Hand-out-Hukum AlaMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm.pptx

LAW

1. Pengertian hukum agraria nasional dan hukum tanah Hukum? Keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan manusia dan jika dilanggar ada sanksi Agraria? a. secara umum  Ager (latin): tanah atau sebidang tanah Agrarius: perladangan,persawahan,pertanian Agrarian (Inggris) : tanah, dan dihubungkan dengan usaha pertanian KBBI: urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah.

2. Lanjutan Pengertian.. b. secara yuridis  Pasal 33 (3) UUD, Pasal 2 (1) UUPA: bumi , air, ruang angkasa dan kekayaan alam (BAR+) Hukum agraria : kelompok bidang hukum yang mengatur hak penguasaan atas bumi , air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya . Agrarian Law: Perangkat peraturan2 hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikannya Hukum tanah merupakan bagian hukum agraria

3. Politik hukum agraria nasional dalam UUD 1945 dan hubungannya dengan UUPA Politik hukum agraria terdapat dalam Pasal 33 (3)  BAR+ dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat UUPA sebagai pelaksana dari politik hukum yang terkandung dalam Pasal 33 (3)

4. Ruang lingkup kajian hukum agraria/hukum tanah Hukum tanah Hukum air Hukum kehutanan Hukum pertambangan Hukum perikanan Dll

5. Sumber hukum agraria/hukum tanah UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) UUPA mencabut sumber hukum agraria warisan kolonial: a. Agrarische Wet (AW) (S. 1870-55) dan semua peraturan pelaksanaan- nya termasuk Agrarisch Besluit (AB)1870  administratif b. Buku II BW yang mengatur bumi, air dan kekayaan alam kecuali hipotik UU No. 4 Tahun 1996 ttg Hak Tanggungan  ketentuan hipotik pun (termasuk credietverband ) dicabut. Serta peraturan pelaksana dari UU di atas: PP No. 24 Tahun 1997 ttg Pendaftaran Tanah. UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan utk Kept Umum Di samping itu ada pula Tap MPR No. IX/2001 ttg Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya alam

6. Perkembangan hukum agraria sebagai matakuliah mandiri Sejalan dengan lahirnya UUPA Timbulnya berbagai permasalahan hukum terkait BAR+ yang tidak bisa diakomodasi oleh matakuliah lain (hukum adat, hukum perdata, hukum administrasi dll.) Ada 2 permasalahan menonjol: land reform dan ketentuan konversi 1972  Hk Agraria sbg matakuliah pilihan, 1983 kurikulum inti pendidikan hukum, sejak 1993 kurikulum nasional Bahkan sekarang kelompok hukum agraria sudah berkembang menjadi berbagai matakuliah konsentrasi  Hukum Pertanahan, Hukum Pertambangan, Hukum Kehutanan, Hukum Perikanan, Hukum Perairan, dll.

7. Masalah Agraria (Umum) Tumpang tindihnya aturan Agraria Masalah penguasaan lahan 3. Konflik horizontal masyarakat

8. Sejarah perkembangan hukum agraria Masa sebelum kemerdekaan (1945) 1. Sebelum AW 1870 2. Setelah AW 1870 s/d Proklamasi Masa kemerdekaan 1. Sebelum UUPA (1945-1960) 2. Masa UUPA (24 Sep 1960 s/d sekarang)

9. Hukum agraria sebelum kemerdekaan (sebelum AW) Dlm bdg perdata  Buku II BW ( sejak 1848) Administratif:Sebelum AW 1870  hk agr tdk tersusun secara lengkap, diserahkan kpd msg-msg sektor Aturan yg dipakai: Ps 62 RR 1854 3 ayat: 1. Gub Jend tdk boleh menjual tanah; 2. kecuali tanah yg kecil utk perluasan kota serta kegiatan usaha; 3. Gub. Jend dpt menyewakan tanah menurut ordonansi, kecuali tanah rakyat dan ulayat

10. Ketentuan ini tdk memberikan peluang yg besar kepada pengusaha swasta, karena: sewa waktunya terbatas (paling lama 20 th) dan tdk obyek hipotik. Ditambah issue/kritik thd tanam paksa (cultur stelsel) dan monopoli pemerintah Kerajaan Belanda

11. Hukum agraria sebelum kemerdekaan (setelah AW) Debat: gol pengusaha (oposisi) dg pemerintah Bld dimenangkan oleh pengusaha  lahir AW 1870. AW hanya berisi tambahan 5 ayat terhadap Ps 62 RR 1854 sebelumnya, meliputi: 1. GJ dpt memberikan tanah dgn hak erfpacht, 75 th; 2. GJ menjaga jgn melanggar hak pribumi; 3. GJ tdk boleh mengambil hak rakyat kecuali utk kepentingan umum 4. Hak milik adat pribumi dapat diberikan agrarische eigendom 5. persewaan/serah pakai tanah pribumi kpd nonpribumi dilakukan dgn ordonansi Didukung oleh AB Ps 1: asas domein verklaring (jg sdh ada pd 519 & 520 BW)

12. Fungsi AW 1870 : membuka kemungkinan dan memberikan jaminan kepada pengusaha swasta untuk berkembang di Hindia Belanda

13. Domein verklaaring : pernyataan tanah yang tidak dapat dibuktikan eigendoom adalah domein (milik negara)

14. Hukum agraria masa kemerdekaan (sebelum UUPA) Masih berlaku hukum warisan Belanda  Buku II BW dan AW 1870 dan peraturan pelaksana (Pasal I AP UUD) Tetapi pelaksanaannya disesuaikan dgn politik hukum UUD 1945 (Ps 33 (3))  asas domein diganti HMN Mulai dilakukan pencabutan thd ketentuan kolonial-feodal secara parsial  penghapusan desa perdikan (1946), hak konversi (1948), tanah partikelir (kongsi dan usaha) (1958) dll.

15. Alasan perubahan (latar belakang lahirnya UUPA) Karena susunan masy Ind yg bsifat agraris Karena hukum agraria masih tersusun berdasarkan tujuan & sendi2 jajahan Akibat politik hukum penjajah, dimana terjadi dualisme: tanah barat dan tanah adat

16. Lanjutan latarbelakang 4. Bagi pribumi tidak menjamin kepastian hukum 5. Karena AW 1870 lahir atas desakan pengusaha besar swasta utk memperoleh tanah utk perkebunan besar> terkait cultuur stelsel

17. Hukum agraria setelah lahirnya UUPA 24 Sep 1960 lahir UUPA Disahkan oleh Soekarno dan diundangkan dalam LN No 104 tahun 1960

18. Dengan diundangkannya UUPA : terjadi peubahan yang bersifat komprehensif dan Fundamental ( mendasar ) mengenai : Struktur perangkat Hukum > dulu agraria bersumber dari : a. hukum adat yang bersifat komunalistik religius b. Hk perdata barat : individualistik liberal c. Bekas pemerintahan swapraja : sifat feodal

19. Lanjutan perubahan… 2. Konsepsi yg mendasarinya 3. Materi/ isi yang diatur

20. Tujuan UUPA meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

21. meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaandalam hukum pertanahan. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

22. Hukum pertanahan sebagai bagian hukum agraria Pengantar Politik hukum pertanahan sebagai bagian dari politik hukum agraria Obyek dan ruang lingkup kajian hukum pertanahan. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya.

23. Pengantar Sebagian besar isi UUPA berkaitan dengan hak dan penguasaan atas tanah Hukum tanah  hak-hak penguasaan atas tanah, yaitu hak dan kewajiban berkenaan dgn tanah: Kerangka hukum dan institusinya Pemindahan hak dan pengawasannya

24. Menurut Nathaniel Lichfield Objek perhatian hukumnya bukan tanahnya, melainkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berkenaan dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai dalam berbagai bentuknya, meliputi kerangka hukum dan institusionalnya, pemindahannya serta pengawasannya oleh masyarakat.

25. Jadi… Fokus Hukum Agraria bukan pada tanah, tetapi pd HAK dan PENGUASAAN. Hak atas tanah tidak meliputi pemilikan kekayaan alam terkait..

26. Pengertian Tanah Perlu pembatasan pengertian (yuridis) UUPA Pasal 4 (1) atas dasar hak menguasai negara…ditentukan hak-hak atas permukaan bumi yg disebut tanah dimensi panjang dan lebar berdasarkan pasal ini, menjadi jelas bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah pemukaan bumi.

27. Pasal 4 (2) juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang angkasa di atasnya: sekedarnya dan berhubungan langsung dgn penggunaan tanah. Pasal 8 hak atas tanah tdk meliputi pemilikan kekayaan alam terkait (diatasnya)

28. Pengertian Tanah menurut KBBI Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali Keadaan bumi di suatu tempat Permukaan bumi yang diberi batas Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal, dan sebagainya)

29. Asas hukum tanah Hukum barat  asas perlekatan (acessi) (ps 500 dan 571 KUHPer) Hukum tanah Nasional bersumber hukum adat: asas pemisahan horizontal ( horizontale scheiding )

30. Prinsip-prinsip dasar hukum agraria nasional Nasionalisme dan kebangsaan Hak menguasai negara Pengakuan hukum adat dan hak ulayat Fungsi sosial hak atas tanah Persamaan hak Land reform Land use planning

31. Nasionalisme dan kebangsaan HAK BANGSA (Ps. 1 UUPA) Seluruh BAR+ bangsa Ind mrpkn kekayaan nasional> penundukan, kesepakatan Hak penguasaan atas tanah tertinggi Semacam hak ulayat pd tingkatan tertinggi Hak bangsa meliputi semua tanah

32. Lanjutan hak bangsa Bersifat abadi> selama masih ada bangsa Indonesia Berunsur perdata dan publik perdata> kepunyaan, kekayaan publik > tugas mengelola Dgn adanya hak bangsa tdk ada Res Nullius (tanah tak bertuan)

33. Hak menguasai negara Pengaturan : Pasal 2 UUPA HMN merupakan pengganti asas Domein Verklaring Dasar Utama Pasal 33 a (3) Menguasai > Tugas Pengelolaan

34. HMN memberikan kewenangan Kpd Negara untuk ( Pasal 2 a (2): Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan , penggunaan , persediaan , dan pemeliharaan BAR+ Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dgn BAR+ Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara org dan pbuatan hk mengenai BAR+

35. Pengakuan hukum adat dan hak ulayat Diatur dlm Pasal 3 UUPA Hak ulayat: kewenangan yang mnrut hk adat dipunyai oleh masy hk adat tt atas wilayah tt yang mrupakan lingkungan hidup warganya utk mengambil manfaat dari SDA, termasuk tanah dlm wilayah tsb, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hbgan secara lahiriah dan bathiniah, turun temurun dan tidak terputus antara masy hk adat tsb dgn wilayah ybs

36. Tanah Ulayat: bidang tanah yang diatasnya tdp hak ulayat dari suatu masy hk adat tt Hak ulayat diakui, sepanjang masy hk adatnya msh ada > tp tdk boleh btentangan dgn keptngan nasional, psatuan dan kesatuan dan peraturan PUUan yg lebih tinggi

37. Penggunaan bsifat komunalistik religius Hak ulayat masy hk adat jg bsifat perdata dan publik Perdata: mengandung hak kepunyaan bersama masy hk adat Publik: tugas kewajiban mengelola, mengatur, dan memimpin penguasaan,pemeliharaan, peruntukan dan penggunannnya

38. Fungsi sosial hak atas tanah Pasal 6 Fungsi sosial tdk hanya menyangkut hak milik, tetapi “semua hak atas tanah” Karena hak individual bersumber dari hak bangsa (/bagian dari hak bangsa/ bersumber langsung atau tdk langsung dari hak bangsa yang merupakan hak bersama

39. Hak atas tanah apapun tidak boleh dipergunakan semata-mata untuk keptingan pribadi sj, apalagi klu hal tersebut sampai menimbulkan kerugian bagi masy Fungsi sosial hak atas tanah mewajibkan pada yang mempunyai hak utk mempergunakan tanah ybs sesuai keadaannya> mmperhatikan keadaan tanah, sifat, dan tujuan pemberian haknya

40. Kepentingan umum dan keptingan pribadi tidak boleh saling btentangan dan saling mendesak> tujuan keadilan dan kemakmuran

41. Persamaan hak Kesetaraan gender> Pasal 9 ayat (2): tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

42. 2. Namun lebih diutamakan utk melindungi keptngan warga negara yang kedudukan ekonominya lemah ( keadilan korektif ) 3. Mencegah monopoli swasta 4. Monopoli pemerintah hrs dengan peraturan PUUan

43. Land Reform Adalah: Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah

44. Land reform Prinsip : Land to the tiller Bersumber dari Panca Program Agraria : Pembaruan Hk Agraria > unifikasi dan jaminan kepastian hukum Penghapusan hak-hak asing & konsesi hak atas tanah oleh kolonial Mengakhiri feodalisme Perombakan pemilikan , penguasaan , dan hubungan atas Tanah ( land reform dalam arti sempit ) Perencanaan persediaan dan peruntukan tanah (land use planning)

45. Latarbelakang Land Reform Ketidak adilan pemilikan dan penguasaan hak atas tanah Terjadinya pemerasan thd rakyat jajahan Kesenjangan akibat rezim yg diskriminatif Banyaknya petani yg tidak mempunyai tanah Semangat keadilan sosial

46. Tujuan Land Reform Menurut Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Terwujudnya masyarakat adil & makmur, peningkatan taraf hidup petani Memperkuat dan memperluas pemilikan tanah utk seluruh rakyat, tmasuk kaum tani

47. Tujuan Land reform (versi Mentri Agraria Sadjarwo) Pembagian yg adil atas sumber penghidupan  keadilan sosial; Mewujudkan “tanah untuk petani”, mencegah spekulasi dan pemerasan atas tanah; Memperkuat (luas) hak milik atas tanah bagi setiap warga negara (laki2 dan perempuan);

48. Lanjutan Tujuan….. Mengakhiri sistem tuan-tuan tanah dan penguasaan tanah besar-besaran; Mengikis liberalisme dan kapitalisme atas tanah perlindungan ekonomis lemah; Meningkatkan produksi pertanian nasional, pertanian intensif, secara gotong royong dalam bentuk koperasi, sistem perkreditan yang memihak petani.

49. Pengaturan Land Reform UUPA Pasal 7, 10, 13, 17, 24, dan 53 UU no 56 Prp Thn 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (UU Land Reform ) UU No 2 Thn 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian PP No 4 Tahun 1977 Tentang Pemilikan Tanah Pertanian secara Guntai (Absentee) bagi Pensiunan Pegawai Negeri

50. UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) sebagai induk pelaksanaan land reform (Pasal 7, 10, 13, 17, 24 dan 53) a. Pasal 7: untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

51. b. Pasal 10: (1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. (2) Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. (3) Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam peraturan perundangan.

52. Pasal 13 Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warga-negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.

53. Lanjutan Pasal 13 (3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang. (4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial, termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha dilapangan agraria.

54. Program Land Reform Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah Larangan pemilikan tanah absentee/ guntai Redistribusi tanah; tanah bekas swapraja & tanah2 negara Pengaturan penebusan tanah gadai Pengaturan kembali bagi hasil tanah pertanian Pembatasan luas minimum

55. Land use planning Timbul karena: Terbatasnya Sumberdaya agraria Perlu perencanaan penggunaan agar memperoleh manfaat maksimal Harus terpimpin dan teratur

56. Hubungan Land Reform dan Land Use Planning Land Reform bertujuan agar tercipta keadilan sosial hak atas tanah, sedangkan Land Use Planning merencanakan agar setiap keperluan atas tanah terpenuhi Land Reform harus didukung oleh Land Use Planning agar setiap tanah yang dimiliki oleh rakyat dapat menghasilkan maksimal, sesuai kemampuan fisik dan aspek sosial budaya

57. Permasalahan pelaksanaan land reform di Indonesia Beban historis lahirnya UUPA sebagai induk program land reform  stigma PKI Sehingga ketentuan land reform tdk dijalankan  kalah dgn issue investasi; Bahkan banyak penyimpangan terhadap ketentuan land reform; Tidak didukung oleh kebijakan bidang pertanian;

58. Hak-hak penguasaan atas tanah (Obyek & Ruang Lingkup) Hak bangsa Hak menguasai negara Hak ulayat masy hukum adat Hak perorangan (individual): 1. hak-hak atas tanah individual ( Hak milik , HGU, HGB, HP, hak sewa ) 2. wakaf 3. hak tanggungan

59. Hak Milik? Hak milik  hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat fungsi sosial (Ps 20 (1)) Unsur-unsur: Turun temurun Terkuat dan terpenuh Dipunyai oleh orang Fungsi sosial

60. Ketentuan mengenai hak milik Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain-Ps 20 (2) Hak milik, peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan-Ps 23 (1). Penggunaan tanah oleh bukan pemilik dibatasi dan diatur-Ps 24. Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan-Ps 25.

61. Siapa Subyek Hak Milik? Prinsipnya  Hanya warga-negara Indonesia (WNI) dapat mempunyai hak milik. Badan Hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah  dapat mempunyai hak milik: PP 38/1963: BH sebagai pemilik tanah  Bank Negara, koperasi pertanian, ormas sosial keagamaan

62. Terjadinya Hak Milik (Ps 22) Menurut hukum adat yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hak milik juga terjadi karena: Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Ketentuan Undang-undang.

63. Hapusnya Hak Milik (Ps 27) a. tanahnya jatuh kepada negara: 1. karena pencabutan hak; 2. karena penyerahan sukarela; 3. karena diterlantarkan; 4. karena pemilik tidak lagi WNI atau dwikewarganegaraan; b. tanahnya musnah.

64. Hak Guna Usaha (HGU)? HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan atau Peternakan (Ps 28). Jangka Waktu  paling lama 25 th, perusahaan  dapat diberikan paling lama 35 th, serta dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun.

65. Ketentuan mengenai HGU HGU diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 Ha, jika luasnya 25 Ha atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik-Ps 28 (2). HGU dapat beralih dan dialihkan-Ps 28 (3). HGU terjadi karena penetapan Pemerintah-Ps 31. HGU, peralihan dan penghapusannya harus didaftarkan-Ps 32. HGU dapat dijadikan jaminan utang dg dibebani Hak Tanggungan-Ps 33.

66. Siapa Subyek HGU? Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (BHI) (Ps 30)

67. Hapusnya HGU (Ps 34) jangka waktunya berakhir; dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi; dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; dicabut untuk kepentingan umum; diterlantarkan; tanahnya musnah; Pemegang HGU beralih jadi WNA atau BHA

68. Hak Guna Bangunan (HGB)? HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang “ bukan miliknya sendiri” ,*) dengan jangka waktu paling lama 30 th. HGB dapat diperpanjang paling lama 20 th-Ps 35 (1) & (2) *) bisa di atas tanah negara dan bisa di atas tanah hak milik orang lain (lihat dan hubungkan dg cara terjadinya HGB…)

69. Siapa Subyek HGB? (Ps 36) Warga negara Indonesia (WNI); Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (BHI).

70. Ketentuan mengenai HGB HGB dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain-Ps 35 (3) HGB, peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan (obyek pendaftaran tanah)-Ps 38 HGB dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan (obyek hak tanggungan)-Ps 39.

71. Bagaimana Terjadinya HGB? (Ps 37) HGB atas tanah negara lahir karena penetapan Pemerintah. HGB atas tanah milik lahir karena perjanjian antara pemilik tanah dengan pihak yang akan memperoleh HGB itu.

72. Hapusnya HGB (Ps 40) Jangka waktunya berakhir; Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi; Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; Dicabut untuk kepentingan umum; Diterlantarkan; Tanahnya musnah; Pemegang HGB menjadi WNA atau BHA.

73. Hak Pakai? (Pasal 41 - 43) adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuanketentuan Undang-undang ini.

74. Hak pakai dapat diberikan: a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu; b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.

75. Subyek Hak Pakai? warga-negara Indonesia; orang asing yang berkedudukan di Indonesia; badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

76. Hak Sewa (Pasal 44-45) Hak sewa untuk bangunan adalah: hak mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa (Pasal 44). Pembayaran uang sewa dapat dilakukan a. satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu; b. sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.

77. perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat2 yang mengandung unsur2 paksaan pemerasan

78. Subyek Hak Sewa (Ps 45) a. warga-negara Indonesia; b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia; c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

79. Siapa Yg Bisa Menyewakan Tanah? Hak sewa hanya disediakan untuk bangunan-bangunan berhubung dengan ketentuan orang harus aktif mengolah tanah (pasal 10 ayat 1). Hak sewa tanah pertanian hanya mempunyai sifat sementara (pasal 16 jo 53). Negara tidak dapat menyewakan tanah, karena Negara bukan pemilik tanah.

80. Jangka waktu dan Luas tidak ada ketentuan dalam UUPA mengenai jangka waktu hak sewa dan luas tanah yang boleh disewakan., Kecuali untuk tanah pertanian diatur dalam UU no.56 Prp.thn1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

81. Peralihan Hak sewa bersifat pribadi dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain ataupun untuk menyerahkan tanahnya kepada pihak ketiga dalam hubungan sewa dengan pihak penyewa (onderverhuur) tanpa ijin pemilik tanah

82. Pendaftaran Hak sewa tidak termasuk golongan hak2 yang didaftarkan menurut peraturan pemerintah no.10 thn 1961. hak sewa tidak dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani tak tanggungan

83. Hapusnya Hak Sewa a.jika penyewa meninggal dunia hubungan sewanya akan terputus Perhatikan : Hubungan sewa menyewa tidak terputus dengan dialihkan hak milik yang bersangkutan kepada pihak lain.

84. Bandingkan… hak sewa bangunan dan hak sewa atas tanah untuk bangunan

85. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan (Ps 46) Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah hak-hak dalam hukum adat yang menyangkut tanah. Hak-hak ini perlu diatur dengan PP demi kepentingan umum yang lebih luas Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga-negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

86. Hak-hak yang sifatnya sementara (Ps 53) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.

87. Hak Gadai (Gadai tanah) UUPA tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan Hak Gadai (Gadai Tanah). Boedi Harsono, Gadai tanah adalah hubungan hukum seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai daripadanya.

88. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai. Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Pengembalian uang gadai  atau yang lazim disebut penebusan tergantung pada kemauan dan ke m ampuan pemilik tanah yang yang menggadaikan.

89. banyak gadai yang berlangsung bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun karena pemilik tanah belum mampu melakukan penebusan. Para pihak: 1. Pemberi Gadai > Pemilik Tanah 2. Penerima/ Pemegang Gadai > Pihak yang menyerahkan uang

90. Beda hak Gadai (gadai Tanah) dgn Gadai dalam Hukum Perdata Barat Hak Gadai (Gadai Tanah) terdapat satu perbuatan hukum yang berupa perjanjian penggarapan tanah pertanian oleh orang yang memberikan uang gadai, sedangkan Gadai menurut Hukum Perdata Barat terdapat dua perbuatan hukum yang berupa perjanjian pinjam-meminjam uang sebagai perjanjian pokok dan penyerahan benda bergerak sebagai jaminan, sebagai perjanjian ikutan.  

91. Jangka Waktu 1. Hak Gadai (Gadai Tanah) yang lamanya tidak ditentukan 2. Gadai Tanah yang lamanya ditentukan       

92. Pendaftaran dan Konversi Hak atas Tanah (2x) Latar belakang dan arti penting pendaftaran tanah Tujuan pendaftaran tanah Dasar hukum pendaftaran tanah Pengertian konversi hak atas tanah dan hubungannya dengan pendaftaran tanah Tujuan konversi hak atas tanah Dasar hukum konversi hak atas tanah Pelaksanaan konversi hak atas tanah barat dan tanah adat

93. Pendaftaran Tanah? R angkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya

94. Obyek Pendaftaran Tanah Obyek pendaftaran tanah meliputi: Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai ; tanah hak pengelolaan; tanah wakaf; hak milik atas satuan rumah susun; hak tanggungan; tanah Negara. Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah , pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah.

95. Asas Pendaftaran Tanah (Pasal 2) Sederhana : ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. Aman : bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum . Terjangkau : p elayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan. Mutakhir : d ata yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari. Terbuka : masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat , sehingga data yang tersimpan di k antor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan .

96. Tujuan pendaftaran tanah? Memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan . Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah . Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

97. Dasar hukum pendaftaran tanah Pasal 19 UUPA PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (sebagai pengganti PP No 10 Tahun 1961) Permenag/Kepala BPN No. 3/1997 tentang Peraturan Pelaksana PP 24/1997

98. Dua Jenis Pendaftaran Tanah Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini. Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian ( pendaftaran peralihan hak atas tanah )

99. Dua Metode Pendaftaran Tanah Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

100. Sistem Pendaftaran Tanah Sistem positif  bukti hak mempunyai kekuatan mutlak tidak bisa digugat keabsahannya Sistem negatif  kekuatan bukti hak tidak mutlak kapan pun bisa digugat “Negatif bertendensi positif”  awalnya tidak mutlak tetapi dalam waktu tertentu menjadi mutlak (Ps 32 (2) PP 24/1997: 5 tahun)

101. Perubahan, penukaran atau penyesuaian hak‑hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA kepada hak‑hak atas tanah yang diatur dalam UUPA, baik tanah hak barat dan hak adat maupun tanah yang dipunyai oleh pemerintah. Konversi hak atas tanah berhubungan erat dengan pendaftaran tanah Konversi Hak?

102. Tujuan konversi hak? Memberikan kepastian hukum kepada setiap pemegang hak atas tanah karena berlakunya UUPA yang memakai jenis-jenis hak atas tanah berbeda dengan sebelumnya. Mencegah kekosongan hukum terhadap hak-hak atas tanah. Untuk mendorong unifikasi hak atas tanah (sebagai langkah awal)

103. Dasar hukum konversi hak Bagian Kedua UUPA: 9 pasal dan 24 ayat Beberapa peraturan pelaksanaan: tidak kurang dari 20 peraturan

104. Pelaksanaan konversi hak Atas tanah barat  berlaku maksimal hanya 20 tahun sejak 24 Sept 1960 Atas tanah adat/Indonesia  berlaku tanpa batas waktu

105. Konversi Hak Tanah Barat Hak eigendom , dapat dikonversi menjadi: a. hak milik, jika pemegang haknya memenuhi syarat sebagai pemegang hak milik; b. HGB untuk waktu paling lama 20 tahun, jika pemegang haknya orang asing (bukan warga negara Indonesia/WNI) atau mempunyai 2 kewarganegaraan dan badan hukum yang tidak ditunjuk sebagai yang berhak atas hak milik oleh pemerintah; c. HP jika pemegang haknya pemerintah negara asing untuk kediaman kepala perwakilan dan gedung kedutaan, yang berlangsung selama digunakan untuk keperluan tersebut; d. dalam hal hak eigendom yang seharusnya dikonversi menjadi HGB, sedangkan di atasnya terdapat hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan yang juga harus dikonversi menjadi HGB, maka hak eigendom tersebut tidak dikonversi lagi.

106. Hak erfpacht untuk perkebunan besar dikonversi menjadi HGU selama sisa waktunya atau paling lama 20 tahun, sedangkan hak erfpacht untuk perkebunan kecil tidak dikonversi (hapus). Hak consessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar bisa dikonversi menjadi HGU dengan catatan pemegang haknya dalam jangka waktu 1 tahun sejak berlakunya UUPA harus mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak mengajukan permintaan, maka haknya tetap berlangsung sampai selama sisa waktunya tetapi paling lama 5 tahun, setelah itu berakhir dengan sendirinya.

107. Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan dikonversi menjadi HGB selama sisa waktunya, tetapi paling lama 20 tahun. Hak hypoteek, servituut, vruchtgebruik dan hak‑hak lainnya yang membebani hak eigendom, tetap membebani hak milik dan HGB hasil konversinya dengan suatu hak menurut UUPA. Hak‑hak barat yang memberi wewenang atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA, HP, seperti hak vruchtgebruik, gebruik, grant, grant controleur, bruikleen, dikonversi menjadi HP.

108. Konversi Hak Tanah Adat (Indonesia) Hak agrarisch eigendom (hak milik adat yang ditundukkan kepada hukum barat), milik, yasan, anderbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant sultan, landerijenbezitrecht, altijddurendeerfpacht, hak usaha atas tanah partikelir dan hak‑hak lain‑lain yang mirip dengan hak milik (menurut Menteri Agraria), dikonversi menjadi hak milik. Hak ganggam bauntuik (ganggam bauntuak), anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas dan lain‑lain hak yang mirip dengan hak pakai (HP) (menurut Menteri Agraria), dikonversi menjadi hak pakai. Khusus terhadap hak anggaduh , walaupun dinyatakan konversinya menjadi hak pakai, namun dengan SK. Menteri Agraria No. SK. 272/Ka/61, maka hak anggaduh yang turun temurun ( ngango run temurun ) dapat dikonversi menjadi hak milik bukan menjadi hak pakai. Hak serupa ini dapat ditemui di Surakarta dan Mangkunegara yang memang isi haknya mirip dengan hak milik.

109. Lanjutan Konversi Tanah Adat.. Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap dikonversi menjadi hak milik, sedangkan hak gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak tetap, dikonversi menjadi hak pakai. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agraria dan Mendagri No. 30/depag/65, No. 11/DDN/1965 dan Surat Edaran Menteri Agraria tanggal 18 Mei 1965 No. DHK/27/24, hak gogolan tidak tetap pun dapat dikonversi menjadi hak milik dengan syarat sampai tanggal 4 Mei 1965, saat dikeluarkannya SKB tersebut, bekas gogol pemegang hak pakai tersebut masih menguasai/menggarap tanah itu.

110. Peralihan hak atas tanah Jual beli Penukaran (tukar-menukar) Penghibahan Pemberian dengan wasiat Pemberian menurut adat Pewarisan Perbuatan lain yang dimaksudkan untuk pemindahan hak milik: Imbreng (pemasukan dalam usaha), wakaf dan lain-lain.

111. Jual beli Syarat jual beli tanah menurut hukum adat: Konkrit  penyerahan simbolik atau alas bukti haknya hk agraria: penyerahan sertipikat Tunai/kontan  hak atas tanah beralih saat penyerahan konkrit, walaupun harganya belum lunas hak tanggungan Terang  disaksikan oleh pejabat atau tokoh adat (publik)—harus diumumkan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT): notaris + bukan notaris (bekas pejabat BPN + PPAT sementara/Camat)

112. Tukar menukar Pemerintah: hak pakai (publik) dan hak pengelolaan BHI: HGB, HGU, HP (privat) Ruislag: tukar menukar tanah antara pemerintah dengan swasta atau antar pemerintah BOT: build, operate and transfer

113. Built, Operate and Transfer (BOT): Suatu perjanjian dimana pihak pertama tanpa melepas haknya atas suatu bidang tanah mengikatkan diri untuk menyerahkan penguasan atas tanah tesebut untuk pendirian suatu bangunan komersial kepada pihak kedua yang mengikatkan dirinya untuk membangun bangunan komersial atas biayanya sendiri, mengelola dan mengoperasikan untuk suatu jangka waktu dengan atau tanpa imbalan yang telah disepakati serta menyerahkan bangunan tersebut kepada pihak pertama dalam keadaan dapat dan siap dioperasikan setelah jangka waktunya berakhir

114. Pembebanan hak atas tanah (Hak Tanggungan) Pembebanan hak atas tanah sebelum UU No. 4 Tahun 1996 Pembebanan hak atas tanah setelah UU No. 4 Tahun 1996 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1 996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH Hukum adat  asas pemisahan horizontal>< perlekatan (acessi)

115. Hak Tanggungan? Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dalam UUPA berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain .

116. Sebelum UUHT 1996 (9 April 1996) Ps 51 UUPA  hak jaminan  Hak Tanggungan, P s 57 UUPA  masih diberlakukan Hypotheek ( Buku II K UHPer) dan Credietverband ( St b. 1908-542 jo St b. 1937-190 ) Dua macam hak jaminan atas tanah Hypotheek  hak-hak atas tanah Barat (Buku II KUHPer) terdaftar: eigendom (HM), erfpacht (HGU), opstal (HGB) Credietverband  hak-hak atas tanah adat/Indonesia milik adat

117. Setelah UUHT 1996 Unifikasi  hak jaminan atas tanah adalah HAK TANGGUNGAN Hypotheek dan Credietverband dihapus Jaminan atas tanah adat (belum sertipikat) juga dengan Hak Tanggungan prosesnya diintegrasikan dengan pendaftaran tanah

118. Ciri-ciri HT Accesoir  tambahan dari perj. pemberian kredit Memberikan kedudukan yang diutamakan / mendahulu kepada pemegangnya ( droit de preference ) Mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapa pun obyek itu berada ( droit de suit ) Memenuhi asas spesialitas dan publisitas Mudah /pasti eksekusinya  parate executie Pelengkap Ps 1131 KUHPer Dikecualikan dari boedel pailit

119. Obyek HT? Hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani HT Syarat-syaratnya: Dapat dinilai dengan uang Dapat dipindahtangankan Syarat publisitas  hak yang didaftarkan Syarat spesialitas  ditunjuk khusus oleh UU Executable mudah dieksekusi oleh pengadilan

120. Hak atas tanah sbg obyek HT: Pasal 4 UUHT Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah: Hak Milik (Ps 25 UUPA) ; Hak Guna Usaha (Ps 33 UUPA) ; Hak Guna Bangunan (Ps 39 UUPA) . Hak Pakai atas tanah Negara  yang didaftar dan dapat dipindahtangankan  UU 16/1985 tentang Rumah Susun Bangunan, tanaman, dan hasil karya yang terletak di atas tanah  dinyatakan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Jika benda-benda tsb tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah  dengan penandatanganan serta pada A PHT Sarusun dan hak milik atas sarusun (Ps 27 UUHT jo UU 16/1985)

121. Pengadaan tanah untuk pembangunan Pengertian pengadaan tanah Dasar hukum pengadaan tanah Pengadaan tanah untuk kepentingan umum  difasilitasi oleh pemerintah menurut aturan yang berlaku Pengadaan tanah untuk bukan kepentingan umum  dilakukan langsung oleh ybs tanpa perantara pemerintah Pencabutan hak dalam pengadaan tanah  UU 20/1961 hanya untuk kepentingan umum saja.

122. Lanjutan… Pasal 1 angka 2 UU no 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

123. Pasal 1 angka 4 UU No 2 Tahun 2012 Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.

124. Pasal 1 angka 9 UU no 2 Tahun 2012 Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan.

125. Pasal 2: Asas a. kemanusiaan; b. keadilan; c. kemanfaatan; d. kepastian; e. keterbukaan; f. kesepakatan; g. keikutsertaan; h. kesejahteraan; i. keberlanjutan; dan j. keselarasan.

126. Pasal 3: Tujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.

127. Pasal 7 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan: a. Rencana Tata Ruang Wilayah; b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah; c. Rencana Strategis; dan d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.

128. Pasal 10: Yg tergolong Kept Umum a. pertahanan dan keamanan nasional; b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;

129. e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah; i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;

130. j. fasilitas keselamatan umum; k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; m. cagar alam dan cagar budaya; n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;

131. o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;

132. q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan r. pasar umum dan lapangan parkir umum.

133. Pasal 13 Tahapan a. perencanaan; b. persiapan; c. pelaksanaan; dan d. penyerahan hasil.

134. Yang diganti rugi: a. tanah; b. ruang atas tanah dan bawah tanah; c. bangunan; d. tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau f. kerugian lain yang dapat dinilai.

135. Bentuk Pemberian Ganti Kerugian a. uang; b. tanah pengganti; c. permukiman kembali; d. kepemilikan saham; atau e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

136. Sekian