Juklak Kopdes Merah Putih_EDIT TAPM.pptx

KOPERASI DESA MERAH PUTIH

1. KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBMKINDONESIA SOSIALISASI 6 By : YUSARLA Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kab . Banyuasin

2. INPRES 9 / 2025 TENTANG PERCEPATAN PEMBENTUKAN 2 KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH Koperasi MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL UNTUK: menginventarisasi potensi desa; membentuk/memfasilitasi pengadaan lahan/tanah untuk Desa/Kelurahan Merah Putih; melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan desa untuk percepatan pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; melakukan sosialisasi pendampingan dan peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam upaya optimalisasi pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; memberikan fasilitasi pemberdayaan dalam pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan membantu pelaksanaan tugas Satuan Tugas Percepatan Pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih .

3. SURAT EDARAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH 3

4. PROSES IDENTIFIKASI Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi kegiatan rapat/pertemuan untuk pendataan karakteristik Desa yaitu mengidentifikasi potensi dan masalah Desa seperti: ketersediaan sumberdaya alam; ketersediaan lahan; akses dan sarana prasarana layanan kesehatan; sarana prasarana pasca panen dan logistik; ketersediaan bahan pokok; permodalan usaha mikro; 4

5. Kondisi Objektif Desa tidak memiliki tanah kas Desa. Tidak semua Desa memiliki tanah kas Desa yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Koperasi Desa Merah Putih Desa berada di kawasan perhutanan Desa berada di kawasan perkotaan Rekomendasi Penyediaan lahan melalui mekanisme sewa/pembelian lahan Pemerintah memfasilitasi izin penggunaan lahan kawasan perhutanan untuk pemanfaatan kegiatan Koperasi Desa Merah Putih Memanfaatkan bangunan/fasilitas publik sebagai area/tempat untuk kegiatan usaha Koperasi Desa Merah Putih Desa dapat bekerjasama dengan Desa lain yang bersebelahan/terdekat untuk kerjasama kegiatan usaha Koperasi Desa Merah Putih ISU ISU TERKAIT KOPERASI DESA MERAH PUTIH Kebutuhan tanah/lahan/tempat kegiatan usaha Koperasi Desa Merah Putih 5

6. Kondisi objektif: Keterbatasan lahan untuk kegiatan usaha dan besaran target layanan Rekomendasi: Kegiatan usaha dilakukan secara terpisah antara 1 unit kegiatan usaha dengan unit kegiatan usaha lain dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi jangkauan layanan kepada masyarakat. Contohnya gudang/ cold storage mendekati area produksi dan pemasaran/jalur ke pasar Desa, klinik dan apotek mendekati pemukiman masyarakat, layanan simpan pinjam dapat dilakukan dengan membuka counter/gerai/layanan di balai Desa/kantor Pemdes. Membentuk Koperasi Desa Merah Putih kerjasama antar Desa, bila jumlah penduduk kurang dari 500 (lima ratus) orang. ISU ISU TERKAIT KOPERASI DESA MERAH PUTIH Rasio layanan kegiatan usaha Koperasi Desa Merah Putih 6

7. Kondisi objektif: Keterbatasan SDM pengelola Koperasi Desa Merah Putih Rekomendasi: Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja berpendidikan dan/atau tenaga kerja terampil yang berasal dari asli Desa. Contohnya sarjana asli Desa, pensiunan para tenaga professional asli Desa (pensiunan pegawai bank, pengurus koperasi, pensiunan PNS/guru), dan pegawai terampil yang terdampak PHK. ISU ISU TERKAIT KOPERASI DESA MERAH PUTIH Sumber Daya Manusia Desa 7

8. Kondisi Objektif: Karakteristik (potensi dan masalah) wilayah setiap Desa berbeda. Jumlah penduduk dan luas wilayah masing- masing Desa berbeda satu sama lain. Rekomendasi: Unit usaha Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan potensi dan masalah di Desa. Koperasi Desa Merah Putih dapat dibentuk melalui kerjasama antar Desa. ISU ISU TERKAIT KOPERASI DESA MERAH PUTIH Kegiatan Usaha Koperasi Desa Merah Putih 8

9. ISU ISU TERKAIT KOPERASI DESA MERAH PUTIH Kelembagaan Ekonomi Desa Kondisi objektif: Terdapat Desa yang sudah memiliki BUM Desa dengan status berkembang, maju dan mandiri. Rekomendasi: Kegiatan usaha Koperasi Desa Merah Putih dilakukan melalui kerjasama dengan BUM Desa/BUM Desa bersama. Koperasi Desa Merah Putih yang melakukan Kegiatan pelayanan MBG dilaksanakan bekerjasama dengan BUM Desa/BUM Desa bersama. 9

10. FORM IDENTIFIKASI – PEMETAAN POTENSI DAN MASALAH DESA Kopdes MP - Pendataan Karekteristik Desa.xlsx NO. OBJEK PEMETAAN ADA/TIDAK (SEBUTKAN) POTENSI MASALAH REKOMENDASI MASUKAN 1. Ketersediaan Sumber Daya Alam           1) Pertanian & Perkebunan           2) Peternakan & Perikanan           3) Kelautan           4) Sungai           5) Lainnya         2. Kebutuhan Bahan Pokok (Pangan)           1) Beras           2) Jagung           3) ...........           4) ..............           5) Lainnya         3. Pelayanan Kesehatan           1) Klinik           2) Apotik           3) Tenaga Kesehatan           4) Sarpras Layanan Kesehatan           5) Lainnya         4. Sarpras Ekonomi Produksi           1) Pergudangan & Logistik           2) Selep           3) ...........           4) ..............           5) Lainnya         5. Ketersediaan Lahan untuk Usaha Ketapang           1) Aset milik Desa           2) Aset milik Pemerintah Kabupaten           3) Aset milik Pemerintah Provinsi           4) Aset milik K/L           5) Lainnya         6. Kelembagaan Ekonomi Desa           1) Koperasi           2) Bumdesa/Bumdesma           3) UMKM           4) Permodalan Usaha Mikro           5) Pasar Desa           6) Usaha Ekonomi Swasta           7) Lembaga Ekonomi lainnya         7. Kelembagaan Usaha Desa           1) Kelompok Tani           2) Gabungan Kelompok Tani           3) Kelompok Nelayan           4) Kelompok Peternak           5) Kelompok Usaha Lainnya         8. Identifikasi SDM di Desa           1) Pengawas BUMDesa           2) Pengurus BUMDesa           3) Anggota / Pelaksana / Pekerja Ketapang         9 Keberlangsungan Usaha           1) Pasar & pemasaran           2) Sosial & lingkungan        

11. 7 Kabupaten/Kota DATA JUMLAH KOPERASI PER KABUPATEN/KOTA (STATUS KUD DAN NON KUD) Sumber: BPS, diolah 13 April 2025 Keterangan: *KUD : Koperasi Unit Desa *Konpikra : Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat *Kospin : Koperasi Simpan Pinjam *KL : Koperasi Lainnya Sumber: BPS, diolah 13 April 2025

12. PEMERINTAH DESA BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENYELENGGARAKAN MUSYAWARAH DESA KHUSUS Musyawarah Desa khusus mengagendakan pembahasan: kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih yang akan dibentuk, baik berupa pendirian koperasi baru, revitalisasi koperasi dan/atau mengembangkan koperasi yang sudah ada menjadi Koperasi Desa Merah Putih; sumber modal Koperasi Desa Merah Putih; keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih; struktur organisasi Koperasi Desa Merah Putih ; kegiatan utama Koperasi Desa Merah Putih; 12

13. PESERTA MUSYAWARAH DESA KHUSUS Peserta Musyawarah Desa khusus terdiri dari: Kepala Desa dan Perangkat Desa; Badan Permusyawaratan Desa; Kelompok Masyarakat (kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok pedagang, kelompok marginal, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pelaku profesi kesehatan seperti bidan, mantri kesehatan, perawat dan dokter di Desa, kelompok seni/budaya, serta kelompok masyarakat Desa lainnya sesuai kearifan lokal Desa); dan Musyawarah Desa khusus didampingi oleh Tenaga Pendamping Profesional, Pendamping Keluarga Harapan, Penyuluh Pertanian, OPD teknis dan pendamping lainnya. 13

14. 5 ALUR PELAKSANAAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH Identifikasi potensi dan masalah Musyawarah Desa Khusus Bila Musdesus memutuskan membentuk Kopdesa dari tidak ada maka diadakan Rapat Anggota “ pendirian ” dengan nama Koperasi Desa Merah Putih yang anggotanya minimum 20 orang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok pedagang, dan masyarakat umum Penetapan Jadwal Rapat Anggota RAPAT ANGGOTA TATA CARA & AGENDA MENGACU PADA UU KOPERASI) Bila Musdesus memutuskan merevitalisasi/mengembangkan salah satu koperasi yang sudah ada maka salah satu agenda Rapat Anggota adalah merubah Nama Koperasi menjadi Koperasi Desa Merah Putih untuk diajukan ke Notaris POTENSI DAN MASALAH SEPERTI : ketersediaan sumber daya alam; kebutuhan bahan pokok atau pangan masyarakat; pelayanan kesehatan dan obAat-obatan; sarana dan prasarana kegiatan ekonomi produksi berbasis mata pencaharian penduduk desa; sarana prasarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan di desa; dan ketersediaan tanah/lahan PESERTA MUSYAWARAH DESA KHUSUS : Melibatkan kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok pedagang, kelompok marginal, tokoh adat serta kelompok masyarakat Desa lainnya sesuai kearifan lokal Desa, Tenaga Pendamping Profesional, Pendamping Keluarga Harapan, Penyuluh Pertanian, OPD teknis dan pendamping lainnya; MUSYAWARAH DESA KHUSUS MENGAGENDAKAN PEMBAHASAN kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih yang akan dibentuk, (pendirian koperasi baru, revitalisasi koperasi dan/atau mengembangkan koperasi yang sudah ada menjadi Koperasi Desa Merah Putih); sumber modal Koperasi Desa Merah Putih; keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih; struktur organisasi Koperasi Desa Merah Putih; dan kegiatan usaha utama Koperasi Desa Merah Putih Koperasi Desa Merah Putih milik Desa

15. HASIL MUSYAWARAH DESA SEKURANG- KURANGNYA MENYEPAKATI : Membentuk 1 (satu) Koperasi Desa Merah ; mendirikan lembaga baru, atau merevitalisasi koperasi yang tidak aktif, atau mengembangkan koperasi yang sudah ada ; kegiatan usaha dan/atau layanan yang dilakukan; keanggotaan struktur organisasi (pembina, penasehat, pengurus dan managemen) sumber pembiayaan atau modal kegiatan usaha dan/atau layanan; hubungan kelembagaan antara Koperasi Desa Merah Putih dan L embaga ekonomi lainnya di Desa; kerjasama membentuk Koperasi Desa Merah Putih dengan desa lain jumlah penduduk kurang dari 500 (lima ratus) orang; dan perubahan RKP Desa dan APB Desa bila modal penyertaan bersumber dari keuangan Desa 15

16. KOPDESA MERAH PUTIH MILIK DESA Pembentukan melalui Musyawarah Desa ; Keanggotaan Kopdesa MP mencakup seluruh anggota masyarakat, kelompok sosial dan ekonomi masyarakat desa ; Semaksimal mungkin mengandalkan dana masyarakat desa, pemerintah memfasilitasi memberikan peluang usaha distribusi pupuk, minyak, sembako, serta modal investasi/kredit dari perbankan. 16

17. HUBUNGAN ANTARA BUM DESA dan KOPERASI DESA MERAH PUTIH - 1/2 BUM DESA UNIT USAHA KOPDES LAYANAN KESEHATAN UNIT USAHA KOPDES PERGUDANGAN UNIT USAHA KOPDES SIMPAN PINJAM 1. KOPERASI SEBAGAI UNIT USAHA BUM DESA 2. KOPERASI BEKERJASAMA DENGAN BUM DESA BUM DESA KOPERASI DESA MERAH PUTIH ”BUM Desa/RUM Desa bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa/BUM Desa bersama lain (Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa) 23 PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa Pasal 1 “Unit usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanaka fungsi dan tujuan BUM Desa”.

18. NOMENKLATUR “Koperasi Desa Merah Putih Karangrejo” “Koperasi Kelurahan Merah Putih Ciroyom” Contoh angka 2 huruf d: “Koperasi Desa Merah Putih Mlese Kecamatan Ceper” “Koperasi Kelurahan Merah Putih Jetis Kecamatan Karangnongko” 18

19. ALTERNATIF KELEMBAGAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH - 1/1 1. KOPERASI DESA MERAH PUTIH BERDIRI SENDIRI KOPERASI DESA MERAH PUTIH 10 hukum melebur KOPDESA MP berdiri sendiri Anggotakan individu masyarakat Anggota kelompok usaha/badan dalam Badan Hukum KOP DESA MP

20. ALTERNATIF KELEMBAGAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH - 1/2 KELOMPOK USAHA YANG SUDAH BERBENTUK BADAN HUKUM KOPDESA MERAH PUTIH DIKONVERSI MELALUI PERUBAHAN AKTA NOTARIS 20 1. KOP DESA MP HASIL KONVERSI KELOMPOK/BADAN HUKUM YANG SUDAH ADA KMP sebagai hasil konversi dari salah satu koperasi yang sudah ada Perlu merubah status Badan Hukum anggota Kepemilikan asset kelompok usaha berubah menjadi asset KMP KMP dapat memperluas skope keanggotaan

21. 3. KOPERASI DESA MERAH PUTIH SEBAGAI KOPERASI MULTI PIHAK BUM DESA/BUM DESA Bersama LEMBAGA EKONOMI LAINNYA BADAN USAHA HUBUNGAN ANTARA BUM DESA dan KOPERASI DESA MERAH PUTIH - 1/2 24

22. DATA POTENSI DESA YANG DIBUTUHKAN DALAM PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH Data tentang keberadaan BUM Desa dan koperasi Data keberadaan lembaga layanan kesehatan di Desa Data karakteristik potensi dan masalah Desa (Desa berdasarkan mata pencaharian masyarakat, Desa berdasarkan tipologi, Desa rawan bencana dan perubahan iklim, Desa rawan pangan, Desa rawan konflik) Data keberadaan tanah kas Desa Data profil Dana Desa Data rasio penduduk dan layanan lembaga ekonomi 25

23. ALTERNATIF KELEMBAGAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH 1- 3 Gabungan Kelompok Tani Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan Kelompok pembudidaya daya ikan Kelompok pengolah ikan Kelompok pemasar ikan Kelompok petambak garam Lembaga Masyarakat Desa Hutan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Individu KOPERASI DESA MERAH PUTIH GAPOKTAN KELOMPOK PENGOLAH IKAN POKDARWIS KUD/ KOPERASI LAINNYA KUPS/ KELOMPOK USAHA PERHUTAN AN SOSIAL LEMBAGA MASYARAK AT DESA HUTAN KELOMPOK USAHA KELAUTAN & PERIKANAN 3. KONSOLIDASI KELOMPOK/BADAN HUKUM YANG SUDAH ADA SEBAGAI KOPERASI MULTI PIHAK Kopdesa MP Sebagai holding Tidak merubah status Badan Hukum anggota Kepemilikan asset tiap lembaga tidak berubah 23

24. KEGIATAN USAHA KOPERASI DESA MERAH PUTIH pengadaan sembako, agen minyak, pupuk, gas simpan pinjam klinik Desa apotek Desa penyewaan Gudang/lumbung/cold storage pergudangan/lumbung pangan jasa transportasi logistik Desa, dll 24

25. STRUKTUR ORGANISASI KOPDES MP (Juklak Menteri Koperasi No. 1 Pembentukan Kopdes MP) Wakil Ketua Bidang Usaha 25

26. ALTERNATIF STRUKTUR ORGANISASI KOPDES MP (Usulan Kemendesa & PDT) Rapat Anggota PENGURUS MANAGER USAHA (Profesional/Ketua Kelompok usaha) Dewan Pengawas (Kepala Desa,Profesional) Dewan Pembina (BPD,Profesional) ………………………………… 26 ……………………………….

27. Kementerian Koperasi PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

28. LATAR BELAKANG Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tindak lanjut dari : 2

29. MEKANISME PEMBENTUKAN 3

30. Penamaan Koperasi 4

31. Rundown Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Kopdes / Kel Merah Putih 5 Durasi Agenda Acara 12 menit 5 menit 3 menit 5 menit 10 menit 15 menit 15 menit 15 menit 30 menit 10 menit 15 menit 10 menit 5 menit Total 2 jam 30 Menit Sambutan Kepala Desa/Lurah setempat Menyanyikan Indonesia Raya Do’a Penayangan Video Bapak Presiden terkait dengan Kopdes/Kel Pemilihan Pimpinan Rapat (3 orang) Pembahasan Penjelasan maksud dan tujuan pendirian (Dinas Koperasi/ Pendamping ) Pemilihan pengurus dan pengawas Pembahasan permodalan (menetapkan Simpanan Pokok dan Wajib) serta permodalan lainnya Pembahasan bidang usaha dan rencana kerja Penetapan Domisili kantor koperasi Masukan dan saran Pembacaan kesimpulan keputusan Rapat dan pengesahan Rapat Penutup

32. CONTOH PENAMAAN 1 Koperasi Desa Merah Putih Karangrejo” 2 Koperasi Kelurahan Merah Putih Ciroyom” 3 Koperasi Desa Merah Putih Mlese Kecamatan Ceper” 4 Koperasi Kelurahan Merah Putih Jetis Kecamatan Karangnongko”   5 Koperasi Syariah Desa Merah Putih Karangrejo Koperasi Syariah Kelurahan Merah Putih Ciroyom Koperasi Syariah Desa Merah Putih Mlese Kecamatan Ceper Koperasi Syariah Kelurahan Merah Putih Jetis Kecamatan Karangnongko 6

33. Calon Pendiri dalam hal ini masyarakat desa bersama Badan Permusyawaratan Desa terlebih dahulu melaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk membahas rencana pendirian Kopdes/Kel Merah Putih. yang dihadiri oleh para Pendiri, dan pada saat yang sama dapat diadakan penyuluhan tentang perkoperasian oleh Kementerian dan/atau Dinas kabupaten/kota . Rapat pendirian Kopdes/Kel Merah Putih dihadiri oleh masyarakat desa; Rapat pendirian Kopdes/Kel Merah Putih dipimpin oleh ketua dan sekretaris rapat yang ditunjuk oleh para Pendiri untuk membahas pokok-pokok materi rancangan Anggaran Dasar yang meliputi : b. c. a. Nama Koperasi Nama Para Pendiri Alamat Tetap atau tempat kedudukan koperasi d . e . Perangkat organisasi Koperasi f. Besarnya jumlah SP dan SW Bidang dan kegiatan usaha koperasi sesuai KBLI Rapat Pendirian 7

34. 8

35. 9

36. 10

37. KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA DI INDONESIA GERAI SEMBAKO 1 47111 Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman AtauTembakau di Toko; 2 47112 Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Minimarket/Supermarket, Hypermarket Tradisional. OBAT-OBATAN 1 47721 Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik 2 47723 Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik 3 47724 Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia 4 47725 Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia 5 4772 6 Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik 6 4772 7 Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan 7 4772 8 Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan 8 47729 Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya. KANTOR 1 47415 Perdagangan Eceran Mesin; 2 77394 Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya. 11

38. 12 Unit Simpan Pinjam Koperasi 1 64142 Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer; 2 64146 Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Primer; Klinik Desa 1 86102 Aktivitas puskesmas; 2 86103 Aktivitas rumah sakit swasta 3 86105 Aktivitas klinik swasta; 4 86109 Aktivitas rumah sakit lainnya 5 52102 Aktivitas Cold Storage Logistik 1 52291 Jasa Pengurusan Transportasi; 2 52293 Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD); 3   52294   Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU); 4 52295 Angkutan Multimoda; 5 52296 - Jasa Penunjang Angkutan Udara;

39. IV. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH KEMEDAGRI DALAM IMPLEMENTASI INPRES NO. 9 TAHUN 2025 TENTANG PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DRAFT Merah Putih di masing- masing wilayah. Selanjutnya, pemerintah daerah akan menindaklanjuti Keppres ini dengan menerbitkan Perkada sebagai dasar hukum pelaksanaannya di daerah. Melalui Perkada, Pemda dapat mengatur susunan anggota Satgas , tugas- tugas yang dijalankan, serta mekanisme kerja dan koordinasi antar pihak terkait. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, proses pembentukan Kopdeskel Merah Putih menjadi lebih terarah, sah secara hukum, dan mudah diawasi. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat terbentuknya koperasi secara luas dan berkelanjutan di seluruh desa dan kelurahan. MENDORONG TERBITNYA PERKADA DI SELURUH PROVINSI DAN KAB/KOTA DENGAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH Bersama dengan Kementerian/Lembaga Terkait Menyiapakan Kepres Tentang Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kemendagri telah melaksanakan rapat pembahasan Ran Kepres tentang pembentukan Satgas Kopdeskel Merah Putih pada tanggal 11 April 2025 bersama Kemenko Bidang Perekonomian. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Inpres No. 9 Tahun 2025. Rancangan Keppres tersebut disusun sebagai pedoman bagi Pemda dalam membentuk Satgas Kopdeskel 39

40. Kemendagri telah membuat Template Draft Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih Point Penting: Pemerintah Daerah melalui Bupati/Wali Kota berwenang menyelenggarakan urusan koperasi dan usaha mikro , termasuk pengawasan, penilaian kesehatan, pendidikan dan pelatihan, perlindungan, penerbitan izin, pembentukan kantor koperasi, serta pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro agar naik kelas menjadi usaha kecil, yang pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat daerah terkait. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Koperasi meliputi: Prinsip Koperasi, Kelembagaan Koperasi, Usaha Koperasi, Perizinan, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dan Pengawasan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bertanggung jawab Koperasi Koperasi sesuai dengan wilayah ketentuan peraturan perundang- menyelenggarakan pengawasan keanggotaan Koperasi berdasarkan undangan Hasil dari pengawasan Koperasi terdiri atas laporan hasil pemeriksaan kesehatan Koperasi dan sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran Bupati/Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi melaksanakan pemantauan dan evaluasi 6. Pendanaan dalam penyelenggaraan Koperasi Daerah yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah bersumber dari APBD dan Sumber lain yang sah 7. Koperasi yang telah memiliki status badan hukum dinyatakan tetap berlaku dan perizinan berusaha Koperasi yang dimiliki masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Lanjutan…. 40

41. 2. MENDORONG PEMDA UNTUK MENGALOKASIAN BTT DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH (KDMP) Sedang Disiapkan Draft SE Mendagri Tentang Pengalokasian BTT Untuk Mendukung Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih (KDMP) Point Penting: Dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pemerintah daerah dapat menetapkan program, kegiatan, dan anggaran sesuai hasil inventarisasi, klasifikasi, koordinasi dengan instansi terkait, serta dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Penyediaan anggaran percepatan pengelolaan dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dimaksud secara berkesinambungan, dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara sebagai berikut: Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Penggunaan BTT dilakukan apabila anggaran dalam APBD TA 2025 belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia, dengan pergeseran anggaran melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah (Perda) mengenai Perubahan APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud diformulasikan ke dalam RKA- SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud. 3) Dalam hal BTTsebagaimana dimaksud dimaksud pada angka (1) tidak mencukupi, dapat menggunakan : a) Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b) Memanfaatkan kas yang tersedia. B. Penganggaran dalam perubahan Perda tentang APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. C. Penganggaran dalam APBD/Perubahan APBD TA 2026 dan tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3. Gubernur melaporkan perkembangan anggaran kepada Menteri Dalam Negeri, Menko Perekonomian/Pangan, Menteri Koperasi, serta Menteri Desa. 4. Bupati/Walikota melaporkan kepada Gubernur serta menyampaikan pelaksanaan anggaran terkait sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan kepada pemerintah desa melalui Camat. 20

42. Lanjutan…. 3. MENDORONG PEMDA UNTUK MENGINTEGRASIKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH (KDMP) KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH Sedang Disiapkan SE Mendagri Pedoman Provinsi dan Kab/Kota Mengintegrasikan Program Kegiatan Yang Mendukung Pembentukan Kopdeskel Merah Putih Kedalam RKPD dan APBD Permendagri Pedoman Penyusunan RKPD 42 Permendagri Pedoman Penyusunan APBD Permendagri dan Kepmendagri Kodefikasi dan Nomenklatur Program/Kegiatan

43. 4. MELAKSANAKAN TUGAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRESS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH Melakukan Sosialisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kepada Provinsi dan Kab/Kota 43

44. Lanjutan…. RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN RANCANGAN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SATGAS KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH, MINGGU 13 APRIL 2024 Hasil Rapat: Memastikan jumlah data desa dan kelurahan di Indonesia 1. yang bersumber dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa untuk mengetahui cakupan wilayah sasaran program. 2. Memastikan data jumlah koperasi desa yang ada di Indonesia, baik yang aktif, tidak aktif, maupun koperasi baru , berdasarkan data dari Kementerian Koperasi. Kementerian Koperasi menyampaikan bahwa saat ini terdapat sekitar 471 ribu koperasi desa/kelurahan di Indonesia. Sementara itu, berdasarkan data Ditjen AHU per 13 April 2025, sudah terdapat 13 permohonan pengesahan badan hukum koperasi yang menggunakan nomenklatur “Desa/Kelurahan Merah Putih”. 3. Namun, pembentukan 13 koperasi baru tersebut perlu ditelaah kembali untuk memastikan kesesuaiannya dengan petunjuk teknis Inpres Nomor 9 Tahun 2025. 4. Dirjen AHU menyampaikan pentingnya kesepakatan mengenai jumlah notaris yang akan dilibatkan untuk percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih , mengingat banyaknya jumlah desa dan kelurahan di Indonesia. Kementerian Koperasi juga perlu mendistribusikan template akta notaris kepada seluruh notaris agar siap mendukung program ini.Perlu dilakukan percepatan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) yang memuat antara lain pendelegasian kewenangan pembentukan peraturan kepala daerah (perkada), dengan titik awal pelaksanaan program pada 27 Maret 2025. 5. Dirjen Otonomi Daerah (Otda) mengapresiasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan memberikan beberapa masukan: a. Disarankan membuat template perkada yang dapat dibagikan ke daerah sebagai bahan kolaborasi lintas pihak. b. Agar program berjalan efektif di daerah, perlu ada payung hukum yang jelas, terutama dalam penggunaan anggaran , dengan mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. c. Dirjen Otda telah menyiapkan template perkada yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan program ini. d. Diperlukan template juknis dan akta notaris dari Kementerian Koperasi sebagai bahan substansi penyusunan Rancangan Perkada (Ranperkada), guna mendukung kolaborasi dan keselarasan antar instansi. e. Dirjen Otda menyarankan agar proses pembentukan perkada dipercepat dan proses harmonisasi dilakukan oleh Ditjen Peraturan Perundang- undangan (Ditjen PP), sehingga Kanwil Kemenkumham tidak perlu lagi melakukan harmonisasi di tingkat daerah. 44

45. POTENSI SUMBER DUKUNGAN PENDANAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH KOPERASI DESA MERAH PUTIH APBN/APBD Terutama untuk pembentukan awal KDMP (akta notaris) APBdes KDMP Milik Masyarakat Desa Himbara Skema pembiayaan terutama utk Capex dan/atau Opex 45 Koperasi Eksisting Modal awal dari iuran anggota yang telah ada CSR/Hibah Perusahaan yang berlokasi dekat dengan desa Prinsip pendanaan KDMP : Sumber pendanaan diputuskan melalui Musyawarah Desa Khusus - > Bagi koperasi yang telah established dan mampu langsung beroperasi, dapat menjadi sumber utama pendanaan koperasi. Fakta: 68% desa tidak memiliki Koperasi - > memerlukan pendanaan dari sumber lainnya, misalnya APBDes utk opex dan Perbankan untuk capex. APBDesa digunakan untuk modal KDMP - > dana harus kembali ke desa untuk digunakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

46. T E R I M A K A S I H

47. TERIMA KASIH BANGUN DESA, BANGUN INDONESIA DESA TERDEPAN UNTUK INDONESIA