HKm-KTH-Berkah-Bumi-Lestari_Jegu[1].pptx

forest

1. HKm KTH Berkah Bumi Lestari Dari Tegakan Jati ke Tegakan Hati Kajian Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kawasan KHDPK sesuai Regulasi yang Berlaku

2. Gambaran Umum Permasalahan Kajian ini membedah persoalan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) KTH Berkah Bumi Lestari di Desa Jegu, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Dengan luas izin 148 ha untuk 158 petani, realitas di lapangan menunjukkan ketimpangan yang menggelikan. Hanya 10% areal yang dapat digarap petani, sementara 90% sisanya masih berupa tegakan jati aset Perhutani. Bahkan 18 ha digunakan pihak ketiga untuk off-road dan SUTET. Petani memiliki izin tapi terbatas ruang garap - "ber-SK tapi belum ber-sejahtera".

3. Data Faktual Kawasan 148 Hektar Luas izin HKm total 158 Petani Anggota KTH terdaftar 10% Produktif Areal yang bisa digarap (14,8 ha) 90% Tegakan Jati Aset Perhutani (133,2 ha) Permasalahan inti: petani memiliki izin namun ruang garap terbatas, kewajiban pajak dan PNBP tetap berjalan, sementara manfaat untuk rakyat belum optimal.

4. Landasan Hukum yang Mengatur 01 UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 02 UU No. 41/1999 jo. UU No. 11/2020 Undang-Undang Kehutanan dan Cipta Kerja 03 PP No. 23/2021 Penyelenggaraan Kehutanan 04 Permen LHK No. 9/2021 Perhutanan Sosial 05 Regulasi Pendukung Permen LHK 4/2023 (KHDPK), PP 36/2024 (PNBP), PMK 129/2023 (PBB)

5. Analisis Masalah Utama Keterbatasan Lahan Efektif Hanya 10% yang bisa digarap. Rakyat "ber-SK tapi belum ber-sejahtera" - memiliki surat keputusan namun belum merasakan kesejahteraan nyata. Aset Tegakan Jati Kayu adalah aset Perhutani. Petani hanya berhak atas tanaman sendiri, HHBK, dan jasa lingkungan - bukan kayunya. Tumpang Tindih Lahan Off-road dan SUTET mengurangi ruang petani. Perlu revisi perjanjian untuk keadilan semua pihak.

6. Beban Fiskal dan Solusinya Kondisi Saat Ini Beban PBB bruto mencapai Rp 1,48 juta per tahun untuk seluruh kawasan. PNBP HHBK wajib dibayar sesuai aturan yang berlaku. Solusi Tersedia PBB bisa dikurangi 75% menjadi Rp 370 ribu per tahun berdasarkan PMK No. 129/2023. Addendum 8 ha merupakan jalan legal sesuai Permen LHK 4/2023. 75% Pengurangan PBB Dari Rp 1,48 juta menjadi Rp 370 ribu

7. Hak dan Tanggung Jawab Semua Pihak Punya Peran Pembagian yang jelas berdasarkan regulasi terbaru untuk menciptakan sinergi optimal dalam pengelolaan HKm.

8. Posisi KTH dan Perhutani KTH (158 Petani) Hak: Garap agroforestri, HHBK, tanaman sendiri, bagi hasil jasa lingkungan Kewajiban: Susun RKT, bayar pajak, jaga kelestarian hutan Manfaat: Potensi >Rp 3 miliar/2 tahun, legal dan tidak bisa dikriminalisasi Perum Perhutani Hak: Tegakan jati sebagai aset BUMN, hasil kayu dari penjarangan Kewajiban: Penjarangan rutin, libatkan KTH sebagai padat karya Manfaat: Kayu tetap aman, PNBP lancar, konflik sosial reda

9. Peran CDK dan Pemda CDK Malang Hak: Jadi wasit & fasilitator, rekomendasi teknis addendum 8 ha Kewajiban: Validasi RKT/RKU, mediasi konflik, kawal addendum Manfaat: Capaian PS Jawa Timur naik, kinerja instansi terlihat Pemda Blitar Hak: PBB sektor kehutanan, dukungan program daerah Kewajiban: Bangun jalan tani, fasilitasi pasar & modal, pemberdayaan petani Manfaat: PAD naik, ekonomi desa bergerak, citra Pemda meningkat

10. Strategi Penyelesaian Komprehensif Penjarangan oleh Perhutani Kayu ke negara, KTH ikut kerja dan dapat lahan agroforestri yang lebih luas Agroforestri oleh KTH Tanam porang, jahe, kopi, budidaya madu, dan rumput pakan ternak Zona SUTET Tanam rendah dan kemitraan dengan PLN untuk optimalisasi lahan Zona Off-road Revisi PKS dengan bagi hasil minimal 20% untuk KTH

11. Implementasi Addendum dan Fiskal Addendum 8 Hektar Ajukan resmi sesuai Permen LHK 4/2023 untuk menambah luas garapan yang tersedia bagi petani. Pengelolaan Fiskal Ajukan pengurangan PBB hingga 75%, bayar PNBP HHBK sesuai PP 36/2024 untuk kepatuhan regulasi.

12. Kesimpulan Strategis "Hutan dikuasai negara bukan untuk dipajang, tapi untuk kemakmuran rakyat." Perhutani menjaga aset kayu, KTH menggarap agroforestri, CDK mengawal regulasi, dan Pemda mendukung infrastruktur. Semua pihak mendapat manfaat sesuai aturan yang berlaku. Negara PNBP masuk kas Perhutani Hasil kayu terjamin KTH Agroforestri & jasa lingkungan CDK Capaian kinerja Pemda PAD & ekonomi desa

13. Rekomendasi Aksi 1 Perhutani Segera lakukan penjarangan dengan melibatkan KTH sebagai tenaga kerja 2 KTH Maksimalkan agroforestri & HHBK berbasis RKT yang telah disusun 3 CDK Kawal addendum +8 ha dan mediasi konflik antar pihak 4 Pemda Fasilitasi jalan tani, akses pasar, dan modal usaha 5 KLHK Pastikan Pasal 33 UUD 1945 terwujud nyata di lapangan

14. Penutup Menggelikan "Kalau HKm dijalankan dengan serius: jati tetap tegak, rakyat ikut lega, negara berwibawa. Kalau dijalankan setengah hati, HKm hanya jadi singkatan baru: Hanya Kertas Menggelikan ." Catatan Unik: Kayu jati = ATM Perhutani Tanaman sela = ATM petani PNBP & PBB = ATM negara Kalau semua jalan sesuai aturan, tidak ada yang miskin, semua dapat bagian