International trade to facilitation on expore and impore.

Trade fasititation

1. TRADE FACILITATION BASED ON TFA WTO Melly Anggraini Disampaikan pada : Pelatihan Analis Perdagangan Ahli Pertama Agustus 2024 Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

2. TRADE Trade Facilitation Agreement - WTO FACILITATION IMPLEMENTASI Meningkatkan transparansi dan simplifikasi prosedur ekspor dan impor untuk mempercepat pergerakan , pelepasan dan pembebasan ( release dan clearance) barang Tujuan Hasil persetujuan di bidang fasilitasi perdagangan yang disepakati melalui Bali Package pada 7 Desember 2013 TFA untuk Kategori A Berlaku efektif pada 22 Februari 2017 , sedangkan untuk Kategori B berlaku efektif pada 22 Februari 2022 Indonesia telah meratifikasi TFA pada 22 Nov 2017 Dibagi dalam 3 Section Kategorisasi Komitmen Manfaat Created by Directorate of Export and Import Facilitation A B C I II III Ketentuan teknis Perlakuan khusus kepada negara berkembang dan kurang berkembang NCTF Meningkatkan Kelancaran arus barang dan jasa melalui penyederhanaan prosedur ekspor-impor Efisiensi waktu dan biaya perdagangan Meningkatkan pendapatan negara dan investasi Meningkatkan akses ekspor , khususnya keterlibatan UMKM Mendorong pertumbuhan ekonomi Meningkatkan volume perdagangan Meningkatkan daya saing Mendorong kelancaran Industri Pelaksanaan segera setelah entry into force Pelaksanaan setelah masa penyesuaian Pelaksanaan setelah mempunyai kemampuan menjalankannya Komitmen Indonesia 3art 36 art A B 88,7% 11,3% Notifikasi Implementasi Notifikasi Transparansi 2017 2022 100%

3. 36 Artikel TFA WTO Article 1.1 Publication Article 1.2 Information Available Through Internet Article 1.3 Enquiry Points Article 2.1 Opportunity to Comment and Information before Entry into Force Article 2.2 Consultations Article 3 Advance Rulling Article 4 Appeal or Review Article 5.1 Notifications for enhanced controls or inspections Article 5.2 Detention Article 5.3: Test Procedures Article 6.1 Discipline on Fees and Charges Imposed on or In Connection with Importation and Exportation and Penalties Article 6.2 Specific disciplines on Fees and Charges for Customs Processing Imposed on or in Connection with Importation and Exportation Article 6.3 Penalty Disciplines Article 7.1 Pre-arrival Processing Article 7.2 Electronic Payment Article 7.3 Separation of Release from Final Determination of Customs Duties, Taxes, Fees and Charges Article 7.4 Risk Management Article 7.5 Post-clearance Audit Article 7.6 Release and Clearance of Goods Article 7.7 Trade Facilitation Measures for Authorized Operators Article 7.9 Perishable Goods Article 7.8 Expendited Shipment Article 8 Border Agency Cooperation Article 9 Movement Of Goods Intended For Import Under Customs Control Article 10.1 Formalities Connected With Importation, Exportation And Transit Article 10.2 Acceptance of Copies Article 10.3 Use of International Standards Article 10.4 Single Window Article 10.5 Preshipment Inspection Article 10.6 Use of Customs Brokers Article 10.7 Common Border Procedures and Uniform Documentation Requirements Article 10.8 Rejected Goods Article 10.9 Temporary Admission of Goods and Inward and Outward Processing Article 11 Freedom of Transit Article 12 Custom Cooperation Article 23.2 National Committee on Trade Facilitation KETERANGAN: Kategori A : biru Kategori B : merah

4. Article 1.3 Enquiry Points KNFP saat ini telah melakukan penyesuaian melalui kebijakan maupun untuk memenuhi persyaratan kategori A, sebagai berikut : Contoh Pemenuhan Implementasi Kategori A “3.1 Each Member shall, within its available resources, establish or maintain one or more enquiry points to answer reasonable enquiries of governments, traders, and other interested parties on matters covered by paragraph 1.1 and to provide the required forms and documents referred to in subparagraph 1.1(a).” KNFP telah meluncurkan laman website Enquiry Points KNFP melalui www.insw.go.id/knfp sebagai pemenuhan komitmen Artikel 1.3 Enquiry Points Article 23.2 National Committee on Trade Facilitation “Each Member shall establish and/or maintain a national committee on trade facilitation or designate an existing mechanism to facilitate both domestic coordination and implementation of the provisions of this Agreement.” KNFP telah menerbitkan Kepmenko No 168 Tahun 2023 tentang KNFP dan Kepmendag No 1829 tahun 2023 tentang Sekretariat KNFP Keduanya diterbitkan untuk optimalisasi tugas dan fungsi KNFP sebagai pemenuhan komitmen Artikel 23.2 National Committee on Trade Facilitation

5. Article 3 Advance Rulling “….. An advance ruling is a written decision provided by a member to the applicant prior to the importation of a good covered by the application that sets forth the treatment that the member shall provide to the good at the time of importation with regard to : ( i ) the good’s tariff classification; and (ii) the origin of the good …. “ Kondisi saat ini Indonesia melalui Kemenkeu telah menerbitkan peraturan pelaksana untuk origin ruling (advance ruling untuk keterangan asal ) yaitu PMK No. 7/PMK.04/2022 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Penetapan Keasalan Barang yang akan diimpor sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean . Selain itu Informasi dan layanan mengenai Penetapan Keasalan Barang Sebelum Impor (PKPBI) telah tersedia di portal DJBC. Contoh Pemenuhan Implementasi Kategori B

6. https://insw.go.id/knfp

7. 8 SUSUNAN KEANGGOTAAN KNFP PELAKSANA HARIAN Ketua : Menko Perekonomian Wakil Ketua I: Menteri Perdagangan Wakil Ketua II: Menteri Keuangan Anggota : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menteri Pertanian Menteri Perindustrian Menteri Perhubungan Menteri Luar Negeri Menteri Kelautan dan Perikanan Menteri Kesehatan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menteri Investasi / Kepala BKPM Sekretaris Kabinet Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Kepala Badan Standardisasi Nasional Ketua : Deputi Bid. Koordinasi Perniagaan dan Industri , Kemenko Pereonomian Wakil Ketua I: Dirjen Bea dan Cukai , Kementerian Keuangan Wakil Ketua II Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional , Kementerian Perdagangan Anggota : Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai , Kementerian Keuangan Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan , Kemenko Perekonomian Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Kementerian Perdagangan Asisten Deputi Bidang Perdagangan , Perindustrian, dan Ketenagakerjaan , Sekretariat Kabinet Bidang Regulasi : Dirjen PUU Kepabeanan : Dirjen Bea dan Cukai Transportasi : Sekjen Kemenhub Perdagangan : Dirjen Daglu Pertanian : Sekjen Kementan Kesehatan : Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Industri : Sekjen , Kemenperin Lingkungan Hidup & Kehutanan : Sekjen , KLHK Luar Negeri: Dirjen Kerjasama Multilateral, Kemlu Standar : Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi , BSN Investasi : Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, BKPM Obat dan Makanan : Sekretaris Utama BPOM Karantina Ikan : Ka . Badan Karantina Ikan , Pengendalian Mutu , dan Keamanan Hasil Perikanan , KKP Informasi , Publikasi , dan Single Window: Kepala Pengelola Portal INSW Wakil Ketua III Deputi Bidang Perekonomian , Sekretariat Kabinet PENGARAH KOORDINATOR BIDANG SEKRETARIAT Koordinator : Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor , Kementerian Perdagangan Anggota Contact Point : 13 Pejabat Es 2 Anggota Non Contact Point : 2 Pejabat Es2 Tim Teknis Contact Point : 22 pejabat Setara Es 3/ es4 Tim Teknis Non Contact Point : 4 pejabat Setara Es 3/4 Created by Directorate of Export and Import Facilitation

8. Terima Kasih Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan