Isu isu hukum dalam ecom dan econtract ECB 14 - Isu E-Commerce.ppt

ecommerce dalam pembelajaran

1. ISU-ISU HUKUM DALAM
E-COMMERCE & E-
CONTRACT
Tim Program Studi

2. Isu-Isu Hukum Dalam Isu-Isu Hukum Dalam
E-Commerce dan E-ContractE-Commerce dan E-Contract

Adanya permasalahan-permasalahan baik yang bersifat teknis maupun yuridis. Adanya permasalahan-permasalahan baik yang bersifat teknis maupun yuridis.
Permasalahan teknis adalah permasalahan reliabilitas teknologi elektronik itu Permasalahan teknis adalah permasalahan reliabilitas teknologi elektronik itu
sendiri sebagai sendiri sebagai core technology core technology beserta piranti-piranti pendukungnya dalam beserta piranti-piranti pendukungnya dalam
hubungannya dengan penggunaannya sebagai media niaga. Permasalahan non hubungannya dengan penggunaannya sebagai media niaga. Permasalahan non
teknis adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan implikasi-implikasi yang teknis adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan implikasi-implikasi yang
terlahir dari pengaplikasian teknologi elektronik dalam dunia perdagangan (M. terlahir dari pengaplikasian teknologi elektronik dalam dunia perdagangan (M.
Arsyad Sanusi, Arsyad Sanusi, E-Commerce : Hukum dan SolusinyaE-Commerce : Hukum dan Solusinya))

Karakter internet atau Karakter internet atau cyber space cyber space yang bersifat global atau universal, maka yang bersifat global atau universal, maka
permasalahan-permasalahan yang timbul pun memiliki kecenderungan untuk juga permasalahan-permasalahan yang timbul pun memiliki kecenderungan untuk juga
berkarakter global dan universal. Contoh: permasalahan Hukum Perdata berkarakter global dan universal. Contoh: permasalahan Hukum Perdata
Internasional.Internasional.

Permasalahan dalam e-commerce dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu Permasalahan dalam e-commerce dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu
permasalahan yang bersifat substantif dan permasalahan yang bersifat prosedural.permasalahan yang bersifat substantif dan permasalahan yang bersifat prosedural.

3. Permasalahan SubstantifPermasalahan Substantif
A.A.Masalah Keaslian, Keotentikan dan Integritas DataMasalah Keaslian, Keotentikan dan Integritas Data

Data message merupakan landasan utama terbentuknya Data message merupakan landasan utama terbentuknya
suatu kontrak elektronik, baik kesepakatan mengenai suatu kontrak elektronik, baik kesepakatan mengenai
persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan
kontrak (kontrak (terms and conditionterms and condition) atau substansinya.) atau substansinya.

Beberapa teknik untuk menjamin keotentikan data dan Beberapa teknik untuk menjamin keotentikan data dan
integritas integritas data messagedata message, yaitu teknik kriptografi , yaitu teknik kriptografi
((cryptographycryptography) dan tanda tangan elektronik () dan tanda tangan elektronik (electronic electronic
signaturesignature).).

4. KRIPTOGRAFI
Suatu teknik pengamanan serta
penjaminan keotentikan data yang
terdiri dari dua proses, yaitu eknripsi
(encryption) dan deskripsi
(descryption)

5. ENKRIPSI
Suatu proses yang dilakukan untuk
membuat suatu data menjadi tidak
dapat terbaca oleh pihak yang tidak
berhak karena data-data tersebut
telah dikonversikan ke dalam bahasa
sandi atau kode-kode tertentu.

6. DESKRIPSI
Merupakan kebalikan dari Enkripsi,
yaitu merupakan proses menjadikan
suatu data atau informasi yang telah
di-enkripsi menjadi bisa terbaca oleh
pihak yang berhak.

7. Suatu tanda tangan secara umum harus
dapat menjalankan sejumlah fungsi
sebagai berikut:
1.Mengidentifikasi penandatangan;
2.Memberikan kepastian tentang
keterlibatan seseorang dalam
penandatanganan tersebut;
3.Mengasosiasikan orang tertentu dengan
isi dokumen;
4.Menyatakan kepemilikan dokumen pada
si penandatangan.
(Adrian Mc Cullaghi, Peter Little, William Cacli)

8. 7 Karakteristik yang dimiliki
tanda tangan tradisional:
1.Dapat dibuat dengan mudah oleh orang yang sama;
2.Dapat dikenali dengan mudah oleh pihak ketiga;
3.Relatif sulit dipalsukan oleh pihak ketiga;
4.Dibubuhkan dan disertakan dalam dokumen
sehingga keduanya menjadi satu kesatuan;
5.Melibatkan proses fisik (penulisan tinta ke atas
kertas);
6.Sama untuk semua dokumen yang ditandatangani
oleh orang yang sama;
7.Relatif sulit untuk dihapus tanpa adanya bekas.

9. Dari perbandingan karakteristik
antara tanda tangan secara umum
dan tanda tangan secara
tradisional, maka tanda tangan
elektronik dapat ditolak
keabsahannya, karena tidak
memenuhi butir 5 dan 7
(melibatkan proses fisik dan
kemudahan untuk dihapus)

10. Namun, menurut para pakar tanda tangan
elektronik harus diterima keabsahannya sebagai
tanda tangan dengan alasn sebagai berikut:
1.Tanda tangan elektronik dibubuhkan oleh
seseorang/beberapa orang yang
berkehendak dan diikat secara hukum.
2.Tanda tangan elektronik dapat dibuat atau
dibubuhkan dengan menggunakan peralatan
mekanik seperti halnya tanda tangan
tradisional.
3.Sifat keamanan yang sama seperti tanda
tangan tradisional.
4.Unsur niat dapat dipenuhi oleh tanda tangan
elektronik.
5.Tanda tangan elektronik dapat diletakkan di
bagian mana saja dari suatu dokumen seperti
tanda tangan tradisional.

11. B. Permasalahan Validitas
Permasalahan substansial lainnya
dalam e-commerce adalah masalah yang
berkaitan dengan keabsahan dokumen
elektronik yang digunakan dalam
pembentukan kontrak elektronik serta
permasalahan kontrak elektronik itu sendiri.
Permasalahan tersebut erat kaitannya
dengan wujud dokumen dan tanda tangan
elektronik yang cenderung untuk tidak
tertulis langsung diatas kertas, melainkan
lebih bersifat abstrak (intangible)

12. C. Permasalahan yang Bersifat Prosedural-C. Permasalahan yang Bersifat Prosedural-
AplikatifAplikatif

Masalah Yurisdiksi atau ForumMasalah Yurisdiksi atau Forum
Yang dimaksud adalah Yang dimaksud adalah judicial jurisdictionjudicial jurisdiction, ,
yang yang merujuk pada kekuasaan pengadilan untuk merujuk pada kekuasaan pengadilan untuk
mengadili kasus-kasus tertentu, dalam hal ini kasus-mengadili kasus-kasus tertentu, dalam hal ini kasus-
kasus yang berkaitan dengan transaksi-kasus yang berkaitan dengan transaksi-
transaksi transaksi dalam e-commerce maupun e-contract.dalam e-commerce maupun e-contract.
Masalah yurisdiksi merupakan masalah krusial Masalah yurisdiksi merupakan masalah krusial
dan dan kompleks dalam konteks e-commerce. kompleks dalam konteks e-commerce.

13. Pergeseran Paradigma Pergeseran Paradigma
Yurisdiksional Akibat Yurisdiksional Akibat
Lahirnya Internet dan Lahirnya Internet dan
Cyber SpaceCyber Space
““Man should not draw. Lines on the land. The winds will dim Man should not draw. Lines on the land. The winds will dim
them, the snows will cover them, and the train will wash them, the snows will cover them, and the train will wash
them away”them away”
Intinya, suatu sistem hukum selalu terkait sangat erat Intinya, suatu sistem hukum selalu terkait sangat erat
dengan “wilayah” khusus mereka yang sepenuhnya dengan “wilayah” khusus mereka yang sepenuhnya
ditentukan oleh garis-garis batas.ditentukan oleh garis-garis batas.
Namun, kehadiran internet dan e-commerce telah Namun, kehadiran internet dan e-commerce telah
membuat batas-batas fisik ruang dan waktu menjadi tak membuat batas-batas fisik ruang dan waktu menjadi tak
lagi memiliki arti (lagi memiliki arti (borderlessborderless) karena kehadirannya ) karena kehadirannya
memang dirancang untuk itu. memang dirancang untuk itu.

14. Sehubungan dengan permasalahan-Sehubungan dengan permasalahan-
permasalahan tersebut, Amerika Serikat permasalahan tersebut, Amerika Serikat
mengenal adanya dua tipe yurisdiksimengenal adanya dua tipe yurisdiksi

Subject Matter Jurisdiction Subject Matter Jurisdiction (Kompetensi (Kompetensi
Absolut)Absolut)

Kompetensi RelatifKompetensi Relatif

15. Keberadaan yurisdiksi Keberadaan yurisdiksi
yang didasarkan atas yang didasarkan atas
keberadaan lokasi keberadaan lokasi server server
dan/atau sifat dari dan/atau sifat dari
website website adalah tidak adalah tidak
tepat.tepat.

16. Amerika Serikat telah memiliki The
Long Arm Statute yang
memungkinkan negara ini untuk
memberikan penekanan pada
keberlakuan sistem hukum nasional
negaranya untuk dapat berlaku
secara extra territorial ke bangsa-
bangsa atau negara-negara lain.

17. Applicable Law/Choice of LawApplicable Law/Choice of Law
Dalam hal tidak adanya pilihan hukum dalam
suatu perjanjian atau kontrak, maka hal yang
terpenting adalah menemukan hukum yang
berlaku bagi kontrak tersebut. Untuk itu dapat
dipergunakan beberapa teori sebagai berikut:
Lex loci contractus
Lex loci solutionis
The proper law of the contract
The most characteristic connection

18. Masalah Pembuktian
Dalam praktek pengadilan di Indonesia,
penggunaan data elektronik sebagai alat bukti
yang sah masih belum biasa digunakan.
Padahal di beberapa negara seperti Australia,
Chili, Jepang, China, dan Singapura telah
memiliki peraturan hukum yang memberikan
pengakuan data elektronik sebagai alat bukti yang
sah. Contoh: Contract Law of The People’s
Republic of China 1999.

19. Aspek Pembuktian PerdataAspek Pembuktian Perdata
►Secara perdata, di Indonesia suatu perselisihan Secara perdata, di Indonesia suatu perselisihan
akan diselesaikan di badan peradilan Indonesia akan diselesaikan di badan peradilan Indonesia
((choice of forumchoice of forum) dan dengan hukum Indonesia.) dan dengan hukum Indonesia.
►Hukum Pembuktian Indonesia tercantum di Hukum Pembuktian Indonesia tercantum di
dalam Buku IV dari dalam Buku IV dari Burgerlijk Wetboek Burgerlijk Wetboek (BW)(BW)
►Dalam acar perdata pembuktian lebih bersifat Dalam acar perdata pembuktian lebih bersifat
formil. Jadi sekiranya ada alat bukti yang formil. Jadi sekiranya ada alat bukti yang
dipalsukan maka persidangan acara perdata dipalsukan maka persidangan acara perdata
akan menunggu diputuskannya kasus pidana akan menunggu diputuskannya kasus pidana
tersebut.tersebut.

20. Aspek Pembuktian Pidana
Adanya 4 (empat) sistem pembuktian:
1.Pembuktian berdasarkan keyakinan hukum
(conviction in time)
2.Pembuktian berdasarkan undang-undang
secara positif (positief wettelijke bewijstheorie)
3.Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan
hakim atas alasan yang logis (la conviction
raisonnee)
4.Sistem pembuktian menurut undang-undang
secara negatif (negatief wettelijke bewijstheorie)

21. Masalah Etika dan Kebijakan
Publik
Isu-isu hukum dalam e-commerce
mencakup:
Masalah privasi
Kekayaan intelektual
Masalah kebebasan berbicara
Masalah pajak
Perlindungan konsumen

22. Severine Dusolier menyebutkan beberapa
permasalahan dalam perdagangan secara
elektronik anatara lain:
Masalah Hukum Perpajakan
Masalah Pembayaran Elektronik
Masalah Hukum Kontrak dan Pembuktian
Liabilitas/Tanggung Jawab
Hak Atas Kekayaan Intelektual
Perlindungan Konsumen
Permasalahan Privasi
Hukum Perdata Internasional

23. Isu Hukum e-Commerce dan e-Isu Hukum e-Commerce dan e-
Contract di IndonesiaContract di Indonesia
Indonesia saat ini sangat membutuhkan Indonesia saat ini sangat membutuhkan
suatu undang-undang yang akan mengatur suatu undang-undang yang akan mengatur
tentang legalitas kontrak-kontrak bisnis tentang legalitas kontrak-kontrak bisnis
elektronik (elektronik (business e-contractbusiness e-contract), verifikasi ), verifikasi
tanda tangan elektronik, pengaturan tindak tanda tangan elektronik, pengaturan tindak
kejahatan cyber (kejahatan cyber (cyber crimecyber crime), dan sebagainya.), dan sebagainya.
Para pelaku tindak kejahatan tersebut dapat Para pelaku tindak kejahatan tersebut dapat
dengan mudah lolos dari jerat hukum karena dengan mudah lolos dari jerat hukum karena
tidak adanya aturan hukum dan peraturan tidak adanya aturan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang mengatur perundang-undangan yang mengatur
permasalahan tersebut di Indonesia.permasalahan tersebut di Indonesia.

24. Tidak adanya ketentuan hukum dan Tidak adanya ketentuan hukum dan
perundang-undanganperundang-undangan

Seringkali pengadilan di Indonesia berpandangan Seringkali pengadilan di Indonesia berpandangan
bahwa karena Indonesia belum memiliki undang-bahwa karena Indonesia belum memiliki undang-
undang khusus yang melarang tindakan undang khusus yang melarang tindakan
cybersquating cybersquating sebagai tindakan yang melawan sebagai tindakan yang melawan
hukum, maka terdakwa harus dibebaskan.hukum, maka terdakwa harus dibebaskan.

Legalitas Kontrak ElektronikLegalitas Kontrak Elektronik

Keyakinan/Kepercayaan KonsumenKeyakinan/Kepercayaan Konsumen

Dokumen Elektronik Sebagai Alat BuktiDokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti

Meningkatnya Angka Kejadian CybercrimeMeningkatnya Angka Kejadian Cybercrime

25. TERIMA KASIH