Gini Ratio in south borneo (kalimantan selatan).pdf

Gini Ratio

1. ULM
1
Gini Ratio di Balik Angka Ketidakmerataan Ekonomi
Indonesia: Peluang dan Tantangan Pembangunan
Berkelanjutan Indonesia Emas 2045
Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si
Rektor Universitas Lambung Mangkurat
Disampaikan pada Simposium Nasional Kependudukan 2025
Auditorium Universitas Negeri Padang, 11 September 2025

2. Rekomendasi Kebijakan
Kebijakan, dan Program Pemerintah untuk
Mengurangi Ketimpangan
Perkembangan Ketimpangan
Pendapatan Indonesia
Pendahuluan
ULM
2
KERANGKA PEMAPARAN
1
2
3
4

3. ULM
3
PENDAHULUAN
❑Indonesia sedang menikmati bonus demografi, namun risiko
ketimpangan ekonomi masih menjadi permasalahan mendasar dalam
pemerataan kesejahteraan Masyarakat Indonesia
❑Kotamenjadimagnetmigrasikarenapeluangekonomi
❑Ketimpangan distribusi pendapatan antara wilayah perkotaan dan
pedesaan
❑Gini Ratio masih menunjukkan kesenjangan distribusi pendapatan
❑Tantangan pembangunan berkelanjutan: bagaimana memastikan
pertumbuhan ekonomi inklusif.

4. ULM
4
Target
Pembangunan
Nasional
Berkelanjutan
Indonesia 2025
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, dan Pujarama (INDEF, 2025)

5. ULM
5
Tantangan global Indosesia
semakin komplek menuju
2045 yang disebut
megatern global
Megatren global, perubahan
transformatif bersekala
besar, dalam waktu jangka
Panjang dan bersifat massif
dengan kemajuan teknologi
digital dan perkembangan
artificial intelligence (AI)
10 megatrend global yang dihadapi menuju Indonesia Emas 2045
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, RPJMN 2025-2045

6. ULM
6
Visi
Indonesia
Emas 2045
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, RPJMN 2025-2045

7. ULM
7
PERKEMBANGAN
KETIMPANGAN PENDAPATAN INDONESIA

8. ULM
8
Sumber: BPS (diolah, 2025)
Periode 2023-2025 (pasca
pandemi Covid-2019) semester 1,
rasio gini di Indonesia cenderung
menurun, dari 0,388 menjadi
0,375. Rasio gini di perkotaan
menurun dari 0,409 menjadi
0,395, dan di perdesaan,
menurun dari 0,313 menjadi
0,299.
Capaian rasio gini 0.375 Maret 2025,
menunjukan capaian yang lebih baik
dari target sasaran pembangunan
2025 dengan target sasaran pada
kisaran 0.379-0.382
Perkembangan Rasio Gini Indonesa Tahun 2009-2025

9. ULM
9
Sumber: BPS (diolah, 2025)
Distribusi Pengeluaran Penduduk Indonesia Tahun 2020-2025
❑Kontribusi pengeluaran penduduk 40% terbawah
di perkotaan selama tahun 2020-2025
berfluktuasi, dan mengalami peningkatan dari
17,41% pada Maret 2024 menjadi 17,64% pada
Maret 2025.
❑Selama Maret 2020-Maret 2025 kontribusi
pengeluaran penduduk 40% terbawah di
perdesaan terus meningkat dari 20,62% tahun
2020 menjadi 21,75 tahun 2025.

10. ULM
10
Rasio Gini menurut Provinsi tahun 2025
Pada Maret 2025, terdapat 7 provinsi yang memiliki rasio gini di atas rata-rata nasional, yaitu DKI Jakarta
(0,441), DIY (0,426), Jawa Barat (0,416), Papua Selatan (0,412), Papua (0,404), dan Kep. Riau (0,382).
Sumber: BPS (diolah, 2025)

11. ULM
11
Provinsi dengan kenaikan/penurunan Rasio Gini tahun 20250.018
-0.009
-0.005
0.008
0.042
-0.022
0.033
-0.015
-0.003
0.008
0
-0.007
0.017
-0.008-0.008
0.007
0.009
-0.017
-0.048
-0.023
0.006
-0.038
-0.001
-0.009
-0.022
0
-0.02
-0.017
0.014
-0.002
-0.01
-0.009
-0.015
-0.012
-0.001
-0.022
-0.003
-0.022
-0.06
-0.05
-0.04
-0.03
-0.02
-0.01
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
DKI JAKARTA
DI YOGYAKARTA
JAWA BARAT
PAPUA SELATAN
PAPUA
GORONTALO
KEP. RIAU
PAPUA BARAT
JAWA TIMUR
NUSA TENGGARA BARAT
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGGARA
PAPUA BARAT DAYA
JAWA TENGAH
BALI
BENGKULU
PAPUA PEGUNUNGAN
SULAWESI UTARA
PAPUA TENGAH
BANTEN
KALIMANTAN BARAT
SULAWESI BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
KALIMANTAN TIMUR SUMATERA SELATAN
RIAU
JAMBI
MALUKU UTARA
MALUKU
SUMATERA UTARA
LAMPUNG
KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN
ACEH
SUMATERA BARAT
SULAWESI TENGAH
KALIMANTAN UTARA
KEP. BANGKA BELITUNG
Peningkatan/penurunan rasio gini
Terdapat 2 provinsi yang tidak mengalami perubahan yaitu Sulawesi Selatan dan Riau, 26 provinsi rasio
gininya menurun dan 10 propinsi mengalami peningkatan rasio gini.
Sumber: BPS (diolah, 2025)

12. ULM
12
Ketimpangan PDRB Per Kapita di Daerah
11 provinsi dengan PDRB Per Kapita diatas Nasional sedangakan sisanya masih lebih rendah dari Naioanl
Sumber: BPS (diolah, 2025)

13. ULM
13
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Indonesia Maret 2025
Sumber: BPS (diolah, 2025)

14. ULM
14
Kemiskinan Nasional, Perdesaan dan Perkotaan Indonesia
❑Tren menurun tingkat kemiskinan pada periode September 2020 ke Maret 2025 di daerah perdesaan
❑Disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih lebar

15. ULM
15
Sumber: BPS (diolah, 2025)
Kemiskinan Berdasarkan Pulau
Keterangan Gambar:
Penurunan kemiskinan terjadi hampir di semua wilayah di Indonesia, kecuali Maluku dan Papua. Penurunan
terbesar terjadi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara

16. ULM
16
Sumber: BPS (diolah, 2025)
Perkembangan Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemisikinan
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Maret 2025 meningkat di perkotaan dan menurun di perdesaan. Hal ini
menunjukkan bahwa jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin melebar di
perkotaan, tetapi menyempit di perdesaan.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode yang sama juga mengalami peningkatan di perkotaan dan
penurunan di perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin di
perkotaan semakin lebar, sementara di perdesaan semakin merata

17. ULM
17
Sumber: BPS (diolah, 2025)
KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMERINTAH
UNTUK MENGURANGI KETIMPANGAN

18. ULM
18
Sumber: Bapenas (RPJMN 2025-2026, RPJPMN 2025-2045)
Program Menurunkan Ketimpangan menuju Indonesai Emas 2045
Perlindungan Sosial
dengan
Transformasi Sosial

19. ULM
19
Pemberdayaan
Ekonomi
Program Menurunkan Ketimpangan menuju Indonesai Emas 2045
Sumber: Bapenas (RPJMN 2025-2026, RPJPMN 2025-2045)

20. ULM
20
Tata Kelola
Pemerintah
Program Menurunkan Ketimpangan menuju Indonesai Emas 2045
Sumber: Bapenas (RPJMN 2025-2026, RPJPMN 2025-2045)

21. ULM
21
REKOMENDASI KEBIJAKAN

22. ULM
22
Sumber: BPS (diolah, 2025)
❑Meningkatkan investasi pada pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan)
❑Memperkuat ketahanan keluarga sebagai unit Sosial-Ekonomi
❑Mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah tidak terpusat pada wilayah
tertentu
❑Meningkatkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan akses kegiatan
ekonomi produktif masyarakat, melalui pengaturan pemerataan akses kepemilikan lahan
dan hak intelektual untuk mendukung ekonomi kreatif
❑Perluasan program padat karya produktif, pelatihan vokasi berbasis kebutuhan lokal, dan
dukungan usaha mikro secara terintegrasi (akses modal, pasar, dan teknologi) untuk
mendorong pendapatan berkelanjutan
❑Reformasi kebijakan bansos menjadi lebih integratif, adaptif, dan transformatif, dengan
fokus pada rumah tangga termiskin dan pendekatan graduasi (graduation approach)
yang menggabungkan bantuan tunai, pelatihan, dan pembinaan ekonomi
❑Sinergi pemerintah, akademisi, dan masyarakat/swasta diperlukan untuk mewujudkan
Indonesia Maju dan berkeadilan
Rekomendasi Kebijakan

23. ULM
23
TERIMA KASIH