Hand Out Desk 2_WS TEKAD_Proposed Data Flow and Management.pptx

Rangkuman: Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa dalam Program TEKAD – IFAD
1. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengadaan Barang dan Jasa
a. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Berdasarkan Perpres No. 12/2018, UKPBJ merupakan unit kerja di tingkat kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang ber...

Rangkuman: Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa dalam Program TEKAD – IFAD
1. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengadaan Barang dan Jasa
a. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Berdasarkan Perpres No. 12/2018, UKPBJ merupakan unit kerja di tingkat kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang berfungsi sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).

Tugas utama: Menyelenggarakan dukungan PBJ di tingkat pusat dan daerah.

Fungsi UKPBJ meliputi:

Pengelolaan PBJ

Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Pembinaan SDM dan kelembagaan

Pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis

Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh menteri/kepala daerah

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Bertanggung jawab sebagai pelaksana pengadaan di tingkat pusat dan provinsi.

Berperan dalam konsolidasi pengadaan untuk efisiensi dan efektivitas.

2. Rencana Pengadaan
Penyusunan Rencana Pengadaan Tahunan (AWPB) dan Procurement Plan didasarkan pada rencana kegiatan tahunan yang telah teridentifikasi.

Batas waktu penyampaian dokumen kepada IFAD untuk mendapatkan persetujuan (No Objection) adalah 90 hari sebelum Januari tahun berikutnya (akhir September tahun berjalan).

Procurement Plan disusun oleh Satker Pusat dan Satker Dekon berdasarkan proyeksi kebutuhan 12 bulan ke depan.

Format Procurement Plan mengikuti template yang ditetapkan IFAD, termasuk deskripsi singkat dan nilai setiap kegiatan pengadaan.

3. Proses Pengadaan (Flow Procurement Process)
a. Referensi Hukum:

Perpres No. 12/2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16/2018

Peraturan LKPP No. 12/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan PBJ melalui Penyedia

Keputusan Menteri Desa, PDTT No. 88/2022 tentang SOP PBJ di lingkungan Kementerian Desa, PDTT

b. Prosedur Pemilihan Penyedia:

Mengacu pada peraturan yang berlaku dengan tahapan yang sistematis dan transparan.

Proses pemilihan dilakukan melalui metode yang telah ditetapkan, baik secara elektronik maupun konvensional.

4. Dokumen Pengadaan yang Tersedia
Terdapat model dokumen pemilihan yang disesuaikan dengan jenis pengadaan dan nilai kontrak.

Dokumen-dokumen ini disusun berdasarkan Perpres 12/2021 dan Peraturan LKPP 12/2021 untuk memastikan kesesuaian dengan standar nasional.

5. Monitoring dan Pengendalian Kontrak
Pengendalian kontrak dilaksanakan oleh masing-masing PPK di tingkat pusat dan daerah.

Pelaporan progress kontrak:

PPK Pusat → NPMU (National Project Management Unit)

PPK Daerah → PPIU (Provincial Project Implementation Unit) → diteruskan ke NPMU

Monitoring implementasi kontrak:

Tingkat pusat: NPMU berkoordinasi dengan NMC (National Monitoring Consultant)

Tingkat provinsi: PPIU berkoordinasi dengan PMC (Provincial Monitoring Consultant)

NPMU bertugas memutakhirkan data pelaksanaan kontrak ke dalam IFAD Client Portal – Contract Monitoring (ICP-CM) secara berkala. 6. Rekomendasi
Diperlukan reposisi Procurement Specialist yang sebelumnya berada di NMC dan PMC untuk ditempatkan di NPMU (pusat) dan PPIU (provinsi).

Tujuannya