IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BAPPEDALITBANG 2025.pptx

Paparan Perangkat DAerah

1. IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAHAN BAPPEDALITBANG Disampaikan Oleh:​ ​ WILASTRI RAHAYU, S.H​ NIP. 19640725 199003 2 004

2. PERENCANAAN KINERJA REKOMENDASI LHE AKIP 2023 TINDAK LANJUT Perencanaan Kinerja : 23,57 Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kinerja: 6,00 Pemenuhan Standar Dokumen Perencanaan kinerja : 9,00 Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Kinerja : 8,57 Pada Renja   Perubahan   Tahun 2023  Rekomendasi : Agar dalam penyusunan Renja Perubahan khususnya dalam sistematika penulisan, dan agar berpedoman kepada ketentuan yang berlaku, yaitu Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hasil analisis perbaikan kinerja digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan.

3. POHON KINERJA PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PEMERINTAHANN (INDEKS REFORMASI BIROKRASI LEVEL KOTA) MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN & PROFESIONALISME APARATUR KUALITAS PEMBANGUNAN REFORMASI SEMAKIN  BAIK ​ (INDEKS RB) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KUALITASAKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH SEMAKIN BAIK (NILAI LAKIP)  PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah KUALITAS PERENCANAAN KOTA SEMAKIN BAIK (INDEKS PERENCANAAN) PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH KUALITAS PERENCANAAN SEKTORAL SEMAKIN BAIK (PERSENTASE) PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MENINGKATNYA BUDAYA INOVASI DAERAH CAKUPAN RISET DAN INOVASI DAERAH SEMAKIN MENINGKAT (INDEKS INOVASI DAERAH) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Pengendalian , Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA ( Sumber Daya Alam) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

4. CAPAIAN KINERJA BAPPEDALITBANG KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2023 NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN Kinerja (%) CAPAIAN Rp (%) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Rp 28,727,085,264 Rp 25,889,101,365 100.00% 90.12% 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rp 20,643,806,417 Rp 18,395,520,024 100,00% 89,11% 2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Rp 4,048,586,476 Rp 3,979,080,070 100,00% 98.28% 3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rp 2,149,268,221 Rp 2,057,431,104 100,00% 95.73% 4 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Rp 1,885,424,150 Rp 1,457,070,167 100,00% 77.28% NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2023 REALISASI 2023 CAPAIAN (%) 1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur Nilai Lakip 77,0 Point 77,0 Point 100% Indeks RB Perangkat Daerah 77,0 Point 77,81 Point 101,05% Indeks Perencanaan 94,75% 96,07% 101,39% Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan 99,2% 96,07% 96,84% 2 Meningkatnya Budaya Inovasi Daerah Indeks Inovasi Daerah 39,42% 39,42% 100%

5. CAPAIAN KINERJA BAPPEDALITBANG KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2023 NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN(%) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Rp 28,727,085,264 Rp 25,889,101,365 90.12% 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rp 20,643,806,417 Rp 18,395,520,024 89,11% 2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Rp 4,048,586,476 Rp 3,979,080,070 98.28% 3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rp 2,149,268,221 Rp 2,057,431,104 95.73% 4 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Rp 1,885,424,150 Rp 1,457,070,167 77.28% NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2023 REALISASI 2023 CAPAIAN (%) 1 Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur Nilai Lakip 77,0 Point 77,0 Point 100% Indeks RB Perangkat Daerah 77,0 Point 77,81 Point 101,05% Indeks Perencanaan 94,75% 96,07% 101,39% Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan 99,2% 96,07% 96,84% 2 Meningkatnya Budaya Inovasi Daerah Indeks Inovasi Daerah 39,42% 39,42% 100%

6. PERANAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREEM, STUNTING DAN INFLASI DAN CAPAIANNYA PADA TAHUN ANGGARAN 2023

7. PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREEM

8. Capaian I n d i k a t o r Makro K o t a C i l e g o n T a h u n 2 2 3 , 6 2 7 8 2 4 % 3 , 9 % P e r s e n t a s e I P , M G i n i 3 R a t i o K e m i s k 8 i n a n T P T L P E 4 , 8 2 % 7 , 2 5 % P e m e r i n t a h k o t a C i l e g o n Bappedalitbang Kota Cilegon

9. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota, Provinsi, Nasional Tahun 2023 Pemerintah kota Cilegon Bappedalitbang Kota Cilegon

10. Peranan Bappedalitbang dalam penanggulangan kemiskinan ekstream adalah sebagai Koordinator TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah), h al ini diatur dalam Keputusan Walikota Cilegon Nomor 465.05/Kep.65 Bappeda /2021 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Cilegon . PERANAN BAPPEDALITBANG DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREEM​ Program Penanggulangan kemiskinan dilakukan sesuai amanat keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat , strategi peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat , serta strategi pengurangan wilayah kantong-kantong kemiskinan . Ketiga strategi tersebut didukung beberapa strategi penunjang sebagai katalisator dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan , yang meliputi pertumbuhan yang inklusif , data yang terintegrasi , sumber daya pemerintah yang unggul dan berintegritas , regulasi yang adaptif , inklusivitas pada sistem pembangunan , serta penyelenggaraan konvergensi , graduasi , dan replikasi .

11. 1 Membuka Akses pada p e k e r j aa n d a n infrastruktur dasar yang layak. P e n i n g k a t a n K a p a s i t a s sumber daya manusia P e n i n g k a t a n k a p a s i t a s pelaku usaha UMKM Menyediakan dan m e m p e r m u d a h a k s e s pembiayaan UMKM Memastikan kelompok miskin ekstrem memperoleh program perlindungan sosial Memastikan Komplementaritas program perlindungan sosial pusat dan program di daerah Mengembangkan dan melaksanakan inovasi kebijakan program perlindungan sosial terutama untuk kelompok rentan, anak, penyandang disabilitas dan lansia M e l i b a t k a n M u l t i p i h a k : komunitas, universitas dan swasta Meningkatkan akses masyarakat miskin ekstrem terkait pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan (NIK, Akta kelahiran, dsb). Peningkatan akses layanan dasar; Meningkatkan konektivitas antar wilayah; Mendorong konvergensi anggaran Memastikan konsolidasi program; Meningkatkan kerja sama multi pihak. P e n g u r a n g a n Beban Pengeluaran Masyarakat P e n i n g k a t a n Pendapatan Masyarakat P e nu r un a n Jumlah Kantong- kantong Kemiskinan K e b i j a k a n & 3 S t r a t e g i P e n g h a p u s a n K e m i s k i n a n E k s t r e m P e m e r i n t a h k o t a C i l e g o n Bappedalitbang Kota Cilegon

12. M e n i n g k a t k a n P e n d a p a t a n Pelatihan Tenaga Kerja; Pelatihan UMKM/IKM; Pelatihan untuk Nelayan; Pemberian Bibit Tanaman untuk Urban Farming; Pemberian Modal; Pemagangan; Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro. M e n g u r a n g i B e b a n P e n g e l u a r a n JSCB (Jaminan Sosial Cilegon Bermartabat); Santunan kematian; Bantuan sosial anak yatim/terlantar; Bantuan sandang anak terlantar; Bantuan permakanan lanjut usia terlantar; Bantuan Logistik Kebencanaan (buffer stock, penyediaan sandang, bantuan kelompok rentan dan makanan siap saji/dapur umum); Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) APBD kota; Beasiswa siswa tidak mampu (SD/SMP); B e a s i s w a f u l l s a r j a n a ; Honor guru madrasah, guru ngaji, guru honorer; Operasi pasar; Bazaar murah; Penanganan kerawanan pangan. 3 Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kota Cilegon 1 M e n g u r a n g i K a n t o n g K e m i s k i n a n Rumah Tidak Layak Huni); 1 . R S - R T L H ( R e h a b ili t a s i S os i a l - prasarana lingkungan warga ( s a li r a ) 1 j u t a p e r r w ; 2 . D a n a p e m b a n g un a n s a r a n a kawasan perumahan & permukiman; 3 . P e m b a n g un a n i n f r a s t r u k t u r Pembangunan rutilahu; Pembangunan sanitasi dan air bersih. P e m e r i n t a h k o t a C i l e g o n Bappedalitbang Kota Cilegon

13. PERANAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENANGGULANGAN STUNTING

14. LATAR BELAKANG Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia Peraturan Kepala BKKBN RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 Kota Cilegon ditetapkan sebagai Kota Prioritas Penanganan Stunting Nasional untuk melaksanakan intervensi gizi spesifik dan sensitif Kepmen PPN/Ka Bappenas Nomor Kep.10/M.PPN/HK/02/2021 Tentang Perluasan Kab/Kota Lokus Intervensi Penurunan Stunting Tahun 2022

15. Pelaksanaan aksi #2 (Rencana Kegiatan) Rencana Kegiatan dan Dukungan Anggaran Percepatan Penurunan Stunting Alokasi Dukungan Anggaran PPS Kota Cilegon TA 2023 (reguler) sebesar… Rp. 68.987.024.067 Sumber : Aksi 2 Web Monitoring Aksi Bangda Kemendagri

16. Pelaksanaan Aksi #8 (Review Kinerja Tahunan) Review yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap kinerja program percepatan penurunan stunting PERSENTASE REALISASI ANGGARAN (ABT) PPS KOTA CILEGON TA 2023 92% Sumber : Aksi 8 Web Monitoring Aksi Bangda Kemendagri

17. Bappedalitbang berperan sebagai Wakil ketua dalam tim pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kota Cilegon serta menjadi Koordinator Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management, hal ini diatur dalam Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 470.05/Kep.86 DP3AKB/2022 PERANAN BAPPEDALITBANG DALAM PENANGGULANGAN STUNTING ​ Pada Tahun 2023 Bappedalitbang menganggarkan sebesar Rp. 20.958.400,  dalam upaya menanggulangi Penurunan Stunting yang terdapat pada Sub Kegiatan   Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia   dengan capaian realisasi sebesar Rp . 20.958.400, dengan capaian  100%.

18. PERANAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENANGGULANGAN INFLASI

19. PENGUKURAN KINERJA REKOMENDASI LHE AKIP 2023 TINDAK LANJUT Pengukuran Kinerja: 18,71 Pelaksanaan Pengukuran Kinerja : 6,00 Proses Pengukuran Kinerja : 7,71 Pemanfaatan Pengukuran Kinerja : 5 Membuat Cascading Membuat Perjanjian Kinerja Membuat SOP Pengumpulan data kinerja Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala Monitoring E Sakip secara berkala Menyusun SKP berdasarkan PK Kepala Dinas Memuat Rencana Proses Kinerja Capaian kinerja OPD sebagai dasar penilaian nilai kinerja individu (SKP) Monitoring dan evaluasi kinerja eselon 3 secara berkala Rapat evaluasi capaian kinerja Rekomendasi: Proses dialog kinerja dilakukan agar pengukuran Kinerja dapat dimanfaatkan untuk : Penyesuaian pemberian tunjangan penghasilan, Penempatan/penghapusan jabatan, Usulan penyesuaian organisasi (apabila diperlukan), dan Penyusunan SKP periodik (semesteran) dalam rangka menumbuhkembangkan pemahaman dan kepedulian hasil kinerja individu

20. LAPORAN KINERJA REKOMENDASI LHE AKIP 2023 TINDAK LANJUT Pelaporan Kinerja : 9,71 Dokumen Pelaporan Kinerja : 3,00 Standar Dokumen Pelaporan Kinerja : 3,50 Pemanfaatan Dokumen Pelaporan Kinerja : 3,21 Penyusunan Draft Laporan Kinerja Tahunan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja OPD Rekomendasi: Dokumen Laporan Kinerja di internalisasikan di lingkungan kerja, agar informasi kinerja Bappedalitbang diketahui oleh seluruh pegawai, sehingga semua pegawai peduli terhadap informasi kinerja Bappedalitbang Kota Cilegon. Disamping itu juga, agar dalam pelaporan kinerja menampilkan analisa yang mendalam terkait proses pencapaian kinerja sehingga dapat diketahui faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian kinerja serta tingkat efektifitas/efisiensi pencapaian kinerja.

21. TERIMA KASIH