Ide-Pendiri-Bangsa-tentang-Konstitusi (4).pptx.pdf

civic education

1. Ide Pendiri Bangsa
tentang Konstitusi
Sebuah eksplorasi mendalam tentang fondasi negara kita, sebagaimana
digagas oleh para pendiri bangsa.

2. Pentingnya Konstitusi
Konstitusi adalah tiang utama sebuah negara, yang membentuk
kerangka kerja hukum dan politiknya.
Dasar Hukum Tertinggi
Ia berfungsi sebagai dasar hukum tertinggi, menjamin ketertiban dan
keadilan bagi seluruh warga negara.

3. Memahami
Konstitusi
Definisi Umum
Konstitusi adalah kumpulan aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan negara,
membentuk struktur pemerintahan, serta menjamin hak dan kewajiban warga negara.
Fungsi Krusial
Dalam sistem pemerintahan, konstitusi berfungsi sebagai pengendali kekuasaan, pelindung
hak asasi, dan pedoman bagi segala bentuk perundang-undangan.

4. Sejarah Pembentukan Konstitusi
Indonesia
1Latar Belakang
Perjuangan panjang
kemerdekaan melahirkan
kebutuhan akan landasan
hukum yang kuat.
2 Proses Perumusan
UUD 1945
Dirumuskan oleh BPUPKI dan
PPKI, naskah UUD 1945
disahkan pada 18 Agustus
1945, sehari setelah
proklamasi kemerdekaan.
3Dinamika Pasca-
Kemerdekaan
Perjalanan konstitusi
Indonesia mengalami
berbagai perubahan, dari RIS
hingga kembali ke UUD 1945.

5. Ide Dasar Konstitusi Indonesia
Kedaulatan Rakyat
Kekuasaan tertinggi berada di tangan
rakyat.
Pembagian Kekuasaan
Pemisahan kekuasaan untuk mencegah
tirani.
HAM
Jaminan hak dan kebebasan warga
negara.
Nilai Pancasila
Pondasi ideologi dan moral bangsa.

6. Prinsip Kedaulatan Rakyat
Konsep kedaulatan rakyat berarti bahwa seluruh kekuasaan dalam negara
berasal dari rakyat dan dilaksanakan untuk kepentingan rakyat.
Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka.
Keputusan pemerintah harus mencerminkan kehendak rakyat.
Partisipasi aktif warga dalam proses politik sangat penting.
Implementasi prinsip ini tercermin dalam sistem demokrasi, di mana
pemilihan umum menjadi pilar utama.

7. Pembagian Kekuasaan: Trias
Politica
1
Legislatif
Membuat Undang-Undang
2
Eksekutif
Melaksanakan Undang-Undang
3
Yudikatif
Mengadili Pelanggaran Undang-Undang
Pembagian ini krusial untuk menciptakan keseimbangan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu lembaga.

8. Perlindungan Hak Asasi Manusia
(HAM)
Jaminan Konstitusional
Konstitusi Indonesia secara tegas
menjamin dan melindungi hak
asasi setiap warga negara, tanpa
terkecuali.
Contoh Pasal
Pasal 28A hingga 28J UUD 1945
menguraikan berbagai hak asasi,
mulai dari hak hidup hingga hak
berpendapat.
Pentingnya Penegakan
Perlindungan HAM adalah cerminan martabat bangsa dan fondasi
masyarakat yang adil dan beradab.

9. Integrasi Pancasila dalam Konstitusi
Pancasila, sebagai dasar filosofi negara, terintegrasi secara mendalam dalam setiap aspek konstitusi.
Ketuhanan Yang Maha Esa
Menjamin kebebasan beragama.
Kemanusiaan yang Adil
dan Beradab
Menekankan kesetaraan dan keadilan.
Persatuan Indonesia
Memperkuat kebhinekaan.
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
Prinsip demokrasi musyawarah.
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia
Mendorong pemerataan kesejahteraan.
Nilai-nilai ini terus relevan, membimbing bangsa Indonesia menghadapi tantangan zaman.

10. Studi Kasus Konstitusi Indonesia: Implementasi dan Tantangan (2025)
Konstitusi Indonesia terus berevolusi melalui berbagai implementasi dan tantangan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran krusial dalam menafsirkan dan menjaga konstitusi, yang tercermin dalam beberapa studi kasus terbaru hingga tahun 2025 ini.
Kasus Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024, diputuskan pada 26 Juni 2025.
MK memutuskan pemilu nasional dan lokal harus dipisah mulai 2029.
Pergeseran paradigma dari model serentak yang kompleks ke model yang lebih terukur.
Dampak: Mendorong sistem demokrasi yang lebih sehat, transparan, dan adil, mengurangi beban penyelenggara pemilu, serta memungkinkan fokus yang lebih baik pada isu-isu lokal dan nasional secara terpisah.
Kasus Pengujian UU TNI
Pengujian formil UU No. 3 Tahun 2025 tentang perubahan UU TNI (Putusan MK No. 45/PUU-XXIII/2025).
Diajukan oleh mahasiswa (Muhammad Alif Ramadhan dkk), menyoroti proses pembentukan undang-undang yang dianggap cacat formil.
Dampak: Menunjukkan peran aktif generasi muda dan masyarakat sipil dalam pengawasan konstitusional, serta pentingnya prinsip partisipasi publik dan prosedur yang benar dalam pembentukan undang-undang.
Kasus Batas Usia Presiden
Perubahan syarat usia calon Presiden dari 40 tahun menjadi minimal 40 tahun ATAU pernah/sedang menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilu (Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023).
Putusan ini memicu kontroversi karena dianggap sarat kepentingan politik tertentu.
Dampak: Mengubah interpretasi konstitusi terkait syarat kepemimpinan nasional dan menimbulkan perdebatan tentang independensi lembaga peradilan, khususnya MK, serta pengaruhnya terhadap UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Judicial Review sebagai Instrumen Perlindungan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai "guardian of the constitution" melalui kewenangan pengujian formil dan materiil undang-undang.
Melalui putusan-putusan di atas, MK secara informal turut membentuk dan menafsirkan konstitusi.
Dampak: Menegaskan pentingnya judicial review dalam menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa produk hukum di Indonesia selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, meskipun terkadang diwarnai dengan kontroversi.
Studi kasus ini menyoroti bagaimana konstitusi Indonesia diimplementasikan dan diuji dalam praktik, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas dan relevansinya di tengah dinamika sosial-politik yang terus berkembang.

11. Sejarah Konstitusi Indonesia: Perjalanan Hukum Dasar Negara
Konstitusi, sebagai hukum dasar tertinggi suatu negara, merupakan pondasi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, hak-hak warga negara, serta pembagian kekuasaan. Di Indonesia, perjalanan konstitusi mencerminkan
dinamika sejarah bangsa yang penuh perjuangan dan perubahan.
UUD 1945 Awal
18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949
Konstitusi pertama pasca kemerdekaan, disahkan oleh PPKI sehari setelah proklamasi.
Sistematika: Pembukaan (4 alinea), Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal), Penjelasan.
Dua sub-periode: Presidensial (18 Agt-14 Nov 1945) dan Parlementer (14 Nov 1945-27 Des 1949).
Konstitusi RIS
27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950
Hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), mengubah bentuk negara menjadi serikat/federal.
Berlaku singkat karena tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.
UUDS 1950
17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959
Undang-Undang Dasar Sementara, kembali ke negara kesatuan.
Mengadopsi sistem parlementer liberal.
Berakhir karena kegagalan Konstituante dalam membentuk UUD baru.
UUD 1945 (Orde Lama & Orde Baru)
5 Juli 1959 - 19 Oktober 1999
Kembali berlaku melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, UUD 1945 berlaku tanpa perubahan signifikan.
UUD 1945 Amandemen
1999 - Sekarang
Era Reformasi membawa 4 kali amandemen (1999-2002).
Menerapkan sistem checks and balances.
Fokus pada penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan sistem demokrasi.
Perjalanan konstitusi Indonesia yang dinamis ini menunjukkan adaptasi dan evolusi hukum dasar negara dalam menjawab tantangan zaman dan cita-cita bangsa. Setiap periode meninggalkan jejak penting dalam pembentukan identitas
dan arah perjalanan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

12. Tokoh Pendiri Bangsa: Peran Penting dalam Konstitusi
UUD 1945
Pembentukan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan tonggak sejarah krusial dalam pendirian Republik Indonesia. Proses perumusan ini melibatkan
tokoh-tokoh hebat yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI). Berikut adalah beberapa tokoh sentral beserta kontribusi mereka:
Ir. Soekarno
Sebagai penggagas Pancasila pada
pidato 1 Juni 1945, ia meletakkan
dasar filosofis negara. Perannya
sebagai Proklamator Kemerdekaan
dan Presiden pertama RI sangat
fundamental dalam mengarahkan
perumusan UUD 1945.
Drs. Mohammad Hatta
Proklamator Kemerdekaan dan Wakil
Presiden pertama RI. Kontribusinya
sangat menonjol dalam peran
diplomatik perumusan strategi
kemerdekaan serta dalam
penyusunan teks Proklamasi dan
dasar negara.
Prof. Dr. Soepomo
Seorang ahli hukum terkemuka yang
mengemukakan konsep "negara
integralistik". Beliau merupakan salah
satu perumus utama UUD 1945 dan
kemudian menjadi Menteri
Kehakiman pertama.
Mr. Mohammad
Yamin
Ahli hukum, sastrawan, dan perumus
UUD 1945. Beliau berpendapat
bahwa negara harus didasarkan
pada peradaban Indonesia sendiri,
memberikan perspektif kebangsaan
yang kuat dalam konstitusi.

13. Pesan Moral dari Sejarah Konstitusi Indonesia
Perjalanan konstitusi Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar 1945, adalah cerminan dari semangat dan cita-cita luhur bangsa. Di dalamnya terkandung
nilai-nilai moral yang tak lekang oleh waktu, membimbing kita dalam membangun masa depan yang lebih baik. Memahami sejarah perumusannya bukan
hanya tentang fakta, tetapi juga tentang menyerap pelajaran berharga dari para pendiri bangsa.
Persatuan dalam
Keragaman
Konstitusi dirumuskan dengan
semangat musyawarah mufakat,
mengakomodasi berbagai
pandangan untuk menciptakan satu
visi bangsa yang bersatu,
menghargai perbedaan sebagai
kekuatan.
Adaptabilitas dan
Fleksibilitas
Meski menjadi landasan kokoh,
konstitusi juga menunjukkan
kemampuan untuk beradaptasi
dengan perubahan zaman,
memastikan relevansinya dalam
dinamika sosial, politik, dan
teknologi.
Komitmen pada
Demokrasi
Nilai-nilai demokrasi seperti
kedaulatan rakyat, keadilan sosial,
dan hak asasi manusia ditegaskan
dalam setiap pasal, menjadi fondasi
bagi sistem pemerintahan yang
inklusif dan partisipatif.
Ketekunan dan
Perjuangan
Pembentukan konstitusi adalah hasil
dari perjuangan panjang para
pahlawan yang tidak kenal lelah,
mengajarkan kita arti penting
ketekunan dalam mempertahankan
idealisme bangsa.
Pesan moral ini mengingatkan kita bahwa konstitusi bukan sekadar dokumen hukum, melainkan jiwa bangsa yang terus hidup dan berevolusi. Ia menuntut
komitmen kita semua untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah diwariskan, serta bertanggung jawab dalam menjaga dan mengembangkannya demi
kemajuan Indonesia.

14. Perbedaan Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis
Konstitusi Tertulis
Konstitusi tertulis adalah seperangkat aturan hukum dasar negara yang terkodifikasi dalam satu atau serangkaian dokumen formal yang
jelas dan terstruktur.
Karakteristik:
Terkodifikasi secara resmi dalam dokumen tunggal.
Jelas dan terstruktur.
Cenderung kaku, prosedur amandemen yang ketat.
Menjadi rujukan hukum tertinggi dan utama.
Contoh Negara:
Indonesia, Amerika Serikat, Jerman
Kelebihan:
Memberikan kepastian hukum yang tinggi.
Menjamin transparansi pemerintahan.
Melindungi hak-hak warga negara dengan lebih konkret.
Kekurangan:
Kaku dan sulit beradaptasi dengan perubahan zaman.
Berpotensi tertinggal dari dinamika sosial dan politik.
Interpretasi yang berbeda dapat memicu perdebatan konstitusional.
Konstitusi Tidak Tertulis
Konstitusi tidak tertulis adalah aturan-aturan dasar negara yang tidak terkodifikasi dalam satu dokumen tunggal, melainkan tersebar
dalam kebiasaan, konvensi, undang-undang biasa, dan putusan pengadilan yang telah diakui dan ditaati.
Karakteristik:
Tidak terkodifikasi dalam satu dokumen resmi.
Fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat.
Mudah diubah melalui praktik dan konsensus.
Kurang jelas dan mungkin tidak terstruktur secara formal.
Contoh Negara:
Inggris, Israel (memiliki beberapa undang-undang dasar, tetapi tidak satu dokumen konstitusi tunggal)
Kelebihan:
Sangat fleksibel dan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan.
Mencerminkan evolusi dan kebiasaan masyarakat secara organik.
Kekurangan:
Menciptakan ketidakpastian hukum karena sifatnya yang tidak tertulis.
Kurang transparan dan sulit diakses oleh masyarakat umum.
Berpotensi disalahgunakan atau diinterpretasikan secara sepihak.

15. Proses Perumusan Konstitusi oleh Para Pendiri Bangsa
Perumusan Konstitusi Republik Indonesia oleh para pendiri bangsa merupakan proses panjang yang penuh dengan perdebatan ideologis dan konsensus demi membentuk negara merdeka yang
berdaulat. Ini melibatkan tahapan krusial yang membentuk dasar negara Indonesia hingga kini.
1Pembentukan BPUPKI dan Sidang Pertama
Dibentuk pada 29 April 1945, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI) bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang
pertamanya (29 Mei - 1 Juni 1945) fokus pada perumusan Dasar Negara. Tokoh seperti
Soekarno, Mohammad Yamin, dan Soepomo menyampaikan gagasan mereka, dengan
Pancasila sebagai puncak perdebatan Soekarno.
2 Sidang Kedua BPUPKI dan Piagam Jakarta
Pada sidang kedua BPUPKI (10-17 Juli 1945), Panitia Sembilan dibentuk dan berhasil
merumuskan Piagam Jakarta, yang menjadi cikal bakal Pembukaan UUD 1945. Debat
sengit terjadi terkait dasar negara yang mencerminkan Ketuhanan dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, yang kemudian disesuaikan demi persatuan.
3Pembentukan PPKI dan Pengesahan UUD 1945
Setelah BPUPKI dibubarkan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk
pada 7 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya 18 Agustus 1945,
PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Penyesuaian penting dilakukan pada
Piagam Jakarta untuk menghilangkan frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam
bagi pemeluknya", menunjukkan semangat konsensus para pendiri bangsa.
Proses ini menunjukkan bagaimana para pendiri bangsa dengan cermat merumuskan konstitusi sebagai landasan hukum dan ideologi yang kuat bagi Republik Indonesia.

16. Jenis-Jenis Konstitusi
1 Berdasarkan Bentuk
Konstitusi dapat diklasifikasikan berdasarkan apakah ia tertulis dalam satu dokumen
formal atau tidak.
Konstitusi Tertulis: Dokumen hukum yang disusun secara formal dan sistematis.
Contoh: Undang-Undang Dasar 1945 (Indonesia), Konstitusi Amerika Serikat.
Konstitusi Tidak Tertulis: Kumpulan aturan yang tidak terkodifikasi dalam satu
dokumen, melainkan berasal dari kebiasaan, konvensi, dan yurisprudensi. Contoh:
Konstitusi Inggris.
2 Berdasarkan Sifat
Klasifikasi ini mengacu pada kemudahan konstitusi untuk diubah atau diamendemen.
Konstitusi Fleksibel (Luwes): Mudah diubah, seringkali dengan prosedur yang sama
dengan undang-undang biasa. Contoh: Konstitusi Inggris.
Konstitusi Rigid (Kaku): Sulit diubah, memerlukan prosedur khusus dan seringkali
lebih kompleks daripada pembuatan undang-undang biasa. Contoh: Undang-
Undang Dasar 1945 (Indonesia), Konstitusi Amerika Serikat.
3 Berdasarkan Asal Usul atau Cara
Terbentuk
Konstitusi dapat lahir dari berbagai proses sejarah dan politik.
Konstitusi Pemberian (Grant): Diberikan oleh penguasa atau raja kepada rakyatnya.
Contoh: Konstitusi Jepang pasca-Perang Dunia II (awalnya diberikan oleh Sekutu),
beberapa konstitusi monarki.
Konstitusi Perjanjian (Compact): Hasil kesepakatan atau perjanjian antar negara-
negara bagian atau pendiri negara. Contoh: Konstitusi Amerika Serikat.
Konstitusi Revolusi: Terbentuk setelah terjadi revolusi atau perubahan fundamental
dalam sistem pemerintahan. Contoh: Konstitusi Rusia setelah Revolusi 1917,
beberapa konstitusi Prancis pasca-revolusi.
4 Berdasarkan Fungsi atau Kedudukan
Klasifikasi ini melihat bagaimana konstitusi berperan dalam praktik ketatanegaraan.
Konstitusi Nominal: Secara hukum berlaku, tetapi dalam praktiknya tidak
sepenuhnya dihormati atau dijalankan karena kekuasaan riil berada di luar konstitusi.
Contoh: Beberapa negara dengan rezim otoriter di mana konstitusi hanya formalitas.
Konstitusi Semantik: Berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik
yang sudah ada, sehingga kekuasaan riil sejajar dengan konstitusi, namun konstitusi
tidak membatasi kekuasaan tersebut. Contoh: Beberapa negara sosialis atau otoriter
di masa lalu.
Konstitusi Normatif: Konstitusi yang dihormati dan dijalankan secara murni oleh
penguasa maupun rakyat, membatasi dan mengatur kekuasaan secara efektif.
Contoh: Amerika Serikat, Jerman, Swiss.