Hari 1 -Probity audit_Presentasi.Nanang.pdf

probity audit

1. PELATIHAN
BagiInspektorat
PROBITY AUDIT
PENGADAAN BARANG
DAN JASA PEMERINTAH
BalaiDiklatPKN Jogyakarta
20 -24 Oktober2025

2. NanangFindhiIsmail S.E., M.Eng., Ak., CFE,
CA, ACPA Ruri Garina S.Sos.,M.AP.,CCMS, CPSp, CPOf, CPSt
PosisiSaatini:
PengelolaPengadaanBarangdan Jasa Ahli Madya
Pengalamandi PengadaanBarang/Jasa Pemerintah:
•PP dan Pokmil2009 -saatini
•FasilitatorPBJ Level I 2010-saat ini
•AsesorKompetensiPBJ 2023 -saatini
SALAM KENAL DARI TIM FASILITATOR
PosisiSaatini:
PemeriksaAhli Madya
Pengalamandi bidangPemeriksaan:
•Pemeriksa2006 -saatini
•FasilitatorPemeriksaanPBJ
•PengendaliTeknis Pemeriksaan

3. Memahami
Gambaran Umum
Probity Audit PBJ
01
Memahami Proses
Pengadaan Barang
dan Jasa
02
Merancang dan
melaksanakan Probity
AuditPBJ
03
TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah pembelajaran peserta mampu:

4. Gambaran Umum
Probity Audit PBJ
01
Proses Pengadaan
Barang dan Jasa
02
Skema Audit per
Tahapan
03
AGENDA

5. Hari Materi
Hari I
1. GambaranUmumPengadaanBarang/JasaPemerintah
a.PengertianManfaat, danDasarHukum;
b.Perbedaandenganfinancial audit, compliance audit dan
performance audit
c.MetodologiPemeriksaan
2. PerencanaanProbity Audit
a.Penentuan Objek Pemeriksaan
b.Prasyarat Pemeriksa
3. Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa
a.Pengantarpengadaanbarangdanjasa
b.Perencanaanpengadaanbarangdanjasa
AGENDA

8. 6
GAMBARAN UMUM
PROBITY AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA
Peraturan BPKP No. 3 Tahun 2019
tentang
Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

10. Inputnya?
Keuangan Negara Pertanggung jawaban

11. Sumber: olahan data Monev LKPP dan Kemenkeu

15. LATAR BELAKANGPERLUNYA
PEDOMAN PENGAWASAN PBJ
13
PBJ sebagaiTupoksiPemerintah
1.PelayananPublikPemerintah
2.Anggarancukupbesar
3.SeringtimbulmasalahHukum&Fraud
PerubahanAturan
DariPerpres54/2010kePerpres16/2018(Sekarang diubah lagi dengan
Perpres 12/2021) Termasuk perubahan PerlemLKPP
PentingnyaPeran APIP
(PP60/2008ttg SPIPpasal 47 dan 48&Perpres16/2018pasal76),
APIP harus melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara.

16. PERAN APIP DALAM PENGAWASAN PBJ
Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang PBJ Pasal 76
◦Menteri/kepala Lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa
melalui aparat pengawasan internal (APIP) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
◦Pengawasan tersebut dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan/atau
penyelenggaran whistleblowing system.
◦Pengawasan yang dilakukan oleh APIP tersebut dilaksanakan sejak perencanaan, persiapan,
pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan
14

17. Perkembangan Penggunaan Probity
Audit
Fokus Fungsi Auditor : prevention vs detection
Kerjasama KPK vs Inspektorat Daerah dalam probity audit
Kementerian … : konsep probity audit utk semua unit, bukan hanya auditor
Probity Audit Salah satu Opsi yang dapat dipilih dan mulai intensif penggunaannya

18. Audit
Probity Audit
Reviu
Evaluasi
Pemantauan
Konsultansi
Bentuk Pengawasan APIP

19. 17
4
Memberikan
manfaat
(OUTCOME)
PROBITY AUDIT
Dilakukan selama proses PBJ berlangsung dan pada setiap tahapan/proses kegiatan PBJ
Menilai ketaatan terhadap ketentuan PBJ
OUTPUT
AUDIT
Dilakukan setelah pelaksanaan proses PBJ.
OUTPUTBASED
OUTCOMEBASED
Perencanaan Persiapan
Pemilihan
Penyedia
Pelaksa-
naan
Serah
Terima
Pekerjaan
KEGIATAN
PBJ
sesuai misi & tujuan
Perpres No.16/2018
(outcome based audit)
BENTUK PENGAWASAN PBJ

20. Mengapa Memilih Probity ?
18

21. Pengertian PROBITY
Probity diartikan sebagai integritas (integrity),
kebenaran (uprightness), dan kejujuran
(honesty).
Suatu pola pikir (mindset), sikap (attitude) dan tindakan-
tindakan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip
probity yang berlandaskan nilai-nilai kejujuran/probity
(kejujuran, kebenaran dan integritas) untuk mencapai
tujuan suatu organisasi/entitas.
KONSEP PROBITY (Probity Concept)
Terkait dengan proses pengadaan barang/jasa:
Probity dapat juga diartikan sebagai ’good process’ yaitu proses PBJ dilakukan dengan prinsip dan etika
PBJ (Principles/probity requirement) yang berlandaskan integritas, kebenaran, dan kejujuran
(Values) untuk memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

22. Procuremet Guideline by Departement of Public Works,
Queensland Government Probity Audit
➢“Probity Audit is an assurance engagement, in which:
➢a probity auditor provides an independent scrutiny of a
procurementprocess;
➢expresses an objective opinion as to whether the
prescribed probity requirements have been adhered to;
and
➢The conclusion expressed should be based on evidence
gathered against prescribed criteria. “

23. PROBITY AUDITatas PBJ
Probity audit hanya memberikan keyakinan yang memadai terhadap
probityrequirement, yaitu telah mematuhi prosedur, prinsip-prinsip dan
etika pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Keyakinan yang diberikan sebatas berdasarkan hasil audit atas
data/dokumen/informasi yang diterima auditor.
PROBITY
AUDIT
ASSURANCE
LAPORAN HASIL
PROBITY AUDIT
PROBITY REQUIREMENT
INDEPENDEN
KRITERIA
BUKTI
Kondisi

24. TUJUAN DAN SASARAN PROBITY AUDITPBJ

25. Fungsi PROBITY AUDITATAS PBJ
Instrumen mencegah Fraud/Korupsi. 2
Early Warning Mechanismeatas
Penyimpangan/Kecurangan. 3
Memperkuat IC & MR Manajemen4
Meyakinkan PBJ wajar, objektif, transparan &
akuntabel sesuai Tujuan & Kebijakan PBJ1
23

26. DASAR HUKUM PROBITY AUDIT
PeraturanBPKP Nomor3 Tahun2019 tentang
PedomanPengawasanIntern atasPengadaan
Barang/JasaPemerintah
•PedomanUmumPengawasanIntern atasPBJP
•PedomanProbity Audit (lampiranII)
•PedomanAudit PBJP
•PedomanReviuPBJP

27. DASAR HUKUM PROBITY AUDIT
PedomanProbity Audit inimemberikanarahanmengenaiproses, tahapan,
sertaprinsippelaksanaanaudtberbasisintegritas, yang bertujuanuntuk
menjaminbahwapengadaanbarang/jasaberjalansesuaidengannilai
kejujuran, transparansi, danakuntabilitas.
Probity audit tidakhanyabertugasmengawasikepatuhanterhadapprosedur,
tetapijugamenilaiaspeketikadanpotensipenyimpangansejakawalproses
berlangsung.
KehadiranpedomaninisekaligusmemperkuatperanstrategisAPIP, khususnya
InspektoratDaerah dalammendukungterciptanyapengadaanpemerintah
yang bersih, bebaskorupsi, sertasejalandenganprinsip-prinsiptatakelola
yang baik(good governance).

28. OUTPUT DAN OUTCOME YANG DIHARAPKAN DARI
PELAKSANAAN AUDIT
Laporan Hasil Audit
PBJ yang dikaitkan
dengan pemenuhan
probity requirement,
serta saran perbaikan
atas proses pengadaan
barang/jasa yang
sedang berlangsung.
Dimanfaatkannya
laporan hasil audit untuk
pengambilan keputusan
agar PBJ lebih efisien,
efektif, terbuka dan
bersaing, transparan,
adil/tidak diskriminatif,
dan akuntabel.
24

29. Elemen Probity Audit
Isu / gosip
KRITERIA BUKTI

30. Probity Requirement
Persyaratan kejujuran yang akan diuji
oleh auditor probity berdasarkan
pedoman BPKP adalah:
❑telah mematuhi prosedur pengadaan
barang dan jasa pemerintah sesuai
ketentuan yang berlaku,
❑memenuhi prinsip pengadaan barang
dan jasa pemerintah ,
❑menerapkan etika pengadaan barang
dan jasa pemerintah .

31. Mulaidariperencanaan,persiapan,persiapanpemilihanpenyedia,pelaksanaanpemilihanpenyedia,
penandatanganankontrak,pelaksanaankontraksampaidenganpenyerahanbarang/jasa (sebelum pembayaran
100%). Untuk tahapan terpilih, agar dipastikan terlebih dahulu bahwa tahap sebelumnya mulai dari perencanaan
tidak terdapat permasalahan. Hal ini harus ditegaskan pada saat ekspose yang akan dituangkan dalam Management
Representation Letter.
RUANG LINGKUP AUDIT
TAHAPAN
PBJ
Seluruh tahapan
atau Tahapan
Terpilih
WAKTU
Selama proses
pelaksanaan
pengadaan
barang/jasa
(real time),
27

32. PENGADAAN
BARANG/JASA
Perencanaan
& Persiapan
PBJ
Persiapan
Pemilihan
Penyedia
Pelaksanaan
Pemilihan
Penyedia
Barang/Jasa
Pelaksanaan
Kontrak
Penyeraha
n
Barang/jas
a (sebelum
dibayar
100%)
Pengadaan
Barang/Jasa
yang
Kredibel dan
Terhindar
dari Korupsi
Proses PBJ (Perpres
16/2018 & Peraturan
Pelaksanaannya)
Peraturan lain terkait
pengadaan barang/jasa
Prinsip PBJ
Etika PBJ
Integrity, Uprightness, Honesty
ProbityAudit
Audit secara Real Time saat Proses PBJ
Peran APIP (Assurance and Consulting)
Meyakinkan:Probity
Requirement
28

33. Permintaan Probity Audit ada di
sebelum pelaksanaan kontrak.
Perencan
aan &
Persiapan
PBJ
Persiapan
Pemilihan
Penyedia
Pelaksanaa
n Pemilihan
Penyedia
Barang/Jas
a
Pelaksanaa
n Kontrak
Penyerahan
Barang/jasa
(sebelum
dibayar
100%)
Bukan Ruang
Lingkup
(Telaah Awal)
RUANG
LINGKUP
29

34. PBJ Sesuai
Kebutuhan
HPS wajar,
KAK jelas
Draft Kontrak, Kriteria
Penilaian, & syarat penyedia
jelas dan sesuai ketentuan
Proses evaluasi
Pemilihan sesuai
ketentuan
Perencanaan
Persiapan
Pengadaan
Persiapan
Pemilihan
Pemilihan Pelaksanaan Serah Terima
Tahapan PBJ yang sudah selesai (bukan ruang lingkup audit)
Tahapan PBJ yang sedang/akan dilakukan
probity audit
Auditor Masuk di tahap
Pemilihan (Sebelum
Tanda Tangan Kontrak)
Auditor Memastikan Proses yang telah lewat sesuai dengan prinsip probity
melalui telaah awal dan ekspose. Beberapa titik kritis sbb:
Management Representative Letter & Surat Pernyataan Penanggung Jawab PBJ
Titik Kritis, Program Kerja Audit,
dan Daftar Uji
30

35. Batasan Tanggung Jawab
memberikan keyakinan yang memadai (adequate
assurance), bukan kebenaran mutlak terhadap
probity requirement .
Simpulan yang diberikan oleh auditor probity
sebatas berdasarkan hasil audit atas
data/dokumen/informasi yang diterima auditor.

36. Risiko Ketidaktepatan
Auditan hanya mengandalkan temuan
auditor probity untuk menunjukkan
integritas, kebenaran dan kejujuran,
padahal mereka seharusnya sudah memiliki
sistem yang memasukkan prinsip probity

37. Risiko Ketidaktepatan
Auditan yang menggunakan auditor probity
sebagai 'asuransi' dan ‘Kambing Hitam’.
Auditan dan auditor memiliki pandangan
berbeda tentang peran auditor probity.

38. Risiko Ketidaktepatan
Auditor digunakan untuk membenarkan
keputusan Auditan misalnya tidak
menggunakan proses kompetitif melainkan
untuk bernegosiasi langsung dengan satu
penawar.

39. Risiko Ketidaktepatan
Penunjukan orang yang berkualifikasi tidak
tepat sebagai auditor probity
Critical Risk will arise cause by
Auditor’s incompetence !!!

40. Risiko Ketidaktepatan
Dokumentasi dan pelaporan yang tidak
memadai oleh auditor probity

41. Risiko Ketidaktepatan
Penggunaan auditor probity pada tahap
pengadaan yang tidak sesuai (misalnya,
terlambat dalam proses atau hanya
digunakan ketika ada kesalahan).

42. Risiko Ketidaktepatan
tidak boleh digunakan untuk memindahkan
risiko dari manajemen sektor publik ke
pihak lain
Auditor probity dapat menolak suatu
penugasan probity audit

43. KRITERIA PAKET PEKERJAAN YANG DILAKUKAN PROBITY AUDIT
1.Risiko yang tinggi dan bersifat kompleks;
2.Sejarah/latar belakang yang kontroversialatau berhubungan dengan
permasalahan hukum;
3.Sangat sensitif terkait isu politis;
4.Berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
5.Berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas;
6.Memenuhi pelayanan dasar masyarakat;
7.Nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket-paket
pekerjaan yang lain.
39

44. PERBEDAAN PROBITY AUDIT DENGAN FINANCIAL AUDIT, COMPLIANCE AUDIT,
DAN PERFORMANCE AUDIT

45. METODOLOGI PROBITY AUDIT
Probity audit pengadaanbarang/jasapemerintahdilakukandenganmetodologisebagaiberikut, namuntidakterbataspada:
1.Desk audit, yaitupenelaahanterhadapperaturanperundang-undanganyang berlakusebagaiacuanatasaudit yang dilakukan, terhadapberbagai
dokumenyang berkaitandenganpengadaanbarang/jasa, sertamengidentifikasikelemahandalampelaksanaansistemdanprosedurpengadaan
barang/jasa;
2.Field audit, yaitupemeriksaanlapanganyang diutamakanuntukpengecekanlangsungataskebenaranjumlah, mutu, danpenempatansertaketepatan
waktupenyerahan, antaralain melaluiobservasi/pengamatan, pengecekan/pemeriksaanfisik, danpermintaanketerangansertateknikaudit lainnya.
3.Benchmarking, yaitusuatuproses membandingkandanmengukursuatukegiatanperusahaan/organisasiterhadapproses operasiyang terbaikdi kelasnya
sebagaiinspirasidalammeningkatkankinerja(performance) perusahaan/organisasi(Benchmarking The Primer, Benchmarkignfor tenuousous
Environmental Improvement, GEMI, 1994), misalnyamodus operandi penyimpanganyang terjadidanbest practice dalamPBJ.
4.PerbandingandanAnalisis, misalnyamembandingkan: a. Rencanakebutuhandenganrencanapengadaanbarang/jasa; b. HargaPerkiraan
Sendiri/HPS/OE denganhargapasarsetempatyang wajarataupedomanhargasatuanyang telahditetapkanolehInstansiTeknis, organisasi/media
lainnyayang dapatdipertanggungjawabkan, danBI/BHMN/BUMN/BUMD/BadanUsaha Lainnya; c. DokumenPengadaan/LelangdenganStandar
DokumenPengadaan(SDP) yang dikeluarkanolehinstansiyang berwenang; d. Hasilkegiatanyang dilaksanakandengankontrakbaikdarisegimutu
(spesifikasiteknis) maupunkuantitas);
5.Jikadalammenilaikesesuaiankualitasdankuantitasbarang/jasadibutuhkankeahliantertentudiluarkompetensiauditor wajibmenggunakantenagaahli.
6.Dalampelaksanaannya, probity audit padasetiaptahapanpengadaanbarang/jasaharusmemperhatikansasarandantujuanaudittiaptahapan, dan
mengacupadaaudit program rincidandaftarujihasilaudit sebagaialatbantu bagiauditor dalammembuatsimpulanhasilaudit padasetiaptahapan
proses pengadaanbarang/jasayang meliputi: a. Audit atasTahapPerencanaandanPersiapanPengadaanBarang/Jasa; b. Audit atasTahapPersiapan
PemilihanPenyediaBarang/Jasa; c. Audit atasTahapPelaksanaanPemilihanPenyediaBarang/Jasa; d. Audit atasTahapPelaksanaanKontrak
Konstruksi; e. Audit atasTahapPelaksanaanKontrakJasaKonsultasiBadanUsaha; f. Audit atasTahapPelaksanaanKontrakPengadaanBarang/Jasa
Lainnya; g. Audit atasSwakelola.

46. a.Independen dan objektif
b.Memiliki integritas yang tinggi, memiliki karakter yang baik,
menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip moral ;
c.Tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak atau objek
yang diaudit;
d.Memiliki kompetensi profesional dan kehati-hatian
(professional competence and due care);
KRITERIA DAN KUALIFIKASI PROBITY AUDITOR
Syarat Personal
40

47. KRITERIA DAN KUALIFIKASI PROBITY AUDITOR
e.Memiliki pengetahuan dan kemampuan (knowledge and skills) yang
berhubungan dengan proses pengadaan barang jasa, pengendalian
intern dan manajemen risiko (termasuk manajemen risiko fraud);
f.Memiliki pengetahuan tentang isu-isu Probity dan isu-isu korupsi/fraud
dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah;
g.Memiliki kemampuan interpersonal skills yang memadai dan kemampuan
berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan;
h.Mampu menyimpan rahasia atas informasi yang diperoleh yang berkaitan
dengan kegiatan yang diaudit;
Syarat Personal
41

48. KRITERIA DAN KUALIFIKASI PROBITY AUDITOR
i.Memiliki disiplin tinggi, tanggung jawab dan kualifikasi teknis
untuk melaksanakan penugasan;
j.Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki
keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat
KKN;
k.Bersedia menandatangani Pakta Integritas sebelum
melaksanakan penugasan;
l.Memahami/pengalaman dalam bidang audit pengadaan
barang jasa pemerintah.
Syarat Personal
42

49. KRITERIA DAN KUALIFIKASI PROBITY AUDITOR
1.Memiliki Sertifikat Keahlian bidang Pengadaan Barang/Jasa
2.Memiliki pengalaman dalam audit PBJ
3.Memiliki Sertifikat Jabatan Auditor
Catatan:
•Sekurang-kurangnya memiliki sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor
dan pengalaman melakukan audit PBJ
•Dalam satu tim minimal 1 orang telah memenuhi kompetensi di
atas
Syarat Formal
43

50. Fokus dan Kriteria Pengujian Probity
Audit
02

51. Kepatuhan Terhadap Prosedur PBJ
Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018
tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah dibuat lebih ringkas dan hanya
memuat prinsip dan norma-norma aturan
agar mempercepat dan memudahkan proses
pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa

52. Prinsip PBJ
Efektif Efisien Terbuka
Transparansi
Adil dan Tidak
Diskriminatif
Bersaing
Akuntabel

53. Pelaksanaan Etika PBJ
Etika adalah batas atau nilai-nilai moral di mana pejabat bekerja.
Perilaku etis meliputi penerapan konsep kejujuran, integritas,
probity, ketekunan, keadilan, kepercayaan, rasa hormat, dan
konsistensi.
Pengadaan yang dilakukan dengan cara yang etis akan
memungkinkan pembeli dan pemasok potensial untuk saling
berhubungan dengan rasa saling percaya dan hormat

54. Pelaksanaan Etika PBJ
Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab
untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan
pengadaan barang dan jasa.
Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan
informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk
mencegah penyimpangan pengadaan barang dan jasa.

55. Pelaksanaan Etika PBJ
Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung
yang berakibat persaingan usaha yang tidak sehat.
Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait.

56. Pelaksanaan Etika PBJ
Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan
pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung,
yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan
barang dan jasa.
Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan
negara.

57. Pelaksanaan Etika PBJ
Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau
kolusi.
Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa
saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga
berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

58. Pendekatan dan Tahapan Probity
Audit
03

59. Tahapan Probity Audit

60. 54
TAHAPAN AUDIT
Mendapatkan
mandat probity
audit
Penelaahan Awal
Mendapatkan surat
pernyataan probity
dan surat representasi
manajemen
Penyusunan
Kerangka Acuan
Kerja Audit
Penyusunan Tim
Audit dan Surat
Tugas Audit
Pembicaraan
Awal dengan
Pihak Auditan
1 2 3 4 5 6
PERENCANAAN
Probity audit
mengacu
pada
pedoman
pelaksanaan
probity audit
PELAKSANAAN
Pengkomunikasian
Hasil Audit
54

61. 1Mendapatkan mandat probity audit
Penetapan/PKPT
•Penetapan PBJ oleh pejabat yang
berwenang dan/atau PKPT dapat
menjadi bentuk mandat
Permintaan
•Juga dapat dilaksanakan
berdasarkan permintaan tertulis
dari pimpinan instansi (PA/KPA)
PERENCANAAN
55

62. ➢Ekspose ditujukan untuk mendapatkan gambaran utuh
dan menyeluruh dari PBJ yang akan/sedang dilaksanakan
(meyakinkan titik kritis proses PBJ)
➢Dalam ekspose ini juga dibahas tujuan, ruang lingkup,
rencana waktu audit, batasan tanggung jawab probity
auditor dan mekanisme yang dilakukan apabila
ditemukan pelanggaran terhadap prosedur dan
ketentuan pengadaan barang/jasa serta pelanggaran
prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa
➢Dalam ekspose ini juga dibahas mengenai persyaratan
kejujuran (probity requirement) sebagai kriteria probity
audit yang akan dilaksanakan.
Materi ekspose a.l:
dapat dilakukan melalui
mekanisme ekspose dan
dilanjutkan dengan penilaian
risiko penugasan
Tujuan Penilaian risiko
penugasan adalah
mengidentifikasikan
dan memitigasi risiko-risiko
yang mungkin muncul dalam
penugasan probity audit.
2 Penelaahan Awal
PERENCANAAN
56

63. ➢Pemahaman bahwa tanggung jawab proses PBJ sepenuhnya berada di manajemen
➢Audit probity yang dilakukan adalah proses untuk membantu manajemen guna meyakinkan bahwa isu-isu
probity dan risiko fraud, serta dampaknya telah diantisipasi dan dikendalikan
➢Jaminan bahwa data dan informasi yang disampaikan dalam rangka probity audit telah lengkap dan disajikan
dengan jujur dan transparan
➢Komitmen manajemen PBJ untuk tidak melakukan kecurangan selama proses pengadaan barang/jasa
➢Pemahaman bahwa hasil probity audit semata-mata didasarkan pada data dan informasi yang disampaikan
oleh manajemen
➢Pernyataan kesediaan untuk diaudit dan persetujuan pemberian akses sepenuhnya kepada probity auditor
atas seluruh data, informasi, dokumen, sistem dan proses pengadaan barang/jasa yang diaudit.
➢Pemahaman bahwa tanggung jawab tindak lanjut hasil probity audit sepenuhnya berada pada manajemen
PBJ.
➢Pernyataan bahwa pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan probity audit tidak sedang dalam penanganan
oleh aparat penegak hukum
Isi surat pernyataan probity dan surata represntasi manajemen a.l:
3
Mendapatkan surat pernyataan probity dan surat
representasi manajemen
PERENCANAAN
57

64. Contoh Format
58

65. Apabila audit dilakukan oleh APIP dari eksternal
K/L/D (BPKP), perlu dibuat kerangka acuan kerja
(KAK) audit.
➢Penerbitansurattugashanyadapatdilakukansetelah
mempertimbangkan risiko (tidak ditangani APH, tahap
sebelumnya tidak bermasalah secara sigifikan)
➢Susunan tim & waktu audit disesuaikan dengan ruang
lingkup audit dan risiko PBJ
➢Mengacu pada kriteria dan persyaratan auditor
➢Tim menyusun TAO dan program audit
➢ Mengikuti mekanisme unit kerja APIP yang bersangkutan
untuk membahas teknis pelaksanaan audit, serta
mendapatkan gambaran umum tahapan proses
pengadaan barang/jasa pada saat audit mulai
dilakukan
4
Penyusunan Kerangka
Acuan Kerja Audit
6
Pembicaraan Awal
dengan Pihak Auditan
5
Penyusunan Tim Audit
dan Surat Tugas Audit
PERENCANAAN
59

66. PELAKSANAAN PENUGASAN
Atensi Manajemen (Early Warning)
Dengan mempertimbangkan risiko penugasan, auditor dapat
menghentikan penugasan
Wajib Melibatkan Tenaga Ahli untuk hal-hal diluar Kompetensi
Probity Auditor
PELAKSANAAN
60

67. PBJ tidak sesuai
ketentuan/pelanggaran
prinsip dan etika PBJ,
PENGOMUNIKASIAN HASIL AUDIT
Pelaksanaan
Probity
Pembahas
an Hasil
Audit (BA)
Atensi Manajemen
(kondisi ketidaksesuaiannya dng
probity requirement, penyebab,
dampak & saran perbaikkan)
Early Warning
Laporan
Hasil
Probity
Audit
KOMUNIKASI
61

68. FORMAT PENGKOMUNIKASIAN HASIL AUDIT
LAMPIRAN
LAPORAN
HASIL
AUDIT
(FORMAT SESUAI DENGAN
LAMPIRAN PEDOMAN
PROBITY AUDIT)
62

69. RINGKASAN MEKANISME PENUGASAN
Telaah atas permintaan audit
Permintaan audit dari pimpinan instansi dan harus didahului dengan ekspose
Dilakukan penilaian dan mitigasi risiko penugasan atas permintaan audit
Penerbitan surat tugas hanya dapat dilakukan setelah kriteria penugasan dipenuhi
Atensi Manajemen (Early Warning)
Dengan mempertimbangkan risiko penugasan, auditor dapat menghentikan penugasan
Wajib Melibatkan Tenaga Ahli untuk hal-hal diluar Kompetensi Probity Auditor
Mengutamakan peran APIP Internal (Pasal 76 Perpres 16/2018)
1
3
4
5
6
7
8
2
63

70. PENGELOLAAN RISIKO
PROBITY AUDIT
64

71. PENGELOLAAN RISIKO PROBITY AUDIT
RISIKO DALAM PROSES PBJRISIKO PENUGASAN
•Pengelolaan risiko penugasan
merupakan bagian terintegrasi
proses probity
•Sadar Risiko (Risk Awarness)
•Mitigasi Risiko (Telaah
awal/Ekspose,MRL, Probity Requirement,
Pakta Integritas, syarat Kompetensi SDM,
atensi manajemen, titik kritis)
•Risiko pengadaan (titik kritis)
dipertimbangkan dalam
menyusun program audit
•Fokus audit terhadap
kejadian yang berdampak
pada tujuan PBJ
65

72. RISIKO FRAUD PBJ
mark up suap
Menggabung &
memecah pekerjaan
Penunjukkan langsung
Mengatur/merekayasa
proses lelang
memalsukan
dokumen
Mensubkontrakkan
seluruh pekerjaan
spesifikasi diarahkan
Syarat lelang
membatasi peserta
Mengurangi kuantitas
dan/atau kualitas
barang/jasa
Pengadaan fiktifPermasalahan Kontrak
66

73. RISIKO FRAUD PBJ (e-procurement)
Penyalahgunaan
hak akses
Akses oleh pihak
yang tidak berhak
Kerja sama peserta
untuk
mempengaruhi
hasil tender
Dokumen yg
dievaluasi tidak
sama dengan yg
diunggah
Kerja sama
pelaksana PBJ dan
peserta
Pembatasan akses
ke aplikasi
67

74. TERIMA KASIH
68