Inovasi Metrologi Tugas Presentasi PKP Tahun 2025.pptx

Inovasi Metrologi

1. Inovasi Metrologi Definisi Metrologi secara umum : Ilmu tentang Ukur Mengukur Jenis Metrologi : Metrologi Sains , Metrologi Teknik dan Metrologi Legal Metrologi Bidang Perdagangan : Metrologi Legal Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran , metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur , yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran .

2. Tujuan Metrologi Legal: Melindungi Kepentingan Umum Kebenaran Pengukuran Metrologi Legal hadir dan berada di tengah-tengah masyarakat melindungi semua . Persepsi masyarakat dalam pandangan perdagangan adalah pembeli (Demand) dan penjual (Supply) Supply vs Demand Hubungan Pembeli dan Penjual terbentuk dalam Transaksi Jual Beli . Transaksi Jual Beli terjadi karena Kepercayaan (Trust ).

3. Pemerintah dalam Metrologi Legal Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pembentukan UPTD Metrologi Legal Kota Bogor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor sejak Tahun 2017

4. ISU STRATEGIS dan VISI Kota Bogor 2019-2024 2025-2029 Dasar : Perda Kota Bogor No. 14 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2019-2024 Dasar : Perda Kota Bogor No. 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 1. Kesenjangan kesejahteraan masyarakat 1. Identitas Kota Bogor sebagai Kota Pusaka dan Sains 2. Kemiskinan dan pengangguran 2. Sumberdaya Manusia yang berbudaya, Kreatif dan berdaya saing 3. Konektivitas pembangunan infrastruktur 3. Optimalisasi Penataan Ruang dan Sistem Pemukiman yang Cerdas dan Berkelanjutan 4. Aksesibilitas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan 4. Resiliensi Sistem Perkotaan terhadap bencana perubahan iklim global   5. Sistem Ekonomi Sirlukar pada persampahan   6. Infrastruktur dan Sistem transportasi yang terintegrasi   7. Transformasi ekonomi melalui pengembangan sektor jasa dan ekonomi kreatif   8. Tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif berorientasi pelayanan publik VISI: “Terwujudnya kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga” VISI: “BOGOR BERES : Mewujudkan peningkatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ” "BOGOR MAJU : Mewujudkan kemajuan Kota Bogor dengan ciri khas kebudayaan dan karakter masyarakat yang kuat "

5. Isu Strategis UPTD Metrologi Legal Mengacu Isu Strategis Kota Bogor point 8 : Tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif berorientasi pelayanan publik Dan Renstra 2025-2026 DinkukmDagin , Bab III, hal . 87: …. Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan Maka Isu Strategis UPTD Metrologi Kota Bogor : Inovasi Penggunaan Teknologi Informasi pada Pelayanan Kemetrologian yang berorientasi pelayanan publik

6. Inovasi Pelayanan Metrologi Legal Kota Bogor 1. Pembangunan dan Penggunakan Sistem Informasi Elektronik Metrologi Legal atau dikenal dengan nama SI EMET Histori singkat : - Tahun 2018 pernah dibuat aplikasi pendataan UTTP metrologi legal tapi tidak berjalan lagi dan perangkat server sudah tidak digunakan . - Tahun 2021 melakukan perencanaan dan penganggaran pembangunan sistem informasi pelayanan metrologi legal berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal dengan memanfaatkan Server yang sudah ada . - Tahun 2022 Pelaksanaan kegiatan pembangunan SI EMET yang didukung oleh Dinkominfo selaku koordinator penerapan aplikasi di pemerintahan Kota Bogor , Bapenda , dan BJB - Tahun 2023 Peresmian atau Launching aplikasi SI EMET oleh Bapak Wakil Walikota Bogor dan digunakan sampai sekarang - Aplikasi SI EMET akan terus berkembang disesuaikan dengan kebutuhan dan regulasi yang sedang berlaku , seperti terbitnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Daerah, penyempurnaan Summary Eksekutif , Updating Fitur, Barcoding Surat Keterangan Hasil Pengujian sesuai standar , dan lain-lain.

7. 2. Pelayanan Sidang Tera Ulang Wilayah ke Kelurahan Histori singkat : - Tahun 2017 – 2022 Pelayanan Sidang Tera Ulang Wilayah menjangkau Wilayah Kecamatan saja dengan kondisi sidang tera ulang dilaksanakan selama 5 hari per Kecamatan . - Tahun 2022 pelayanan sidang tera ulang mulai menjangkau wilayah Kelurahan namun hanya 5 kelurahan per Kecamatan . Koordinasi sidang tera ulang tetap ke Kecamatan - Tahun 2023 – sekarang Pelayanan Sidang Tera Ulang wilayah menjangkau sampai tingkat kelurahan mencakup 68 kelurahan di Kota Bogor dan koordinasi nya langsung ke Kelurahan tetapi Kecamatan tetap dilibatkan sebagai koordinator - Waktu Pelaksanaan sidang tera ulang 1 ( satu ) hari untuk setiap kelurahan ke depan akan ditingkatkan