HUKUM KETENAGAKERJAAN - UPAH pertemuan 6 dan 7.pptx-dikompresi.pdf

HUKUM KETENAGAKERJAAN - UPAH

1. SERIKULIAHHUKUM KETENAGAKERJAAN
PENGUPAHAN
Dr.ArRahiimInnash,S.H.,M.Kn.
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTERHUKUM
UNIVERSITASNGUDIWALUYO
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

2. UPAHDANJAMINANSOSIAL
TENAGAKERJA
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

3. UPAH
Upahadalahhakpekerja/buruhyangditerimadandinyatakan
dalam bentuk uang sebagai imbalandari pengusaha atau
pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan
dibayarkanmenurutsuatuperjanjiankerja,kesepakatan,atau
peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi
pekerja/buruhdankeluarganyaatassuatupekerjaandan/atau
jasayangtelahatauakandilakukan(Pasal1ayat30UUNo.
13Tahun2003tentangKetenagakerjaan).
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

4. UPAH
Upah adalahhak pekerja/buruhyang diterima dan dinyatakan
pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau
dan
dibayarkan menurutsuatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau
peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi
pekerja/buruh dan keluarganya akan suatu pekerjaan dan/atau
jasayangtelahatauakandilakukan(PeraturanPemerintahNo.36
Tahun2021tentangpengupahan).
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

5. KOMPONENUPAH
1. Upahtanpatunjangan
2. UpahPokokdantunjangantetap
3. Upahpokok,TunjanganTetapdantunjangantidaktetap
4. UpahpokokdanTunjanganTidakTetap
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

6. KOMPONENPENDAPATANNON
UPAH
1. TunjanganHariRaya
2. Insentif
3. Bonus
4. Uangpenggantifasilitaskerja
5. Uangservispadausahatertentu
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

7. UPAHMINIMUM
UpahminimumadalahUpahbulananterendahberupaupah
tanpatunjanganatauupahpokokdantunjangantetap,
apabilakomponenupahdiperusahaanterdiriatasupah
pokokdantunjangantidaktetap,upahpokokpalingsedikit
sebesarupahminimum(Pasal23PP36/2021).
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

8. UPAHMINIMUM
Upahminimumterdiriatasupahminimumprovinsidanupah
minimumkabupaten/kotadengansyarattertentu.
Ketentuanmengenaiupahminimumdidasarkanataskondisi
ekonomidan,sedangkanuntukupahminimumkab/kota
syarattertentuberupapertumbuhanekonomidaerahatau
inflasipadakab/kotaybs.(Pasal25PP36/2021)
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

9. PERLINDUNGANUPAHTENAGA
KERJA
Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja/buruh
mewujudkan kehidupan yang layakbagi kemanusiaanmeliputi:
• Upahminimum
• Strukturdanskalaupah
• Upahkerjalembur
• Upah tidak masukkerja karenaberhalangan dan/atau tidak melakukanpekerjaan
karenaalasantertentu
• bentukdancarapembayaranupah
• Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
• Upahsebagaidasarperhitunganataupembayaranhakdankewajibanlainnya.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

10. UPAHMINIMUM
•UpahMinimumadalahsuatustandarminimumyang
digunakanolehparapengusahaataupelakuindustriuntuk
memberikanupahkepadapekerjadidalamlingkungan
usahaataukerjanya.
•Karenapemenuhankebutuhanyanglayakdisetiapprovinsi
berbeda-beda,makadisebutUpahMinimumProvinsi.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

11. UPAHMINIMUMDANPERLINDUNGAN
UPAHTENAGAKERJA
•Pasal89Undang-UndangNomor13th.2003menyatakanbahwapenentuan
upahminimumdiarahkankepadapemenuhankebutuhankehidupanyang
layak.
•Upahminimumprovinsi ditentukanolehGubernur setelahmempertimbangkan
rekomendasidariDewanPengupahanProvinsiyangterdiridaripihak
pengusaha,pemerintah,serikatburuh/serikatpekerja,akademisi,pakarper
tanggal21Novembertahunberjalanatau1harisebelumhariminggu,hari
liburnasional,hariliburresmijikatgl tsbmerupakanharilibur.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

12. KETENTUANPEMBAYARANUPAH
Apabilapekerjatidakbekerja,makaupahtidakdibayar(Pasal93ayat1UU
No.13/2003,Pasal40(1)PP36/2021).
Namun,pemotongan upahpekerjayangtidakmasukkerjatidakdapatdilakukan
begitusaja,Undang-Undang13tahun2003,pekerjadilindungihaknyauntuk
mendapatkanupahpenuhuntukhariatauhari-hariiatidakmasukbekerja,
kecuali:
∙Pemotonganupahkarenapekerjamelakukanpelanggaran
∙Pemotonganupahkarenamembayarcicilan
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

13. KETENTUANPEMBAYARANUPAH
Apabilapekerjatidakbekerja,namunpengusahawajibmembayarupah,jika
pekerjaatauburuhmelakukan(Pasal40(2)PP36/2021):
Melakukankegiatanlaindiluarpekerjaanya
Melaksanakanhakwaktuistirahatataucutinya
a. Berhalangan
b.
c.
d.Bersediamelakukanpekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak
memperkerjakannyakarenakesalahanpengusahasendiriataukendalayang
seharunyadapat dihindari pengusaha.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

14. KETENTUANJAMKERJA
Pasal21PP36/2021
• 7 (tujuh) jam 1 (satu)hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)minggu untuk 6 (enam)hari kerja
dalam 1 (satu)minggu;
• 8 (delapan)jam 1 (satu)hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)minggu untuk 5 (lima) hari kerja
dalam 1 (satu)minggu.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

15. KETENTUANUPAHLEMBUR
DalamPasal39PP36/2021,definisiupahkerjalemburadalahupahkerja
yangwajibdibayarkanolehpengusahayangmemperkerjakanpekerja/buruh
melebihiwaktukerja,padaistirahatmingguan,ataupadahariliburresmi
sebagaikompensasikepadapekerja/buruhyangbersangkutansesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

16. KETENTUANLEMBUR
Pasal26(1)pp 35/2021“WaktuKerjaLemburhanyadapatdilakukanpaling
lama4(empat)jamdalam1(satu)haridan18(delapanbelas)jamdalam1
(satu)minggu”.
UpahLembur(Pasal31(1)pp 35/2021untuklemburdi harikerja)
1.untukjamkerjalemburpertamasebesar1,5(satukomalima)kaliUpah
sejam;dan
2.untuksetiapjamkerjalemburberikutnya,sebesar2(dua)kaliUpahsejam.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

17. KETENTUANLEMBUR
PerhitunganUpahLemburPadaHariKerja:
Jam Lembur : Jam Pertama
Rumus: 1,5 X 1/173 x Upah Sebulan
Keterangan : Upah Sebulanadalah 100% Upah bila upah yang berlaku di perusahaanterdiri
dari upah pokok dan tunjangan tetap.
Jam Lembur : Jam Ke-2 & 3
Rumus: 2 X 1/173 x Upah Sebulan
Keterangan : Atau 75% Upah bila Upah yang berlaku di perusahaan terdiri dari upah pokok,
tunjangan tetap dantunjangan tidak tetap. Dengan ketentuan Upah sebulan tidak boleh lebih
rendah dari upah minimum
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

18. KETENTUANLEMBUR
UpahLembur(Pasal31(2) pp 35/2021 untuk lembur di waktu istirahat)
Lembur di hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam)
hari kerja dan 40 (empat puluh) jam seminggu, dengan ketentuan:
a.perhitunganUpahKerjaLemburdilaksanakansebagaiberikut:
1. jampertamasampaidenganjamketujuh,dibayar2(dua)kaliUpahsejam;
2. jamkedelapan,dibayar3(tiga)kaliUpahsejam;dan
3. jamkesembilan,jamkesepuluh,danjamkesebelas,dibayar4(empat)kaliUpah
sejam;
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

19. KETENTUANLEMBUR
Upah Lembur (Pasal31 (2)pp 35/2021 untuk lembur di waktu istirahat)
b. jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, perhitungan Upah Kerja Lembur
dilaksanakansebagaiberikut:
1. jampertamasampaidenganjamkelima,dibayar2(dua)kaliUpahsejam;
2. jamkeenam,dibayar3(tiga)kaliUpahsejam;dan
3. jamketujuh,jamkedelapan,danjamkesembilan,dibayar4(empat)kaliUpahsejam.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

20. KETENTUANLEMBUR
Upah Lembur (Pasal31 (3)pp 35/2021 untuk lembur di waktu istirahat)
Kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja
5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam seminggu, dengan ketentuan perhitungan Upah
KerjaLembur dilaksanakansebagai berikut:
jamkesembilan,dibayar3(tiga)kaliUpahsejam;dan
a. jam pertama sampai dengan jam kedelapan, dibayar 2 (dua)kali Upah sejam;
b.
c.jam kesepuluh, jam kesebelas,dan jam kedua belas, dibayar 4 (empat) kali Upah sejam.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

21. KETENTUANLEMBUR
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

22. JAMINANSOSIALTENAGAKERJA
Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia diatur oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS dibentuk melalui UU 24/2011)
Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan berbagai program jaminan
sosial sebagaimana dalam Pasal 6 (2) UU 24/2011 termasuk Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (PP 44/2015), Jaminan Hari
Tua(PP46/2015),danJaminanPensiun(PP45/2015).
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

23. ATURANMENGENAIPENGUPAHAN
PP35 Tahun2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya,
waktukerjadanwaktuistirahat,danpemutusanhubungankerja
PP36tahun2021tentangPengupahan
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

24. DEWANPENGUPAHAN
BerdasarkanKeputusanPresidenRINo.107Tahun2004
tentangDewanPengupahanAdalahsuatuLembaganon
structuralyangbersifattripartit.
DewanPengupahanterdiridari:
1. DewanPengupahanNasional(Depenas)
2. DewanPengupahanProvinsi(Depeprov)
3. DewanPengupahanKabupaten/Kota(Depekab/Depeko)
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

25. UPAHMINIMUM
Kebijakanupahminimumditujukansebagaisalahsatuupaya
dalam mengatakan kemiskinan dan mendorong kemajuan
ekonomi. Penetepan upah minimum sangat penting untuk
menandakan indeks daya saing dan meningkatkan
kepercayaan investor terhadap sistem pengupahan
Indonesia.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

26. MACAM-MACAMUPAHMINIMUM
1. UpahMinimumProvinsi
UMP didasarkan oleh kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan,
yaitu meliputi Tingkat daya beli, Tingkat penyerapan tenaga
kerja, dan median upah. Penyesuaian upah minimum
didasarkan pada nilai antara batas atas dan batas bawah
upahminimumdidaerahtersebut.
2.UpahMinimumKab/Kota
UMK mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi
daerahyangbersangkutan.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

27. PENGATURANDEWANPENGUPAHAN
UU NO. 11 Tahun
2020
Pasal 98
1. Memberikan saran
dan pertimbangan
2. Terdiri atas unsur-
unsur pemerintah,
pengusaha, SP,
SB, Pakar, dan
Akademisi
3. Diatur lebih lanjut
kedalam PP
PP NO. 36 Tahun 2021
1. Diatur dalam BAB
XI dari Pasal 69 -
77
2. Terdiri dari
Depenas,
Depeprov,
Depekab/ Depeko
3. Mengamanatkan
untuk mengatur
lebih lanjut dalam
bentuk Permen
Permenaker No. 13
Tahun 2021
1. Tata Cara
Pengangkatan
2. Tata cara
Pemberhentian
3. Tata Cara
Penggantian
4. Tata Kerja
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

28. DEWANPENGUPAHAN
1. Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam
perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan
sistempengupahandibentukDewanPengupahan
2. Dewan Pengupahan terdiri atas : Dewasn Pengupahan
Nasional Dewan Pengupahan Provinsi, dan Dewan
PengupahanKabupaten/Kota.
3. Dewan Pengupahan terdiri atas unsur pemerintah,
organisasi pengusaha, serikat pekerja/ serikat buruh dan
akademis
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

29. TUGASDEWANPENGUPAHAN
DEWANPENGUPAHANNASIONAL
MemberikanSarandanpertimbangankepada
Pemerintahdalamrangka:
a.Perumusankebijakanpengupahandan
b.Penyusunandanpengembangansistem
Pengupahan
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

30. TUGASDEWANPENGUPAHAN
DEWANPENGUPAHANPROVINSI
MemberikanSarandanpertimbangankepada
Gubernurdalamrangka:
a.Penetapanupahminimumprovinsi
b.Penetapanupahminimumkabupaten/kotabagi
kabupaten/kotayangmengusulkan;dan
c.Penyiapkanbahanperumusanpengembangan
sistempengupahan
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

31. TUGASDEWANPENGUPAHAN
DEWANPENGUPAHANKABUPATEN/KOTA
MemberikanSarandanpertimbangankepada
Bupati/walikotadalamrangka:
a.Pengusulanupahminimumkabupaten/kota
b.Penyiapkanbahanperumusanpengembangan
sistempengupahan
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

32. DewanPengupahan
Nasional
AnggotaDepenasterdiriatas
1. Unsurpemerintahsebanyak
10(sepuluh)orang;
2. Unsur organisasi Pengusaha
sebanyak5(lima)orang;
3. Unsur serikat
pekerja/serikat buruh
sebnyak5(lima)orang;
4. Unsur akademisi dan pakar
berjumlah gasal paling
sedikit3(tiga)orang
DewanPengupahan
Provinsi
1. Anggota Depeprov
ditetapkan oleh gubernur
dalam jumlah gasal sesuai
kebutuhan dan kondisi
provinsi.
2. Anggota Depeprov dari
unsur akademisi dan pakar
berjumlah gasal paling sekikit
3(tiga)orang
DewanPengupahan
Kab/Kota
1. Anggota Depekab/
Depeko ditetapkan oleh
bupati/ walikota dalam
jumlah gasal sesuai
kebutuhan dan kondisi
kabupaten/kota.
2. AnggotaDepekab/
Depeko dari unsur
akademisi dan pakar
berjumlah gasal paling
sedikit3(tiga)orang.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

33. ANGGOTADEWANPENGUPAHAN
DIBERHENTIKANJIKA
1. Berakhirmasajabatan
2. Mengundurkandiri
3. Selama3(tiga)bulanberturut-turuttidakdapat
menjalankantugasnya
4. Dihukumkarenamelakukantindakpidanadenganputusan
pengadilanyangtelahmempunyaikekuatanhukumtetap
5. MelanggarketentuanyangdiaturdalamtatakerjaDewan
Pengupahan
6. Diusulkanolehorganisasiatauinstansiyangbersangkutan
untukdigantikarenaterjadiperubahanorganisasi;atau
7. Meninggaldunia
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

34. SESIDISKUSIDANTANYAJAWAB
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang

35. THANKSFORATTENTION.
JL.Diponegoro No. 186 Gedanganak – Ungaran Timur,Kab. Semarang