Hukum Pelayaran Internasional Tantangan dan Regulasi.pptx

Hukum Pelayaran Internasional Tantangan dan Regula

1. HUKUM MARITIM 29 Oktober 2025 Tantangan Global Regulasi Terkini Keamanan Maritim HUKUM PELAYARAN INTERNASIONAL TANTANGAN DAN REGULASI

2. Hukum Maritim Hukum Pelayaran Internasional: Tantangan dan Regulasi Daftar Isi Pengantar dan Konteks Global Regulasi Nasional Indonesia 3 Transformasi Sistem Penegakan Hukum 4 Standar Internasional dan Implementasi Kasus Sengketa Maritim Teknologi dan Tantangan Baru Pembajakan Laut dan Yurisdiksi Posisi Indonesia di IMO Penutup dan Rekomendasi

3. Hukum Pelayaran Internasional: Tantangan dan Regulasi PENGANTAR DAN KONTEKS GLOBAL 3. Landasan Regulasi Global: Konvensi IMO menjadi dasar harmonisasi standar global. Pondasi Regulasi Maritim: Konvensi IMO: Menetapkan standar global untuk keselamatan, keamanan, dan kinerja lingkungan pelayaran internasional. Peran Krusial & Isu Utama: Regulasi Dinamika Maritim: Mengatur aspek keselamatan, dekarbonisasi, dan keberlanjutan. Contoh Teladan Indonesia: Komitmen dekarbonisasi pelayaran (target 2050). Partisipasi dalam program IMO "Green Shipping 2050".

4. Hukum Pelayaran Internasional: Tantangan dan Regulasi REGULASI NASIONAL DASAR HUKUM UTAMA: Analisis berdasarkan Undang-Undang No. 66 Tahun 2024. Mengacu pada revisi Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2019. PERLUASAN PENALTI PELANGGARAN: Cakupan "penalti pelanggaran pelayaran" diperluas berdasarkan Pasal 251, 251A, dan 253 UU 66/2024. Implikasi baru bagi operator dan pemilik kapal terkait kepatuhan regulasi. REFERENSI SILANG UU 17/2008: Keterkaitan dengan kerangka hukum yang ada, khususnya Pasal 122 UU 17/2008. Tinjauan kembali terhadap sanksi yang diatur dalam Pasal 208 UU 17/2008. REGULASI NASIONAL INDONESIA

5. HUKUM PELAYARAN INTERNASIONAL TRANSFORMASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM MODERNISASI & KOLABORASI Upaya modernisasi dan kolaborasi global dalam menegakkan hukum pelayaran internasional. Penguatan Shanghai sebagai pusat pelayaran internasional melalui berbagai inisiatif hukum. 1. Menarik perusahaan pelayaran global terkemuka seperti CMA CGM. 2. Mendorong partisipasi dalam China Shipowners Mutual Assurance Association (CSA). 3. Menunjukkan peningkatan peran strategis hukum dalam industri pelayaran global. STUDI KASUS Inisiatif Shanghai untuk menarik perusahaan pelayaran global. Keterlibatan CMA CGM dengan China Shipowners Mutual Assurance Association. INISIATIF KUNCI

6. Hukum Pelayaran Internasional STANDAR IMPLEMENTASI STANDAR INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASI KESELARASAN DENGAN KONVENSI INTERNASIONAL Evaluasi keselarasan regulasi Indonesia dengan konvensi SOLAS/MARPOL. Perluasan lingkup PP 9/2019 menjadi penegakan hukum maritim komprehensif. IMPLEMENTASI REGULASI NASIONAL Implementasi pasal-pasal UU 17/2008 untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Penerapan 25 klausul pelanggaran navigasi untuk menarik investasi asing. TUJUAN DAN MANFAAT Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum di laut. Menciptakan iklim investasi maritim yang lebih menarik bagi investor asing.

7. Hukum Pelayaran Internasional Peta sengketa kedaulatan di Laut Cina Selatan KASUS SENGKETA MARITIM 2. Menekankan pentingnya integrasi antara proses hukum internasional dan diplomasi berkelanjutan. 3. Menjadi studi kasus krusial untuk mekanisme resolusi sengketa maritim di masa depan. Putusan Arbitrase Internasional 2016: Mendukung klaim Filipina terhadap Tiongkok terkait sengketa di Laut Cina Selatan. Menyatakan klaim 'sembilan garis putus-putus' Tiongkok tidak memiliki dasar hukum internasional. Implementasi putusan tidak efektif akibat faktor geopolitik dan penolakan dari Tiongkok. Implikasi dan Analisis Kunci: 1. Menunjukkan kompleksitas penerapan hukum laut saat berhadapan dengan kekuatan geopolitik besar.

8. Hukum Pelayaran Internasional TEKNOLOGI DAN TANTANGAN BARU 3. Kebutuhan Regulasi Global: Standar keamanan terpadu Panduan dampak lingkungan Protokol privasi data Fokus Regulasi Global: Standar keamanan & privasi data Panduan mengenai dampak lingkungan Poin- poin Kunci: Dampak Kapal Tanpa Awak (USV/UUV): Aspek keamanan maritim Tanggung jawab hukum Perlindungan lingkungan Pertumbuhan Pasar: Pertumbuhan pasar UUV mencapai 12-20% per tahun Proyeksi melipatganda dalam dekade mendatang

9. Hukum Pelayaran Internasional PEMBAJAKAN LAUT DAN YURISDIKSI REGULASI Diatur dalam UNCLOS dan KUHP Indonesia, dengan pemberlakuan sanksi yang berat. KUHP 1946 (Pasal 438-451) dan KUHP 2023 (Pasal 542-548) menjadi dasar hukum utama. POIN DISKUSI FGD Analisis tantangan yurisdiksi ganda. Penegakan hukum pasca-berlakunya KUHP baru. TANTANGAN YURISDIKSI 1. FGD oleh Dinas Hukum AL menyoroti tantangan yurisdiksi ganda. 2. Dampak dari reformasi KUHP melalui UU Nomor 1 Tahun 2023. 3. Perlunya harmonisasi dalam penegakan hukum di wilayah perairan.

10. Hukum Pelayaran Internasional POSISI INDONESIA DI IMO KONTRIBUSI UTAMA 1. Memperkuat peran dalam pembuatan kebijakan maritim global. 2. Berfokus pada standar keselamatan dan lingkungan pelayaran. 3. Mendorong visi Indonesia sebaga i poros maritim dunia. FOKUS KEBIJAKAN Peningkatan standar keselamatan pelayaran. Perlindungan lingkungan laut global dari polusi. PERAN STRATEGIS Terpilih sebagai anggota Dewan IMO kategori C untuk periode 2024- 2025. Mendapat dukungan signifikan 127 suara dari 175 negara anggota.

11. HUKUM PELAYARAN INTERNASIONAL PENUTUP DAN REKOMENDASI Tujuan Rekomendasi Meningkatkan kepercayaan investor asing dan memperkuat kedaulatan hukum maritim nasional. Proposal Revisi UU Pelayaran No. 66/2024 Perluasan cakupan RPP untuk mencakup ketentuan pelanggaran secara komprehensif. Klarifikasi kewenangan lembaga penegak hukum untuk menghindari tumpang tindih yurisdiksi antar lembaga. Penyelarasan terminologi hukum dengan konvensi IMO (seperti SOLAS dan MARPOL) guna meningkatkan kepercayaan investor asing.