasil mempertahan model dan pengaruhnya di lembaga pendidikan salafiyah. Kelompok modernis ialah kelompok yang berpandangan bahwa adanya perkembangan ilmu pengetahuan, ditunjukkan oleh penemuan-penemuan baru dan berpengaruh terhadap perkembangan budaya kontemporer, mengharuskan umat Islam untuk menafsirkan kembali ajaran-ajaran agama yang dianggap ortodoks, terutama yang berkaitan dengan permasalahan sosial yang diyakini sebagai produk akal manusia. Berangkat dari pandangan ini, kalangan modernis menggunakan hampir seluruh keilmuan modern, seperti psikologi, sejarah, sosiologi dan antropologi, sebagai piranti analisis dalam menafsirkan al-Qur’an, yang kemudian disebut dengan pendekatan kontekstual . Dalam ranah konseptual, perbedaan kedua pendekatan yang dikembangkan oleh kedua kelompok ini tidak tampak berpengaruh terhadap masyarakat, meski komunitas kedua kelompok ini, dalam berbagai hal memang sulit dipertemukan.
Menurut Misrawi, fundamentalisme merupakan sebuah komunitas sosial yang selalu diinspirasikan oleh eksperimentasi historis dan realitas empiris. Oleh sebab itu, trade mark gerakan Islam fundamentalis adalah; Pertama , fundamentalisme lebih merupakan keinginan untuk menghadirkan “masa lalu” dalam “masa kini.” Fundamentalisme bukanlah “masa lalu” itu sendiri, melainkan “masa kini” yang mendambakan kehadiran “masa lalu.” Kedua, selain mengimpikan masa lalu, kalangan fundamentalis juga menjadikan perlawanan terhadap modernitas (Barat) sebagai salah satu justifikasi untuk melegalkan aktivitas mereka. Karenanya, isu konflik Israel-Palestina dan ideologi modernisme menjadi sorotan utamanya untuk mengampanyekan gagasan mereka. Sementara itu, Misrawi selanjutnya berpendapat, liberalisme merupakan gerakan berpikir bebas tanpa harus ditekan oleh kekuatan tertentu, baik kekuatan teks, struktur, maupun identitas. Kebebasan berpikir seperti yang diteladankan Umar bin Khattab dengan ijtihad-ijtihadnya yang sangat progresif dapat dijadikan modal dasar untuk menggenjot lahirnya pemikiran-pemikiran yang bisa mendobrak kebuntuan pemikiran keagamaan, terutama menyangkut keadilan sosial, pluralisme, demokrasi, dan civil society.
Pengertian Rohis Fungsi: 1. Fungsi pengembangan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, pemberian kesempatan untuk membentuk karakter dan pelatihan kepemimpinan. 2. Fungsi sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggungjawab sosial peserta didik. Kompetensi sosial dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktek ketrampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial. 3. Fungsi rekreatif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan sehingga menunjang proses peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih menarik bagi peserta didik. 4. Fungsi persiapan karir, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Rohis merupakan organisasi internal yang berbasis agama, sosial dan moral lembaga ini adalah wadah gerakan dakwah Islam untuk menfasislitasi peserta didik yang ingin memperdalam ilmu agama dan memperbaiki diri jauh lebih baik serta lebih dekat kepada Allah SWT. Karena pada intinya rohani Islam (Rohis) merupakan sumber pengkaderan generasi Islam intelektual mandiri yang secara tidak langsung mendukung suksesnya perkembangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi. disetiap programnya rohis pun memiliki beberapa kegiatan seperti, pengabdian Pada Masyarakat (PMD, Seni akademik dan sebaginya. Bukan hanya dibidang kerohanian saja yang dilakukan Namun dalam berbagai aktifitas lainnya diikut sertkan untuk melahirkan kader-kader yang berintelktual dan berkualitas. Sebab di islam sendiri kita di ajarkan untuk paham akan semua ilmu pengetahuan dari mulai agama, politik, ekonomi, teknologi dan kesehatan. Fungsi dan Tujuan Ekstrakulikuler Rohis
Ikhwanul Muslimin dan Gerakan Tarbiyah di Kota Banten Pada tahun 1992 – 1993, ketika waktu itu aktivis kampus Dede Suhardi beserta teman-teman lainnya membentuk kelompok studi ”ulil Albab” yang kegiatannya diantaranya: kuliah Dhuha yang diadakan setiap hari Jum’at bertempat di Masjid Al-Hikmah Kampus IAIN ”SMH” Banten. Kelompok studi Ulil Albab pada tahun 1993 – 1997 kemudian diubah dan lebih diakui oleh Rektorat dan secara legal formal menjadi sebuah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang bernama IRMAMAH (Ikatan Remaja Masjid AlHikmah) dengan ketuanya adalah Akhi Ali Muali (1993-1995) dan Akhi Agus Salim (1995-1997). Sejak tahun 1997-2000 Dakwah Kampus semakin lama semakin mendapatkan respon yang positif, baik di kalangan mahasiswa maupun di kalangan Rektorat, kemudian tanggal 06 Juni 1997 IRMAMAH berubah menjadi Lembaga Dakwah Kampus dengan para ketua: M. Sabihis (1997-1998), Zainal Muthi’in Bahaf (1998-1999), Ai Syafruddin (1999- 2000). Sejak tahun 2000 sampai sekarang Lembaga Dakwah Kampus semakin berkembang dengan pesatnya, dan mencetak kader-kader yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas serta loyalitas yang tinggi, dibuktikan dengan adanya kader LDK yang percaya untuk mengemban amanah di struktur BEM sebagai Presiden Mahasiswa. LDK menjadi pusat kajian keislaman yang komphrehensif di tengah-tengah heterogennya pemikiran mahasiswa yang sudah mulai cenderung pragmatis dan hedonis, melihat kondisi yang seperti itu, maka LDK mempunyai peranan yang sangat penting untuk melakukan perubahan yang konstruktif. Akhirnya pada tanggal 28 Mei 2004 bertepatan dengan diadakannya acara Musyawarah Besar (MUBES) VII LDK STAIN ”SMHB” Serang resmi menyandang nama LDK ”Ummul Fikroh” KBM IAIN ”SMH” Banten. Sejarah berdirinya LDK
Visi, Misi, Asas, Prinsip dan Prestasi Visi LDK ”Ummul Fikroh” VISI: terlahirnya insan-insan dakwah yang memiliki pemahaman Islam yang kaffah dalam rangka mewujudkan khairu ummah MISI: (1) Menjadi wadah pembentukan kader-kader dakwah yang memiliki integritas ke-Islaman dan keilmuan; (2) Menjadi eksalator bagi terwujudnyakehidupan kampus yang Islami; (3) Menjadi pelopor penegakkan amar ma’ruf Nahi Munkar dan amal shalih; (4) Menyiapkan kader-kader pemimpin masa depan . ASAS: berdasarkan al-qur’an dan as-sunnah. PRINSIP: (1) Pengabdian kepada Allah; (2) Muhammad sebagai tauladan; (3) Al-Qur’an sebagai pedoman; (4) Jihad fi sabilillah; (5) Syahid cita-cita tertinggi.
KESIMPULAN Dalam berkehidupan tentunya banyak aspek yang bertolak belakang dengan yang lainnya dan itu dapat mengakibatkan terjadi nya suatu keadaan yang tidak teratur, oleh karena itu dibutuhkan seperangkat aturan yang dapat menjadikannya tertib dan merasa terlindungi, Khilafah atau Imamah merupakan kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukumhukum syariat islam dan mengemban risalah islam ke seluruh penjuru dunia, walaupun antara memelihara agama dan mengatur dunia merupakan dua bidang aktifitas yang berbeda, namun antara urusan agama dan urusan negara atau politik tidak dapat dipisahkan. Islam telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk sistem pemerintahan dengan sistem khilafah dan menjadikannya sebagai satu-satunya sistem pemerintahan bagi daulah islamiyah.