Final PPT Tindaklanjut MoU Pengawasan Perizinan.pptx

tindak lanjut

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri SOSIALISASI NOTA KESEPAHAMAN TENTANG KERJA SAMA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI DAERAH S . M. Mahendra Jaya Inspektur Jenderal Kemendagri KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2. NOTA KESEPAHAMAN TENTANG KERJA SAMA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI DAERAH MENDAGRI, JAKSA AGUNG RI, KAPOLRI, KETUA KPK RI, & KEPALA BAPPISUS Ditandatangani, 4 Februari 2025 LATAR BELAKANG

3. “ Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien, kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Permudah semua proses untuk kemudahan berusaha ” D isampaikan dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri . Jakarta, 8 April 2025. - Prabowo Subianto -

4. S alah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi , menciptakan lapangan kerja , dan meningkatkan daya saing suatu negara . MENINGKATKAN INVESTASI MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI MEMPERKUAT DAYA SAING MEMACU INOVASI DAN WIRAUSAHA MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA Prosedur izin yang mudah, cepat, murah, dan transparan meningkatkan investor untuk berinvestasi di suatu negara/daerah. Kemudahan berusaha mendorong tumbuhnya investasi, yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Semakin banyak pelaku usaha, akan meningkatkan pendapatan domestik bruto (PDB), akibat aktivitas ekonomi yang meningkat. Menjadikan suatu negara lebih kompetitif di pasar global, dan bisa menarik lebih banyak pelaku usaha dari luar negeri Memacu pasar ekonomi yang lebih kreatif dan berkelanjutan Banyaknya usaha dan invetasi yang tumbuh, akan meningkatkan pajak negara PENTINGYA KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA

5. PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA PERBANDINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI BEBERAPA NEGARA DUNIA DENGAN INDONESIA PER TRIWULAN IV TAHUN 2024 ( Y-ON-Y) Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Negara di Dunia Per Triwulan IV Tahun 2024 (Y-on-Y) % Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara G20 Per Triwulan IV Tahun 2024 (Y-on-Y) % Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara ASEAN Per Triwulan IV Tahun 2024 (Y-on-Y) % Tingkat Pertumbuhan Tahunan PDB Indonesia Peringkat 3 dari 24 negara G20 ( Diurutkan dari Tingkat Pertumbuhan Tahunan PDB tertinggi hingga terendah ) Tingkat Pertumbuhan Tahunan PDB Indonesia Peringkat 4 dari 11 negara ASEAN ( Diurutkan dari Tingkat Pertumbuhan Tahunan PDB tertinggi hingga terendah ) Sumber: https://tradingeconomics.com/ dan BPS, Diolah pada 4 Mei 2025

6. INDEKS B-READY 2024 B-Ready adalah Inde ks untuk mengukur seberapa siap suatu negara dalam mendukung aktivitas bisnis dan investasi berdasarkan regulasi, layanan publik, dan efisiensi operasional perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberi gambaran lebih akurat dan menyeluruh tentang kondisi nyata berbisnis di suatu negara . 20 NEGARA LAINNYA Berdasarkan rata-rata total nilai dari 3 Pilar , Indonesia memperoleh skor 63 , berada di atas Filipina dan selisih 1 skor di bawah Vietnam; Untuk nilai layanan publik ( public services ) Indonesia memperoleh nilai 63 , lebih baik jika dibandingkan Vietnam, dengan nilai 53 dan Filipina, dengan nilai 51. Indeks B- R eady 2024 d i Negara ASEAN Secara keseluruhan performa Indonesia cukup Baik , karena ketiga nilai pilar tidak terjadi gap yang terlalu jauh. Sumber: https://www.worldbank.org/en/businessready Indonesi a Peringkat 20 dari 50 Negara

7. Regulasi terkait pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman: PEMBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN DALAM OSS BERDASARKAN TINGKAT RISIKO TINGKAT RISIKO KEWENANGAN TOTAL PERIZINAN (KBLI) PUSAT PROVINSI KABUPATEN/KOTA RENDAH 49 504 662 1.215 MENENGAH RENDAH 224 380 356 960 MENENGAH TINGGI 553 467 228 1.248 TINGGI 553 276 107 936 TOTAL 1.379 1.627 1.353 4.359 Total sejumlah 2.980 Jenis Perizinan atau 68,36% merupakan kewenangan Pemerintah Daerah *Sumber : data diolah Ditjen Bina Adwil Kemendagri

8. Regulasi terkait pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman: PERMASALAHAN LAYANAN PERIZINAN 1 Masih banyaknya persyaratan teknis (NSPK) yang harus dilengkapi pemohon perizinan sebelum melanjutkan layanan perizinan pada Sistem Online Single Submission (OSS). 2 Terdapat persyaratan tambahan yang disyaratkan oleh Pemerintah Daerah , seperti izin dari lingkungan sekitar (tetangga, Ketua RT/RW dll ). 3 Belum semua aplikasi layanan perizinan di daerah terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission (OSS). 4 Masih ditemukan waktu penyelesaian perizinan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan . 5 Berdasarkan data RTR online pada Sistem OSS, belum semua daerah telah selesai Tata Ruang wilayahnya, dan terintegrasi dalam OSS: RTRW Provinsi: 34 Provinsi RTRW Kabupaten: 396 Kabupaten dari 416 Kabupaten RTRW Kota: 92 Kota dari 98 Kota Baru 325 RDTR yang terintegrasi dengan OSS pada 209 Kabupaten/Kota sehingga menghambat percepatan proses perizinan. Ketersedian Tata Ruang Wilayah sangat penting sebagai persyaratan dasar perizinan berusaha, untuk memastikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR).

9. Regulasi terkait pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman: PERMASALAHAN LAYANAN PERIZINAN 6 Sebanyak 236 Pemerintah Kabupaten/Kota dari 514 Kabupaten/Kota belum memiliki MPP , sehingga layanan perizinan untuk penerbitan rekomendasi teknis masih berada di masing-masing Dinas Teknis, belum terintegrasi dalam satu lingkungan yang sama 7 Masih ditemukannya terjadinya pelanggaran dan/atau tindak pidana dalam proses penerbitan izin, dengan modus: Pungutan Liar dan/atau Pemerasan : Alur birokrasi proses perizinan panjang dan waktunya lama, untuk mempercepat proses, petugas meminta dan/atau menerima uang di luar ketentuan resmi. Suap dan Gratifikasi Pengusaha memberikan sejumlah uang, barang, atau fasilitas kepada pejabat untuk mempercepat atau meluluskan izin walaupun belum memenuhi syarat. Pemalsuan Dokumen Memalsukan data atau keterangan yang tidak benar untuk melengkai persyaratan dasar dokumen perizinan.

10. Regulasi terkait pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman: SUBSTANSI NOTA KESEPAHAMAN MENDAGRI, JAKSA AGUNG RI, KAPOLRI, KETUA KPK RI, & KEPALA BAPPISUS Ditandatangani, 4 Februari 2025 Tujuan: Optimalisasi upaya untuk mengatasi hambatan dalam proses perizinan di daerah ; Membangun koordinasi antar PARA PIHAK dalam upaya pencegahan tindak pidana dalam proses penyelenggaraan sistem perizinan yang dapat menghambat investasi di daerah; dan Membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah guna memastikan syarat, standar, biaya, waktu dan prosedur dalam penyelenggaraan perizinan di daerah telah sesuai dengan ketentuan. Maksud: sebagai pedoman bagi APIP dan APH dalam rangka kerja sama pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah. Ruang Lingkup: Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah pada tingkat pusat dan tingkat daerah ; Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi ; Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; Tindak lanjut hasil pengawasan . NOTA KESEPAHAMAN TENTANG KERJA SAMA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI DAERAH

11. Regulasi terkait pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman: SUBSTANSI NOTA KESEPAHAMAN KEMENDAGRI, KEJAKSAAN RI, POLRI, KPK RI, & BAPPISUS Ditandatangani, 4 Februari 2025 TIM KOORDINASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI DAERAH PADA TINGKAT PUSAT INSPEKTUR JENDERAL KEMENDAGRI; JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN AGUNG; KEPALA KORTASTIPIKOR POLRI; 1 Menyusun rencana kerja tim koordinasi pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah secara nasional; 2 Melaksanakan kegiatan pencegahan tindak pidana penyelenggaraan perizinan di daerah yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan di daerah secara nasional; 3 Melakukan reviu kesesuaian syarat, standar, biaya, waktu dan prosedur dalam penyelenggaraan perizinan di K/L terkait perizinan di daerah sesuai dengan kewenangannya, telah sesuai dengan ketentuan; 4 Melaksanakan koordinasi, supervisi dan evaluasi pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 5 Memberikan rekomendasi perbaikan kepada K/L terhadap proses penyelenggaraan perizinan yang belum sesuai dengan ketentuan; 6 Pemantauan dan evaluasi rekomendasi perbaikan yang diberikan kepada kepala daerah atas proses penyelenggaraan perizinan yang belum sesuai ketentuan; 7 Meminta informasi dan pelaporan kegiatan Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8 Menyusun pedoman pelaksanaan dan teknis Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah 9 Menyusun rencana aksi penguatan sistem perizinan di daerah secara nasional; dan 10 Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rencana aksi penguatan sistem perizinan di daerah yang disusun oleh pemerintah daerah TUGAS TIM KOORDINASI PUSAT DEPUTI KOORIDNASI DAN SUPERVISI KPK; DEPUTI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAPPISUS. Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri

12. Regulasi terkait pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman: SUBSTANSI NOTA KESEPAHAMAN KEMENDAGRI, KEJAKSAAN RI, POLRI, KPK RI, & BAPPISUS Ditandatangani, 4 Februari 2025 TIM KOORDINASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI DAERAH PADA TINGKAT DAERAH TINGKAT PROVINSI: INSPEKTUR DAERAH PROVINSI; ASISTEN INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI; DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA. 1 Menyusun rencana kerja tim koordinasi pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah; 2 Melakukan reviu kesesuaian syarat, standar, biaya, waktu dan prosedur dalam penyelenggaraan perizinan di daerah sesuai dengan kewenangannya, telah sesuai dengan ketentuan; 3 Melaksanakan kegiatan pencegahan tindak pidana penyelenggaraan perizinan di daerah pada wilayah hukumnya; 4 Melaksanakan koordinasi, supervisi dan evaluasi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 5 Melakukan supervisi atas rencana aksi penguatan sistem perizinan di daerah yang disusun oleh pemerintah daerah; 6 Melakukan pendampingan terhadap tindak lanjut rencana aksi penguatan sistem perizinan di daerah yang disusun oleh pemerintah daerah; dan 7 Melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK. TUGAS TIM KOORDINASI PADA TINGKAT DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA: INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN/KOTA; KASAT RESKRIM POLRES/KOTA/KOTA BESAR; KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI. Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota

13. Regulasi terkait pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman: SUBSTANSI NOTA KESEPAHAMAN KEMENDAGRI, KEJAKSAAN RI, POLRI, KPK RI, & BAPPISUS Ditandatangani, 4 Februari 2025 POIN PENTING DALAM NOTA KESEPAHAMAN Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi : APIP & APH sepakat melaksanakan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan perizinan untuk ditindaklanjuti secara bersama oleh APIP & APH . Pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Dalam situasi tertentu pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dapat diajukan secara lisan selanjutnya ditindaklanjuti secara tertulis. Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia : APIP & APH sepakat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki sebagai narasumber, tenaga ahli, keterangan ahli, tenaga pendidik dan pelatih serta kebutuhan lain yang disepakati dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah. Peningkatan dan Pemanfaatan sumber daya manusia dilakukan dengan mengajukan permintaan secara tertulis , baik melalui media elektronik atau non elektronik dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan : Dalam hal hasil pengawasan Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah ditemukan adanya dugaan tindak pidana , APH memproses sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Dalam hal hasil pengawasan Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah ditemukan adanya kesalahan administratif, APIP melakukan penyelesaian secara administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan . Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan disusun oleh APIP & APH dalam bentuk pedoman kerja yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.

14. ARAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH 1 Pastikan penyelenggaraan perizinan dilaksanakan sesuai SOP, cepat, mudah, murah, dan transparan . Tidak boleh ada lagi penambahan syarat-syarat di luar yang telah ditetapkan Pemerintah. 2 Potret regulasi , SOP, ataupun sistem yang menghambat penyelenggraan perizinan di daerah, petakan dan laporkan kepada Tim Pusat . 3 Optimalkan fungsi Mal Pelayanan Publik (MPP) , semua layanan perizinan harus terintegrasi dalam satu atap. Bagi daerah yang belum membentuk MPP segera dibentuk . 4 APIP lakukan pengawasan terhadap layanan perizinan di daerah, agar tidak terjadi suap, gratifikasi, pungutan liar ataupun pemerasan dalam proses penerbitan izin. Apabila terjadi tindak pidana, segera koordinasikan dengan APH untuk menindak oknum-oknum yang menghambat proses perizinan. 5 Segera bentuk Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah libatkan APH .

15. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Republik Indonesia TERIMA KASIH