Faktor lokasi dan inovasi (Kotler & Keller, Wulandari, Tidd & Bessant).pptx

Sudah mencakup teori inti seperti:

Strategi operasi (Heizer & Render, Slack et al., Stevenson)

Manajemen operasi dan efisiensi (Handayani, Pratama, Nugroho)

Faktor lokasi dan inovasi (Kotler & Keller, Wulandari, Tidd & Bessant)

1. Hukum Waris Adat Jawa: Nilai Keadilan, Musyawarah, dan Tantangan Modern Disusun oleh: Fatma Kartika Mata Kuliah: Hukum Adat

2. Pendahuluan Hukum waris adat mengatur pembagian harta peninggalan menurut adat istiadat. Setiap daerah memiliki sistem berbeda sesuai nilai budayanya. Tujuan: menjaga keharmonisan keluarga, keadilan sosial, dan pelestarian budaya. Prinsip utama: musyawarah mufakat dan keseimbangan sosial.

3. Latar Belakang Menurut M. Hadjon (2013), hukum waris adat adalah bagian integral dari hukum adat. Bersifat tidak tertulis dan berkembang melalui kebiasaan sosial. Diakui oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Berperan mencegah konflik waris dan menjaga harmoni keluarga.

4. Konsep Dasar Hukum Waris Adat Hukum waris adat mengatur hak dan kewajiban ahli waris secara turun-temurun. Ciri: tidak tertulis, fleksibel, berdasarkan musyawarah. Perbedaan dengan hukum lain: - Islam: berbasis syariat tertulis. - KUHPerdata: formal, prosedural. - Adat: berbasis keadilan sosial dan budaya.

5. Sistem Kekerabatan dan Tata Cara Waris Adat Jawa Sistem kekerabatan: patrilineal, kadang bilateral. Anak laki-laki utama pewaris, perempuan tetap mendapat bagian. Pembagian dilakukan melalui musyawarah mufakat. Pertimbangan: peran dan tanggung jawab sosial, bukan angka pasti.

6. Posisi dan Nilai Keadilan Anak laki-laki: bagian utama & tanggung jawab keluarga. Anak perempuan: bagian lebih kecil, dilindungi sosial. Janda: hak tinggal atau tunjangan. Musyawarah: mekanisme utama untuk mencapai keadilan.

7. Tantangan dan Relevansi Modern Modernisasi dan hukum nasional menggeser nilai adat. Generasi muda cenderung pada sistem formal. Namun hukum waris adat tetap penting sebagai penyelesai damai. Perlu sinergi antara hukum adat dan hukum nasional.

8. Kesimpulan dan Saran 1. Hukum waris adat Jawa menjunjung keadilan sosial dan musyawarah. 2. Berbeda dari hukum Islam dan KUHPerdata dalam sumber dan pelaksanaan. 3. Tantangan modern menuntut kolaborasi hukum adat-nasional. Saran: perkuat mediator adat, edukasi generasi muda, dan dokumentasi adat.