Integrity Sharing Gratifikasi di Indonesia

Integrity Sharing Gratifikasi di Indonesia

1. Integrity Sharing Mengapa Gratifikasi Harus Ditolak dan Dilaporkan? Subdirektorat Penyusunan LKPP Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan

2. Kata Pengantar Integritas = pondasi utama dalam pengelolaan keuangan negara Gratifikasi bisa menjadi pintu masuk penyalahgunaan wewenang

3. Pengertian Gratifikasi Definisi menurut UU Tipikor Segala pemberian dalam arti luas: uang, barang, diskon, fasilitas, hiburan, perjalanan, dll.

4. Dampak Gratifikasi terhadap Individu Hilangnya independensi dan objektivitas Terjerat masalah hukum Merusak reputasi pribadi & instansi

5. Dampak Gratifikasi terhadap Organisasi Menggerus kepercayaan publik Menurunkan integritas lembaga Mengganggu profesionalisme kerja

6. Dasar Hukum UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (Tipikor) Peraturan KPK tentang Gratifikasi SE Menkeu tentang Pelaporan Gratifikasi

7. Mengapa Harus Dilaporkan? Bentuk kepatuhan hukum Perlindungan bagi pegawai (bebas dari jerat hukum jika dilaporkan) Transparansi dan akuntabilitas

8. Bagaimana Cara Melapor? Melalui UPG (Unit Pengendali Gratifikasi) di Kementerian Keuangan Aplikasi GOL (Gratifikasi Online) KPK Tenggat waktu: maksimal 30 hari kerja sejak penerimaan

9. Contoh Gratifikasi yang Wajib Dilaporkan Pemberian uang/hadiah dari rekanan Tiket perjalanan/akomodasi gratis Fasilitas hiburan dari vendor

10. Contoh Pengecualian (Tidak Wajib Dilaporkan) Hadiah pernikahan (dari non-rekanan, nilai wajar) Cenderamata umum (seminar, rapat, dll.) Prestasi akademik/kompetisi yang transparan

11. Pesan Kunci Tolak gratifikasi = jaga martabat diri Laporkan gratifikasi = lindungi organisasi & negara Integritas dimulai dari kita

12. Closing & Call to Action "Bersih, Jujur, Melayani" Mari bersama membangun budaya anti-gratifikasi