jenjang karir dosen dalam dunia pendidikan.ppt

dosen

1. MANAJEMEN LEMBAGA
KEUANGAN
Digunakan untuk lingkungan
sendiri(IKOPIN)

2. SISTEM KEUANGAN
& LEMBAGA KEUANGAN

TIK :
Mahasiswa dapat memahami sistem keuangan dan
lembaga keuangan yang ada di Indonesia

POKOK BAHASAN
* Pengertian Sistem Keuangan
* Sistem Keuangan di Indonesia
* Tugas dan Fungsi Sistem Keuangan
* Jenis-Jenis Intermdiasi Keuangan
* Pengertian Lembaga Keuangan
* Lembaga Keuangan di Indonesia

3. SISTEM KEUANGAN
Pengertian :
• Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian
suatu negara yang mempunyai peran terutama
menyediakan jasa-jasa bidang keuangan oleh lembaga
keuangan dan lembaga penunjang lainnya, misalnya pasar
uang dan pasar modal (Dahlan Siamat, 2004)
• Sistem Keuangan merupakan kumpulan pasar, institusi,
peraturan-peraturan, teknik-teknik dimana surat berharga
diperdagangkan, tingkat bunga ditentukan, jasa-jasa
keuangan dihasilkan dan ditawarkan keseluruh bagian
dunia(Peter S. Rose, 1997)

4. SISTEM KEUANGAN
DI INDONESIA
SISTEM KEUANGAN INDONESIA
BANK INDONESIA (UU.23/99)
SISTEM MONETER/ PERBANKAN
DEPARTEMEN KEUANGAN
SISTEM LEMBAGA KEUANGAN
BUKAN BANK
LEMBAGA
PEMBIAYAAN
PERSH.
MODAL
VENTURA
PASAR
MODAL
PEGADAIAN

DANA
PENSIUN
PER-
ASURANSIAN
PERUSAHAAN
PENJAMINAN
BANK UMUM BPR

6. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 21 TAHUN
2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud
dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya
disingkat OJK, adalah lembaga yang independen
dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang
mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan
penyidikan sebagaimana dimaksud dalam
UndangUndang ini.

7. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 21 TAHUN
2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
Pasal 1
Nomor 3:

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan
kegiatan jasa keuangan
Nomor 4:

Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang
melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar
Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

8. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 21 TAHUN
2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
Pasal 1
Nomor 5:

Perbankan adalah segala sesuatu yang
menyangkut tentang bank, mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan
proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya
secara konvensional dan syariah sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang mengenai
perbankan dan undang-undang mengenai
perbankan syariah

9. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 21 TAHUN
2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
Pasal 1
Nomor 6:

Pasar Modal adalah kegiatan yang
bersangkutan dengan Penawaran Umum dan
perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang
berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya,
serta lembaga dan profesi yang berkaitan
dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang mengenai pasar modal

10. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 21 TAHUN
2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
Pasal 1
Nomor 7:

Perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di
sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan
menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi
asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat
pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu
peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya
seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi
yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian
asuransi dan jasa aktuaria, sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang mengenai usaha perasuransian.

11. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 21 TAHUN
2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
Pasal 1
Nomor 8:

Dana Pensiun adalah badan hukum yang
mengelola dan menjalankan program yang
menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang mengenai
dana pensiun.

12. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 21 TAHUN
2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
Pasal 1
Nomor 9:

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha
yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam
bentuk penyediaan dana atau barang modal
sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan mengenai lembaga
pembiayaan.

13. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 21 TAHUN
2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
Pasal 1
Nomor 10:

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga
penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan
pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang
menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat
wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan
kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan
ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan,
dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta
lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK
berdasarkan peraturan perundang-undangan

14. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 21 TAHUN
2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
Pasal 6
OJK melaksanakan tugas pengaturan dan
pengawasan terhadap:
a.kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b.kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
c.kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian,
Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga
Jasa Keuangan Lainnya.

15. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 21 TAHUN
2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
Pasal 55
1)Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor
Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari
Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan ke OJK
2)Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor
Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

16. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 21 TAHUN
2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
Pasal 44
1)Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan,
dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem
Keuangan dengan anggota terdiri atas:
a.Menteri Keuangan selaku anggota merangkap
koordinator;
b.Gubernur Bank Indonesia selaku anggota;
c.Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota; dan
d.Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin
Simpanan selaku anggota.
BAB X HUBUNGAN KELEMBAGAAN

18. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 21 TAHUN
2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
Pasal 39
Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank
Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang
Perbankan antara lain:
a.kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
b.sistem informasi perbankan yang terpadu;
c.kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta
asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
d.produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
e.penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important
bank; dan
f.data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan
informasi.
BAB X HUBUNGAN KELEMBAGAAN

19. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 21 TAHUN
2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
Pasal 41
1)OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan
mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya
penyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan.
2)Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami
kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin
memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia
untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan
Bank Indonesia.
BAB X HUBUNGAN KELEMBAGAAN

20. TUGAS UTAMA
SISTEM KEUANGAN
UNIT
SURPLUS/
PENABUNG
SISTEM
KEUANGAN
UNIT
DEFISIT/
PEMINJAM
Meningkatkan standar
kehidupan masyarakat
o Beli barang/jasa
o Investasi
PEMERINTAH
PERUSAHAAN
RUMAH TANGGA
PASAR UANG
PASAR MODAL
PEMERINTAH
PERUSAHAAN
RUMAH TANGGA

21. FUNGSI
SISTEM KEUANGAN
1. Fungsi Tabungan, menyediakan instrumen tabungan untuk menghimpun dana
masyarakat
2.Fungsi Penyimpanan Kekayaan, menyediakan instrume penyimpan kekayaan
masa kini untuk kebutuhan masa depan tanpa mengurangi nilainya
3.Fungsi Likuiditas, kekayaan yang disimpan melalui sistem keuangan dapat
dicairkan dengan mudah
4.Fungsi Kredit, menyediakan dana kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi
dan investasi
5.Fungsi Pembayaran, menyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi
barang/jas
6.Fungsi Risiko, menawarkan proteksi terhadap risiko investasi, kesehatan, dan
jiwa.
7.Penyimpanan Kebijakan, dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan
kebijakan menstabilkan ekonomi melalui kebijakan moneter

22. 1
Pembiayaan Langsung (Direct Finance)
Terjadi jika Penabung (Unit Surplus) bertemu langsung dengan peminjam dana
untuk mempertukarkan dana dengan asset finansial.
Kelemahan:
1.Peminjam dan Pemilik dana harus mempunyai keinginan yang sama (jumlah
dana & jangka waktu peminjaman).
2.Biaya informasi untuk saling bertemu dan negosiasi.
3.Peminjam harus menghubungi banyak unit surplus untuk menawarkan surat
utangnya.
4.Surat bukti utang sangat beresiko.
Unit
Defisit
Unit
Surplus
Arus Dana
Sekuritas Primer
METODE TRANSFER DANA DALAM
SISTEM KEUANGAN

23. 2 Pembiayaan Semi Langsung
Proses pertukaran uang terjadi antara Unit Surplus dan Unit Defisit dilakukan
melalui jasa intermediasi keuangan sebagai pihak ketiga (dealer, broker,
investment bank)
Unit Defisit Unit
Surplus
• Lembaga Intermediasi
Keuangan.

Perusahaan Efek

Pasar Modal & Pasar
Uang
Sekuritas Primer Sekuritas Sekunder
Arus Dana Arus Dana
PERBEDAAN BROKER DAN DEALER :
Broker : individu atau lembaga keuangan yang mempertemukan pembeli
dan penjual SB dan tidak mengambil resiko apapun
Dealer : individu atau lembaga keuangan yang membeli surat-surat
berharga untuk kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi

24. 3
Pembiayaan Tidak Langsung
Proses pemindahan dana dari Unit Surplus ke Unit Defisit melalui jasa lembaga
intermediasi keuangan dengan menawarkan berbagai alternatif produk dan jasa
keuangan
Unit
Defisit
Unit
Surplus
•Lembaga Intermediasi
Keuangan
•Bank-bank
•Persh. Asuransi
•Dana Pensiun
•Persh. Efek
•Reksadana
Sekuritas Primer
Sekuritas Sekunder
Arus Dana
Arus Dana

25. 1.Intermediasi DOMINASI :
Lembaga Intermediasi menghimpun dana dalam
jumlah kecil-kecil dan kemudian menyalurkannya
berupa kredit dalam jumlah besar.
2.Intermediasi RESIKO :
Lembaga intermediasi akan menanggung resiko
tidak dibayarnya kredit oleh debitur.
3. Intermediasi JATUH TEMPO :
Lembaga intermediasi menerima simpanan dan
penabung dalam jangka pendek, kemudian
memberikan pinjaman dalam jangka waktu lebih
panjang.
4. Intermediasi INFORMASI :
Lembaga intermediasi menyediakan informasi
yang relevan dengan kondisi pasar & peluang-
peluangnya.
5. Intermediasi MATA UANG :
Lembaga intermediasi menerima dana pada
berbagai jenis mata uang dan menyalurkannya
dalam berbagai jenis mata uang.
JENIS-JENIS
INTERMEDIASI
KEUANGAN

26. 1. Keamanan dan Resiko Kredit Mengurangi resiko tidak dibayarnya simpanan
2. Likuiditas Produk / jasa yang ditawarkan liquid
mudah ditarik setiap saat.
3. Aksesbilitas
4. Kemudahan
Mudah untuk menabung / meminjam
dalam jumlah kecil maupun besar.
Memberikan jasa-jasa transaksi keuangan
PERTIMBANGAN DALAM
PROSES INTERMEDIASI KEUANGAN

27. LEMBAGA KEUANGAN
Badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan
atau tagihan (claims) dibandingkan aset non finansial atau aset riil
(Dahlan, 2004)
FUNGSI LEMBAGA KEUANGAN
INTERMEDIASI
KEUANGAN
PENGERTIAN LEMBAGA KEUANGAN
PENGALIHAN ASET
LIKUIDASI
RELOKASI
PENDAPATAN
TRANSAKSI

28. KLASIFIKASI
LEMBAGA KEUANGAN
LEMBAGA KEUANGAN
LEMBAGA KEUANGAN
NON DEPOSITORI
LEMBAGA KEUANGAN
DEPOSITORI
BANKBANKBANK
LEMBAGA
KEUANGAN
KONTRAKTUAL
LEMBAGA
KEUANGAN
INVESTASI
LEMBAGA
KEUANGAN
LAINNYA