Gugus Kendali Mutu Revisi DIPA Tahun 2025.pptx

Proses Bisnis Tata Cara Pengajuan Revisi DIPA Satuan Kerja

1. 1 REVISI ANGGARAN P alangkaraya 27 Agustus 2025

2. Definisi, Jenis dan Kewenanangan Revisi Anggaran Revisi Anggaran adalah perubahan rencana kerja dan anggaran berupa penyesuaian rincian anggaran dan/ atau informasi kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan UU mengenai APBN, termasuk revisi atas DIPA yang telah disahkan pada tahun anggaran berkenaan Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap Revisi Administrasi Jenis Revisi Anggaran DJA Menetapkan usulan revisi anggaran yang memerlukan penelaahan dan pengesahan . Pergeseran anggaran antar -RO antar -KRO antar-Kegiatan antar -Program antar -unit eselon I . DITPA Pengesahan revisi anggaran antar-Kanwil DJPb , antar -RO, antar -KRO, antar-Kegiatan dalam satu Program. Pengesahan revisi anggaran tidak menyebabkan penurunan volume RO secara total. KANWIL DJPB Pengesahan revisi anggaran satu Kanwil DJPb , antar -RO, antar -KRO, antar-Kegiatan dalam satu Program . Pengesahan revisi anggaran tidak menyebabkan penurunan volume RO secara total. PMK Nomor 107 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran , Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan PER-9/PB/2023 Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Dasar Hukum Revisi Anggaran

3. Revisi Kewenangan Kanwil DJPb Penggunaan kelebihan realisasi penerimaan atas target PNBP Ketentuan mengenai BLU, termasuk penggunaan pendapatan BLU, perubahan taget penerimaan, penetapan status BLU suatu Satker, dan/atau penggunaan saldo kas BLU Lanjutan pelaksanaan kegiatan pinjaman Lanjutan pelaksanaan kegiatan hibah Penambahan hibah baru berupa hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN Perubahan RO PN berupa penambahan target dan/atau alokasi RO PN yang anggarannya bersumber dari hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN Pergeseran PNBP antar-KRO dan/atau dalam 1 (satu) KRO dalam 1 (satu) Kanwil DJPb Pergeseran anggaran yang bersumber dari PNBP BLU Pergeseran anggaran yang bersumber dari pinjaman atau Hibah Penyelesaian Tunggakan tahun anggaran sebelumnya yang dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam 1 (satu) Kanwil DJPb. Antar-jenis belanja yang tidak mengakibatkan penurunan volume RO scara total dalam 1 (satu) Kanwil DJPb Revisi Anggaran yang disampaikan melewati tahun anggaran berkenaan yang diusulkan dalam rangka pengesahan dan/ atau penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat Pengurangan pagu hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN REVISI PAGU BERUBAH Revisi dalam rangka pagu anggaran tetap lainnya berupa pengesahan dan dalam 1 ( satu ) Kanwil DJPb . Misal : Revisi Antar-Kegiatan , Penambahan Volume REVISI PAGU TETAP 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

4. Revisi Kewenangan Kanwil DJPb Pencantuman / penghapusan / perubahan catatan halaman IV.B DIPA Revisi administrasi terkait RO Prioritas Nasional berupa ralat administratif nomenklatur; Pencantuman/perubahan rencana penarikan dana dan/atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA Perubahan nomenklatur bagian anggaran dan/atau Satker dengan jenis kewenangan dekonsentrasi atau tugas pembantuan. REVISI ADMINISTRASI 1 2 3 4 KPA/KPA BUN melakukan pemutakhiran atas usulan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan melalui Sistem Informasi paling lambat hari berikutnya setelah dilakukan approval pada Sistem Informasi . Proses pemutakhiran revisi Petunjuk Operasional Kegiatan kewenangan KPA dapat dilakukan sepanjang : Tidak mengubah Jenis Belanja ; Tidak mengubah Volume Rincian Output; Tidak menggeser alokasi antar Rincian Output PN; Tidak mengubah sumber dana; Tidak bergeser antar KRO; Tidak mengubah halaman IV DIPA; Tidak mengubah Digital Stamp; Tidak mengubah Halaman III DIPA; dan Tidak mengubah target PNBP. PEMUTAKHIRAN REVISI POK LAIN LAIN

5. Alur Revisi Kewenangan Kanwil DJPb 1 Membuat history usulan revisi DIPA oleh satker RUH Belanja / RPD Validasi Belanja 2 Approval (KPA / Kewilayahan) 3 Pengajuan Revisi

6. Alur Revisi Kewenangan Kanwil DJPb

7. 7

8. REVISI PAGU BERUBAH 8 No Jenis Revisi Kewenangan Keterangan Dit . PA Kanwil DJPb 1. Penggunaan kelebihan realisasi penerimaan atas target PNBP Penggunaan kelebihan realisasi penerimaan atas Target PNBP untuk Satker yang bersangkutan dalam 1 ( satu ) Program, sepanjang : digunakan oleh Satker penghasil ; digunakan untuk kegiatan pelayanan yang menghasilkan PNBP; Satker yang bersangkutan melakukan pengisian data Target PNBP sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan ; dan pergeseran pagu belanja PNBP yang bersumber dari jenis PNBP ( akun belanja ) yang berbeda dalam 1 ( satu ) Satker dalam 1 ( satu ) Program yang tidak memerlukan penelaahan . 2 Penggunaan pendapatan BLU, termasuk perubahan target penerimaan dan penetapan status BLU suatu Satker. -

9. REVISI PAGU BERUBAH 9 No Jenis Revisi Kewenangan Keterangan Dit . PA Kanwil DJPb 3 Ketentuan mengenai BLU, termasuk penggunaan saldo kas BLU bersangkutan maupun untuk BLU lainnya . - 4 Lanjutan pelaksanaan kegiatan pinjaman Selain pinjaman yang diteruspinjamkan dan pinjaman yang diterushibahkan . 5 Pengesahan atas pengeluaran Kegiatan / proyek 1 ( satu ) tahun dan/ atau tahun-tahun anggaran sebelumnya yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan/ atau pinjaman dalam negeri, termasuk yang telah closing date . - 6 Lanjutan pelaksanaan kegiatan hibah. melalui Kuasa BUN selain penerusan Hibah ; tidak melalui Kuasa BUN. 7 Penambahan Hibah baru setelah Undang-undang mengenai APBN tahun anggaran berkenaan ditetapkan . Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN, termasuk pada RO Prioritas Nasional.

10. REVISI PAGU BERUBAH 10 No Jenis Revisi Kewenangan Keterangan Dit . PA Kanwil DJPb 8 Pengurangan pagu Hibah . Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN pada RO non- Prioritas Nasional sepanjang sesuai naskah perjanjian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan . 9 Perubahan anggaran BA BUN sebagai akibat penambahan alokasi pembiayaan investasi pada BLU yang bersumber dari kas BLU . - 10 Perubahan RO Prioritas Nasional . Penambahan target dan/ atau alokasi RO Prioritas Nasional yang anggarannya bersumber dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dan/ atau PNBP termasuk PNBP BLU. 11 Revisi dalam hal pagu anggaran berubah lainnya . Dit.PA : pengesahan antar-Kanwil DJPb Kanwil DJPb : pengesahan dalam 1 ( satu ) Kanwil DJPb

11. REVISI PAGU TETAP 11 No Jenis Revisi Kewenangan Keterangan Dit . PA Kanwil DJPb 1 Pergeseran PNBP . Dit.PA : antar -KRO dan/ atau dalam 1 ( satu ) KRO antar-Kanwil DJPb . Kanwil DJPb : antar -KRO dan/ atau dalam 1 ( satu ) KRO dalam 1 ( satu ) Kanwil DJPb . 2 Pergeseran anggaran yang bersumber dari PNBP BLU. - 3 Pergeseran anggaran yang bersumber dari pinjaman atau Hibah Dit.PA : pengesahan dan antar-Kanwil DJPb Kanwil DJPb : pengesahan dan dalam 1 ( satu ) Kanwil DJPb sepanjang dalam 1 ( satu ) nomor register yang sama dan sesuai dengan naskah perjanjian atau dokumen yang dipersamakan .

12. REVISI PAGU TETAP 12 No Jenis Revisi Kewenangan Keterangan Dit . PA Kanwil DJPb 4 Penyelesaian Tunggakan . Dit.PA : tahun-tahun anggaran sebelumnya yang dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam 1 ( satu ) Program antar-Kanwil DJPb . Kanwil DJPb : tahun-tahun anggaran sebelumnya yang dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam 1 (satu) Kanwil DJPb. 5 Kegiatan dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan Dit.PA : kewenangan tetap antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kanwil DJPb : kewenangan dan lokasi tetap dalam 1 (satu) OPD .

13. REVISI PAGU TETAP 13 No Jenis Revisi Kewenangan Keterangan Dit . PA Kanwil DJPb 6 Antar- jenis belanja . Dit.PA : tidak mengakibatkan penurunan volume RO secara total antar-Kanwil DJPb . Kanwil DJPb : tidak mengakibatkan penurunan volume RO secara total dalam 1 (satu) Kanwil DJPb. 7 Penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran . Dit.PA : antar-Kanwil DJPb . Kanwil DJPb : Dalam 1 (satu) Kanwil DJPb . 8 Pergeseran anggaran pada DIPA Kementerian/Lembaga untuk anggaran yang berasal dari SP SABA. Dit.PA : tidak mengakibatkan perubahan biaya satuan ( unit cost ) dan/ atau target volume RO total antar-Kanwil DJPb . Kanwil DJPb : tidak mengakibatkan perubahan biaya satuan ( unit cost ) dan/atau target volume RO total dalam 1 (satu) Satker atau dalam 1 (satu) Kanwil DJPb.

14. REVISI PAGU TETAP 14 No Jenis Revisi Kewenangan Keterangan Dit . PA Kanwil DJPb 8 Pergeseran anggaran terkait belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (akun 526). Dit.PA : disertai surat pernyataan pejabat eselon I yang menyatakan bahwa alokasi tersebut telah berdasarkan proposal yang diterima , apabila : memunculkan / mengganti akun menjadi akun 526XXX ( akun 6 digit); dan/ atau mengakibatkan penambahan volume RO. tanpa disertai surat pernyataan pejabat eselon I apabila : pergeseran anggaran antar-akun 526XXX ( akun 6 digit) yang telah tersedia antar-Kanwil DJPb ; dan/ atau pengurangan alokasi pada akun 526 yang tidak menurunkan volume RO Kanwil DJPb : tanpa disertai surat pernyataan pejabat eselon I untuk pergeseran anggaran antar-akun 526XXX (akun 6 digit) yang telah tersedia dalam 1 (satu) Kanwil DJPb.

15. REVISI PAGU TETAP 15 No Jenis Revisi Kewenangan Keterangan Dit . PA Kanwil DJPb 9 Revisi Anggaran yang disampaikan melewati tahun anggaran berkenaan yang diusulkan dalam rangka pengesahan dan/atau penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat. Dit.PA : antar-Kanwil DJPb termasuk substansi revisi antar -Program dan/ atau antar -unit eselon I. Kanwil DJPb : dalam 1 (satu) Kanwil DJPb termasuk substansi revisi antar-Program dalam 1 (satu) unit eselon I. 10 Revisi dalam rangka pagu anggaran tetap lainnya Dit.PA : pengesahan antar-Kanwil DJPb . Kanwil DJPb : pengesahan dalam 1 ( satu ) Kanwil DJPb .

16. REVISI ADMINISTRATIF 16 No Jenis Revisi Kewenangan Keterangan Dit . PA Kanwil DJPb 1 Pencantuman/penghapusan/perubahan catatan halaman IV.B DIPA/DIPA BUN berupa penyelesaian Tunggakan melalui mekanisme Revisi DIPA/DIPA BUN. Dit.PA : Tunggakan tahun-tahun anggaran sebelumnya yang dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam 1 ( satu ) Program antar-Kanwil DJPb . Kanwil DJPb : Tunggakan tahun-tahun anggaran sebelumnya yang dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program dalam 1 (satu) Kanwil DJPb. 2 Pencantuman/penghapusan/perubahan catatan halaman IV.B DIPA/DIPA BUN yang berasal dari SP SABA. Dit.PA : pergeseran yang tidak mengakibatkan perubahan biaya satuan (unit cost) dan/ atau target volume RO total antar-Kanwil DJPb . Kanwil DJPb : pergeseran anggaran yang tidak mengakibatkan perubahan biaya satuan (unit cost) dan/ atau target volume RO total dalam 1 ( satu ) satker atau dalam 1 ( satu ) Kanwil DJPb .

17. REVISI ADMINISTRATIF 17 No Jenis Revisi Kewenangan Keterangan Dit . PA Kanwil DJPb 3 Pencantuman/penghapusan/perubahan volume dan alokasi anggaran pembangunan/renovasi gedung/bangunan dan/atau kendaraan bermotor pada catatan halaman IV.B DIPA/DIPA BUN. Dit.PA : penambahan volume dan/ atau penambahan alokasi anggaran yang mengakibatkan penambahan volume. Kanwil DJPb : pengurangan alokasi anggaran. 4 Revisi administrasi terkait RO Prioritas Nasional berupa ralat administratif nomenklatur . - 5 Pencantuman/perubahan rencana penarikan dana dan/atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA. perubahan yang tidak mengakibatkan perubahan perkiraan penerimaan secara total, penambahan perkiraan penerimaan dikarenakan penggunaan kelebihan realisasi atas Target PNBP, dan/ atau perubahan rencana penarikan dana. 6 Perubahan/penambahan cara penarikan SBSN. - 7 Perubahan/penambahan cara penarikan pinjaman/Hibah luar negeri atau dalam negeri, termasuk Pemberian Pinjaman. -

18. REVISI ADMINISTRATIF 18 No Jenis Revisi Kewenangan Keterangan Dit . PA Kanwil DJPb 8 Perubahan/penambahan nomor register pinjaman dan/atau Hibah luar negeri. - 9 Perubahan nomenklatur bagian anggaran dan/atau Satker dengan jenis kewenangan dekonsentrasi atau tugas pembantuan . -