HUKUM TATA NEGARA. bahan ajar perkuliahan

htn

1. HUKUM TATA NEGARA BAB VI LEMBAGA NEGARA ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

2. Lembaga negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran. ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

3. lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga negara. ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

4. Di tingkat pusat, dapat dibedakan dalam empat tingkatan kelembagaan. ⦁ Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden. ⦁ Lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden. ⦁ Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. ⦁ Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau keputusan pejabat di bawah Menteri. ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

5. Lembaga negara konstitusi atau UUD 1945, misalnya adalah Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kewenangannya diatur dalam UUD, dan dirinci lagi dalam UU, meskipun pengangkatan para anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden sebagai pejabat administrasi negara yang tertinggi. ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

6. Lembaga-lembaga negara tingkat kedua adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang berarti sumber kewenangannya berasal dari pembentuk undang-undang. Proses pemberian kewenangan kepada lembaga-lembaga ini melibatkan peran DPR dan Presiden, atau untuk hal-hal tertentu melibatkan pula peran DPD (Dewan Perwakilan Daerah). ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

7. Pada tingkat ketiga adalah lembaga-lembaga yang sumber kewenangannya murni dari presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga pembentukannya sepenuhnya bersumber dari beleid Presiden (Presidential policy). Artinya, pembentukan, perubahan, ataupun pembubarannya tergantung kepada kebijakan presiden semata. Pengaturan mengenai organisasi lembaga negara yang bersangkutan juga cukup dituangkan dalam Peraturan Presiden yang bersifat regeling dan pengangkatan anggotanya dilakukan dengan Keputusan Presiden yang bersifat beschikking. ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

8. Lembaga Tinggi Negara 1. Presiden Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”. 2. Wakil Presiden Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, juga diatur tentang satu orang wakil presiden. Pasal 4 ayat (2) menegaskan, “Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil presiden.” ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

9. 3. DPR Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menegaskan, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Sedangkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) berbunyi, “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Pasal 5 ayat (1) ini sebelum perubahan pertama tahun 1999 berbunyi, “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.” ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

10. 4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) semula dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia bicameral. 5. Majelis Permusyawaratan Rakyat Kewenangannya itu adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar (UUD), memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden, memilih presiden atau wakil presiden untuk mengisi lowongan jabatan presiden atau wakil presiden, dan melantik presiden, dan/atau wakil presiden ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

11. 6. Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagai mana mestinya. Karena itu, Mahkamah Konstitusi biasa disebut sebagai the guardian of the constitution. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dilengkapi dengan lima kewenangan atau sering disebut empat kewenangan ditambah satu kewajiban, yaitu (i) menguji konstitusionalitas undang-undang; (ii) memutus sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga negara; (iii) memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum; (iv) memutus pembubaran partai politik; dan (v) memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan bahwa Presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagai mana ditentukan dalam UUD 1945, sebelum hal itu dapat diusulkan untuk diberhentikan oleh MPR. Yang terakhir ini biasa disebut juga dengan perkara impeachment seperti yang dikenal di Amerika Serikat. Ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 24 dan 24 C. ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

12. Ada berapa hakim Mahkamah Konstitusi? ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

13. 7. Mahkamah Agung Ketentuan mengenai Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan umum diatur dalam Pasal 24, dilanjutkan ketentuan mengenai Mahkamah Agung dalam Pasal 24A yang terdiri atas lima ayat. ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

14. Mahkamah Agung adalah puncak dari kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Mahkamah ini pada pokoknya merupakan pengawal undang-undang (the guardian of Indonesian law). ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

15. Dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, ditentukan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.” ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

16. 8. Badan Pemeriksa Keuangan Keberadaan lembaga ini dalam struktur kelembagaan negara Indonesia bersifat auxiliary terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Justru karena fungsi pengawasan oleh DPR itu bersifat politis, memang diperlukan lembaga khusus yang dapat melakukan pemeriksaan keuangan (financial audit) secara lebih teknis ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

17. Lembaga Negara 1. Menteri dan Kementerian Negara Presiden sebagai kepala pemerintahan dibantu oleh para menteri. Sedangkan kepala eksekutif yang sebenarnya itu adalah menteri yang bertanggung jawab kepada presiden 2.Dewan Pertimbangan Presiden Dewan Pertimbangan Presiden ini, diadakan sebagai pengganti Dewan Pertimbangan Agung yang ada sebelumnya menurut UUD 1945 sebelum Perubahan Keempat pada tahun 2001. Sebelum diadakan perubahan ketentuan mengenai Dewan Pertimbangan Agung (DPA) diatur dalam Pasal 16 dalam bab tersendiri, yaitu Bab IV yang berjudul Dewan Pertimbangan Agung. Pasal 16 ini berisi dua ayat, yaitu (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang, dan (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada Pemerintah. Ketentuan tentang Dewan Pertimbangan Presiden ini terdapat dalam UUD 1945 Pasal 16. ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

18. 3. Komisi Yudisial Komisi Yudisial ini diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 yang terdiri atas empat ayat. Komisi ini bersifat mandiri dan berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan melakukan pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 4.Tentara Nasional Indonesia 5. Kepolisian Negara Republik Indonesia 6. Kejaksaan ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau