IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KESEHATAN DI FKTP.pptx

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KESEHATAN DI FKTP.pptx

1. SISTEM PEMBIAYAAN DI FKTP KHAIRUNNISA, M.M., M.KES

2. DEFINISI FKTP Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah dan pemerintah daerah maupun swasta, yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan bersifat non  spesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. Bentuk fasilitas kesehatan yang berupa FKTP terdiri dari (BPJS kesehatan, 2015)

3. FKTP TERDIRI DARI 1. Puskesmas Atau Yang Setara;  2. Praktik Dokter;  3. Praktik Dokter Gigi;  4. Klinik Pratama Atau Yang Setara; Dan  5. Rumah Sakit Kelas D Pratama Atau Yang Setara.

4. PERAN DAN FUNGSI FKTP Sebagai pintu gerbang pertama ( gatekeeper ) bagi pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan dasar: fktp menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Deteksi dini penyakit Rujukan dan koordinasi Membangun kepedulian kesehatan masyarakat Mengurangi beban pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan: FKTP berfungsi sebagai filter awal bagi kasus-kasus yang tidak memerlukan perawatan rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. 

5. PENTINGNYA SISTEM PEMBIAYAAN DI FKTP Aksesibilitas layanan kesehatan, sistem pembiayaan yang efektif dan berkelanjutan di FKTP dapat membantu meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan biaya yang terjangkau atau bahkan gratis dalam beberapa program, masyarakat dapat lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan Pemerataan pelayanan kesehatan, sistem pembiayaan yang tepat di FKTP dapat membantu memastikan pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah. Upaya promotif dan preventif, sistem pembiayaan yang didukung oleh pendekatan promotif dan preventif di fktp dapat mengurangi beban penyakit pada tingkat awal sehingga mengurangi biaya pengobatan yang lebih mahal di tingkat lanjutan. Pembiayaan yang memprioritaskan upaya promotif dan preventif, seperti vaksinasi, program penyuluhan, dan pemeriksaan berkala. Meningkatkan kualitas pelayanan pembiayaan yang memadai di fktp Peningkatan status kesehatan masyarakat, pentingnya sistem pembiayaan yang baik dan tepat di fktp  adalah kunci untuk meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan pelayanan kesehatan di indonesia .

6. MODEL PEMBIAYAAN DI FKTP Model pembiayaan anggaran pemerintah, model pembiayaan ini didasarkan pada alokasi anggaran pemerintah untuk mendukung operasional FKTP. Dana yang diberikan mencakup gaji tenaga medis, obat-obatan, peralatan medis, dan biaya operasional lainnya. Pembiayaan ini sering digunakan pada FKTP yang dikelola oleh pemerintah atau dibiayai oleh anggaran pemerintah.  Model pembiayaan asuransi kesehatan,model pembiayaan ini melibatkan partisipasi dari peserta asuransi kesehatan yang membayar premi tertentu. FKTP dapat menjadi penyedia layanan bagi peserta asuransi kesehatan ini. Asuransi kesehatan ini dapat berupa asuransi kesehatan sosial, asuransi kesehatan komersial, atau asuransi kesehatan masyarakat (misalnya, jaminan kesehatan nasional - JKN di indonesia ). 

7. MODEL PEMBIAYAAN DI FKTP Model Pembiayaan Masyarakat, Model Ini Melibatkan Partisipasi Langsung Dari Masyarakat, Di Mana Pasien Membayar Secara Langsung Untuk Pelayanan Kesehatan Yang Diterima. Pembiayaan Ini Bisa Berupa Biaya Kunjungan, Obatobatan , Dan Pelayanan Medis Lainnya. Beberapa Program Pembiayaan Masyarakat Juga Dapat Mengandalkan Dana Sosial, Donasi, Atau Subsidi Dari Pemerintah.  Model Pembiayaan Gabungan, Model Ini Menggabungkan Berbagai Sumber Pembiayaan, Seperti Anggaran Pemerintah, Asuransi Kesehatan, Dan Pembiayaan Masyarakat. Pendekatan Gabungan Ini Dapat Meningkatkan Ketersediaan Dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Di FKTP. 

8. SUMBER PEMBIAYAAN DI FKTP Anggaran pemerintah  Biaya dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Sistem ini sulit dilaksanakan karena memerlukan dana yang sangat besar. Anggaran yang bersumber dari pemerintah ini dibagi juga menjadi:  A . Pemerintahan pusat dan dana dekonsentrasi, dana program kompensasi BBM dan ABT  B . Pemerintah provinsi melalui skema dana provinsi (PAD ditambah dana desentralisasi DAU provinsi dan DAK provinsi)  C. Pemerintah kabupaten atau kota melalui skema dana kabupaten atau kota (PAD ditambah dana desentralisasi DAU kabupaten atau kota dan DAK kabupaten atau kota  D. Keuntungan badan usaha milik daerah  E . Penjualan aset dan obligasi daerah  F . Hutang pemerintah daerah 

9. SUMBER PEMBIAYAAN DI FKTP Asuransi kesehatan  Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) merupakan sebuah asuransi kesehatan nasional. Ada beberapa iuran dan premi yang masuk pada BPJS, yaitu iuran pemerintah pusat dan daerah untuk PBI, premi yang masuk ke BPJS melalui pekerja penerima upah (PPU) dan pekerja bukan penerima upah (PBPU). PBI terdiri atas dua kelompok, yaitu yang dibayarkan oleh pemerintah pusat dan yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Di luar BPJS, ada premi yang dibayarkan masyarakat pada berbagai asuransi kesehatan komersial. Pasien yang memiliki asuransi kesehatan dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan di FKTP dan biayanya akan ditanggung oleh asuransi.  Pembiayaan masyarakat  Dapat berasal dari individual ataupun perusahaan. Sistem ini mengharapkan agar masyarakat (swasta) berperan aktif secara mandiri dalam penyelenggaraan maupun pemanfaatannya. Contohnya CSR atau ( corporate social reponsibility ) dan pengeluaran rumah tangga baik yang dibayarkan tunai atau melalui sistem asuransi. Dana yang bersumber dari swasta seperti dana dari perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan dana kemanusiaan ( charity ). Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan kesehatan juga menjadi sumber dana untuk FKTP. Pembiayaan masyarakat dapat berupa biaya kunjungan, obat-obatan, dan pelayanan medis lainnya yang dibayarkan langsung oleh pasien. 

10. MEKANISME SISTEM PEMBIAYAAN DI FKTP SKEMA PEMBAYARAN LANGSUNG (FEE FOR SERVICE) SKEMA KAPITASI (CAPITATION) SKEMA PEMBIAYAAN BERBASIS UPAYA (PERFORMANCE PAYMENT METHOD)

11. SKEMA PEMBAYARAN LANGSUNG Dalam skema ini, pasien membayar langsung biaya pelayanan yang diberikan oleh FKTP. BiayA ini bisa mencakup konsultasi medis, pemeriksaan, obat-obatan, dan tindakan medis lainnya. Kelemahan sistem Fee for Service adalah terbukanya peluang bagi pihak pemberi pelayanan kesehatan (PPK) untuk memanfaatkan hubungan Agency Relationship , dimana PPK mendapat imbalan berupa uang jasa medik untuk pelayanan yang diberikannya kepada pasien yang besar-kecilnya ditentukan dari negosiasi. Semakin banyak jumlah pasien yang ditangani, semakin besar pula imbalan yang akan didapat dari jasa medik yang ditagihkan ke pasien. 

12. SKEMA KAPITASI Sistem kapitasi merupakan pembiayaan kesehatan yang ditanggung bersama-sama secara gotong royong oleh seluruh peserta dengan besaran tetap sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko masyarakat menanggung biaya kesehatan dari kantong sendiri ( out of pocket ) dalam jumlah yang sulit diprediksi dan kadang kadang memerlukan biaya yang sangat besar.  Kelebihan, skema kapitasi yang sederhana sekalipun jika direncanakan dan diimplementasikan dengan baik, dapat meningkatkan pemerataan layanan, efisiensi, dan responsiveness fktp . Kelemahan, pembayaran di muka kepada fktp dapat menyebabkan layanan yang kurang memadai atau rujukan yang berlebihan.

13. Besaran angka kapitasi sangat dipengaruhi oleh angka utilisasi pelayanan kesehatan dan jenis paket ( benefit ) asuransi kesehatan yang ditawarkan serta biaya satuan pelayanan. Angka  utilisasi adalah tingkat pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki sebuah FKTP dalam satu tahun. Angka utilisasi pada FKTP dapat diketahui dari berbagai laporan dari FKTP itu sendiri atau susenas dan dinas kesehatan setempat. Biaya satuan atau unit cost merupakan biaya rata-rata untuk setiap jenis pelayanan pada kurun waktu tertentu. Jumlah peserta merupakan jumlah peserta yang terdaftar dalam suatu FKTP.  Pembayaran kapitasi oleh bpjs kesehatan  didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di  fktp sesuai dengan data bpjs kesehatan. Peserta BPJS kesehatan terbagi menjadi 2 yaitu peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan peserta non penerima bantuan iuran (non PBI). Peserta PBI terdiri dari fakir miskin dan orang tidak mampu. Peserta non PBI terdiri dari pekerja penerima upah (PPU), pekerja bukan penerima upah (PBPU), dan bukan pekerja (BP). Pembayaran kapitasi kepada FKTP oleh BPJS kesehatan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berjalan. Dana kapitasi langsung dibayarkan oleh BPJS kesehatan ke FKTP milik pemerintah daerah. 

14. SKEMA PEMBIAYAAN BERBASIS UPAYA Skema ini menggunakan metode pembayaran berdasarkan upaya yang diberikan oleh FKTP.  Misalnya, FKTP akan menerima pembayaran tertentu untuk pemeriksaan tertentu atau tindakan medis yang dilakukan

15. TANTANGAN DAN PENDEKATAN PEMBIAYAAN KESEHATAN

16. TERIMAKASIH