FW Memutakhirkan Strategi Hadapi Pemeriksaan Sesuai Aturan Terbaru 250514p.pdf

Ah

1. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Memutakhirkan
Strategi Menghadapi
Pemeriksaan Sesuai
Aturan Terbaru
Free Webinar/Workshop |
Pratama Indomitra | 14 Mei 2025 |
Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. |

2. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 2
Biodata Narasumber
•Nama :Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA., MBA
•Asal :Purwokerto
•Email :[email protected] | [email protected] | [email protected]
•NIDN :0008097103 di Fak. Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI)
•Keluarga :1 istri, 6 anak, 2 menantu, 3 cucu
•Pendidikan :D3 STAN (1993) - D4 STAN (1999) - S2 UGM (2012) - S3 FISIP UI (2020)
•Pekerjaan :•Pemeriksa di Karikpa Jakarta Enam Ditjen Pajak (1994 – 1999)
•Auditor/konsultandi KAP Kanaka Puradiredja & Rekan (1999-2004)
•Pemilik PT Pratama Indomitra dgn 115 pegawai (2010 – skrg)
•Direktur Eksekutif Pratama Institute for Fiscal Policy & Governance Studies
•Dosen S1 Fak. Ilmu AdministrasiUI (Sep 2014 –skrg)
•Dosen S2Fak. Ilmu AdministrasiUI (Sep 2020 – skrg)
•Organisasi :•Ketua Pengawas IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) 2024-2029
•Anggota Komite Perpajakan IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) 2022-2025
•Ketua Umum IFTAA (Indonesian Fiscal & Tax Administration Association) 2022-2027

3. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
“If you would understand
anything, observe its
beginning and its
development” (Aristotle)
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA.
Spirit Hidup
3
Beginning
Development 1
Development 2
Development 3
Development 4
Development 5
3

4. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
1.Latar Belakang
2.Logika Dasar Kepatuhan Pajak, Pemeriksaan,
& Data Matching
3.Logika Dasar Strategi
4.Pembahasan Titik Krusial PMK 15/2025
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 4
Agenda Pembahasan

5. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Latar Belakang
Agenda 1
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 5

6. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
•Cara penghitungan dan
pelaporan pajak
menggunakan dua
pendekatan, yaitu:
1.Official assessment (pajak
dihitung oleh otoritas
pajak); dan
2.Self assessment (pajak
dihitung sendiri oleh wajib
pajak).
•Karena keterbatasan sumber
daya aparatur pajak, banyak
negara menerapkan self
assessment sebagai basis
utamanya.
•Akan tetapi, official
assessment juga tetap
digunakan ketika ada
pemeriksaan pajak untuk
menguji kepatuhan pajak.
•Di dalam praktik, ketika
negara membutuhkan
penerimaan pajak yang lebih
besar, official assessment
melalui pemeriksaan pajak
dapat menjadi opsi pragmatis.
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 6
#1 Ratio Legis PMK 15/2025

7. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Pemeriksaan
Pajak
PMK
15/2025
PMK
17/2013
s.t.d.t.d
PMK
18/2021
PMK
256/P2014
•Ketentuan terbaru
tentang pemeriksaan
pajak di 2025 mengacu
ke Peraturan Menteri
Keuangan No. 15/2025
tentang Pemeriksaan
Pajak (“PMK 15/2025”).
•Ratio legis (dasar
pertimbangan) PMK
15/2025 adalah untuk:
1. kepastian hukum,
2. simplifikasi, dan
3. pengaturan kembali
atas ketentuan mengenai
pemeriksaan pajak ke
dalam satu PMK.
•Sesuai dengan gambar
di samping, PMK
15/2025
menggabungkan dua
aturan pemeriksaan
sebelumnya.
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 7
#1 Ratio Legis PMK 15/2025

8. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
•PMK 15/2025 terbit karena kedua
PMK di bawah ini belum
mengatur penyesuaian yang ada
di PP 50/2022 dan belum
mengakomodasi Coretax:
1.PMK 17/PMK.03/2013 (dan
perubahannya) tentang Tata
Cara Pemeriksaan; dan
2.PMK 256/PMK.03/2014
tentang Tata Cara
Pemeriksaan dan Penelitian
PBB.
•PMK 15/2025 juga merupakan
aturan turunan dari
1.beberapa pasal di UU KUP
(UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU
No. 7/2021) dan
2.Pasal 23 UU PBB (UU No.
12/1985 s.t.d.d. UU No.
12/1994).
•Tabel di halaman berikut
merangkum isi pasal-pasal yang
menjadi rujukan penerbitan PMK
15/2025.
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 8
#1 Ratio Legis PMK 15/2025

9. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 9
#1 Ratio Legis PMK 15/2025
NoAturan Isi Pasal
1UU KUPPasal 17B
(1a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan
pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Pasal 30
(2) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan
Pasal 31
(1) Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
2UU PBBPasal 23
Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang ini, berlaku ketentuan dalam Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 1994 serta peraturan perundang-undangan lainnya
3PP
50/2022
Pasal 8
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran
pengisian Surat Pemberitahuan diatur dalam Peraturan Menteri.

10. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 10
#1 Ratio Legis PMK 15/2025
Analisis:
Di perusahaan, prosedur atau tata cara seringkali tertuang
di dalam SOP (Standard Operating Procedure)

11. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
•Seperti terlihat di
gambar samping dan
dengan mengacu pada
konsiderans
(menimbang) huruf c di
PMK 15/2025, ada tiga
rujukan aturan yang
lebih tinggi sebagai
dasar pengaturan di
PMK 15/2025.
•Sesuai dengan asas
hierarki hukum Hans
Kelsen dan teori
pendelegasian
wewenang di dalam
ilmu manajemen,
Lampiran II UU No.
12/2011 telah
mengatur
pendelegasian
mengatur dari UU ke
Peaturan Menteri.
•Ada pembatasan
pengaturan di tingkat
PMK berupa teknis
administratif sehingga
substansi pengaturan
tentang subjek, objek,
dan tarif pajak tidak
berubah.
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 11
#2 Pendelegasian Wewenang di PMK 15/2025
Pasal 17B ayat
(1a), Pasal 30
ayat (2), dan
Pasal 31 ayat (1)
UU KUP
PMK 15/2025
Pasal 44E ayat
(1) UU KUP
Pasal 8 PP
50/2022
PMK 15/2025
Pasal 23 UU
PBB
PMK 15/2025

12. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
•Berikut adalah kutipan
pengaturan pendelegasian
wewenang dari UU ke Peraturan
Menteri:
“BAB II
HAL-HAL KHUSUS
A. PENDELEGASIAN
KEWENANGAN
211. Pendelegasian kewenangan
mengatur dari Undang-
undang kepada menteri,
pemimpin lembaga
pemerintah nonkementerian,
atau pejabat yang setingkat
dengan menteri dibatasi
untuk peraturan yang
bersifat teknis administratif”
(UU No. 12/2011).
•Dengan demikian, penerbitan
PMK 15/2025 tidak terlepas dari
pengaturan yang bersifat teknis
administratif.
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 12
#2 Pendelegasian Wewenang di PMK 15/2025

13. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
•PMK 15/2025 ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2025
dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan (14 Februari
2025).
•PMK 15/2025 terdiri dari:
a. 12 bab dan 32 pasal di batang tubuh, serta
b. 43 lampiran berupa contoh format dokumen
•Sesuai asas hukum fiksi, Menteri Keuangan
memerintahkan pengundangan PMK 15/2025 dengan
menempatkannya di dalam Berita Negara Republik
Indonesia agar setiap orang mengetahuinya.
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 13
#3 Pemberlakuan PMK 15/2025

14. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 14
#3 Pemberlakuan PMK 15/2025
NoPasal Isi Pasal PMK 15/2025
1Pasal 2(3) Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan melakukan administrasi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam bentuk delegasi kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
2Pasal 30Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:
a.Pemeriksaan terhadap jenis pajak selain Pajak Bumi dan Bangunan yang dimulai sebelum berlakunya Peraturan
Menteri ini dan belum selesai, untuk proses penyelesaian Pemeriksaan dilakukan berdasarkan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan,
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan;
b.Pemeriksaan terhadap jenis pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang dimulai sebelum berlakunya Peraturan Menteri
ini dan belum selesai, untuk proses penyelesaian Pemeriksaan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian
Pajak Bumi dan Bangunan; dan
c.Administrasi Pemeriksaan yang dimulai sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum selesai, dilakukan
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri ini.

15. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Bagaimana Wajib Pajak
memutakhirkan strategi
menghadapi pemeriksaan
pajak sesuai aturan terbaru
di PMK 15/2025?
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA.
#4 Pertanyaan untuk Analisis Lanjutan
15

16. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 16
#4 Pertanyaan untuk Analisis Lanjutan
Bloom’s Taxonomy of Cognitive Learning Objectives

17. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Logika Dasar
Kepatuhan Pajak, Pemeriksaan,
& Data Matching
Agenda 2
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 17

18. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 18
#1 Kepatuhan Pajak & Strateginya

19. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
•Untuk memahami fenomena
dunia nyata yang kompleks
dapat digunakan “concept”
(konsep) agar tergambarkan
fenomena atau peristiwa yang
diamati dari yang kompleks
menjadi lebih sederhana.
•Konsep menjadi istilah dan
definisi yang digunakan untuk
menggambarkan secara
abstrak suatu kejadian,
keadaan, kelompok, atau
individu yang menjadi pusat
perhatian ilmu sosial.
•Konsep dapat
menyederhanakan pemikiran
manusia dengan menggunakan
satu istilah untuk beberapa
peristiwa (events) yang
berkaitan satu dengan lainnya.
•Secara sederhana Istilah
konsep digunakan untuk
mewakili realitas yang
kompleks.
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 19
#1 Kepatuhan Pajak & Strateginya

20. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
•Konsep yang sudah terbukti
menjadi sebuah teori.
•Teori yang digunakan untuk
memahami suatu fenomena
kompleks memiliki banyak fungsi.
•Menurut Snelbecker (Learning
Theory: Instructional Theory and
Psycoeducational Design, 1974),
fungsi teori di antaranya adalah
untuk:
1. Systemize findings (membuat
temuan-temuan menjadi
sistematis);
2. Generate hypothesis (membuat
hipotesis berupa dugaan/
kesimpulan sementara yang
didasarkan pada data dan hasil
observasi yang tersedia);
3. Make predictions (membuat
prediksi berdasarkan data dan
hasil observasi/eksperimen);
4. Provide explanations
(menyediakan penjelasan atas
pertanyaan “mengapa”);
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 20
#1 Kepatuhan Pajak & Strateginya

21. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 21
#1 Kepatuhan Pajak & Strateginya
Homo
Economicus
Rasionalitas
Logika
Dasar
Konsep
Teori
Fenomena
Kompleks
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=GdujVdjAKUg

22. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
#1 Kepatuhan Pajak & Strateginya
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 22
Sumber: Guiding Note -Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance (OECD, 2004, hal. 8)

23. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
•Sesuai dengan piramida kepatuhan di slide
sebelumnya, strategi kepatuhan pajak di banyak
negara menggunakan basis Compliance Risk
Management (CRM).
1. Jika WP dinilai patuh (willing to do the right
thing), KPP akan memberikan kemudahan
(make it easy) dengan misalnya persetujuan (a)
pengurangan angsuran PPh, (b) pemberian
fasilitas pajak, (c) restitusi pendahuluan.
2. Jika WP dinilai masih berusaha untuk patuh
pajak, tapi tidak selalu berhasil (try to but don’t
always succeed), otoritas pajak akan
memfungsikan peran petugasnya untuk
memberik konsultasi ke WP (assist to comply).
3. Jika WP terindikasi tidak akan patuh (don’t want
to comply, but will if we pay attention), otoritas
pajak segera mengirimkan efek kejut (detterent
effect berupa “surat cinta” (deter by detection),
yang berisi perhitungan potensi utang pajak.
4. Jika WP dianggap sudah memutuskan untuk
tidak patuh pajak (have decided not to comply),
otoritas pajak segera melakukan penegakan
hukum pajak (use the full force of law), berupa
(a) pemeriksaan atau bahkan (b) penyidikan.
•Penerapan strategi di atas secara tepat dan akurat
tergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajaknya.
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 23
#1 Kepatuhan Pajak & Strateginya

24. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
•Untuk menguji kepatuhan
pajak, dilakukan
pemeriksaan pajak.
•Terminologi
“pemeriksaan pajak” atau
“tax audit” ini berasal dari
dua kata, yaitu:
1. pemeriksaan atau
audit; dan
2. pajak atau tax.
•Kata “audit” atau
“auditing” sendiri menurut
kamus Merriam Webster
(https://www.merriam-
webster.com/dictionary/a
udit, diakses 26 Jan
2021) berasal dari
bahasa Latin “audire”
yang bermakna “to hear”
atau “audītus” dengan
arti "sense of hearing, act
of listening, right to
judicial hearing,
examination of accounts”.
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 24
#2 Konsep Tax Audit

25. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 25
#2 Konsep Tax Audit
•Auditing merupakan cabang
dari ilmu akuntansi
(Montgomery, Auditing:
Theory & Practice, 1913, hal.
1).
•Menurut Hayes dkk (Principles
of Auditing: An introduction to
international standards on
Auditing 3
rd
ed, 1999, hal. 2),
aktivitas auditing ditemukan
oleh antropolog di era
Mesopotamia (3000 SM).
•Aktivitas auditing juga sudah
ada di peradaban kuno di
China, Romawi, dan Yunani.
―Pada saat itu, para auditor
bekerja untuk penguasa.
―Auditor mendengar Wajib
Pajak, seperti petani, yang
memberi pernyataan publik
mereka tentang hasil
usaha mereka dan
kewajiban pajak yang
harus mereka bayar.

26. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
#2 Konsep Tax Audit
•Di Mesir Kuno, tugas auditor juga mengecek
kecurangan (fraud):.
―Satu auditor menghitung barang sebelum
disimpan ke gudang;
―Auditor lainnya mengecek barang yang sudah
tersimpan di gudang (Anandarajan & Kleinman,
2015, hal. 5),
―Jika ada selisih dan kedua auditor di Mesir Kuno
tersebut tidak dapat menjelaskan, keduanya
dihukum dan dijadikan sebagai sesembahan
para dewa (hal. 5).
•Collings di dalam bukunya “Interpretation and
application of international standards on auditing”
(2011, hal. 1) menyatakan sbb.:
“Historically, auditing was concerned with
accounting for government activities and
reviewing the work done by tax collectors. In the
early years of auditing, the keeping and
maintaining of accounting records was done
primarily to detect fraudulent activity”.
•Berdasarkan ilustrasi di atas, konsep auditing tidak
terlepas dari konsep “data matching” karena
auditor akan menandingkan satu data/informasi
dengan data informasi lainnya
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 26

27. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
•Data matching menjadi isu
sentral dari penerapan risk-
based tax audit yang relevan
dengan CRM (Compliance
Risk Management).
•Charles Vellutini (2011) di
dalam artikelnya “Risk-Based
Audits: Assessing the Risks”
dari buku “Risk-based tax
audits: approaches and
country experiences“ (Khwaja
dkk, 2011) di antaranya
menulis sbb.:
1. The first technique used to
identify risky taxpayers is
data matching.
2. This entails checking the
consistency of tax returns
with other data from
customs, bank and
insurance company
records, and other
taxpayers’ returns.
3. In contrast to the other
techniques reviewed, this
approach does not seek to
predict tax evasion.
Rather, it tracks down
events of noncompliance
that have already occurred
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 27
#2 Konsep Tax Audit

28. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
#3 Data Matching
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 28
•Berdasarkan data di tabel
samping, apakah ketiga
data tersebut dimiliki oleh
satu orang?
•Untuk memastikan bahwa
ketiga data tersebut merujuk
pada satu orang, diperlukan
analisis data matching.
•Menurut Christen (2014),
data matching adalah “the
process of matching records
that represent the same
entity in one or more
databases (patient,
customer, business name,
etc.)”
•Data matching disebut juga
sebagai
1. record linkage,
2. entity resolution,
3. object identification,
4. duplicate detection,
5. Identity uncertainty, dan
6. merge-purge (Christen,
2014).
No Nama Alamat
1Dr Smith, Peter 42 Miller Street 2602 O’Connor
2Pete Smith 42 Miller St 2600 Canberra A.C.T.
3P. Smithers 24 Mill Rd 2600 Canberra ACT
Sumber: Data Matching Research at the Australian National University
(Christen, 2014)

29. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
•Sebelum atau setelah
penerapan CTAS (Core Tax
Administration System), inti dari
proses bisnis yang melandasi
penerbitan suatu SP2DK dan
sengketa pajak tidak berubah,
yaitu proses data matching
(seperti terlihat di gambar
samping dan gambar halaman
berikut).
•Perbedaannya terletak pada
pengumpulan informasi yang
berbantuan komputer dan
dengan teknologi informasi
canggih.
•Dengan CTAS, petugas pajak
akan memiliki informasi yang
sangat lengkap karena
kemampuan interoperabilitas
CTAS tersebut sehingga
informasi yang tersaji untuk
bahan pembuatan SP2DK akan
lebih akurat dan komprehensif.
•Satu data tunggal yang menjadi
titik krusial dari proses data
matching adalah penggunaan
NIK di banyak sistem informasi
di berbagai institusi pemerintah,
lembaga, asosiasi, dan pihak
lainnya (ILAP).
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 29
#3 Data Matching

30. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 30
#3 Data Matching
Sumber: https://medium.com/neuronio/what-is-data-matching-9478c80da888

31. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
#3 Data Matching
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA.
Pajak
Otoritas Pajak
Penerimaan
Optimal?
Wajib Pajak
Penghematan
Optimal?
31
Tax Risk
Management
Compliance Risk
Management (CRM)
Data Matching
Potential Underpaid Tax Liabilities (Risk)
Theory
of Mind?
Risk
Scoring?

32. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Logika Dasar Strategi
Agenda 3
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 32

33. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
•Seperti terlihat di gambar samping, strategi
merupakan bagian dari proses perencanaan
(planning) di dalam proses manajemen.
•Sementara itu, ilmu manajemen adalah ilmu
praktik.
•Otoritas pajak dan wajib pajak juga sama-sama
mengatur strategi di dalam proses manajemennya.
•Otoritas pajak menggunakan istilah “Compliance
Risk Management” karena keterbatasan sumber
daya manusianya sehingga lebih fokus pada wajib
pajak yang memiliki risiko ketidakpatuhan tinggi.
•Wajib Pajak menggunakan istilah “tax risk
management” atau “tax control framework (TCF).
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 33
#1 Logika Dasar Manajemen
Sumber: diadopsi dari Robbins & Coulter (2012, hal. 487)

34. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 34
#1 Logika Dasar Manajemen
Sumber: diadaptasi dari
Griffin (Management,
12
th
Edition, 2017)
Masukan (Input) dari lingkungan:
•Sumber daya manusia
•Sumber daya keuangan
•Sumber daya fisik
•Sumber daya informasi
Keluaran (Output) berupa
rencana organisasi
dilaksanakan secara:
•efektif &
•efisien.
Unsur Manajemen & Process-nya
Planning &
Decision
Making
Organizing
LeadingControlling

35. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
#1 Logika Dasar Manajemen
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA.
Pajak
?
Bayar yang
seharusnya
Kepentingan
DJP
Optimalisasi
Penerimaan
Kepentingan
Wajib Pajak
Optimalisasi
Penghematan
1. Pengawasan & Konsultansi
2. Pemeriksaan & Penyidikan Pajak
3. Penagihan Pajak
1. Cara legal 1 = tax planning
2. Cara legal 2 = tax avoidance
3. Cara ilegal = tax evasion
35
Compliance Risk ManagementTax (Risk) Management

36. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 36
#2 Input Sumber Daya Manusia
Kemampuan untuk mencapai atau memahami jenis pekerjaan tertentu yang dilakukan dalam suatu
organisasi
Technical skills
Kemampuan untuk berkomunikasi dengan, memahami, dan memotivasi baik individu maupun
kelompok
Interpersonal skills
Kemampuan untuk berpikir secara abstrakConceptual skills
Kemampuan untuk memvisualisasikan secara maksimal respons yang tepat terhadap suatu situasiDiagnostic skills
Kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi secara efektif kepada orang lain dan secara
efektif menerima ide dan informasi dari orang lain
Communication skills
Kemampuan untuk mengenali dan mendefinisikan masalah dan peluang dengan benar dan
kemudian memilih tindakan yang tepat untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang
Decision making skills

37. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
•Sumber daya
informasi yang ada
di ranah perpajakan
adalah pengetahuan
terhadap norma
hukum perpajakan di
berbagai tingkatan.
•Wajib Pajak dapat
menerapkan aturan
pajak jika paham
aturannya.
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 37
#3 Input Sumber Daya Informasi

38. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Transaksi
Hukum
Perjanjian
Standar
Akuntansi
Keuangan
Hukum
Pajak
•Berdasarkan proses
manajemen berbasis model
Input-Process-Output, yang
diuraikan sebelumnya,
manajemen pajak lebih fokus
pada pemanfaatan sumber
daya informasi agar ada
penghematan (efisiensi)
sumber daya keuangan.
•Seperti terlihat di gambar
samping (konsep segitiga
transaksi), sumber daya
informasi di dalam
manajemen pajak mencakup
informasi yang melandasi
transaksi sebagai objek
pemajakan, yaitu:
1. Informasi kesepakatan
(perjanjian) yang menjadi
domain hukum perjanjian;
2. Informasi perlakuan
akuntansi sesuai SAK
(Standar Akuntansi
Keuangan); dan
3. Informasi aturan pajak
(hukum pajak).
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 38
#4 Tax Management Berbasis Segitiga Transaksi

39. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Berdasarkan gambar di
samping, setiap
perencanaan akan
mencakup strategic
planning(directional)
yang pasti dirinci
hingga operational
planning(specific)
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 39
#5 Planning & Decision Making
Sumber: Management,
15th Edition – Global
Edition (Robbins & Mary
Coulter, 2021)

40. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 40
#6 Begin with the End in Mind
Sumber: https://think-human.com/why-you-should-begin-with-the-end-in-mind/

41. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Pembahasan:
Titik Krusial PMK 15/2025
Agenda 4
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 41

42. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
•Agar dapat mengetahui dan
memahami dengan mudah
rincian isi pengaturan di PMK
15/2025, dapat digunakan
dua asas hukum berikut:
1.titulus est lex; dan
2.rubrica est lex
•Kedua asas hukum di atas
sering digunakan oleh
mahasiswa baru ketika
mereka mendapatkan buku
teks baru yang tebal.
•Langkah pertama mereka
adalah membaca judul
bukunya (titulus est lex), lalu
membaca daftar isinya
(rubrica est lex).
•Judul PMK 15/2025 adalah
Pemeriksaan Pajak.
•Daftar isi PMK 15/2025
terangkum di slide halaman
berikut.
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 42
#1 Rubrica est Lex di PMK 15/2025

43. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 43
#1 Rubrica est Lex di PMK 15/2025
Bab Judul Bab/Bagian Pasal
1Ketentuan Umum 1
2Kewenangan, Tujuan, Tipe, Ruang Lingkup, dan Kriteria Pemeriksaan
a.Kewenangan, Tujuan, dan Tipe Pemeriksaan 2
b.Ruang Lingkup Pemeriksaan 3
c.Kriteria Pemeriksaan 4
3Standar Pemeriksaan 5
4Jangka Waktu Pemeriksaan 6
5Kewajiban dan Hak dalam Pemeriksaan
a.Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak 7
b.Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 8
6Pelaksanaan Pemeriksaan
a.Surat Perintah Pemeriksaan 9
b.Surat Pemberitahuan Pemeriksaan 10
c.Pertemuan dengan Wajib Pajak 11
d.Buku, Catatan, dan/atau Dokumen 12, 13

44. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 44
#1 Rubrica est Lex di PMK 15/2025
Bab Judul Bab/Bagian Pasal
6Pelaksanaan Pemeriksaan
e.Penyegelan 14
f.Penolakan Pemeriksaan 15
g.Data, Informasi, Keterangan dan/atau Penjelasan Wajib Pajak dan Permintaan Keterangan Kepada Pihak Ketiga16, 17
h.Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 18
i.Pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan 19
7Pelaporan Pemeriksaan
a.Laporan Hasil Pemeriksaan 20
b.Pemeriksaan atas SKP atau SKP PBB yang dibatalkan 21
c.Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT 22
8Penangguhan Pemeriksaan 23, 24
9Pemeriksaan Ulang 25
10Ketentuan Lain-lain
a.Penilaian dalam rangka Pemeriksaan 26
b.Penyampaian Dokumen 27

45. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 45
#1 Rubrica est Lex di PMK 15/2025
Bab Judul Bab/Bagian Pasal
10Ketentuan Lain-lain
c.Contoh Format Dokumen 28
d.Iktikad Baik Pemeriksa Pajak 29
11Ketentuan Peralihan 30
12Ketentuan Penutup 31, 32

46. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 46
#1 Rubrica est Lex di PMK 15/2025
No Nama Lampiran Contoh Format Dokumen Sesuai Pasal 28 PMK 15/2025Pasal terkait Lampiran
1pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian Pasal 6 ayat (7) A
2Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak Pasal 7 ayat (1) huruf a B
3Surat Perintah Pemeriksaan Pasal 9 ayat (1) C
4surat perintah Pemeriksaan perubahan Pasal 9 ayat (2) D
5surat tugas dalam rangka membantu pelaksanaan Pemeriksaan Pasal 9 ayat (3) E
6Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pasal 10 ayat (1) F
7surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan Pasal 10 ayat (10) G
8berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan Pasal 10 ayat (11) H
9panggilan dalam rangka pertemuan Pasal 11 ayat (1) I
10berita acara hasil pertemuan Pasal 11 ayat (4) J
11surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen Pasal 12 ayat (1) K
12berita acara pemenuhan kewajiban atas peminjaman atau permintaan buku, catatan,
dan/atau dokumen
Pasal 12 ayat (3) L
13surat peringatan Pasal 12 ayat (5) M
14bukti peminjaman dan/atau penyerahan Pasal 12 ayat (7) N

47. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 47
#1 Rubrica est Lex di PMK 15/2025
No Nama Lampiran Contoh Format Dokumen Pasal terkait Lampiran
15tanda terima atas pengembalian buku, catatan, dan/atau dokumen Pasal 12 ayat (8) O
16tanda segel dalam rangka Penyegelan Pasal 14 ayat (1) P
17berita acara Penyegelan Pasal 14 ayat (3) Q
18berita acara pembukaan segel Pasal 14 ayat (7) R
19berita acara mengenai kerusakan atau kehilangan tanda segel Pasal 14 ayat (12) S
20surat pernyataan penolakan Pemeriksaan Pasal 15 ayat (1) T
21berita acara penolakan Pemeriksaan Pasal 15 ayat (3) U
22surat terkait panggilan untuk memberikan keterangan Pasal 16 ayat (1) V
Surat untuk melakukan Pembahasan Temuan Sementara Pasal 17 ayat (1)
23berita acara mengenai pemberian data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan
Wajib Pajak
Pasal 16 ayat (2) W
24surat terkait permintaan keterangan dan/atau bukti kepada pihak ketiga Pasal 16 ayat (4) X
25berita acara mengenai pemberian keterangan pihak ketiga Pasal 16 ayat (6) Y
26berita acara Pembahasan Temuan Sementara Pasal 17 ayat (5) Z
27Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pasal 18 ayat (1) AA

48. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 48
#1 Rubrica est Lex di PMK 15/2025
No Nama Lampiran Contoh Format Dokumen Pasal terkait Lampiran
28tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pasal 18 ayat (2) BB
29berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil
Pemeriksaan
Pasal 18 ayat (3) CC
30undangan terkait Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pasal 18 ayat (5) DD
31risalah pembahasan Pasal 18 ayat (7) EE
32berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pasal 18 ayat (8) FF
33ikhtisar hasil pembahasan akhir Pasal 18 ayat (8) GG
34surat permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan Pasal 19 ayat (2) HH
35surat panggilan untuk menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan
Pasal 19 ayat (4) dan ayat (17)II
36undangan terkait pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan Pasal 19 ayat (9) JJ
37risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan Pasal 19 ayat (12) KK
38berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam pembahasan dengan Tim Quality
Assurance Pemeriksaan
Pasal 19 ayat (15) LL
39Pengungkapan ketidakbenaran Surat Pemberitahuan Pasal 22 ayat (1) MM

49. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 49
#1 Rubrica est Lex di PMK 15/2025
No Nama Lampiran Contoh Format Dokumen Pasal terkait Lampiran
40surat pemberitahuan Pemeriksaan ditangguhkan Pasal 23 ayat (3) NN
41surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan Pasal 23 ayat (9) OO
42surat pemberitahuan penghentian Pemeriksaan Pasal 23 ayat (12) PP
43keputusan mengenai rugi fiskal Pasal 25 ayat (5) QQ

50. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 50
#2 Titik Krusial PMK 15/2025
No Isi Pasal di PMK 15/2025
1Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan
6. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang
perpajakan.
7. Pemeriksaan Lengkap adalah Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang mencakup
seluruh pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam.
8. Pemeriksaan Terfokus adalah Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terfokus pada
satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara mendalam.
9. Pemeriksaan Spesifik adalah Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan
secara spesifik atas satu atau beberapa pos dalam Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak, data,
atau kewajiban perpajakan tertentu secara sederhana

51. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 51
#2 Titik Krusial PMK 15/2025
No Isi Pasal di PMK 15/2025
1Pasal 1 (lanjutan)
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan
34.Pembahasan Temuan Sementara adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak atas temuan sementara
Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara untuk memberikan keyakinan bahwa temuan telah didasarkan
pada bukti yang kuat dan berkaitan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2Pasal 7
(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal dilakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak juga harusmemenuhi kewajiban:
e.melakukan Pembahasan Temuan Sementara
3Pasal 18
(2) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan daftar temuan hasil
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan oleh Wajib Pajak.
(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sampai dengan jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak disampaikannya tanggapan atas
Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.

52. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 52
#2 Titik Krusial PMK 15/2025
No Isi Pasal di PMK 15/2025
4Pasal 27
(1) Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak menyampaikan dokumen terkait Pemeriksaan:
a. secara elektronik;
b. secara langsung; atau
c. melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyampaian:
a. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1) oleh Pemeriksa Pajak; dan
b. tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) oleh Wajib Pajak,
dilakukan secara elektronik, langsung, atau faksimile

53. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 53
#2 Titik Krusial PMK 15/2025
No Isi Pasal di PMK 15/2025
2Pasal 27 (lanjutan)
(3) Tata cara penyampaian dokumen terkait Pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai ketentuan
perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan.
(4) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan secara daring dan dokumen Pemeriksaan memerlukan tanda tangan kedua belah pihak,
baik Wajib Pajak maupun tim Pemeriksa Pajak, penandatanganan dilakukan secara elektronik.
(5) Dalam hal Wajib Pajak maupun tim Pemeriksa Pajak tidak dapat menandatangani secara elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), penandatanganan dilakukan menggunakan tanda tangan biasa yang terlebih dahulu dilakukan oleh Wajib
Pajak.
Keterangan:
•Berdasarkan ketentuan PMK 25/2025, titik krusial proses
pemeriksaan pajak ada pada tahap Pembahasan Temuan
Sementara.
•Sesuai dengan pengertian Pembahasan Temuan Sementara,
ada tiga poin terkait dengan hasil temuan pemeriksaan pajak,
yaitu:
1.Keyakinan pemeriksa terhadap temuan pemeriksaan pajak
2.Temuan tersebut didasarkan pada bukti yang kuat dan
berkaitan
3.Temua tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan
•Ketiga poin di atas selaras dengan Pasal 78 UU Pengadilan
Pajak serta Pasal 12 & penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU KUP

54. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 54
#2 Titik Krusial PMK 15/2025
No Isi Pasal
1UU No.
14/2002
tentang
Pengadilan
Pajak
Pasal 78
Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim
Penjelasan Pasal 78:
Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan
2UU KUP Pasal 12
(3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang
terutang
Penjelasan ayat (3) Pasal 12:
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya,
Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

55. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 55
#2 Titik Krusial PMK 15/2025
No Isi Pasal
2UU KUP
(lanjutan)
Pasal 29
(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi
dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa
Penjelasan paragra 3 Pasal 29:
Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta
berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

56. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 56
#3 Dasar Hukum Pembuktian di Sengketa Pajak
No Isi Pasal
2.UU
Pengadilan
Pajak
Pasal 69
(1) Alat bukti dapat berupa:
a. surat atau tulisan;
b. keterangan ahli;
c. keterangan para saksi;
d. pengakuan para pihak; dan/atau
e. pengetahuan Hakim
Penjelasan ayat (1) Pasal 69:
Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin
mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.

57. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 57
#3 Dasar Hukum Pembuktian di Sengketa Pajak
No Isi Pasal
2.UU
Pengadilan
Pajak
Pasal 76
Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya
pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)
Penjelasan Pasal 76:
Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam
Undang-undang perpajakan.
Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang
adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan
hal-hal yang diajukan oleh para pihak.
Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat
Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan. Pemohon Banding atau penggugat tidak harus
hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus
diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban.

58. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
#4 Analisis atas “Beda Keyakinan” antara WP & Fiskus
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 58
Peristiwa Hukum Perdata
(Contoh: Transaksi Pinjam
Pakai antar Afiliasi)
Interpretasi Hukum
Administrasi
Interpretasi Hukum
Perjanjian
Bagaimana mengaktifkan norma
hukum yang pasif untuk perkara
yang konkret? Jawabannya adalah
rechtvinding (penemuan hukum)
melalui metode interpretasi
Hukum Pajak

59. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 59
#4 Analisis atas “Beda Keyakinan” antara WP & Fiskus
•Ujung dari sebuah sengketa
pajak adalah perbedaan
keyakinandi antara Wajib
Pajak, Pemeriksan, dan Hakim
Peradilan Pajak.
•Perbedaan keyakinan di atas
dapat dilihat dari perspektif
“theory of belief” yang
dikemukakan oleh Louis
Narens (2003).
•Narens (2003) di dalam
artikelnya yang berjudul “A
theory of belief” menyimpulkan
sbb.:
“A theory of belief is presented
in which uncertainty has two
dimensions. The two
dimensions have a variety of
interpretations.”
•Dengan kata lain, teori
keyakinan disajikan ketika
ketidakpastian memiliki dua
dimensi. Kedua dimensi
tersebut memiliki berbagai
interpretasi.

60. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 60
#4 Analisis atas “Beda Keyakinan” antara WP & Fiskus

61. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 61
#4 Analisis atas “Beda Keyakinan” antara WP & Fiskus

62. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
#4 Analisis atas “Beda Keyakinan” antara WP & Fiskus
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA.
•Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.,
seperti dikutip dari Kata Sambutan
buku “Problematik Sengketa Pajak
Dalam Mekanisme Peradilan Pajak di
Indonesia“ (Djatmiko, 2016) di
antaranya menyatakan beberapa hal
sbb.:
1.Sengketa pajak yang meliputi
Banding Pajak dan Gugatan Pajak
melalui Pengadilan Pajak
merupakan ultimum remedium
bagi pencari keadilan.
2. Sengketa tersebut terkait dengan
suatu konflik antara perbedaan
pandangan hukum, akuntansi dan
ekonomi di dalam
mengimplementasikan kerangka
pemikiran ketika ada pemeriksaan
3. Contohnya adalah sengketa
mengenai konsepsi pemikiran
hukum tentang penghasilan dan
biaya dalam menghitung
Penghasilan Kena Pajak (PhKP).
•Sengketa pajak yang ada di
Pengadilan Pajak di atas tidak
terlepas dari penyebab awal di
praktik data matching sesuai Pasal
35A UU KUP, yang dikutip di slide
halaman berikut.
62

63. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Pasal 35A UU KUP
(1) Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak
lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan
dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (2).
(2) Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak
berwenang menghimpun data dan informasi untuk
kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur
dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 63
#4 Analisis atas “Beda Keyakinan” antara WP & Fiskus
Data SPT Data ILAP
Self Assessment System

64. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Penjelasan ayat (1) Pasal 35A UU KUP:
Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan
kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi
penerapan sistem self assessment, data dan
informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang
bersumber dari instansi pemerintah, lembaga,
asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh
Direktorat Jenderal Pajak. Data dan informasi
dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi
atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan
atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau
kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi
mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan
dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan
keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang
disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat
Jenderal Pajak.
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ini, sumber,
jenis, dan tata cara penyampaian data dan informasi
kepada Direktorat Jenderal Pajak diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 64
#4 Analisis atas “Beda Keyakinan” antara WP & Fiskus

65. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 65
#4 Analisis atas “Beda Keyakinan” antara WP & Fiskus

66. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 66
#4 Analisis atas “Beda Keyakinan” antara WP & Fiskus

67. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 67
#4 Analisis atas “Beda Keyakinan” antara WP & Fiskus

68. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 68
#4 Analisis atas “Beda Keyakinan” antara WP & Fiskus

69. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 69
#4 Analisis atas “Beda Keyakinan” antara WP & Fiskus
•Beda keyakinan atas temuan pemeriksa juga
dapat dilihat dari teori bounded rationality, seperti
terlihat di gambar samping.
•Gambar di samping ini memperlihatkan
bagaimana kedua orang tersebut mencoba
menginterprtasikan angka yang ada di depannya.
•Ketika keduanya melihat satu objek yang sama,
persepsinya berbeda atas objek angka 6 dari sisi
wanita dan objek angka 9 dari sisi pria.
•Kondisi di atas sering terjadi di dalam kehidupan
kita sehari-hari, termasuk di dalam pemenuhan
kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku
Sumber: https://www.braingymmer.com/en/blog/perception/

70. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
#4 Analisis atas “Beda Keyakinan” antara WP & Fiskus
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 70
Sumber: https://www.wallstreetmojo.com/wp-
content/uploads/2022/08/Bounded-
Rationality.jpg
Time
constraints
Incomplete
Information
Cognitive
Limitation
Bounded
Rationality
Suboptimal
Decisions
Satisficing
Satisficing terjadi ketika
individu berorientasi pada
hasil yang terbaik dan
mampu dicapai.

71. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 71
#4 Analisis atas “Beda Keyakinan” antara WP & Fiskus
Perception vs. Perspective:
•Perception:
―Persepsi adalah interpretasi kita tentang
sesuatu dan pemahaman kita tentang situasi,
orang, atau objek tertentu.
―Persepsi adalah makna yang dibentuk otak kita
terhadap rangsangan eksternal (external
stimulus).
•Perspective merupakan sudut pandang dan
pendapat kita tentang stimulus di atas.
Sumber: https://johnmaxwellteam.com/wp-
content/uploads/2016/10/shutterstock_215898424.jpg

72. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
•Beda keyakinan antara
WP dan fiskus atas
temua pemeriksaan
juga dapat dianalisis
dengan pendekatan
ilmu psikologi kognitif.
•Salah satu topiknya
adalah dengan “rational
persuasion” yang
melibatkan “logika” dan
“emosi”.
oLogika ini berkaitan
dengan fungsi
bagian otak yang
bernama “prefrontal
cortex”
oEmosi ini berkaitan
dengan fungsi
bagian otak yang
bernama
“amygdala”.
•Ketramplian persuasi
(persuasion skills)
memungkinkan
seseorang
memengaruhi orang
lain untuk mengubah
pikiran atau perilaku
orang lain tersebut.
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 72
#4 Analisis atas “Beda Keyakinan” antara WP & Fiskus
Sumber:
https://www.instagram.com/p/CLNgo03gGA0/?utm_source=ig_embed&ig_rid=4
b9b97a0-4718-4d57-842e-5832dd5d1900

73. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
•Manning (The art of successful persuasion: seven skills you
need to get your point across effectively, 2012), menyatakan
sbb.:
oInfluencing people is about getting them to do things that they
would otherwise not do.
oPeople at work use a variety of strategies to influence others,
including ‘‘reason’’, which involves the use of reasoned
argument, information and logic to justify a request.
oPersuasion is about convincing people by the use of
argument.
oIn other words, ‘‘reason’’ and ‘‘persuasion’’ are intrinsically
linked, in that ‘‘persuasion’’ is about convincing people
through the use of ‘‘reason’’
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 73
#4 Analisis atas “Beda Keyakinan” antara WP & Fiskus

74. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
•Aspek emosi di persuasion
skills dapat dipelajari
berdasarkan teori
pembelajaran afektif menurut
Bloom (taksonomi Bloom),
seperti terlihat di samping.
•Tujuan pembelajaran afektif
berfokus pada:
1. sikap (attitudes),
2. emosi (emotion),
3. nilai (values), dan
4.keyakinan (beliefs).
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 74
#4 Analisis atas “Beda Keyakinan” antara WP & Fiskus

75. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
•Manning (2012) menyebut
tujuh ketrampilan persuasi
yang harus dimiliki untuk
dapat meyakinkan orang
lain, yaitu:
1. be clear about ‘‘who’’,
‘‘what’’ and ‘‘why’’;
2. target your case on the
other person;
3. search for common
ground;
4. keep it simple;
5. appeal to ‘‘head’’ and
‘‘heart’’;
6. be calm and confident; &
7. make it interactive.
•Ketrampilan persuasi di atas
juga dapat menyertakan
Theory of Mind (ToM) yang
melandasi pengembangan
Artificial Intelligence (AI)
saat ini karena sifatnya
adalah prediktif dan
memperkirakan apa yang
diingini oleh pengguna AI.
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 75
#4 Analisis atas “Beda Keyakinan” antara WP & Fiskus

76. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
•Aspek logika di dalam diri manusia
dapat dipelajari berdasarkan teori
pembelajaran kognitif menurut
Bloom (taksonomi Bloom), seperti
terlihat di gambar samping.’
•Pemahaman (understanding)
terhadap sumber daya informasi
berupa aturan pajak dan
kesepakatan transaksi menjadi
esensial untuk membuat
argumentasi yang rasional.
•Aspek understanding tersebut
menjadi dasar untuk analisis,
evaluasi, dan menemukan strategi
baru menghadapi pemeriksaan
pajak sesuai aturan terbaru.
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 76
#4 Analisis atas “Beda Keyakinan” antara WP & Fiskus
Sumber: https://web.usd.ac.id/fakultas/pendidikan/pbio/detail.php?id=artikel&noid=920

77. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 77
No Area Kata Kerja untuk Pembelajaran Afektif
1Receiving •Feel
•Sense
•Capture
•Experience
•Pursue
•Attend
•Perceive
2Responding •Conform
•Allow
•Cooperate
•Contribute
•Enjoy
•Satisfy
3Valuing •Believe
•Respect
•Justify
•Seek
•Search
•Persuade
4Organization •Examine
•Clarify
•Systematize
•Create
•Integrate
5Internalization of Values •Internalize
•Review
•Conclude
•Resolve
•Judge
#4 Analisis atas “Beda Keyakinan” antara WP & Fiskus

78. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
•Ketika memilih untuk menanggapi
temuan pemeriksaan pajak (termasuk
SP2DK), Wajib Pajak memiliki
pilihan, yaitu:
1. Menggunakan perspektif Wajib
Pajak sendiri karena isi temuan
pemeriksa/SP2DK mengandung
ketidak benaran dan misinformasi.
2. Menggunakan perspektif fiskus
terlebih dulu sehingga Wajib Pajak
memahami perhitungan dan
asumsi fiskus yang menyebabkan
potensi pajak kurang bayar.
•Ketika memilih opsi kedua di atas,
Wajib Pajak masih memiliki dua
pilihan, yaitu menyiapkan tanggapan
pemeriksaan pajak (termasuk
SP2DK)
1. tanpa bantuan konsultan pajak,
atau
2. dengan bantuan konsultan pajak.
•Jadi, akan selalu ada dua pilihan
yang ambivalen (bertolak belakang).
•Otoritas pajak & Wajib Pajak sama-
sama menerapkan manajemen pajak,
tapi beda strategi karena tujuannya
berbeda, seperti telah diuraikan
sebelumnya.
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 78
#4 Analisis atas “Beda Keyakinan” antara WP & Fiskus

79. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
•Strategi jitu menghadapi
pemeriksaan pajak bagi Wajib
Pajak adalah dengan
menerapkan Theory of Mind
(ToM), seperti terlihat di gambar
samping, sehingga Wajib Pajak
dapat mengetahui alasan dan
dasar hukum petugas pajak
memunculkan data-data di
temuan pemeriksaan (termasuk
SP2DK).
•Dengan kata lain, Wajib Pajak
harus melihat dari dua sisi atas
uraian yang ada di temuan
pemeriksaan/SP2DK.
•Wajib Pajak harus memahami
latar belakang mengapa muncul
pertanyaan-pertanyaan dan
permintaan penjelasan di
pemeriksaan/SP2DK
•Ada faktor bounded rationality
dan satisficing di pemeriksaan
pajak/ SP2DK karena petugas
pajak secara umum
mengindikasikan ketidakpatuhan
wajib pajak ketika ada perbedaan
data yang berpotensi pada pajak
kurang bayar.
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 79
#4 Analisis atas “Beda Keyakinan” antara WP & Fiskus

80. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
•Istilah lain dari ToM adalah “mind-
reading” atau “mentalizing”
(Leudar, Costall, & Francis,
Theory of Mind: A Critical
Assessment, 2004).
•Jadi, dengan ToM, Wajib Pajak
mampu memikirkan tujuan
(goals), niat (intentions), dan
keyakinan (beliefs) petugas pajak
dari sudut pandang petugas pajak
tersebut.
•Dengan pendekatan ToM di atas,
wajib pajak tidak perlu berpikir
negatif atas setiap SP2DK yang
diterbitkan oleh KPP (Kantor
Pelayanan Pajak) karena sesuai
SE-05/2-22, DJP memiliki tugas
melakukan pengawasan
kepatuhan
•Pilihan bagi wajib pajak adalah
merespon atau tidak merespon
karena apapun pilihannya akan
memunculkan risiko yang berbeda
sehingga wajib pajak juga harus
mengantisipasinya.
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 80
#4 Analisis atas “Beda Keyakinan” antara WP & Fiskus

81. Your Ultimate Business Solution
with Insightful Knowledge
Free Webinar/Workshop | 14 Mei 2025 | Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA, MBA. 81