Hukum Tata Negara - Pertemuan 8, 9, dan 10.pptx

Hukum Tata Negara - Pertemuan 8, 9, dan 10.pptx

1. HUKUM TATA NEGARA Negara dan Konstitusi IDIK SAEFUL BAHRI, M.H.

2. Istilah Negara di Yunani Istilah negara pertama kali dikenal di Yunani dengan istilah polis yang artinya negara kota, Negara digambarkan dengan sebuah kota kecil yang sudah melaksanakan kepemimpinan yang demokratis.

3. Istilah Negara di Romawi Di Romawi dikenal dengan istilah civitas, kemudian setelah beberapa abad kemudian mulai digunakan kata stato, status atau statum dalam bahasa Latin artinya negara.

4. Istilah Negara Dalam mengunakan istilah negara antar setiap bangsa mempunyai perbedaan, Misalnya : der staat, sttate (bahasa Jerman), de staat, staat (bahasa Belanda), the state (bahasa Inggris), d’etat (bahasa Perancis).

5. Definisi Negara Logemann mendefinisikan negara sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat. Negara dianggap sebagai suatu gejala sosial dan politik.

6. Definisi Negara Kranenburg, Negara adalah organisasi yang didirikan atas dasar kehendak suatu golangan atau bangsanya sendiri. George Jellinek, Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah mendiami wilayah tertentu.

7. Sifat Negara Sifat memaksa . Negara merupakan suatu badan yang mempunyai kekuasaan terhadap warga negaranya, hal ini bersifat mutlak dan memaksa. Sifat monopoli . Negara dengan kekuasaannya tersebut mempunyai hak atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, hal ini menjadi sesuatu yang menjadi landasan untuk menguasai sepenuhnya kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah negara tersebut.

8. Sifat Negara Sifat mencakup semua . Kekuasaan Negara merupakan kekuasaan yang mengikat bagi seluruh warga negaranya. Tidak ada satu orang pun yang menjadi pengecualian di hadapan suatu negara. Sifat menentukan . Negara memiliki kekuasaan untuk menentukan sikap-sikap untuk menjaga stabilitas Negara itu. Sifat menentukan juga membuat negara dapat menentukan secara unilateral dan dapat pula menuntut bahwa semua orang yang ada di dalam wilayah suatu negara (kecuali orang asing) menjadi anggota politik negara.

9. Teori Kedaulatan Negara Teori Kedaulatan Tuhan . Teori ini adalah teori yang paling tua, menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada pada Tuhan. Teori Kedaulatan Negara . Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan itu tidak ada pada Tuhan, tetapi ada pada negara.

10. Teori Kedaulatan Negara Teori Kedaulatan Hukum . Teori ini menyatakan bahwa yang memiliki kedaulatan bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri. Teori Kedaulatan Rakyat . Teori ini menyatakan bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat, raja atau pemimpin hanya merupakan pelaksana dari apa yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat.

11. Bentuk Negara (1) Negara Kesatuan (Unitarisme). Pengertian dari negara kesatuan adalah suatu bentuk negara yang bersusun tunggal, dimana di dalam negara tersebut hanya terdapat satu buah negara, tidak ada negara di dalam negara. Contohnya adalah negara Indonesia.

12. Bentuk Negara (2) Negara Serikat ( Federasi atau Federal ). Bentuk negara yang kedua adalah negara serikat. Pengertian dari negara serikat adalah suatu negara yang terdiri atas beberapa negara bagian dengan mempunyai satu buah pemerintah federasi yang mana bertugas untuk mengendalikan kedaulatan negara tersebut. Contohnya adalah negara Amerika Serikat.

13. Bentuk Negara (3) Koloni . Koloni adalah suatu negara yang menjadi jajahan negara lain. Dalam negara koloni, urusan politik, hukum, dan pemerintahan masih bergantung pada negara yang menjajahnya. Contohnya adalah Indonesia pernah menjadi koloni Belanda selama kurang lebih 350 tahun. 

14. Bentuk Negara (4) Trustee (perwalian). Trustee adalah wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah dalam perang Dunia II dan berada di bawah naungan Dewan Perwalian PBB serta negara yang menang perang. Contohnya Papua Nugini yang merupakan negara bekas negara jajahan Inggris berada dibawah naungan PBB sampai dengan tahun 1975. 

15. Bentuk Negara (5) Mandat . Mandat adalah suatu negara yang sebelumnya merupakan jajahan dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan negara-negara yang menang perang dengan pengawasan Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa. Contohnya Kamerun merupakan negara bekas jajahan Jerman menjadi mandat Prancis. 

16. Bentuk Negara (6) Protektorat . Protektorat adalah suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang kuat. Umumnya, negara yang dilindungi tidak dianggap merdeka dan berdaulat. Hal-hal yang berhubungan dengan luar negeri dan pertahanan negara diserahkan pada negara pelindungnya. Contoh negara bentuk protektorat adalah Maroko, Uni Indo-Cina (Kamboja, Laos, dan Vietnam) sebelum merdeka merupakan protektorat dari Perancis.

17. Bentuk Negara (7) Dominion . Dominion adalah bentuk kenegaraan yang khusus dalam lingkungan kerajaan Inggris. Negara dominion adalah negara yang sebelumnya merupakan jajahan Inggris yang kemudian merdeka dan berdaulat, serta mengakui Raja/Ratu Inggris sebagai rajanya (lambang persatuan). Negara-negara dominion tergabung dalam The British Commonwealth of Nations (Negara-negara Persemakmuran Inggris). Negara-negara dominion memiliki kemerdekaan dan kedaulatan penuh, baik ke dalam maupun ke luar. Contoh negara-negara persemakmuran adalah India, Selandia baru, Australia, Malaysia, Afrika Selatan, dan Kanada.

18. Bentuk Negara (8) Uni . Uni adalah gabungan dua atau lebih negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama. Contohnya Uni Soviet, Uni Emirat Arab, dan Uni Eropa.

19. Bentuk Pemerintahan (2) Monarki ( Kerajaan ). Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi kepentingan umum.

20. Bentuk Pemerintahan (2) Republik . Republik adalah sebuah negara di mana pemerintahan bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden.

21. Sistem Pemerintahan Demokrasi (1) Sistem presidensial (presidensiil), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.

22. Unsur Sistem Prisensial Ada tiga unsur sebuah negara dikatakan menganut sistem presidensial, yaitu: Presiden dipilih langsung oleh rakyat; Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait; Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi.

23. Sistem Pemerintahan (2) Sistem parlementer, yaitu sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.

24. Sistem Parlementer Berbeda dengan sistem presidensiil, sistem parlementer dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

25. Unsur-Unsur Negara Berdaulat Rakyat . Rakyat adalah unsur terpenting dari suatu negara. Rakyat adalah segenap orang yang bertempat tinggal di daerah atau wilayah suatu negara. Wilayah . Selain rakyat, negara pasti memiliki wilayah untuk tempat tinggal rakyatnya. Wilayah adalah batas tempat tinggal bagi rakyat dan pemerintah dalam menjalankan kedaulatannya. Wilayah suatu negara meliputi daratan, lautan, dan udara.

26. Unsur-Unsur Negara Berdaulat Pemerintahan . Dalam arti luas, pemerintah adalah gabungan dari semua badan kenegaraan (eksekutif, legislatif, yudikatif) yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara. Dalam arti sempit, pemerintah mencakup lembaga eksekutif saja. Pengakuan dari negara lain . Selain tiga unsur utama tersebut, ada unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Pengakuan negara lain ini berdasarkan ketentuan hukum internasional.

27. Istilah Konstitusi Istilah konstitusi berasal dari kata constituer (Perancis), yang artinya membentuk. Dalam bahasa Latin, merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cume yang artinya “bersama-sama dengan…” dan statuere yang berarti berdiri, membuat sesuatu berdiri atau menetapkan. Jadi, konstitusi berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama.

28. Istilah Konstitusi di Indonesia Constitution (bahasa Inggris) diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai konstitusi. Sedangkan Undang-undang Dasar merupakan terjemahan dari kata “grondwet” (Bhs. Belanda). Kata grond = tanah,dasar dan wet = undang-undang dasar . Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi berarti: 1) Segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan; 2) Undang-undang dasar suatu negara.

29. Definisi Konstitusi Menurut Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional), konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara—biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis.

30. Sifat Konstitusi Konstitusi di suatu negara itu mempunyai sifat membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar warga negara.

31. Tujuan Konstitusi 1. Memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik; 2. Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri; 3. Memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa negara dalam menjalankan kekuasaannya.

32. Konstitusi Indonesia Konstitusi adalah hukum dasar tertulis, dalam pengertian ini konstitusi adalah undang-undang dasar (UUD). Negara yang merdeka dan berdaulat harus memiliki konstitusi sebagai syarat berdirinya negara secara deklaratif.

33. Amandemen UUD 1) Amandemen ke-1, pada sidang umum MPR, disahkan pada 19 Oktober 1999; (yang diubah sebanyak 9 pasal). 2) Amandemen ke-2, pada sidang umum MPR, disahkan pada 18 Agustus 2000; (yang diubah sebanyak 25 pasal). 3) Amandemen ke-3, pada sidang umum MPR, disahkan pada 10 Nopember 2001; (yang diubah sebanyak 23 pasal). 4) Amandemen ke-4, pada sidang umum MPR, disahkan pada 10 Agustus 2002. (yang diubah sebanyak 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan).