Integrasi_Perencanaan_Pembangunan_Desa.pptx

PENGGUNAAN DESA

1. Integrasi Perencanaan Pembangunan Desa A. Aziz Zulhakim TAPM KAB. LEBONG

2. KONDISI AWAL NO KECAMATAN PENDUDUK KK MISKIN LUAS WIL (Ha) 1 LEBONG UTARA 13063 1404 11145,05 2 LEBONG ATAS 5732 604 12171,59 3 LEBONG TENGAH 10173 693 241434,7 4 LEBONG SELATAN 6208 523 24964 5 RIMBO PENGADANG 3845 106 6300 6 TOPOS 5416 554 50724 7 BINGIN KUNING 11914 584 25936,5 8 LEBONG SAKTI 9786 393 2354,81 9 TUBEI 6882 472 67911 10 AMEN 7471 383 33388,14 11 URAM JAYA 4339 429 7819 12 PINANG BELAPIS 5994 592 23631,5

3. PROFIL DD TAHUN 2022 Kegiatan Sarpras : 166 Kegiatan Total Anggaran : 15.371.432.677

4. PROFIL DD TAHUN 2022 Kegiatan Non Sarpras : 926 Kegiatan Total Anggaran : 56.231.800.285

5. KONDISI PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2023 Pagu Realisasi Total Salur Reguler Total Salur BLT DD 72,146,411,000 26,320,405,200 22,742,005,200 3,578,400,000

6. INTERVENSI KEBIJAKAN KEMISKINAN EKSTREM DI DESA TAHUN 2023

7. PENYUSUNAN RKP Desa BERBASIS INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) DAN SDGs DESA

8. Indeks Desa Membangun (IDM) Dengan mengacu kepada SDGs Desa dan hasil IDM Maka arah pembangunan desa akan lebih mudah terukur dan terpola untuk menjadi desa yang mandiri , adil makmur dan sejahtera . Hal ini dimulai dengan pada saat penyusunan RPJMDesa atau RKPDesa

9. Dengan SDGs Desa maka arah tujuan pembangunan di desa akan lebih terarah dan terukur untuk makmur dan mandiri dengan melibatkan semua pihak yang ada di desa serta mengoptimalkan potensi desa yang ada Sebelum SDGs Desa , desa melakukan pembangunan belum terarah dan berkelanjutan untuk mewujudkan desa yang makmur dan mandiri SEBELUM SDGs DESA

10. SEBELUM LEBIH JAUH MARI KITA MEMAHAMI TERLRBIH DAHULU BAGAIMANA PROSES PERENCANAAN DI DESA RKP DESA

11. Langkah penyusunan RKP Desa itu hampir sama dengan alur penyusunan RPJM Desa . Bedanya , kalau dokumen RPJM Desa itu memuat perencanaan pembangunan selama enam tahun . Sedangkan dokumen RKP Desa itu bertujuan untuk memplotkan perencanaan pembangunan tersebut menjadi pertahun dari dokumen RPJM Desa . Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang baru terpilih , menyusun dokumen RPJM dan RKP Desa merupakan kewajiban . Disamping , untuk mencover segala sesuatu yang berkaitan dengan janji politik semasa kampanye , dokumen ini juga merupakan alat wajib untuk dapat menyusun APBDes . Dengan munculnya SDGs Desa maka arah pembangunan desa harus menyelaraskan dengan SDGs Desa untuk menuju Desa yang Mandiri sejahtera seperti yang sesuai dengan parameter Indeks Desa Membangun (IDM).

12. Tim Penyusun RKP Desa dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) paling lambat bulan Ju l i tahun berjalan . Jumlah tim penyusun paling sedikit berjumlah 7 ( tujuh ) dan paling banyak berjumlah 11 ( sebelas ) orang dengan mengikutsertakan perempuan didalamnya . Tim Penyusun minimal mengikutsertakan 30% untuk perempuan Adapun susunan struktur tim penyusun RKP Desa , terdiri dari : Kepala Desa selaku pembina , Sekretaris Desa selaku ketua , Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai sekretaris , dan Anggota yang meliputi : Perangkat Desa , Lembaga pemberdayaan masyarakat , Kader pemberdayaan masyarakat desa , dan Unsur masyarakat . Dengan tugas tim penyusun RKP Desa , antara lain : Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke desa , Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa , Penyusunan rancangan RKP Desa , dan Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa . Juni 1 . Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa

13. Ada dua hal yang perlu dicermati setelah tim penyusun menerima data dan informasi diatas . 1. Mencermati pagu indikatif Desa yang meliputi : Rencana Dana Desa (DDS) yang bersumber dari APBN, Rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten /Kota, Rencana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten /Kota, dan Rencana Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten /Kota.   2. Mencermati penyelerasan rencana program yang masuk ke Desa yang meliputi : Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten /Kota, Rencana program dan kegiatan Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota. Dari hasil pencermatan pagu indikatif dan penyelarasan program diatas , kemudian dituangkan kedalam format pagu indikatif dan format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa . Lalu , tim penyusun RKP Desa menuangkan kedalam rancangan RKP Desa untuk kategori pembangunan berskala lokal Desa . 2. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/ Kegiatan yang Masuk ke Desa

14. 3 . Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa Pencematan dalam hal ini bisa dilakukan secara singkat , dengan mecermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 ( satu ) tahun anggaran berikutnya yang termuat dalam RPJM Desa . Dari hasil pencermatan tersebut , kemudian bisa dijadikan dasar oleh tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa .

15. 4 . Penyusunan Rancangan RKP Desa Setidaknya ada delapan pedoman yang perlu diperhatikan oleh tim penyusun sebelum membuat racangan RKP Desa . Delapan pedoman yang perlu diperhatikan tersebut , antara lain : Hasil kesepakatan musyawarah Desa , Pagu indikatif Desa , Pendapatan asli Desa , Rencana kegiatan Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi , dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten /Kota, Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa , Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa , dan Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga . Kemudian , setelah itu , dalam hal menyusun rancangan RKP Desa , tim penyusun paling sedikit memasukan beberapa uraian , antara lain : Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya , Prioritas program, kegiatan , dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa , Prioritas program, kegiatan , dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga , Rencana program, kegiatan , dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah , Pemerintah Provinsi , Pemerintah Kabupaten /Kota, dan Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan / atau unsur masyarakat Desa .

16. Terkait dengan pembangunan infrastruktur yang tidak bisa dilakukan sendiri dalam pembuatan Rencana Anggaran Biayanya (RAB) oleh masayarakat desa . Pemerintah Desa bisa merencanakan pengadaan tenaga ahli infrastruktur yang berasal dari warga masyarakat Desa , Satker Perangkat Daerah Kabupaten /Kota untuk dimasukan kedalam rancangan RKP Desa dan atau menggunakan keahlian Tenaga Pendamping Profesional yang disediakan oleh program tanpa dipungut biaya . Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya Biaya (RAB) yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi . Dalam hal kegiatan pembangunan yang tidak mampu dibiayai oleh Desa . Pemerintah Desa pun bisa mengusulkan pembangunan tersebut kepada Pemerintah , Pemerintah Provinsi , Pemerintah Kabupaten /Kota. Usulan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan tersebut dengan lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa yang kemudian diserahkan juga ke Kepala Desa .

17. 5 . Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa untuk menyepakati rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa . Beberapa unsur yang diundang dalam Musrenbang Desa ini ialah Pemerintah Desa , BPD Desa , dan unsur masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya . Musrenbang Desa ini , memuat empat pokok pembahasan rencana , yaitu : Rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa , Pelaksanaan pembangunan , Pembinaan kemasyarakatan , hingga Pemberdayaan masyarakat Desa .

18. 6.a . Penetapan RKP Desa Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa , kemudian dituangkan kedalam berita acara yang menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa . Dalam hal tidak terjadi kesepakatan , maka Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa untuk mempebaiki dokumen rancangan RKP Desa sesuai kesepakatan dalam Musrenbang Desa . Setelah diperbaiki dan dirasa tidak ada masalah lagi , kemudian dokumen RKP Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh Kepala Desa dan BPD.

19. 7 . Pengajuan Daftar Usulan RKPDes Usulan yang tidak mampu dibiayai oleh Desa , kemudian dimasukan kedalam daftar usulan RKP Desa dan disampaikan ke Bupati / Walikota melalui camat paling lambat 31 Desember tahun berjalan . Usulan inilah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten /Kota. Bupati / Walikota akan menginformasikan hasil pembahasan daftar usulan tersebut kepada Pemerintah Desa paling lambat Juli tahun anggaran berikutnya setelah dilakukan Musrenbang Kabupaten /Kota.

20. DIMANAKAH MELETAKAN SDGs DESA ??

21. DIMANAKAH MELETAKAN SDGS DESA DALAM PROSES PERENCANAAN DESA ?? Apabila kepala desa baru maka pada saat menuangkan visi dan misi kepala desa kedalam RPJMDes selama 6 tahun harus menyelaraskan dengan SDGs Desa . Apabila kepala desa yang lama maka SDGs Desa dapat menjadi acuan saat penyusunan rancangan RKP Desa

22. SDGs DESA DALAM SISTEMATIKA TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDESA

23. BAGAIMANA MENINGKATKAN STATUS DESA MENGGUNAKAN PEMBACAAN GRAFIK IDM LIHAT HASIL IDM TAHUN SEBELUMNYA, DAN BUKA LEMBAR QUISIONERNYA (EXCEL) BUKA GRAFIK IKS, IKE, DAN IKL CERMATI ANGKA YANG < 1.00 BILA < 1.00 BERARTI DI DESA TERSEBUT MASIH BELUM TERPENUHI SEMUA KEBUTUHAN MASYARAKAT DI KEGIATAN PARAMETER TERSEBUT SAMPAIKAN KEPADA MUSYAWARAH DESA AGAR DIMASUKAN DALAM RKP DAN SELANJUTNYA DIDANAI MENGGUNAKAN DANA DESA TAHUN BERIKUTNYA DENGAN BANTUAN PEMBACAAN GRAFIK IDM MAKA ARAH PEMBANGUNAN DESA UTUK MENINGKATKAN STATUS DESA AKAN MENJADI LEBIH MUDAH RUMUSAN POKOK

24. Download olahan IDM di aplikasi Untuk mengetahui skor masing-masing indeks ( IKS, IKE dan IKL )

25. BAGAIMANA MENINGKATKAN STATUS DESA MENGGUNAKAN PEMBACAAN HASIL PENGHITUNGAN KUISIONER Download hasil inputan IDM Lihat nilai dari masing-masing indeks Bila ditemukan nilai yang masih atau belum angka 1 maka harus ada kegiatan yang bisa menjawab hal tersebut . Kegiatan-kegiatan yang akan menjawab kekurangan tersebut dapat dari luar desa seperti Pemerintah Daerah atau dari pihak luar yang berkompeten disesuaikan dengan kewenanganya . Halaman berikutnya adalah contoh hasil download parameter IDM dan contoh kegiatan yang dapat menjawab kekurangan dari kelemahan suatu desa tersebut .

26. CONTOH HASIL INPUTAN QUISIONER IDM

27. CONTOH KEGIATAN UNTUK MENJAWAB HASIL QUISIONER

28. CONTOH KEGIATAN UNTUK MENJAWAB HASIL QUISIONER IDM

29. Konsep Percepatan Kemajuan dan Kemandirian Desa Desa Sasaran Sinergi Program Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Kemandirian Desa Desa Sasaran ditetapkan berdasarkan usulan Pemerintah Desa melalui Pemerintah Kabupaten , selanjutnya ditetapkan dengan SK Gubernur ttg Desa Sasaran Percepatan Kemajuan & Kemandirian Desa . Sinergi Program dan kegiatan dilakukan melalui proses perencanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan . Penyusunan sinergi ini mengacu pada peta intervensi ( kondisi riil Desa yang menjadi Desa Sasaran ). Eksekusi pelaksanaan kegiatan oleh semua unsur baik Pemprov , Pemkab , Pemdes , TNI/ Polri , Swasta , Perguruan Tinggi dan masyarakat sesuai dengan tupoksi . Dengan adanya sinergi & keseriusan di dalam pelaksanaan pembangunan Desa , maka akan terwujud kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat .

30. JADWAL PENYUSUNAN APBDES RKP Desa yang sudah disinkronkan dengan Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) dan berpedoman SDGs Desa maka dimasukan dalam RAPB Desa untuk didanai dan dilaksanakan kegiatanya untuk menjadi Desa Mandiri Makmur dan Sejahtera

31. Terima Kasih