HFCHGFHGFGFDCGFDGFDGFDGFDMATERI KE OJK.pptx

MATERI OJK KUR

1. Materi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Selatan

2. Peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan 01 Best Practices dan Keberhasilan Penyaluran Alsintan 08 Dasar Hukum dan Referensi 02 Tantangan dan Kendala Pelaksanaan 09 Tugas dan Fungsi Kanwil DJPb Dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kredit Program 03 Peran Pemerintah Daerah, Perbankan, Koperasi, dan Debitur dalam Keberhasilan 10 Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA) 04 Rekomendasi Optimalisasi Peran Pemangku Kepentingan 11 Proses Penyaluran 05 Rekomendasi Strategi Menyukseskan Skema Alsintan di Sumsel 12 Perbedaan Skema Kredit Alsintan vs KUR 06 Inisiatif Kanwil DJPb Sumatera Selatan 13 Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penyaluran Kredit Usaha Alsintan dan Perannya 07 Kesimpulan 14 CONTENTS

3. 01 Peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan

4. Melakukan kajian fiskal regional Analisis ekonomi daerah Memberikan rekomendasi kebijakan fiskal yang tepat sasaran Regional Chief Economist (RCE) Memberikan asistensi dan konsultasi kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan Pelaksanaan anggaran Optimalisasi belanja daerah Financial Advisor Mengintegrasikan data dan informasi dari unit vertikal Kementerian Keuangan Mendukung perumusan kebijakan fiskal yang efektif di daerah Koordinator Layanan Kemenkeu di Daerah Sebagai Koordinator Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Di Daerah

5. 02 Dasar Hukum dan Referensi

6. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJPb Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016

7. Tentang Perwakilan Kementerian Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.01/2022

8. 03 Tugas dan Fungsi Kanwil DJPb Dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kredit Program

9. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Kredit Program Kinerja penyaluran KUR wilayah Sumatera Selatan pada Sektor Pertanian di tahun 2024 secara total sebesar Rp4.927,93 Miliar meningkat dari tahun 2023 sebanyak Rp.775,26 Miliar atau 18,67% yang tersebar di 17 Kab /Kota Wilayah Sumatera Selatan. Berdasarkan Lembaga Penyalur , Pada Tahun 2023 Penyaluran KUR paling besar berada pada Bank Mandiri sebesar 34,74% dari Total Penyaluran KUR atau sebesar Rp1.442,51 Miliar dan Terendah berada pada Bank BPD Riau Kepri Syariah sebesar 0,001% dari Total Penyaluran KUR atau sebesar Rp25 Juta , sementara untuk Tahun 2024 Penyaluran KUR paling besar berada pada Bank Rakyat Indonesia sebesar 47,11% dari Total Penyaluran KUR atau sebesar Rp2.321,77 Miliar dan Terendah berada pada Bank Nationalnobu sebesar 0,002% dari Total Penyaluran KUR atau sebesar Rp101 Juta.

10. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Kredit Program Berdasarkan Lembaga Penyalur , Rata-rata penyaluran KUR perbulan sampai dengan Bulan Mei 2025 sebesar Rp403,83 Miliar yang tersebar kepada 8 Bank Penyalur dan 1 Lembaga Pegadaian , untuk penyaluran KUR Tertinggi ada Pada Bank Mandiri yang mencapai 43,81% dari Total Penyaluran KUR atau sebesar Rp884,51 Miliar , dan yang terendah oleh Lembaga Pegadaian sebesar Rp67 Juta atau 0,003% dari Total Penyaluran Tahun 2025 rata-rata KUR.

11. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Kredit Program di Sektor Pertanian Kinerja penyaluran KUR wilayah Sumatera Selatan pada Sektor Pertanian di tahun 2024 secara total sebesar Rp4.927,93 Miliar meningkat dari tahun 2023 sebanyak Rp.775,26 Miliar atau 18,67% yang tersebar di 17 Kab /Kota Wilayah Sumatera Selatan. Berdasarkan Wilayah, Pada Tahun 2023 Penyaluran KUR paling besar berada pada Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 16,44% dari Total Penyaluran KUR atau sebesar Rp682,86 Miliar dan terendah ada pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebesar 0,75% dari Total Penyaluran KUR atau sebesar Rp30,53 Miliar , sementara untuk Tahun 2024 Penyaluran KUR paling besar berada pada Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 18,36% dari Total Penyaluran KUR atau sebesar Rp904,72 Miliar dan terendah ada pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebesar 0,34% dari Total Penyaluran KUR atau sebesar Rp16,75 Miliar ,

12. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Kredit Program di Sektor Pertanian Rata-rata penyaluran KUR perbulan sampai dengan Bulan Mei 2025 sebesar Rp403,83 Miliar dengan penyaluran tertinggi terjadi pada Bulan Februari mencapai 24,35% dari total penyaluran KUR atau sebesar Rp491,64 Miliar , dan yang terendah terjadi pada bulan Januari hanya mencapai 18,56% dari total penyaluran KUR atau sebesar Rp374,82 Miliar .

13. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Kredit Program di Sektor Pertanian Berdasarkan Wilayah, Pada Tahun 2025 Penyaluran KUR paling besar berada pada Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar 17,10% dari Total Penyaluran KUR atau sebesar Rp345,29 Miliar , Kemudian diikuti oleh Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 16,51% dari Total Penyaluran KUR atau sebesar Rp333,31 Miliar , dan yang terendah berada pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebesar 0,27% dari Total Penyaluran KUR atau sebesar Rp5,41 Miliar

14. 04 Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA)

15. 01 Permenko Perekonomian No.3/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian Peraturan Menteri Keuangan No.167/2023 tentang Tata Cara Subsidi Bunga/Margin Kredit Alsintan Peraturan Terkait 02 Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian ( Kredit Alsintan ) adalah kredit / pembiayaan investasi untuk pembelian Alat dan Mesin Pertanian yang diusahakan sebagai Taksi Alat dan Mesin Pertanian , diberikan oleh penyalur Kredit Alsintan kepada penerima Kredit Alsintan yang memperoleh subsidi bunga dari Pemerintah . AlsintanAlat dan Mesin Pertanian , yaitu peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak atau tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya pertanian Taksi Alsintan : Model tata kelola usaha jasa Alsintan berbasis sewa / kepemilikan dengan dukungan teknologi informasi Penerima Kredit Alsintan : Individu , badan usaha , atau kelompok usaha produktif di sektor pertanian yang memenuhi syarat Definisi Dasar Hukum Skema Kredit Alsintan

16. Latar Belakangnya Meliputi : Kebutuhan modernisasi pertanian dan keterbatasan anggaran pemerintah Mekanisasi pertanian sangat penting untuk swasembada pangan dan efisiensi produksi Pemerintah menggandeng perbankan untuk berbagi beban pembiayaan alsintan Keterlibatan sektor keuangan adalah solusi strategis untuk meningkatkan produktivitas petani Latar Belakang Peluncuran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian

17. Kelompok petani , Gapoktan , UMKM pertanian (padi, beras , kopi, sawit , hortikultura , dsb .) yang membutuhkan alsintan tetapi belum bankable Fokus pada sektor unggulan (padi dan kopi di Sumsel ) serta daerah sasaran swasembada /food estate Sasaran Mendorong modernisasi pertanian dan efisiensi usaha tani melalui pembiayaan alat modern Mempermudah petani yang “feasible” namun sulit mengakses kredit karena jaminan lahan kurang memadai Maksud Meningkatkan produktivitas pertanian dengan mempercepat proses tanam dan panen Memperluas penggunaan teknologi dan mekanisasi di lapangan Meningkatkan pendapatan petani dengan menekan biaya usaha tani dan kehilangan hasil panen Memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan swasembada padi dan komoditas unggulan lainnya Mengoptimalkan anggaran pertanian dengan melibatkan lembaga keuangan (bank) dalam pembiayaan alsintan Tujuan Sasaran, Maksud, dan Tujuan Skema Kredit Usaha Alsintan

18. 05 Proses Penyaluran

19. Tahapan Penyaluran dan Bagan Alur Penyaluran KUA Penyedia Alsintan PKS dengan Asuransi 3 Penyalur 2 PKS dengan Perusahaan Penyedia Alsintan Pembelian Alsintan 4 Proses Penyaluran Kredit 9 Pembayaran cicilan kredit Debitur 1 PKS dengan offtaker Pemotongan hasil panen untuk pembayaran kewajiban Proses Penyewaan Kelompok Tani 7 Perusahaan Offtaker / PG Petani menjual hasil panen kepada off-taker melalui kelompok tani 5 Penjamin Pendampingan dan Monitoring 6 8 Keterangan Penyalur KUA dapat berkoordinasi dengan off-taker terkait penjualan hasil panen Penyalur KUA dapat berkoordinasi dengan penyedia alsintan terkait penjualan hasil panen Penyalur KUA melakukan PKS dengan pihak asuransi Penyalur KUA melakukan proses penyaluran kredit kepada Debitur dengan alsintan yang dibiayai sebagai agunan pokok . Debitur melakukan transaksi pembelian alsintan Petani melalui kelompok tani menjual hasil panen kepada off-taker Offtaker membeli hasil panen dan melakukan pendampingan Pemotongan hasil panen untuk pembayaran kewajiban Pembayaran angsuran KUA

20. 06 Perbedaan Skema Kredit Alsintan vs KUR

21. STEP 02 KUR Bersifat umum untuk modal kerja / investasi UMKM ( termasuk pertanian ) Kredit Alsintan Khusus untuk pembelian alat dan mesin pertanian ( alsintan ) yang diusahakan sebagai “ taksi alsintan ” Tujuan dan Sasaran

22. KUA Pinjaman Rp500 juta – Rp2 miliar per debitur , jangka waktu hingga 5 tahun KUR Plafon maksimum umumnya Rp500 juta , jangka waktu KUR investasi maksimal 5 tahun , modal kerja maksimal 3–4 tahun Plafon dan Jangka Waktu

23. 01 02 KUA Tetap 3% per tahun ( efektif ) KUR Suku bunga default 6% per tahun ( efektif ) untuk penerima baru , pemerintah menanggung sebagian bunga melalui subsidi Suku Bunga

24. KUA Uang muka maksimal 10% dari harga alat , agunan utama adalah mesin itu sendiri KUR mikro / kecil biasanya tidak mensyaratkan agunan , uang muka umumnya rendah atau tidak ada 01. Agunan Dan Uang Muka

25. KUR disalurkan oleh bank umum dan BPD secara luas KUA disalurkan oleh bank atau koperasi khusus yang ditunjuk sebagai penyalur KUR Penyalur

26. 07 Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penyaluran Kredit Usaha Alsintan dan Perannya

27. Peran Merumuskan kebijakan pembiayaan pertanian ( termasuk Alsintan ) Meluncurkan skema KUA Menyusun pedoman fasilitasi pembiayaan (Keputusan Dirjen PSP) Kementerian Pertanian ( Ditjen PSP, Dit . Pembiayaan )

28. Mengawal kebijakan pembiayaan mikro Mengarahkan target penyaluran KUR/KUA Peran Pemantauan pelaporan bank Koordinator Pembiayaan UMKM (Menko Perekonomian )

29. Peran 2. Menyediakan anggaran subsidi bunga Alsintan dalam APBN Menetapkan besaran subsidi bunga KUA melalui PMK 167/2023 1. Kementerian Keuangan ( Ditjen Perbendaharaan )

30. Mendorong inklusi keuangan pertanian Mengawasi kepatuhan bank dalam menyalurkan KUR dan KUA Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

31. Menyalurkan kredit Alsintan /KUR Melakukan analisa usaha Melaporkan realisasi penyaluran kepada Komite KUR/ Alsintan Peran Bank Penyalur ( termasuk BPD, BNI, BRI, Mandiri , BSI, BNI Syariah, BSB, dsb .)

32. Peran Memberikan jaminan kredit Alsintan /KUR Perusahaan Penjaminan ( Jamkrindo , Jasindo , Askrindo , Bank garansi syariah) Meningkatkan Akses Kredit : Lembaga penjamin membantu petani yang mungkin belum memenuhi persyaratan kredit bank konvensional untuk mendapatkan akses pembiayaan .  Mengurangi Risiko Bagi Lembaga Keuangan : Penjaminan mengurangi risiko lembaga keuangan jika petani gagal membayar kredit .  Meningkatkan Kepercayaan : Dengan adanya penjaminan , lembaga keuangan lebih percaya diri untuk memberikan kredit , sehingga penyaluran kredit dapat berjalan lebih lancar .  Mendukung Ketahanan Pangan: Pembiayaan Kredit Usaha Alsintan yang didukung oleh penjaminan diharapkan dapat membantu meningkatkan produksi pertanian dan ketahanan pangan .  Meningkatkan Optimalisasi Produksi Pertanian : Kredit Usaha Alsintan yang dijamin dapat membantu petani meningkatkan kapasitas usahanya dan meningkatkan produksi pertanian . 

33. Menyediakan alat dan mesin pertanian sesuai spesifikasi Kementan Memberikan dukungan subsidi DP atau insentif Peran Penyedia Alsintan (Perusahaan/Dealer alsintan )

34. 01 Memfasilitasi sosialisasi program ke petani dan poktan 02 Mengkoordinasikan kerjasama multi- stakeholder 03 Memberikan dukungan pelatihan dan perizinan usaha agribisnis Peran Pemerintah Daerah (Dinas Pertanian , Dinas Koperasi /UKM, Dinas PMD, Bappeda , dsb .)

35. Peran Mengelola alsintan untuk usaha tani Penerima kredit Membayar angsuran tepat waktu Petani / Gapoktan /UMKM Pertanian

36. Peran Mengorganisir kelompok pengguna alsintan Menjadi debitur bersama atau penjamin antar anggota Mengadministrasikan penggunaan alsintan oleh anggotanya Kelompok Tani/ Gabungan Poktan / Koperasi Tani

37. 08 Best Practices dan Keberhasilan Penyaluran Alsintan

38. Penyaluran Rp864 juta di BPD Bali untuk pembelian combine harvester dan tractor Penyaluran Rp502,5 juta di BPD DIY untuk pembelian combine harvester 01 Bali & Yogyakarta (2024) Kerjasama Bank Jatim dengan Kementan pada 26 Nov 2024 untuk skema Alsintan Penyaluran kredit dengan bunga efektif 3% 02 Jawa Timur (2024) Penyaluran KUA Rp15 miliar sepanjang tahun 2024 oleh 5 bank daerah 03 Sulawesi Tenggara (2024) Model Keberhasilan

39. 09 Tantangan dan Kendala Pelaksanaan

40. 01. Penyesuaian aturan Persepsi awal aturan kredit memberatkan petani Revisi aturan untuk mengurangi DP menjadi 10% Sumber pembiayaan terbatas Mengandalkan APBN tidak mencukupi , memerlukan pembiayaan alternatif 02. Koordinasi lintas sektor Koordinasi antar instansi diperlukan agar program berjalan mulus 03. Dari Regulator (pusat dan daerah)

41. Bank berhati - hati menyalurkan kredit alsintan karena tenor panjang dan nilai besar Resiko kredit Kesulitan menjangkau daerah terpencil Infrastruktur pelayanan Persyaratan administrasi berat bagi debitur Dari Penyalur (perbankan) Proses administrasi

42. Kelayakan Bankable Keterbatasan administrasi dan kurangnya jaminan Kemampuan bayar Angsuran alat besar terasa berat jika belum panen Kurangnya sosialisasi Perlunya pemahaman lebih tentang keuntungan skema ini Dari Debitur (petani/poktan)

43. 10 Peran Pemerintah Daerah, Perbankan, Koperasi, dan Debitur dalam Keberhasilan

44. 1. Sosialisasi program 2. Fasilitasi kerjasama multi- stakeholder 3. Dukungan nonfinansial Peran 4. Integrasi skema Alsintan ke perencanaan pembangunan pertanian daerah Pemerintah Daerah ( Provinsi / Kabupaten /Kota)

45. Peran Menjaring debitur pertanian Menyediakan produk kredit yang fleksibel Peningkatan literasi keuangan Perbankan ( termasuk BPD dan Koperasi Sektor)

46. Peran Menghimpun minat anggota dan mempermudah administrasi bersama Penyedia jasa manajemen dan pemeliharaan alat Koperasi / Kelompok Tani ( Koperasi Unit Desa, Gapoktan ,)

47. Peran Pelaku utama penerima manfaat Melakukan perencanaan usaha Memelihara alsintan Membayar angsuran tepat waktu Debitur (Petani/Tani Muda)

48. 11 Rekomendasi Optimalisasi Peran Pemangku Kepentingan

49. Memasukkan program Alsintan dalam RPJMD bidang pertanian Memperkuat sinergi lintas OPD Mendorong lahirnya Perda atau Pergub memprioritaskan skema pembiayaan pertanian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

50. Memastikan komitmen penyaluran KUR/ Alsintan Mendorong pembentukan TPAKD sektor pertanian Menyosialisasikan regulasi OJK terkait KUR dan Alsintan OJK Sumatera Selatan

51. 01. 02. 03. Menyiapkan koperasi sebagai mitra penyalur KUR Alsintan Melakukan pendampingan kepada koperasi Menyiapkan proposal bisnis kelompok tani Dinas Koperasi dan UKM Provinsi / Kab /Kota

52. Pembentukan dan penguatan BUMDes khusus agribisnis Membantu sosialisasi program Alsintan Koordinasi program PADes /KPBU untuk pengembangan sarana pertanian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

53. Memenuhi persyaratan kredit Mengorganisir diri ke dalam kelompok usaha yang kuat 03 Memprioritaskan penggunaan kredit untuk pembelian alsintan sesuai kebutuhan Petani/Gapoktan (khusus padi, kopi, sawit) 02 01

54. 12 Rekomendasi Strategi Menyukseskan Skema Alsintan di Sumsel

55. Identifikasi wilayah prioritas Buat klaster komoditas Bangun pilot project Pendekatan Klaster (Cluster Farming)

56. 01 Bentuk koordinasi rutin 02 Bentuk Forum Kerja /Dewan aksi Sinergi Multi-Pihak

57. 01 Penggunaan dana APBD untuk mendukung pendanaan Pertimbangkan pemberian insentif kepada bank dan penyedia 02 Pendanaan dan Insentif Lokal

58. Integrasikan program Alsintan dengan pendampingan teknis Pastikan setiap alsintan yang didanai memiliki operator terlatih Pelatihan dan Pendampingan Teknologi

59. Kampanye akses pembiayaan pertanian Pendekatan storytelling dari petani yang berhasil Literasi Keuangan Petani

60. Kampanye akses pembiayaan pertanian Pendekatan storytelling dari petani yang berhasil Literasi Keuangan Petani

61. Bangun sistem informasi lokal Gunakan data tersebut untuk menyesuaikan kebijakan Monitoring dan Evaluasi Berbasis Data

62. 13 Inisiatif Kanwil DJPb Sumatera Selatan

63. Memperluas pemahaman petani tentang skema KUR Alsintan Sinergi dengan Dinas Pertanian dan Bank Penyalur

64. Berdasarkan data Sektor Potensial dan Unggulan Daerah Mapping sebaran wilayah

65. 14 Kesimpulan

66. Contoh sukses di beberapa daerah sebagai bukti efektivitas Dasar regulasi kuat ( Permenko 3/2023, PMK 167/2023) Tantangan dan hambatan yang perlu diatasi Fokus meningkatkan mekanisasi pertanian Rekomendasi strategi seperti pendekatan klaster , peran aktif pemerintah daerah , literasi finansial , dan inovasi pembiayaan berbasis kelompok Keberhasilan bergantung pada kerjasama multi- pihak Harapan Pelaksanaan skema Kredit Alsintan 2023–2025

67. Thanks