Hubungan erat pancasila dengan UUD 1945.pdf

Civic education

1. Hubungan Erat Pancasila dan
UUD NRI Tahun 1945
Sebuah Presentasi tentang Landasan Fundamental Negara Kesatuan Republik
Indonesia
"Negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan
yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh
Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan
Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia."

2. PENDAHULUAN
Mengapa Mempelajari Pancasila dan UUD NRI 1945
Penting?
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah dua pilar fundamental yang
menopang eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Mempelajari keduanya bukan sekadar kewajiban akademis, melainkan adalah kunci
untuk memahami jati diri, ideologi, dan arah tujuan negara.
Fondasi Negara
Keduanya adalah sumber hukum tertinggi dan falsafah hidup bangsa, menjamin stabilitas dan keberlanjutan NKRI.
Kesadaran Hukum
Memahami hak dan kewajiban warga negara, serta struktur ketatanegaraan yang adil dan demokratis.
Memelihara Persatuan
Menjadi perekat keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di tengah tantangan globalisasi.
Hubungan antara Pancasila dan UUD NRI 1945 adalah hubungan kausal dan organik. Pancasila
memberikan dasar filosofis, sementara UUD NRI 1945 memberikan kerangka hukum

3. BAB I
Pancasila sebagai Dasar Filosofis Negara
Sila 1: Ketuhanan Yang Maha Esa
Mengakui keberadaan Tuhan dan menjamin
kebebasan beragama, menolak ateisme.
Pancasila adalah weltanschauung (pandangan hidup) bangsa Indonesia yang telah digali dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Ia berfungsi sebagai Grundnorm atau norma dasar
negara.
Sila 2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Menjunjung tinggi martabat manusia, kesetaraan, dan
moralitas universal.
Sila 3: Persatuan Indonesia
Prinsip nasionalisme yang mengatasi kepentingan
individu atau kelompok, demi keutuhan NKRI.
Sila 4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
Demokrasi yang didasarkan pada musyawarah mufakat,
bukan sekadar suara terbanyak.
Sila 5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia
Pemerataan kesejahteraan, hak dan kewajiban, serta
perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa
diskriminasi.
Pancasila tidak hanya menjadi ideologi, tetapi juga roh dan karakter bangsa yang membedakannya dari negara lain. Ia harus dihayati sebagai kesatuan utuh dari kelima sila yang saling
melengkapi.

4. BAB II
UUD NRI 1945: Konstitusi yang Menjiwai Pancasila
Fungsi Normatif Konstitusi
UUD 1945 mengatur segala aspek fundamental negara, mulai dari bentuk negara,
kedaulatan, lembaga-lembaga negara, hingga hak-hak asasi manusia.
UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis yang menjadi landasan operasional bagi pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia adalah perwujudan konkret
dari cita-cita luhur Pancasila.
12
Supremasi Hukum
Sebagai hukum tertinggi di Indonesia, semua peraturan perundang-undangan di
bawahnya harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.
3
Mekanisme Lembaga Negara
UUD 1945 mendefinisikan secara jelas peran, wewenang, dan hubungan antarlembaga tinggi
negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) demi terciptanya checks and balances.
4
Penjamin Hak Warga Negara
Konstitusi memuat perlindungan dan pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) secara
eksplisit, menegaskan negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat.
Dalam konteks Pancasila, UUD NRI 1945 bertindak sebagai instrumen hukum yang memastikan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial dapat
diimplementasikan dalam kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan.

5. HUBUNGAN KAUSAL ORGANIK
Pancasila dalam Pembukaan
UUD NRI 1945
Pembukaan UUD NRI 1945 memiliki kedudukan hukum yang sangat penting. Ia mengandung pokok-pokok pikiran yang dijiwai oleh Pancasila dan
merupakan penjelmaan dari cita-cita proklamasi kemerdekaan.
Kedudukan Hukum Tertinggi
Pembukaan UUD 1945, yang di dalamnya termuat Pancasila, adalah
norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) yang tidak
dapat diubah oleh siapapun, termasuk MPR.
Alinea Keempat: Esensi Pancasila
Pada alinea keempat Pembukaan, secara eksplisit dirumuskan
tujuan negara, bentuk pemerintahan, dan dasar negara, yaitu
Pancasila, sebagai falsafah yang melandasi semua pasal-pasal UUD
1945.
Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila bersifat final dan abadi. Pancasila adalah sumber dari segala sumber
hukum, dan Pembukaan adalah perwujudan konstitusionalnya.

6. BAB III
Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pasal-Pasal UUD NRI 1945
Nilai-nilai Pancasila tidak hanya berhenti di Pembukaan, tetapi menjiwai dan diatur lebih lanjut dalam batang tubuh UUD 1945. Setiap sila Pancasila memiliki perwujudan pasal yang konkret.
Sila 1 (Ketuhanan)
Diwujudkan dalam Pasal 29 tentang kebebasan beragama, di mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
Sila 2 (Kemanusiaan)
Tercermin dalam Bab XA (Pasal 28A-28J) yang mengatur Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak hidup, hak berkeluarga, hak untuk diakui sebagai pribadi, dan hak untuk tidak disiksa.
Sila 3 (Persatuan)
Ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, dan Pasal 35 tentang bendera negara Sang Merah Putih sebagai simbol persatuan.
Sila 4 (Kerakyatan)
Diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, serta ketentuan mengenai Pemilu dan lembaga perwakilan.
Sila 5 (Keadilan Sosial)
Diimplementasikan melalui Pasal 33 yang mengatur sistem perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan Pasal 34 tentang kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.
Pasal-pasal UUD NRI 1945 adalah jembatan konstitusional yang menterjemahkan nilai-nilai etis dan filosofis Pancasila ke dalam norma-norma hukum yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

7. STRUKTUR HUKUM
Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai Sumber Hukum Tertinggi
Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia (UU No. 12 Tahun 2011), kedudukan Pancasila dan UUD NRI 1945 menempati puncak tertinggi, memastikan konsistensi seluruh produk hukum.
Ketetapan MPR & UU/Perppu
Peraturan pelaksana dan perundang-undangan
UUD NRI 1945
Konstitusi negara dan ketentuan pokok
Pancasila
Sumber hukum tertinggi dan dasar negara
Pancasila sebagai dasar filosofis (Staatsfundamentalnorm) memberikan nilai-nilai dasar, sementara UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar (Grundgesetz) menjadi batu pijakan normatif. Semua peraturan di bawahnya—mulai dari Undang-Undang (UU), Peraturan

8. BAB IV
Tantangan dan Relevansi Pancasila dan
UUD NRI 1945 di Era Modern
Di tengah arus globalisasi, perkembangan teknologi, dan ideologi transnasional, Pancasila dan UUD NRI 1945 menghadapi tantangan signifikan. Namun,
justru dalam situasi inilah relevansi keduanya semakin menonjol.
Tantangan Globalisasi dan Ideologi
Penyebaran ideologi radikal, individualisme
ekstrem, dan kapitalisme tanpa batas
mengancam nilai-nilai kebersamaan dan
keadilan sosial Pancasila. UUD 1945 berfungsi
sebagai filter untuk melindungi kedaulatan
budaya dan ideologi.
Ancaman Disintegrasi Sosial
Polarisasi politik dan konflik SARA yang dipicu
oleh informasi yang salah (hoaks) dapat
merusak Sila Ketiga. Konstitusi menjamin hak-
hak minoritas untuk menjaga persatuan dalam
keberagaman.
Kesenjangan Ekonomi
Meskipun Pasal 33 UUD 1945
mengamanatkan ekonomi kerakyatan,
kesenjangan kaya-miskin masih menjadi
masalah serius. Relevansi Sila Kelima
menuntut pemerintah terus berjuang
mewujudkan pemerataan pembangunan.
Nilai-nilai Pancasila yang fleksibel (seperti musyawarah mufakat dan keadilan sosial) justru menjadi solusi abadi. UUD NRI 1945 memastikan bahwa adaptasi
terhadap modernitas dilakukan tanpa mengorbankan jati diri bangsa.

9. STRATEGI
AKTUALISASI
Upaya Melestarikan dan Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Luhur
Melestarikan Pancasila dan UUD NRI 1945 bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang mengamalkan nilai-nilai luhur tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan praktik penyelenggaraan negara.
Pendidikan Karakter
Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal sejak dini.
Penegakan Hukum Konsisten
Menjaga supremasi UUD 1945 melalui lembaga yudikatif (MK dan MA) yang independen dan berintegritas.
Peningkatan Partisipasi Publik
Mendorong implementasi Sila Keempat melalui ruang partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dan
pengawasan pemerintah.

10. PENUTUP
Kesimpulan dan Sesi Tanya Jawab
Pancasila adalah jiwa bangsa, dan UUD NRI 1945 adalah raganya. Keduanya merupakan dwitunggal yang tidak dapat dipisahkan. Kehancuran salah satunya akan berarti keruntuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
1
Ideologi Tunggal
Pancasila sebagai satu-satunya dasar
negara.
45
Tahun Konstitusi
UUD 1945 adalah kerangka hukum abadi.
5
Sila Utama
Lima prinsip dasar kehidupan berbangsa.
17K+
Pulau Nusantara
Perekat Kebhinnekaan bangsa.
"Marilah kita jadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai kompas moral dan pedoman tindakan kita, demi Indonesia yang adil, makmur, dan beradab."
Terima Kasih.
Mari Berdiskusi.

12. Hubungan
pancasila dan
UUD 1945
Formal Material

13. Hubungan Formal
Bahwa rumusan pancasila sebagai
dasar Negara Republik Indonesia
terdapat di dalam Pembukaan UUD
1945, bahwa Pembukaan UUD 1945
berdasarkan pengertian ilmiah
merupakan Pokok Kaidah Negara
yang Fundamental, bahwa
Pembukaan UUD 1945 yang intinya
adalah Pancasila, bahwa Pancasila
mempunyai hakikat, sifat, kedudukan
sebagai Pokok Kaidah Negara yang
Fundamental.

14. 1
Bahwa rumusan pancasila sebagai dasar Negara
Republik Indo- nesia terdapat di dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945..
2
Bahwa Pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah
Pancasila.
3
Bahwa Pembukaan UUD 1945, berdasarkan
pengertian ilmiah, merupakan Pokok Kaidah
Negara yang Fundamental

15. Hubungan Material
Pembukaan UUD 1945 adalah
sebagai tertib hukum
tertinggi, adapun tertib
hukum Indonesia
bersumberkan pada
Pancasila atau dengan hal lain
perkataan Pancasila sebagi
sumber tertib hukum
Indonesia.

16. Pancasila sebagai
dasar Negara
Republik
Indonesia
terdapat di
dalam Pem-
bukaan Undang-
Undang Dasar
1945. Pancasila
sebagai sumber
tertib hukum
Indonesia.
Inti Pembukaan
UUD 1945 adalah
Pancasila.
Peraturan
Pemerintah
bersumber pada
Pancasila