Filsafat Peradilan 2 - Dilematika Hakim antara Kepastian dan Keadilan.pptx
IdikSaefulBahri
6 views
5 slides
Oct 28, 2025
Slide 1 of 5
1
2
3
4
5
About This Presentation
Filsafat Peradilan 2 - Dilematika Hakim antara Kepastian dan Keadilan.pptx
Size: 755.39 KB
Language: none
Added: Oct 28, 2025
Slides: 5 pages
Slide Content
Filsafat peradilan ke-2: Dilematika Hakim antara Kepastian dan Keadilan Oleh : Idik Saeful Bahri
Fungsi kepastian hukum Kepastian hukum memiliki fungsi yang sangat penting bagi seorang hakim dalam memutus sengketa, meskipun ia tetap harus menyeimbangkannya dengan nilai keadilan. Fungsi utama kepastian hukum ( Rechtssicherheit ) adalah untuk memberikan landasan yang jelas, terukur, dan dapat diprediksi bagi putusan hakim, yang mencerminkan ketaatan pada hukum positif (undang-undang).
Fungsi keadilan hukum Fungsi utama keadilan hukum ( Gerechtigkeit ) bagi seorang hakim dalam memutus sengketa adalah sebagai tujuan akhir dan kompas moral yang menuntun penerapan hukum, terutama ketika aturan formal (kepastian hukum) terasa kaku atau tidak memadai. Keadilan memastikan bahwa putusan hakim tidak hanya benar secara prosedural, tetapi juga diterima oleh hati nurani masyarakat dan memberikan solusi substantif bagi para pihak yang bersengketa.
Tiga tujuan hukum Menurut pandangan filosof hukum seperti Gustav Radbruch , tujuan hukum mencakup tiga nilai dasar: Keadilan ( Gerechtigkeit ): Sifat individual, bertujuan memberikan hak kepada setiap orang sesuai porsinya (adil). Kepastian Hukum ( Rechtssicherheit ): Sifat kolektif, terikat pada aturan tertulis (undang-undang) dan konsistensi penerapannya, tujuannya untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Kemanfaatan ( Zweckmässigkeit ): Menghasilkan dampak positif bagi masyarakat luas.
Dilematika hakim dalam tujuan hukum Meskipun ketiga unsur tersebut harus diupayakan secara proporsional, dalam situasi konflik antara nilai-nilai tersebut, beberapa pandangan, termasuk pandangan yang cenderung progresif dan humanis, menempatkan keadilan sebagai prioritas utama atau "mahkota utama" yang harus diutamakan oleh seorang hakim. Pada dasarnya, seorang hakim harus mendahulukan Keadilan Hukum dalam putusannya, namun tidak boleh mengabaikan Kepastian Hukum. Putusan yang ideal adalah putusan yang mampu meramu ketiga unsur (Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan) secara proporsional, dengan Keadilan sebagai pertimbangan nilai tertinggi.