Hubungan Industrial dan Perannya dalam Organisasi

Hubungan industrial adalah sistem hubungan antara pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah dalam proses produksi barang dan jasa, berdasarkan nilai Pancasila dan UUD '45, yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja kondusif, sejahtera, dan harmonis melalui kerja sama, negosiasi, dan penyelesaian konflik.

1. HUBUNGAN INDUSTRIAL
Disampaikan Oleh :
Niken Widyastuti, SE., MM

2. HUBUNGAN INDUSTRIAL
Definisi Hubungan Industrial (Labor Relations) : Menurut
Payaman J. Simanjuntak (2009), Hubungan industial Hubungan industial
adalah Hubungan semua pihak yang terkait atau
berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di
suatu perusahaan.
Abdul Khakim (2009) menjelaskan, istilah hubungan
industrial merupakan terjemahan dari "labour relation" atau
hubungan perburuhan. Istilah ini pada awalnya
menganggap bahwa hubungan perburuhan hanya
membahas masalah-masalah hubungan antara
pekerja/buruh dan pengusaha.

3. HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pengertian hubungan industrial dalam UU no. hubungan industrial dalam UU no.
13 tahun 2003 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1
nomor 16 disebutkan bahwa yang dimaksud
hubungan industrial adalah suatu sistem
hubungan yang terbentuk antara para pelaku
dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang
terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan
pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

4. •Pengupahan diatur dalam
 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)
 
Pasal 88-90, yang direvisi melalui Omnibus Law
atau
 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja. Setiap pekerja/buruh berhak atas
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

5. penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk itu, pemerintah
pusat menetapkan kebijakan pengupahan yang meliputi:
a. upah minimum;
b. struktur dan skala upah;
c. upah kerja lembur;
d. upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan
karena alasan tertentu;
e. bentuk dan cara pembayaran upah;
f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
g. upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan
kewajiban lainnya

6. HUBUNGAN INDUSTRIAL
•Tujuan Hubungan Industrial untuk untuk
menciptakan hubungan yang harmonis, menciptakan hubungan yang harmonis,
dinamis, dan kondusif di suatu dinamis, dan kondusif di suatu
PerusahaanPerusahaan

7. Adapun Tiga unsur penting yang mendukung
tercapainya tujuan hubungan Industrial :
1.Hak dan kewajiban terjamin dan dilaksanakan
2. Apabila timbul perselisihan dapat diselesaikan
secara internal / Bipartit /TripartitBipartit /Tripartit
3.Mogok kerja oleh pekerja serta penutupan
Perusahaan oleh Pengusaha, tidak perlu digunakan
untuk memaksakan kehendak masing-masing
karena perselisihan yang terjadi dapat diselesaikan
secara baik-baik

8. •Menurut MelloMello buruh atau karyawan
membentuk atau bergabung dengan Serikat
Pekerja untuk mendapatkan suatu
keuntungan. Keuntungan ini biasanya
bersifat Ekonomi, Sosial, dan Politik.
Keuntungan-keuntungan ini yang cukup
sulit disampaikan kepada pihak Manajemen
Perusahaan apabila Pekerja atau Karyawan
melakukannya secara individu

9. Perundingan Kolektif (Collective BargainingCollective Bargaining) adalah suatu
proses dimana para wakil dua kelompok (Pihak Karyawan
yang diwakili oleh Serikat Pekerja dan Pihak Manajemen)
bertemu dan merundingkan perjanjian yang mengatur
hubungan kedua pihak diwaktu yang akan datang.
Sedangkan menurut Byars & Rue, Perundingan Kolektif
adalah proses yang melibatkan kegiatan negoisasi, drafting
(persiapan berkas), administrasi, dan interpretasi atas
suatu perjanjian tertulis antara Manajemen dengan Serikat
Pekerja untuk suatu periode waktu tertentu

10. KONSEP HUBUNGAN INDUSTRIAL
1. Tenaga Kerja
2. Pemerintah
3. Perusahaan
4. Bipartit
5. Tripartit

11. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Penyelesaian diluar pengadilan Hubungan
Industrial : Bipartit (wajib pasal 4 ayat (2) UU.
No. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian
perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).
Mediasi, Konsiliasi, Arbiter (wajib pasal 83, UU
no. 2 tahun 2004) Pengadilan Hubungan
Industrial : Hukum acara Perdata Pasal 57, UU
No.2 tahun 2004.

12. KONSEP KETENAGAKERJAAN
KetenagakerjaanKetenagakerjaan adalah segala hal yang
berhubungan dengan tenaga kerja pada
waktu sebelum, selama, dan sesudah
masa kerja.Tenaga kerja adalah setiap
orang yang mampu melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang dan/atau jasa
baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri
maupun untuk masyarakat.

13. Pekerja/buruhPekerja/buruh adalah setiap orang yang
bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain.
Pemberi kerja adalah orang perseorangan,
pengusaha, badan hukum, atau badan-
badan lainnya yang mempekerjakan
tenaga kerja dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain.

14. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah
hal yang paling ditakuti oleh pekerja akan
tetapi sangat lazim dan sering ditemui di
Indonesia.

15. Apa yang dimaksud dengan Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK)?
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah
pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal
tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak
dan kewajiban antara pekerja dan
perusahaan/majikan. Hal ini dapat terjadi
karena pengunduran diri, pemberhentian oleh pengunduran diri, pemberhentian oleh
perusahaan atau habis kontrak.perusahaan atau habis kontrak.

16. Apa yang menyebabkan hubungan kerja dapat
berakhir?
Menurut pasal 61 Undang – Undang No. 13
tahun 2003 mengenai tenaga kerja, perjanjian
kerja dapat berakhir apabila :
•pekerja meninggal dunia
•jangka waktu kontak kerja telah berakhir
•adanya putusan pengadilan atau penetapan
lembaga penyelesaian
 perselisihan hubungan
industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap

17. Apa yang menyebabkan hubungan kerja
dapat berakhir
•Adanya keadaan atau kejadian tertentu
yang dicantumkan dalam perjanjian
kerja,
 peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama yang dapat
menyebabkan
 berakhirnya hubungan kerja

18. Jadi, pihak yang mengakhiri perjanjian kerja
sebelum jangka waktu yang ditentukan,
wajib membayar ganti rugi kepada pihak
lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai
batas waktu berakhirnya jangka waktu
perjanjian kerja.

19. Dalam hal apa, perusahaan dilarang melakukan
Pemutusan Hubungan Kerja?
Perusahaan dilarang melakukan PHK dengan alasan :
•Pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut
keterangan dokter
 selama waktu tidak melampaui 12 bulan
secara terus-menerus
•Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya, karena
memenuhi
 kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
•Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya
•Pekerja menikah
•Pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau
menyusui bayinya

20. •Pekerja mempunyai pertalian darah dan atau ikatan
perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam satu
perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
•Pekerja mendirikan, menjadi anggota dan/atau
pengurus
 serikat pekerja, pekerja melakukan kegiatan
serikat pekerja di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja
atas kesepakatan perusahaan, atau berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama

21. •Pekerja yang mengadukan perusahaan kepada yang
berwajib mengenai perbuatan perusahaan yang
melakukan tindak pidana kejahatan
•Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku,
warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau
status perkawinan
•Pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat
kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja
yang menurut surat keterangan dokter yang jangka
waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan