Gabungan_Langkah langkah strategis pelaksanaan anggaran, EW, PMK 210, KKPD.pptx

-

1. Meulaboh , 19 Januari 2023 Kanwil DJPb Aceh x KPPN Meulaboh LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2023

2. BAGIAN I 2 KUALITAS PERENCANAAN

3. PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN 3 “ Perencanaan yang berkualitas menjadi kunci dalam mendukung kinerja pelaksanaan anggaran ” Melakukan reviu DIPA awal untuk melihat kesesuaian alokasi Program/ Kegiatan /Output dalam DIPA dengan kebutuhan satker /K/L. Segera mengalokasikan anggaran dalam hal terdapat pekerjaan tahun anggaran sebelumnya yang dilanjutkan dan kewajiban tunggakan yang akan dibayarkan pada TA 2023 paling lambat pada Triwulan I. 1 2 4 6 7 Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA ( tanda blokir ) dan segera menyelesaikan pada Triwulan I Tahun 2023. Memastikan perubahan kebijakan tidak berdampak pada program/ kegiatan / alokasi anggaran Prioritas Nasional. Melakukan reviu DIPA secara periodik dan dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/ kegiatan K/L segara dilakukan revisi DIPA. Memastikan seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mencantumkan rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan pada Halaman III DIPA. 5 3 Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir .

4. 4 DISIPLIN DALAM MELAKSANAKAN RENCANA KEGIATAN Memastikan Halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasaran program/ kegiatan satker /K/L. Menyelaraskan pelaksanaan kegiatan dengan pencairan dana/ atau pertanggungjawaban UP/TUP sesuai dengan Halaman III DIPA. Memastikan seluruh unit kerja satker /K/L melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Halaman III DIPA. 1 2 3 4 5 Memastikan deviasi Halaman III DIPA tidak melebihi 5% (lima persen ). Melakukan update Halaman III DIPA setiap Triwulan . “ Disiplin dalam melaksanakan kegiatan sesuai rencana menjadi kunci pencapaian sasaran program/ kegiatan ”

5. BAGIAN II 5 AKSELERASI PELAKSANAAN KEGIATAN

6. 6 AKSELERASI PELAKSANAAN KEGIATAN Penetapan Pejabat Perbendaharaan , yaitu KPA, PPK, PPSPM & Bendahara , paling lambat 1 ( satu ) bulan setelah DIPA diterima , khususnya untuk Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan . Memperhatikan karakteristik kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana tepat waktu , antara lain keterkaitan kegiatan dengan musim , kondisi wilayah lokasi kegiatan , dll . Mempercepat penyelesaian dokumen pendukung , antara lain perizinan , DED, kesiapan lahan , dan penetapaan lokasi yang diperlukan untuk menghindari tertundanya pelaksanaan program/ kegiatan . 1 2 3 Menetapkan pedoman umum / petunjuk teknis / petunjuk operasional kegiatan paling lambat 1 ( satu ) bulan setelah DIPA diterima , khususnya untuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan . 4 5 6 Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun . Segera mengajukan Maksimum Pencairan Tahap I di awal tahun ( bulan Januari ) bagi yang memiliki kegiatan dengan sumber dana PNBP. “ Akselerasi pelaksanaan kegiatan diperlukan agar masyarakat dapat segera menerima manfaat pembangunan ” 7 Segera melaksanakan pembayaran atas pekerjaan yang telah jatuh tempo terminnya atau telah selesai seluruhnya secara tepat waktu . 9 Segera mengajukan Uang Persediaan di awal tahun ( bulan Januari ) untuk membiayai kegiatan operasional kantor . Mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerinta h untuk percepatan penyerapan anggaran dan mendukung penggunaan produk dalam negeri. 8

7. BAGIAN III 7 PERCEPATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

8. 8 PERCEPATAN PENGADAAN BARANG & JASA Memastikan pengadaaan barang / jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya s.d. Rp200 juta diselesaikan pada TW I Tahun 2023. Mengupayakan PBJ dilaksanakan sebelum tahun anggaran , sehingga kontrak dapat ditandatangani dan pekerjaan dapat dilaksanakan awal tahun anggaran . 1 2 3 4 5 6 Memastikan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang / jasa TA 2022 yang diberikan kesempatan perpanjangan di TA 2023 dapat diselesaikan dan dibayarkan dendanya . “ Percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat menjamin pencapaian sasaran pembangunan ” 7 Memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan paling lambat pada TW III Tahun 2023. Segera menyusun Rencana Umum Pengadaan sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara kontraktual . Mempercepat penetapan kebijakan internal Kementerian Negara/ Lembaga terkait dengan Pengadaan Barang /Jasa (PBJ), termasuk kebijakan pemenuhan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Segera menetapkan Pejabat / Kelompok Kerja Pengadaan dan/ atau Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa setelah DIPA disahkan .

9. BAGIAN IV 9 AKURASI PENYALURAN BANSOS & BANPER

10. 10 AKURASI DAN PERCEPATAN PENYALUARAN BANSOS & BANPER Segera menetapkan pedoman umum dan petunjuk teknis penyaluran bantuan pada awal tahun anggaran Segera melaksanakan penyaluran bantuan sesuai dengan kebutuhan atau rencana penyaluran yang telah ditetapkan . 1 2 4 5 8 Segera menyalurkan bantuan secara betahap sesuai dengan perkembangan verifikasi dan validasi tanpa menunggu terkumpul seluruh data penerimanya terlebih dahulu . “ Percepatan dan ketepatan penyaluran bansos maupun bantuan pemerintah menjadi kunci utama keberhasilan perlindungan sosial ” 3 Menyiapkan database calon penerima bantuan /KPM, sesuai dengan kriteria penerima bantuan yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023. Segera menetapkan surat keputusan penerima bantuan atau KPM Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka Percepatan penetapan lokasi penerima bantuan 6 7 Melakukan percepatan penyelesaian verifikasi dan validasi penerima bantuan /KPM, termasuk pemadanan data dengan data kependudukan untuk penerima individu dan validasi rekening penerima bantuan . Memastikan akurasi ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada Penerima Bansos dan Banper menggunakan sistem monitoring yang terintegrasi dengan basis data registrasi sosial ekonomi .

11. BAGIAN V 11 MENINGKATKAN KUALITAS BELANJA

12. 12 PENINGKATAN KUALITAS BELANJA “ Belanja Pemerintah yang berkualitas sangat diperlukan ditengah keterbatasan sumber daya ” Membatasi belanja operasional yang urgensinya rendah seperti perjalanan dinas dan konsinyering serta honor tim . Mengutamakan digitalisasi pembayaran untuk meningkatkan akuntabilitas pembayaran . Mengutamakan pencapaian output dan outcome kegiatan . 1 2 4 Melakukan prioritasi kegiatan yang akan dilaksanakan . 5 7 8 Memastikan kegiatan pendukung tidak lebih besar dari kegiatan utamanya . Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dalam pelaksanaan anggaran . Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan dan tidak hanya merealisasikan anggaran . 3 6 Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan .

13. BAGIAN VI 13 MONITORING DAN EVALUASI

14. 14 PENINGKATAN MONITORING DAN EVALUASI “Monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting dalam perbaikan pelaksanaan belanja pemerintah ” Menetapkan indikator kinerja sebagai bagian dari evaluasi kinerja unit. Memastikan seluruh pimpinan unit melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik . 1 2 3 Melakukan evaluasi atas kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang selalu muncul dalam pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan strategi untuk mengatasi kendala tersebut . 4 5 Meningkatkan peran APIP mulai dari perencanaan , pelaksanaan dan pertanggungjawaban . Menjadikan APIP sebagai mitra dari unit kerja dalam mengawal pelaksanaan kegiatan .

15. Meulaboh , 19 Januari 2023 Kanwil DJPb Aceh x KPPN Meulaboh E ARLY WARNING BELANJA PEMERINTAH SEMESTER I 2023 Lingkup Kanwil DJPb Aceh

16. Mengapa Perlu adanya Early Warning ? melalui Surat Kanwil DJPb Aceh No. S-47/WPB.01/2023 Penyampaian Early Warning Pengawalan Belanja Satker Semester I Tahun 2023 1. Amanat PMK 195/PMK.05/2018 PMK 195/PMK.05/2018 hal Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L telah mengamanatkan bahwa Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) merupakan salah satu aktivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Negara. 2. Mengidentifikasi Permasalahan Eksekusi Kegiatan (Bottleneck ) yang timbul dan yang akan timbul Early Warning bertujuan untuk mengetahui kesiapan pelaksanaan anggaran serta memastikan pencapaian kemajuan dan hasil pelaksanaan anggaran belanja K/L, termasuk rekomendasi penyelesaian masalah dan policy note untuk periode selanjutnya Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan RI 4. Laporan RPA tingkat Wilayah Aceh periode Semester 1 Tahun 2022 Berdasarkan Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester I 2022 ditemukan berbagai permasalahan pelaksanaan anggaran sehingga diperlukan adanya Early Warning bagi seluruh KL Lingkup Aceh 3. Mewujudkan Belanja Pemerintah yang lebih berkualitas ( Spending Better) Dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan mitigasi atas berbagai potensi permasalahan yang mungkin akan timbul di tahun 2023.

17. P ERMASALAHAN KESESUAIAN PERENCANAAN 17 “ Perencanaan yang berkualitas menjadi kunci dalam mendukung kinerja pelaksanaan anggaran ” Kebijakan Automatic Adjustment (AA) masih memberikan hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan anggaran. Nilai deviasi cukup tinggi dikarenakan terdapat K/L yang kurang memperhitungkan realisasi anggaran dengan yang direncanakan sebelumnya . 1 2 4 Terdapat alokasi belanja pekerjaan fisik yang telah selesai proses perencanaan kegiatannya , namun saat akan dilakukan pekerjaan fisik sisa alokasi belanja 2 mengalami blokir AA. Hal ini menyebabkan penyelesaian pekerjaan dilanjutkan pada TA selanjutnya . Pergantian pejabat pengelola keuangan kerap kali tidak disertai transfer knowledge oleh pejabat sebelumnya sehingga proses revisi seringkali mengalami kendala . 5 3 Waktu penyelesaian revisi anggaran dari Satker yang diajukan ke DJA harus melalui eselon I yang tidak dapat diprediksi batas waktu penyelesaiannya .

18. 18 PERMASALAHAN PENGADAAN BARANG & JASA 1 2 3 4 “ Percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat menjamin pencapaian sasaran pembangunan ” Kebijakan optimalisasi belanja produk dalam negeri/TKDN menyulitkan pengadaan peralatan yang berasal dari impor . Hal ini menyebabkan penyelesaian pengadaan menjadi lebih lama dan menjadi bottleneck penyerapan anggaran . Spesifikasi barang / jasa di e- katalog yang disediakan oleh LKPP tidak lengkap . Tingginya volume kerja yang harus diselesaikan oleh UKPBJ Pusat menimbulkan risiko terpilihnya penyedia yang kurang kompeten menjadi pemenang tender. Terdapat mindset pimpinan satker yang tidak mendukung Kontrak Pra -DIPA karena ber anggapan seluruh tahapan pelaksanaan anggaran harus dimulai pada 1 Januari . Kebijakan optimalisasi belanja produk dalam negeri/TKDN menyulitkan pengadaan peralatan yang berasal dari impor . Hal ini menyebabkan penyelesaian pengadaan menjadi lebih lama dan menjadi bottleneck penyerapan anggaran .

19. 19 PERMASALAHAN MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) belum optimal karena ketersediaan mesin EDC yang masih terbatas terutama di luar ibukota provinsi . Terdapat satuan kerja yang terlambat mempertanggungjawabkan UP/TUP. 1 2 3 Kualitas SDM pengguna SAKTI belum merata di tiap Satker . “ Akselerasi pelaksanaan kegiatan diperlukan agar masyarakat dapat segera menerima manfaat pembangunan ”

20. 20 PERMASALAHAN LAINNYA “ Belanja Pemerintah yang berkualitas sangat diperlukan ditengah keterbatasan sumber daya ” Realisasi belanja yang rendah periode Triwulan 1 dan 2. Penundaan pelaksanaan anggaran Semester 1 TA 2022 Satker Dekonsentrasi (DK) lingkup Kementerian Kesehatan sesuai arahan Eselon I, yang artinya terdapat perencanaan penyerapan yang kurang baik . 1 2 4 Diperlukan koordinasi lintas sektor , khususnya eksekusi pelaksanaan kegiatan proyek yang membutuhkan kesepakatan / penyelesaian pada Kementerian PUPR. 5 Alokasi belanja pegawai pada DIPA TA 2022 per satker perlu dihitung dengan baik , agar tidak terjadi pagu minus pada belanja pegawai . Keterlambatan juknis sehingga menunda pelaksanaan kegiatan . 3

21. PERATURAN MENTERI KEUANGAN Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN

22. 01 02 03 S implifikasi p roses p embayaran untuk memudahkan dan mempercepat proses pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Penyempurnaan Pengaturan terkait Pejabat Perbendaharaan dan mendukung jafung pengelola keuangan APBN. Penyempurnaan Pengaturan Pejabat Perbendaharaan Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat dioptimalisasikan untuk modernisasi pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN Modernisasi Proses Pembayaran Hal- hal lainnya yang menjadi substansi pengaturan , diantaranya ; Ruang Lingkup , Komposisi dan Amanat Pengaturan Hal-Hal Lainnya 04 Substansi Perubahan 2

23. Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Simplifikasi Proses Pembayaran Mengutamakan pembayaran secara langsung ke penerima hak pembayaran Simplifikasi pembayaran dengan UP antara lain terkait batasan besaran UP dan kebutuhan penggunaan UP untuk kegiatan tertentu . Simplifikasi Dokumen Simplifikasi format dan bentuk dokumen yang diperlukan dalam proses pembayaran . Simplifikasi Regulasi Substansi pengaturan yang lebih ringkas , umum , tidak rigid, dan tanpa lampiran PMK sehingga dapat lebih mudah mengakomodir perkembangan kedepan .

24. Modernisasi Proses Pembayaran Penggunaan Dokumen Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi . Pengujian Secara Elektronik Penyampaian Dokumen Secara Sistem

25. Penyempurnaan Pengaturan Pejabat Perbendaharaan Mendukung Jafung Pengelola APBN Mengutamakan jafung untuk diangkat sebagai pejabat perbendaharaan Penyempurnaan Pengaturan Nomenklatur baru Pengelola Basis Data Kepegawaian (PBDK) Penunjukan Pelaksana Tugas KPA dalam kondisi KPA berhalangan Pengaturan pengangkatan Pejabat Perbendaharaan dari luar Satker Kriteria pengangkatan PPK lebih dari satu Pembinaan standar kompetensi Pejabat Perbendaharaan

26. Ketentuan Lainnya Komposisi Lebih ringkas secara komposisi dan tidak memasukkan substansi yang sudah diatur dalam PMK existing Ruang Lingkup Merupakan ketentuan yang berlaku secara umum dalam tata cara pembayaran atas beban APBN sepanjang tidak diatur secara khusus dalam PMK sektoral Pengaturan lebih lanjut Mengamanatkan pengaturan lebih lanjut untuk diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan

27. Ketentuan Umum berisi penjelasan istilah dalam peraturan I BAB Pengguna Anggaran dan Bendahara Umum Negara berisi kelembagaan PA meliputi ketentuan umum DIPA dan kriteria satker , kelembagaan BUN, dan pejabat fungsional di bidang pengelolaan keuangan APBN II BAB Komitmen berisi pembuatan komitmen dan penatausahaan data kontrak dan data supplier III BAB Pengajuan Tagihan Kepada Negara berisi ketentuan tagihan dan mekanisme pembayaran tagihan IV BAB Pengujian dan Penyelesaian Tagihan berisi pengujian tagihan dan penerbitan SPP, SPM, dan SP2D secara elektronik V BAB Pengawasan dan Pengendalian Internal berisi mekanisme pengawasan dan pengendalian internal VI BAB Ketentuan Peralihan berisi ketentuan peralihan pelaksanaan PMK VIII BAB Ketentuan Penutup berisi peraturan yang dicabut sehubungan dengan penetapan PMK IX BAB Terdiri dari 9 BAB, 59 Pasal , 32 Halaman VII BAB Ketentuan Lain-Lain Mengamanatkan kepada DJPb untuk menetapkan penahapan implementasi pembayaran dengan sistem dan Tandatangan Tersertifikasi Sistematika PMK 9

28. Pengguna Anggaran dan Bendahara Umum Negara 1

29. Pemisahan Kewenangan 15 PENGGUNA ANGGARAN BUN Menetapkan Menunjuk SPP Pengurusan Administrasi SPM Pengurusan Pencairan Dana ( Komtabel ) SP2D Mendelegasikan Kewenangan

30. Pengguna Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Berlaku sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Berlaku untuk 1 tahun anggaran. Batas pengeluaran tertinggi dan tidak dapat dilampaui. Tidak dapat melakukan tagihan apabila dana tidak cukup/tidak tersedia kecuali untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji. Pembayaran gaji dan tunjangan melekat dapat mendahului revisi anggaran 16 Menyusun DIPA; Merinci Bagian Anggaran yang dikelola oleh masing masing satker Menetapkan kepala satker atau pejabat lain sebagai KPA (bersifat ex-officio ) Menetapkan Pejabat Perbendaharaan lainnya Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dikelolanya; Dilimpahkan ke KPA PA dapat menunjuk pejabat lain selain kepala Satker sebagai KPA dlm hal: Satker dipimpin oleh pejabat yang bersifat komisioner; Satker dipimpin oleh pejabat Eselon I atau setingkat Eselon I ; Satker yang dibentuk berdasarkan penugasan khusus ; Satker yang pimpinannya mempunyai tugas fungsional ; atau Satker Lembaga Negara . Satuan Kerja ( Satker ) Satker melaksanakan kegiatan K/L dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Standardisasi menjadi satker antara lain; diberikan penugasan dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan dan alokasi kegiatan; memiliki unit-unit yang lengkap sebagai suatu entitas yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi; merupakan bagian dari struktur organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan/atau melaksanakan tugas fungsi Kementerian Negara/Lembaga; karakteristik tugas/kegiatan yang ditangani bersifat kompleks/spesifik dan berbeda dengan kantor induknya; dan lokasi Satker yang bersangkutan berada pada provinsi/kabupaten/kota yang berbeda dengan kantor induknya. Satker penugasan khusus/karakteristik tertentu harus memenuhi; syarat dari nomor 2b-2e, ada SK Menteri/Pimpinan Lembaga, mengacu pada peraturan perundangan. New! Bertanggung jawab secara : formil : tanggung jawab atas pengelolaan keuangan K/L yang dipimpin Materil : . tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan keluaran yang dihasilkan atas beban anggaran negara Tugas dan Wewenang Pasal 2-5

31. Bendahara Umum Negara 17 kesesuaian penerima pembayaran berdasarkan perintah pembayaran dari PPSPM; dan ketepatan waktu penerbitan SP2D Kuasa BUN Pusat melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara dalam rangka pengendalian pelaksanaan anggaran negara; melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran; dan melakukan penyusunan laporan keuangan tingkat Kuasa BUN Pusat. Wewenang Paling Sedikit Wewenang Paling Sedikit Kuasa BUN Daerah Bertanggungjawab memastikan ketersediaan dana dalam rangka pencairan dana atas beban DIPA Bertanggungjawab terhadap kesesuaian penerima pembayaran pada SPM dan ketepatan waktu penerbitan SP2D melaksanakan standar operasional prosedur pengujian SPM dan penerbitan SP2D; memastikan Satker menggunakan sistem dan prosedur pembayaran yang telah distandardisasi oleh BUN; memastikan Satker menyampaikan rencana penarikan dana yang tepat waktu dan akurat; melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran dalam rangka manajemen kas; dan memantau pencairan anggaran kepada penerima pembayaran. Tugas New! New! Pasal 18-19

32. Pejabat Perbendaharaan (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara ) 2

33. Kuasa Pengguna Anggaran Menyusun DIPA; Menetapkan PPK dan PPSPM; Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran; Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana; Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara; Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara; Memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran; Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan Menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19 Tugas dan Wewenang What’s New? Jabatan KPA dianggap berhalangan apabila ; Pelaksana Tugas KPA Jabatan tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan Pejabat definitif tidak dapat bertugas > 45 hari kalender Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menetapkan plt KPA dengan ketentuan a. pejabat 1 (satu) tingkat dibawah kepala satker yang memiliki tusi terkait keuangan/umum/rumah tangga/tata usaha kepegawaian/perlengakapan b. pejabat 2 (dua) tingkat dibawah kepala satker yang memiliki tusi terkait keuangan dalam hal pejabat pada huruf a berhalangan c. Merupakan Pejabat pelaksana tugas kepala Satker atau pejabat lain selain kepala Satker dalam hal pejabat pada huruf a dan huruf b berhalangan atau menjabat sebagai PPK Tidak menjabat sebagai PPK Bertanggung jawab secara : formil : tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPA Materil : . tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan keluaran yang dihasilkan atas beban anggaran negara Penetapan tidak terikat Tahun Anggaran dan berakhir saat satker dilikuidasi atau tidak mendapatkan anggaran DIPA Pasal 6-9

34. Pejabat Pembuat Komitmen Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa; Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian dengan penyedia barang/jasa; Melaksanakan kegiatan swakelola; Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya; Mengendalikan pelaksanaan perikatan; Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP; Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA; Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan; Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; Menerbitkan dan menyampaikan SPP ke PPSPM; Menyampaikan rencana penarikan dana kepada KPPN; dan Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. 20 Tugas dan Wewenang Jabatan tidak terisi Bertanggung jawab terhadap : Kebenaran materiil dan akibat dari penggunaan bukti hak tagih Kebenaran data supplier dan data kontrak Keseseusaian barang / jasa dengan spesifikasi teknis Penyelesaian pengujian tagihan dan penerbitan SPP tepat waktu Tugas dan Wewenang Lainnya menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa; memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan; memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara; dan menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa. Dibantu oleh PPABP dan PBDK untuk administrasi belanja pegawai PPABP memiliki tugas dan wewenang yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi belanja pegawaiKebenaran data supplier dan data kontrak PBDK memiliki tugas dan wewenang yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi kepegawaian untuk pembayaran belanja pegawai melalui interkoneksi antara aplikasi kepegawaian dengan aplikasi gaji . New! melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara Pasal 11-12

35. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung; menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; membebankan tagihan pada akun yang telah disediakan; menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM; menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih; melakukan pemantauan atas ketersediaan pagu anggaran, realisasi belanja, dan penggunaan UP/TUP; memperhitungkan kewajiban penerima hak tagihan apabila penerima hak tagihan masih memiliki kewajiban kepada negara; menerbitkan dan menyampaikan SPM ke KPPN; menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA secara periodik; dan melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran. 21 Tugas dan Wewenang Bertanggung jawab terhadap : kebenaran administrasi , kelengkapan administrasi , dan keabsahan administrasi dokumen hak tagih yangmenjadi dasar penerbitan SPM kebenaran dan keabsahan atas SPM akibat yang timbul dari pengujian SPP dan/ atau penerbitan SPM ketepatan waktu penerbitan SPM dan penyampaian SPM kepada KPPN. melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian tagihan dan perintahpembayaran atas beban anggaran negara Pasal 13

36. Bendahara Pengeluaran Menerima , menyimpan , membayarkan , menatausahakan , dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor / Satker Kementerian Negara/Lembaga 22 Tugas dan Wewenang Dibantu Satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu Pasal 15 Dalam hal pembayaran dengan mekanisme UP, Bendahara melakukan pengujian terhadap SPBy yang diterbitkan oleh PPK, diantaranya ; Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan PPK Pemeriksaan kebenaran hak tagih , meliputi : Pihak yang ditunjuk untuk penerima pembayaran , nilai tagihan yang harus dibayar , dan jadwal waktu pembayaran Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan Pemeriksaan kesesuaian capaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang / jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian / kontrak Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan klasifikasi anggaran Pasal 43 (6)

37. KPA dapat menetapkan pejabat perbendaharaan pengganti sementara Ketentuan Lain terkait Pejabat Perbendaharaan 23 What’s New? KPA dapat menetapkan pejabat di luar Satuan Kerja sebagai PPK dan/ atau PPSPM dalam hal kebutuhan organisasi dan diatur dalam ketentuan perundang-undangan , dengan ketentuan ; PPK , telah memiliki sertifikat kompetensi PPK PPSPM, telah memiliki sertifikat kompetensi PPSPM KPA agar berkoordinasi dengan K/L terkait dan menyampaikan SK maksimal 5 hari kerja setelah penandatanganan Masa berlaku Tidak terikat tahun anggaran dan berakhir saat penetapan KPA berakhir Pejabat Fungsional Lain-lain Berhalangan Standar Kompetensi Pejabat perbendaharaan harus memenuhi standar Kompetensi mengikuti Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar kompetensi kerja khusus bagi KPA, PPK, dan PPSPM PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran , Bendahara Penerimaan , dan Bendahara Pengeluaran Pembantu diprioritaskan berasal dari pejabat fungsional di bidang pengelolaan keuangan APBN yang dibina oleh Kementerian Keuangan . Pasal 14-20 Pengaturan PPK >1 KPA dapat menetapkan lebih dari 1 PPK dengan pertimbangan ; Kompleksitas kegiatan dalam DIPA, Besarnya alokasi anggaran , dan Letak geografis

38. Komitmen 3

39. Jenis Komitmen Komitmen Dasar timbulnya hak tagih Terdiri dari Kontrak Penetapan Keputusan Jenis-Jenis bukti pembelian / pembayaran ; kuitansi ; surat Perintah Kerja (SPK); surat perjanjian ; Surat/ bukti pesanan . Jenis-Jenis surat keputusan ; surat perintah ; surat tugas ; surat keterangan ; dan/ atau surat perjalanan dinas . New! 25 Ditetapkan oleh; pejabat pembina kepegawaian ; KPA; PPK; atau pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Anggaran yang sudah terikat dengan komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain. ! Pasal 22 (3) Pasal 22 (2) Pasal 21 (3) Pasal 21-23

40. Jenis-Jenis Kontrak Diterbitkan Penyedia Paling sedikit memuat ; Tanggal Pembelian / Pembayaran , Nama Penyedia , Uraian Barang /Jasa yang dibeli / dibayar , Kuantitas Barang /Jasa yang dibeli / dibayar , dan jumlah pembayaran Bukti Pembelian / Pembayaran Diterbitkan dan ditandatangani paling kurang oleh PPK dan Penyedia Paling sedikit memuat ; Tanggal Pembelian / Pembayaran , Nama Penyedia , Uraian Barang /Jasa yang dibeli / dibayar , Kuantitas Barang /Jasa yang dibeli / dibayar , dan jumlah pembayaran Diterbitkan sebagai pengganti bukti pembayaran dalam hal penyedia tidak menerbitkan Bukti Pembelian dan/ atau Bukti Pembayaran tidak memenuhi persyaratan Kuitansi Diterbitkan dan ditandatangani paling kurang oleh PPK dan Penyedia Berisi perintah pelaksanaan pekerjaan kepada Penyedia Paling sedikit memuat ; nama dan kode Satker , nomor dan tanggal surat , nama PPK, uraian barang / jasa , nama penyedia , hak dan kewajiban para pihak , jangka waktu pelaksanaan pekerjaan , nilai kontrak Surat Perintah Kerja Diterbitkan dan ditandatangani paling kurang oleh PPK dan Penyedia Berisi kesepakatan para pihak mengenai pekerjaan Paling sedikit memuat ; nama dan kode Satker , nomor dan tanggal surat , nama PPK, uraian barang / jasa , nama penyedia , hak dan kewajiban para pihak , jangka waktu pelaksanaan pekerjaan , nilai kontrak Surat Perjanjian Dibuat oleh PPK Ditujukan kepada penyedia barang / jasa dengan tujuan untuk memesan barang / jasa melalui e-purchasing sesuai dengan ketentuan yang berlaku Paling sedikit memuat ; nama Pemesan , nama Penyedia , Barang /Jasa yang dipesan , spesifikasi teknis barang , dan jumlah pembayaran Penggunaan surat / bukti pesanan untuk pengadaan barang / jasa dapat ditindaklanjuti dengan surat perintah kerja atau surat perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Surat/Bukti Pesanan What’s New? Penambahan Surat/Bukti Pesanan untuk menyesuaikan dengan Perpres PBJ terbaru 26 Batasan pembayaran untuk masing-masing jenis kontrak berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang / jasa pemerintah New! Pasal 29 Pasal 24-29

41. Penatausahaan Komitmen 27 Komitmen Kontrak Penetapan Keputusan Komitmen dalam bentuk penetapan keputusan didaftarkan suppliernya Komitmen dalam bentuk kontrak harus didaftarkan kontrak dan suppliernya PPK mendaftarkan data supplier ( antara lain n ama , NPWP, dan nomor rekening ) dan data kontrak (antara lain nomor/tanggal kontrak, nama rekanan, nilai kontrak, jangka waktu dan jadwal pembayaran) ke KPPN. Untuk Kontrak didaftarkan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah tandatangan kontrak Penerbitan Nomor Register Supplier dan Nomor Register Kontrak KPPN Didaftarkan Pasal 30

42. 28 Pengajuan Tagihan Belanja Pegawai daftar perhitungan gaji pegawai yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran , dan KPA/PPK; daftar perhitungan tunjangan kinerja untuk pembayaran tunjangan kinerja ; daftar perhitungan uang makan untuk pembayaran uang makan ; daftar perhitungan uang lembur untuk pembayaran uang lembur ; dan persyaratan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan pembayaran belanja pegawai . Dokumen Persyaratan Lainnya Belanja Barang , Modal, Bansos , dll surat tagihan penggunaan daya dan jasa yang sah untuk pembayaran langganan daya dan jasa ; daftar perhitungan / nominatif perjalanan dinas dan dokumen pendukunganya untuk pembayaran perjalanan dinas ; jaminan dalam hal barang / jasa belum diterima ; pembayaran pengadaan tanah : berita acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah ; surat pelepasan hak adat ( apabila diperlukan ); pernyataan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang disengketakan bahwa pengadilan negeri tersebut dapat menerima uang penitipan ganti kerugian , dalam hal tanah sengketa ; persyaratan lainnya persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai pembayaran belanja barang , belanja modal, bantuan sosial , dan belanja lainnya . What’s New? Dapat disampaikan secara elektronik dalam hal telah interkoneksi sistem Pengajuan tagihan dilakukan berdasarkan atas komitmen dan bukti bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran , meliputi : Prestasi pekerjaan / pengeluaran riil ; daftar perhitungan / nominatif penerima pembayaran untuk yang lebih dari 1 ( satu ) penerima ; penyelesaian kewajiban perpajakan dan/ atau kewajiban kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan ; dan/ atau persyaratan lainnya . Tagihan disampaikan ke PPK paling lambat 5 hari kerja setelah timbul hak tagih Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ; Berita Acara Serah Terima Pekerjaan / Barang ; Berita Acara Pembayaran ; Berita acara kemajuan pekerjaan ; dan/ atau Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai dengan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah . Bentuk Prestasi Pekerjaan Pasal 31

43. 28 Mekanisme LS What’s New? Penjabaran pihak lain selaku penerima pembayaran Pasal 33-34 Prinsip utama pembayaran dilakukan dengan Mekanisme LS kepada penerima hak pembayaran Digunakan untuk pembayaran kepada : Aparatur negara, Penyedia , dan/ atau Pihak lain ( meliputi perseorangan , kelompok masyarakat , lembaga pemerintah , lembaga non pemerintah , organisasi internasional , dan/ atau badan usaha . Prinsip Tujuan Pembayaran Dapat dilakukan melalui : Bendahara pengeluaran , Bank/Pos/Lembaga Keuangan Bukan Bank . Sesuai ketentuan perundang undangan Pelaksanaan Dalam hal pembayaran tidak bisa langsung kepada penerima , maka dapat melalui ; Bendahara Pengeluaran (Honorarium, perjadin atas dasar SK, belanja pegawai kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan/ atau pejabat lainnya setelah mendapat persetujuan dari Kuasa BUN) Bank/Pos/Lembaga Keuangan bukan Bank ( Belanja Bansos , Belanja Banper , sesuai peraturan perundangan )

44. 28 Mekanisme UP What’s New? Besaran UP Maksimum Pembayaran Dispensasi UP Pasal 31 Digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari Satker dan pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme LS, baik secara tunai maupun non tunai Prinsip Besaran 1/12 dari pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan UP dan paling banyak sebesar Rp500 juta New! Jenis Belanja Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Lain-lain Revolving apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50% dan dilakukan minimal 1x per bulan Maksimal sebesar Rp200 juta per penerima , apabila melebihi harus mendapatkan izin Dirjen Perbendaharaan Maksimal Pembayaran Revolving New! UP Tunai : UP yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada BP/BPP melalui rekening BP/BPP UP KKP: uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada BP/BPP Bentuk UP Batasan besaran pembayaran dikecualikan untuk : pembayaran honorarium; perjalanan dinas ; kegiatan di luar negeri; kegiatan kepresidenan /wakil presiden ; kegiatan yang menyangkut rahasia negara/ intelejen ; pengadaan barang / jasa penyedia di luar negeri; iuran organisasi internasional ; kegiatan anggota MPR, DPR, dan DPD, DPRD; penanganan terorisme ; pengadaan alutsista / alpalhankam ; dan penanganan bencana . New!

45. 30 Tambahan Uang Persediaan Dalam hal UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak / tidak dapat ditunda , KPA dapat mengajukan permohonan persetujuan TUP kepada Kepala KPPN Permohonan persetujuan TUP diajukan kepada Kepala KPPN disertai rincian rencana penggunaan TUP. Kepala KPPN dapat menyetujui atau menolak untuk keseluruhan atau sebagian permohonan . TUP harus dipertanggungjawabkan seluruhnya dalam waktu 1 ( satu ) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dan dapat dilakukan secara bertahap . Kepala KPPN dapat memberikan surat teguran dalam hal keterlambatan pertanggungjawaban TUP. Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lama 2 ( dua ) hari kerja setelah batas waktu 1 ( satu ) bulan . Perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 ( satu ) bulan , KPA mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala KPPN. Ketentuan Pasal 38-39

46. Pengujian dan Penyelesaian Tagihan 4

47. Mekanisme Uan g Persediaan (UP) Mekanisme Langsung (LS) 32 Pengujian Tagihan PPK melakukan pengujian materiil terhadap tagihan yang diterima dan kelengkapannya Pengujian dilakukan secara elektronik terhadap kelengkapan dokumen , kebenaran data penerima , dan kebenaran perhitungan kewajban Tagihan yang tidak disampaikan dalam bentuk elektronik akan diuji secara manual Selain menguji hal tersebut diatas , juga terhadap spesifikasi teknis , kebenaran dan keabsahan bukti tagih , serta ketepatan waktu Dalam hal pengujian tagihan sudah sesuai ketentuan , PPK dapat menerbitkan SPP-LS Penyampaian SPP paling lambat ; 3 hari kerja >> aparatur negara 5 hari kerja >> pihak ke-3 dan pihak lainnya Tanggal 10 sebelum bulan pembayaran untuk gaji induk / bulanan Bendahara Pengeluaran membuat daftar kebutuhan UP KPA menyampaikan permohonan persetujuan besaran UP ke KPPN berdasarkan daftar kebutuhan UP KPPN memberikan persetujuan permohonan besaran UP Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP UP kepada KPA berdasarkan persetujuan besaran UP Penerbitan dan penyampaian SPP-UP paling lama 2 hari kerja . Pengajuan UP Penggunaan UP Pengujian PPK terhadap tagihan UP berlaku mutatis mutandis dengan pengujian tagihan LS PPK Melakukan pengujian materil terhadap tagihan dan kelengkapan , kemudian menerbitkan Surat Perintah Bayar (SPBY) Pada penggunaan UP untuk uang muka , SPBy disertai dengan Rencana Pelaksanaan dan Rincian Kebutuhan Dana Pengujian SPBy oleh BP/BPP meliputi ; Kelengkapan perintah , kebenaran hak tagih , Ketersediaan dana, spesifikasi teknis , dan ketepatan klasifikasi anggaran . Bendahara dapat melakukan pembayaran apabila SPBy sudah benar Penerima Uang Muka mempertanggungjawabkan penggunaan maksimal 5 hari kerja SPP-LS/UP/TUP/GUP/GUP Nihil/PTUP dan SPBy diterbitkan menggunakan sistem aplikasi yang dikelola Kementerian Keuangan SPP-LS/UP/TUP/GUP/GUP Nihil/PTUP dan SPBy disahkan menggunakan TTE tersertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan What’s New? Pertanggungjawaban UP Revolving dilakukan selama dan yang dibayarkan dengan UP masih tersedia Pengajuan penggantian UP disertai dengan SPBy dan kelengkapannya Penggantian UP terdiri dari Penggantian UP (GUP) untuk revolving, dan GUP Nihil untuk pertanggungjawaban UP Pasal 40-47

48. 33 Pengujian SPP dan Penyampaian SPM Dalam rangka penyelesaian tagihan , PPSPM melakukan pengujian formal atas SPP beserta kelengkapannya yang disampaikan dari PPK Pengujian dilakukan secara elektronik terhadap ; kelengkapan dokumen pendukung SPP; kebenaran dan keabsahan tanda tangan elektronik PPK; kebenaran pengisian format SPP; ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/ Rencana Kerja Anggaran Satker ; kebenaran formal bukti yang menjadi pembayaran ; kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih ; kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian / kontrak ; dan ketepatan penggunaan kode bagan akun standar antara SPP dengan DIPA/POK/ RKA Satker . Pengujian atas kelengkapan SPP yang disampaikan tidak secara elektronik akan dilakukan secara manual Dalam hal SPP telah sesuai , PPSPM dapat menerbitkan SPM Pengujian SPP Jangka waktu pengujian SPP dan Penerbitan SPM ; 2 hari kerja >> SPM UP/TUP 3 hari kerja >> SPM PTUP 4 hari kerja >> SPM GUP/GUP Nihil 4 hari kerja >> SPM LS Tanggal 15 sebelum bulan Pembayaran >> Gaji Induk.Bulanan Penyampaian SPM ke KPPN SPM-LS/UP/TUP/GUP/GUP Nihil/PTUP disahkan menggunakan TTE tersertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang dikelola Kementerian Keuangan Pengesahan SPM-LS/UP/TUP/GUP/GUP Nihil/PTUP menggunakan menggunakan TTE tersertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan New Pasal 48-49

49. Pengujian SPM oleh KPPN dan Penerbitan SP2D Penelitian SPM Meliputi kelengkapan SPM ; dan kebenaran SPM meliputi: kebenaran dan keabsahan tanda tangan elektronik pada SPM; kesesuaian penulisan/pengisian jumlah angka dan huruf pada SPM; dan kebenaran penulisan dalam SPM , termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan. 34 Pengujian SPM Meliputi: menguji kebenaran perhitungan angka atas beban APBN yang tercantum dalam SPM, yaitu kebenaran jumlah belanja/pengeluaran dikurangi dengan jumlah potongan/penerimaan dengan jumlah bersih dalam SPM; menguji ketersediaan dana pada DIPA dengan yang dicantumkan pada SPM; menguji kesesuaian tagihan dengan data perjanjian/kontrak atau perubahan data pegawai yangtelah disampaikan kepada KPPN; dan menguji persyaratan pencairan dana . Secara Elektronik Penerbitan SP2D Penelitian dan pengujian secara elektronik sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap data/informasi pada sistem aplikasi. Penerbitan SP2D dilakukan sesuai dengan prosedur standar operasional dan norma waktu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan: perubahan jumlah uang pada SPP, SPM, dan SP2D; sisa pagu anggaran pada DIPA menjadi minus; atau perubahan kode bagian anggaran, eselon I, dan Satker. Koreksi / Ralat / Pembatalan SP2D New! Pasal 50 (2) Pasal 50 (3) Pasal 51 Pasal 52

50. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku , tata cara penandatanganan , pengujian tanda tangan , dan penyampaian SPP dan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 masih tetap berlaku sepanjang belum dapat dilakukan penerapan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi . Dalam rangka mempersiapkan sistem aplikasi dan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi , Menteri Keuangan c.q . Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menetapkan penahapan implementasi pembayaran dengan sistem aplikasi dan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi . Dalam hal sistem dan/ atau tanda tangan elektronik tersertifikasi belum tersedia atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya , tata cara pembayaran atas beban APBN diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan . Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembayaran atas beban APBN diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan . 35 KETENTUAN PERALIHAN LAIN-LAIN KETENTUAN PENUTUP Mencabut PMK Nomor 190/PMK.05/2012 jo. PMK 178/PMK.05/2018 Pasal 57 Pasal 54-56 Pasal 58

51. Tata Cara Pembayaran Atas Beban APBN dengan Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (PER-12/PB/2022) Meulaboh , 19 Januari 2023 Kanwil DJPb Aceh X KPPN Meulaboh

52. 6. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja 7. Meningkatkan monitoring dan evaluasi Arahan Menteri Keuangan melalui Surat MK No. S-1047/MK.05/2022 Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2023 1. Meningkatkan kualitas perencanaan 2. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan 3. Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek 4. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) 5. Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Pemerintah Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan RI Segera mengajukan Maksimum Pencairan Tahap I di awal tahun (bulan Januari) bagi yang memiliki kegiatan dengan sumber dana PNBP Segera mengajukan Uang Persediaan di awal tahun (bulan Januari) untuk membiayai kegiatan operasional kantor Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun Mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk percepatan penyerapan anggaran dan mendukung penggunaan produk dalam negeri

53. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah KODE KANWIL KANWIL Nilai Transaksi (Rp) '01 'DAERAH ISTIMEWA ACEH 3.424.948.776 '02 'SUMATERA UTARA 16.149.040.335 '03 'SUMATERA BARAT 10.406.260.175 '04 'RIAU 11.564.875.143 '05 'JAMBI 13.409.056.957 '06 'SUMATERA SELATAN 12.370.515.180 '07 'LAMPUNG 14.600.075.119 '08 'BENGKULU 5.866.918.671 '09 'BANGKA BELITUNG 8.751.474.712 '10 'BANTEN 8.845.862.844 '11 'DKI JAKARTA 281.113.567.742 '12 'JAWA BARAT 37.398.124.846 '13 'JAWA TENGAH 22.423.430.052 '14 'DI JOGJAKARTA 16.872.172.811 '15 'JAWA TIMUR 30.322.135.947 '16 'KALIMANTAN BARAT 8.969.288.975 '17 'KALIMANTAN TENGAH 7.713.363.317 KODE KANWIL KANWIL Nilai Transaksi (Rp) '18 'KALIMANTAN SELATAN 14.093.204.660 '19 'KALIMANTAN TIMUR 17.486.942.311 '20 'BALI 20.801.123.786 '21 'NUSA TENGGARA BARAT 11.701.013.301 '22 'NUSA TENGGARA TIMUR 13.923.632.008 '23 'SULAWESI SELATAN 20.485.295.818 '24 'SULAWESI TENGAH 7.408.344.994 '25 'SULAWESI TENGGARA 8.640.612.665 '26 'GORONTALO 6.116.978.000 '27 'SULAWESI UTARA 10.367.558.978 '28 'MALUKU UTARA 765.435.131 '29 'MALUKU 6.593.006.373 '30 'PAPUA 6.917.469.717 '31 'KEPULAUAN RIAU 13.033.932.813 '32 'SULAWESI BARAT 3.460.517.086 '33 'PAPUA BARAT 7.869.430.615 '34 'KALIMANTAN UTARA 2.017.883.493 Rp681,8 Miliar Total Transaksi KKP TA 2022

54. Latar BELAKANG DAN DASAR HUKUM BI dan Perbankan mendampingi K/L dan Pemda untuk segera memanfaatkan KKP Domestik dengan fitur QRIS. BUMN & Pemda memanfaatkan belanja Pemerintah melalui P3DN agar berdampak pada pergerakan ekonomi. Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QRIS Antar-Negara “Negara kita mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi” – Presiden Jokowi, 29 Agustus 2022 DASAR HUKUM Upaya yang telah dilakukan oleh DJPb : “Suksekan Gerakan Bangga Buatan Indonesia” Program Pembiayaan UMi Pendampingan Kemenkeu Satu untuk UMKM Implementasi kebijakan P3DN Dengan mengurangi pengadaan barang impor dan mendorong penggunaan barang- barang dalam negeri .

55. OVERVIEW KKP DOMESTIK UP TUNAI UP KKP KKP Rp xxx KKP Domestik Rp xxx KKP Domestik = KKP dengan menggunakan skema pemrosesan domestik yang dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di Indonesia . Tahap pertama : KKP Domestik dengan menggunakan metode transaksi QRIS dari mobile banking. 1 T ahap kedua : KKP Domestik dengan menggunakan kartu kredit secara fisik dan tambahan metode transaksi QRIS dari mobile banking . *Alur Pertanggungjawaban KKP Domestik mengacu pada mekanisme Existing, dengan penyesuaian format yang mengakomodir KKP dan KKP Domestik 2 Tahapan Uji Coba : Kakanwil DJPB dapat memberikan persetujuan perubahan (menaikkan/ menurunkan) Proporsi UP. Proporsi/Limit KKP Domestik sudah termasuk dalam Proporsi UP KKP . Proporsi/Limit KKP dan KKP Domestik disesuaikan dengan kebutuhan Satker masing-masing. Permohonan Perubahan besaran UP KKP diajukan oleh KPA ke KPPN. Besaran UP KKP

56. Perjanjian Kerja Sama DJPb Kantor Pusat Bank Penerbit KKP Domestik PKS Induk PKS Induk DJPb melakukan kerja sama dengan Kantor Pusat Bank Penerbit KKP Domestik Bank Penerbit KKP Domestik Satker PKS PKS KPA melakukan kerja sama dengan Pejabat Bank Penerbit KKP Domestik Dalam hal Kantor Pusat Bank Penerbit KKP Domestik telah memiliki perjanjian kerja sama induk , dinyatakan dapat digunakan sebagai perjanjian kerja sama induk mengenai koordinasi pengembangan pelaksanaan pembayaran dengan KKP Domestik Dalam hal Kantor Pusat Bank Penerbit KKP Domestik belum memiliki perjanjian kerja sama induk, Kantor Pusat Bank dari masing-masing Bank Penerbit KKP Domestik berkewajiban melakukan perjanjian kerja sama induk terlebih dahulu dengan DJPb 1 2

57. Penetapan Pemegang KKP Domestik dan Administrator KKP Domestik KPA PPK KPA menetapkan daftar Pemegang KKP Domestik dan daftar Administrator KKP Domestik dalam satu surat keputusan KPA. Pejabat/pegawai yang diusulkan sebagai Pemegang KKP Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki: rekening tabungan pribadi yang sama dengan tempat rekening BP/BPP dibuka; dan telepon seluler (ponsel) pribadi berbasis ios / iphone atau android. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) PPK untuk 1 (satu) DIPA , KPA menunjuk salah satu PPK sebagai koordinator untuk menyampaikan Daftar Usulan Pemegang KKP Domestik dan Daftar Usulan Administrator KKP Domestik. PPK KPA Daftar Usulan Pemegang KKP Domestik Daftar Usulan Administrator KKP Domestik KEPUTUSAN KPA

58. Pengajuan Kartu Kredit Pemerintah dan KKP Domestik kepada pihak perbankan dapat dilakukan secara sekaligus . Dalam hal Pengajuan Kartu Kredit Pemerintah dan KKP Domestik dilakukan secara sekaligus , KPA menyampaikan Surat Permohonan Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah dan KKP Domestik dilampiri: Surat Referensi formulir aplikasi Kartu Kredit Pemerintah dan KKP Domestik dari bank berkenaan salinan KTP yang masih berlaku salinan NPWP Satker dan/ atau NPWP Pemegang KKP Domestik salinan Surat Persetujuan Besaran UP dari KPPN , dan salinan surat keputusan penunjukkan KPA (3) Dalam hal Satker telah memiliki Kartu Kredit Pemerintah , KPA menyampaikan Surat Permohonan Penerbitan KKP Domestik kepada pihak perbankan dilampiri: Surat Referensi formulir aplikasi KKP Domestik dari bank berkenaan salinan Surat Persetujuan Besaran UP dari KPPN , dan salinan surat keputusan penunjukkan KPA Pengajuan KKP Domestik KPA Bank Penerbit KKP Pemegang KKP Surat Permohonan Lampiran Rekapitulasi Tanda terima Berita Acara Surat Perjanjian

59. Kenaikan Batasan Belanja KKP Domestik Satker melalui Administrator KKP Domestik dapat meminta kenaikan batasan belanja (limit) KKP Domestik secara sementara atau permanen kepada Bank Penerbit KKP Domestik . Satker dapat meminta kenaikan batasan belanja (limit) KKP Domestik secara sementara dalam hal terdapat : keperluan belanja operasional serta belanja modal dan/ atau belanja perjalanan dinas jabatan melebihi batasan belanja (limit) sebuah kartu yang telah ditentukan , dan/ atau persetujuan TUP KKP Domestik Satker dapat meminta kenaikan batasan belanja (limit) KKP Domestik secara permanen dalam hal terdapat : keperluan operasional kantor serta belanja modal dan/ atau belanja perjalanan dinas jabatan melebihi batasan belanja (limit) sebuah kartu yang telah ditentukan , dan/ atau kenaikan proporsi atau besaran UP KKP Domestik

60. TUP KKP Domestik Permohonan TUP KKP Surat Persetujuan TUP KKP Domestik KPA dapat mengajukan TUP KKP ke KPPN 1 Arsip Surat Persetujuan TUP KKP Domestik KPPN melakukan penilaian dan menerbitkan surat persetujuan 2 Surat permintaan kenaikan Limit Admin KKP mengajukan permintaan kenaikan limitKKP Domestik secara sementara kepada Bank Penerbit KKP Domestik 3 Menaikan Limit Bank Penerbit KKP Domestik melakukan kenaikan limit KKP Domestik secara sementara 4 Bank Penerbit KKP Domestik Admin KKP Domestik KPA

61. Pembayaran Tagihan KKP Domestik 61 P emungutan / Pemotongan Pajak / Bukan Pajak Pendebitan Rekening BP Sebelum melakukan pembayaran tagihan KKP Domestik, BP/BPP melakukan pemungutan/ pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy dan melakukan penyetoran ke kas Negara sesuai dengan daftar pungutan/potongan BP melakukan pembayaran tagihan KKP Domestik melalui pendebitan rekening BP ke rekening Bank Penerbit KKP Domestik paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rekening BP. Untuk BP yang dibantu oleh beberapa BPP, pendebitan rekening BP ke rekening BPP dilakukan BP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rekening BP. BPP melakukan pembayaran tagihan KKP Domestik melalui pendebitan rekening BPP ke rekening Bank Penerbit KKP Domestik paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rekening BPP. Pendebitan rekening BP/BPP dilakukan sejumlah tagihan yang harus dibayar sebagaimana tercantum dalam DPT KKP Domestik. Pendebitan rekening BP/BPP menggunakan : Layanan Perbankan Secara Elektronik (Internet Banking, Kartu Debit ) Cek / bilyet giro . Biaya yang timbul akibat pendebitan rekening penggunaan Layanan Perbankan Secara Elektronik dari Rekening BP/BPP dibebankan pada DIPA Kantor/Satker berkenaan. Tata cara pendebitan rekening BP/BPP berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kedudukan dan tanggungjawab bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara

62. Biaya Penggunaan KKP Domestik 62 Dalam penggunaan KKP Domestik , biaya yang dibebankan pada APBN hanya biaya m e terai. Pengaturan biaya dituangkan dalam PKS penggunaan KKP Domestik antara Satker dengan Bank Penerbit KKP Domestik yang menjadi mitra kerjanya

63. Pengawasan KPA melakukan pengawasan secara internal atas kewajiban pembayaran tagihan KKP Domestik agar tidak melewati batas waktu / jatuh tempo pembayaran Satker membuat Standard Operating Procedure (SOP) Internal terkait norma waktu penggunaan , penyelesaian tagihan , dan pertanggungjawaban KKP Domestik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan SOP INTERNAL ditetapkan oleh KPA

64. Monitoring dan Evaluasi 64 DIT. PA KPPN KPPN menyusunan Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Domestik Tingkat KPPN KPPN menyampaikan Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi kepada Kanwil DJPb paling lambat 5 hari kerja setelah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Domestik Tingkat Satker diterima KPA KPA menyusun Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Domestik Tingkat Satker secara triwulanan KPA menyampaikan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi kepada KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah periode triwulanan berakhir KANWIL Kanwil DJPb menyusun Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Domestik Tingkat Kanwil DJPb Kanwil DJPb menyampaikan Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Domestik Tingkat Kanwil DJPb kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran paling lambat 5 hari kerja setelah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Domestik Tingkat Kanwil DJPb diterima Dalam pelaksanaan pembayaran dan penggunaan KKP Domestik , K/L dan Kementerian Keuangan c.q . DJPb melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembayaran dengan KKP Domestik secara berjenjang dan berkala Direktorat Pelaksanaan Anggaran menyusun Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP Domestik Tingkat Pusat

65. Ketentuan Lain-Lain KETENTUAN TEKNIS Ketentuan pelaksanaan pembayaran dan penggunaan KKP Domestik pada akhir tahun anggaran diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. SATKER DIKECUALIKAN Ketentuan pembayaran dan penggunaan KKP Domestik dikecualikan bagi Satker yang memenuhi kriteria sebagai berikut : memiliki UP yang telah disetujui oleh KPPN paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 tidak memiliki UP dengan sumber dana berasal dari rupiah murni ; UP dengan sumber dana berasal dari PNBP UP untuk pengeluaran belanja pegawai dan bantuan sosial Satker Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan , dan / atau seluruh anggaran belanja Satker bersumber dari hibah / pinjaman dalam negeri/ luar negeri dan / atau SBSN

66. Ketentuan Peralihan PERJANJIAN KERJA SAMA SEBELUM PERDIRJEN PENYESUAIAN SEBELUM PERDIRJEN Seluruh PKS induk antara Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan Para Pimpinan Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah dalam pelaksanaan uji coba pembayaran dengan Kartu Kredit dalam rangka penggunaan UP yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku , dinyatakan tetap berlaku dan diakui sebagai PKS induk antara Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan Para Pimpinan Bank Penerbit KKP Domestik berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini Seluruh PKS Satker antara KPA dengan Pejabat Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan diakui sebagai PKS Satker antara KPA dengan Pejabat Bank Penerbit KKP Domestik berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini

67. Ketentuan Penutup PKS Satker , penetapan Pemegang KKP Domestik dan Administrator KKP Domestik , surat perjanjian antara KPA dengan Pemegang KKP Domestik , dan surat permohonan penerbitan KKP Domestik yang diperlukan untuk pembayaran dan penggunaan KKP Domestik dapat ditandatangani / ditetapkan sebelum Tahun Anggaran dimulai PKS Satker, penetapan Pemegang KKP Domestik dan Administrator KKP Domestik, surat perjanjian antara KPA dengan Pemegang KKP Domestik, dan surat permohonan penerbitan KKP Domestik yang ditandatangani/ditetapkan sebelum Tahun Anggaran dimulai mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.