HAK PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.pptx

hak protokoler DPRD

1. HAK PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi , Kabupaten , dan Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

2. Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Acara Resmi yang diadakan di Daerah dengan posisi sebagai berikut : a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati ; b. c. Wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya ; dan Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas / Kepala Badan , dan / atau Kepala Perangkat Daerah.

3. (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh Kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi . (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Acara Resmi pemerintah yang diselenggarakan di Daerah; b. c. Acara Resmi Pemerintahan Daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah ; dan Acara Resmi Pemerintahan Daerah yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Daerah; (3) Selain Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan mengenai Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD berlaku pada saat pertemuan resmi termasuk rapat paripurna istimewa DPRD.

4. Tata Tempat dalam rapat DPRD dengan posisi sebagai berikut : a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil Ketua DPRD; b. c. d. e. Bupati dan / atau Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan ketua DPRD; Wakil Ketua DPRD ditempatkan di sebelah kiri Ketua DPRD; Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota ; dan Sekretaris DPRD, tokoh masyarakat , peninjau , dan undangan lainnya sesuai dengan kondisi ruangan rapat .

5. pelantikan Bupati dan Wakil Bupati dengan posisi sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah / janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati ; Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri ketua DPRD; Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota ; Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah / janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati ; calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik du

6. Pelaksanaan upacara bendera dalam Acara Resmi meliputi : a. pula tata bendera kebangsaan ; b. c. lagu kebangsaan ; dan pakaian upacara .

7. Tata lagu kebangsaan indonesia raya dalam upacara resmi : a. apabila diperdengarkan dengan musik , maka lagu kebangsaan Indonesia raya dibunyikan lengkap satu kali; b. c. d. e. apabila dinyanyikan , maka dinyanyikan lengkap satu bait, yaitu bait pertama dengan dua kali ulangan ; pada saat lagu kebangsaan Indonesia raya diperdengarkan , seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan