Kabupaten Kota Sehat Prov Sumatera selatan

RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN VERIFIKASI KABUPATEN /KOTA SEHAT TAHUN 2023
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Palembang, 18 Juli 2022

1. PENYELENGGARAAN DAN VERIFIKASI KABUPATEN /KOTA SEHAT TAHUN 2023 Disampaikan Pada : RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN VERIFIKASI KABUPATEN /KOTA SEHAT TAHUN 2023 PROVINSI SUMATERA SELATAN Palembang, 18 Juli 2022 DEWI MARLINA, SKM.MKM DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KEMENTERIAN KESEHATAN

2. RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN VERIFIKASI KABUPATEN /KOTA SEHAT TAHUN 2023 PROVINSI SUMATERA SELATAN

3. PENDAHULUAN Pengertian Sehat Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (UU No. 36 Tahun 2009) Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of diseases or infirmity . (WHO) Sehat adalah keadaan yang sempurna kondisi fisik, mental, serta sosial kesejahteraan serta tidak hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Health Status Analysis (Henrik L. Blum Concept) UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 4 : Setiap orang berhak atas kesehatan Pasal 6 : Setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat dalam pencapaian derajat kesehatan yang setinggi-tingginya Pasal 163 ayat (2) : Lingkungan sehat mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum Faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat yaitu ; lingkungan , perilaku masyarakat , pelayanan kesehatan dan genetik . ASy

4. LANDASAN OPERASIONAL : Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten /Kota Sehat KABUPATEN/KOTA SEHAT (KKS) adalah suatu kondisi kabupaten / kota yang bersih , nyaman , aman dan sehat untuk dihuni penduduk , yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah Sumber : Bappenas Pengembangan framework kota sehat perlu mempertimbangkan tiga komponen , mencakup : 1) individu , 2) masyarakat , dan 3) lingkungan . Prinsip kota sehat ini perlu dijadikan acuan oleh seluruh sektor pembangunan , sehingga mendukung untuk terlaksananya upaya kesehatan yang optimal terutama dari sisi promotif dan preventif. PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT ASy

5. Jumlah Kab /Kota yang menyelenggarakan KKS meningkat setiap tahun pada 2005 – 2019. Sejak tahun 2020, terdapat penurunan jumlah Kab /Kota yang menyelenggarakan KKS karena muali tahun 2020 – 2024 ada perubahan Definisi Operasional yang berpengaruh terhadap target indicator pertahunnya Jumlah Kab /Kota yang mendapatkan penghargaan Swasti Saba meningkat setiap tahun pada 2005 – 2019, terutama pada Swasti Saba Wistara . Pada verifikasi tahun 2021, jumlah Kab /Kota penerima penghargaan Swasti Saba mengalami penurunan karena adanya penetapan indikator Prasyarat ( Desa Stop BABS) dan pandemi COVID-19 CAPAIAN PROGRAM KKS SAMPAI SAAT INI ASy

6. Rata-rata capaian indikator kesehatan pada Kabupaten /Kota yang mendapat penghargaan Swasti Saba lebih tinggi daripada yang belum mendapat penghargaan Rata-rata capaian indikator kesehatan semakin meningkat berbanding lurus dengan klasifikasi penghargaan yang didapatkan

7. A . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Permenkes No.21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Hal.162) , Menjelaskan Bahwa : DO Kabupaten / K ota S ehat Tahun 2020 dan 2021 ( Permenkes no.21 tahun 2020 ) adalah : Kabupaten / kota yang m elaksanakan 4 tatanan yaitu pemukiman , sarana dan prasarana umum , masyarakat sehat yang mandiri dan ketahanan pangan , kawasan pendidikan dan kawasan pasar Memiliki SK Tim Pembina KKS, Memiliki SK Forum dan rencana kerja laporan hasil verifikasi oleh tim pembina tingkat provinsi Target tahun 2020 = 110 dan Target tahun 2021 = 220 . PERUBAHAN DEFINISI OPERASIONAL KAB/KOTA SEHAT (KKS) DALAM RENSTRA SESUAI PERMENKES NO 13 TAHUN 2022 B. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Permenkes No.21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Hal.428) , Menjelaskan Bahwa : DO Kabupaten /Kota Sehat Tahun 2022 - 2024 ( Permenkes no.13 tahun 2022) adalah : Kabupaten / kota yang melaksanakan seluruh tatanan , memiliki SK Tim Pembina, Memiliki SK forum, rencana kerja dan mempunyai laporan hasil verifikasi oleh tim pembina tingkat provinsi Target tahun 2022 = 280, tahun 2023 = 380, tahun 2024 = 420. Berdasarkan poin A dan B : Untuk instrument pembinaan dan verifikasi penyelenggaraan KKS saat ini sedang dalam penyesuaian dan akan segera disampaikan ke daerah secara resmi . Sesuai surat Mendagri nomor 440/2007/ Bangda tanggal 22 Maret 2022 tentang Pemberitahuan awal verifikasi KKS tahun 2023 poin 4 ( disampaikan bahwa ketentuan mengenai prasyarat tambahan lainnya , indikator pokok dan indikator tatanan akan disampaikan kemudian ). - Namun demikian untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dan verifikasi KKS, sementara menggunakan Form terlampir (tgl.23 Juni ).

8. NO PROVINSI JUMLAH KAB/KOTA INDIKATOR TARGET MINIMAL 2020 2021 2022 2023 2024 1 ACEH 23 2 6 8 12 13 2 SUMATERA UTARA 33 3 8 11 17 19 3 SUMATERA BARAT 19 4 11 15 17 19 4 RIAU 12 3 5 7 11 12 5 JAMBI 11 4 7 9 11 11 6 BENGKULU 10 2 4 5 8 10 7 SUMATERA SELATAN 17 4 7 9 14 17 8 LAMPUNG 15 3 8 10 13 15 9 KEP. RIAU 7 2 5 7 7 7 10 BANGKA-BELITUNG 7 3 5 7 7 7 11 DKI JAKARTA 6 3 5 6 6 6 12 JAWA BARAT 27 8 18 20 25 27 13 JAWA TENGAH 35 3 10 13 18 20 14 DIY 5 3 5 5 5 5 15 JAWA TIMUR 38 11 19 21 31 38 16 BANTEN 8 2 5 7 8 8 17 BALI 9 2 5 6 7 9 18 NUSA TENGGARA BARAT 10 2 4 6 9 10 19 NUSA TENGGARA TIMUR 22 2 5 7 13 15 20 KALIMANTAN BARAT 14 3 6 8 13 14 21 KALIMANTAN TENGAH 14 3 7 8 13 14 22 KALIMANTAN SELATAN 13 3 7 7 12 13 23 KALIMANTAN TIMUR 10 2 5 7 10 10 24 KALIMANTAN UTARA 5 2 4 5 5 5 25 SULAWESI UTARA 15 5 10 12 15 15 26 GORONTALO 6 1 3 4 5 5 27 SULAWESI TENGAH 13 3 8 9 11 13 28 SULAWESI SELATAN 24 10 15 17 22 24 29 SULAWESI TENGGARA 17 4 7 9 15 17 30 SULAWESI BARAT 5 1 2 3 4 5 31 MALUKU 11 2 4 6 9 11 32 MALUKU UTARA 10 2 4 6 8 10 33 PAPUA BARAT 13 2 6 8 12 13 34 PAPUA 29 2 6 8 12 14 TARGET RENSTRA INDIKATOR KKS TAHUN 2020-2024

9. NO PROVINSI JUMLAH KAB/KOTA TARGET CAPAIAN % 1 DIY 5 5 5 100.00% 2 BALI 9 9 9 100.00% 3 SULAWESI UTARA 15 15 15 100.00% 4 GORONTALO 6 6 6 100.00% 5 SULAWESI SELATAN 24 24 24 100.00% 6 JAWA BARAT 27 20 25 92.59% 7 JAMBI 11 9 10 90.91% 8 KEP. RIAU 7 7 6 85.71% 9 BANGKA-BELITUNG 7 7 6 85.71% 10 JAWA TIMUR 38 21 30 78.95% 11 KALIMANTAN SELATAN 13 7 9 69.23% 12 BANTEN 8 7 5 62.50% 13 BENGKULU 10 5 6 60.00% 14 KALIMANTAN UTARA 5 5 3 60.00% 15 SUMATERA BARAT 19 15 10 52.63% 16 SUMATERA SELATAN 17 9 8 47.06% 17 JAWA TENGAH 35 13 12 34.29% 18 RIAU 12 7 4 33.33% 19 LAMPUNG 15 10 5 33.33% 20 KALIMANTAN TIMUR 10 7 3 30.00% 21 SULAWESI TENGGARA 17 9 5 29.41% 22 KALIMANTAN TENGAH 14 8 4 28.57% 23 DKI JAKARTA 6 6 1 16.67% 24 SULAWESI TENGAH 13 9 2 15.38% 25 SUMATERA UTARA 33 11 4 12.12% 26 MALUKU UTARA 10 6 1 10.00% 27 KALIMANTAN BARAT 14 8 1 7.14% 28 ACEH 23 8 1 4.35% 29 PAPUA 29 8 1 3.45% 30 NUSA TENGGARA BARAT 10 6 0.00% 31 NUSA TENGGARA TIMUR 22 7 0.00% 32 SULAWESI BARAT 5 3 0.00% 33 MALUKU 11 6 0.00% 34 PAPUA BARAT 13 8 0.00% CAPAIAN RENSTRA INDIKATOR KKS TAHUN 2022 TW I

10. INDIKATOR KAB/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN KKS RPJMN TAHUN 2020-2024 Untuk TAHUN 2022 – 2024 dengan Definisi Operasional berikut : Kabupaten / kota yang melaksanakan SELURUH TATANAN dengan kriteria : memiliki SK Tim Pembina, memiliki SK forum, memiliki rencana kerja Tim Pembina dan Forum mempunyai laporan hasil verifikasi oleh tim pembina tingkat provinsi ( PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PERMENKES NO.21 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024 ( HAL.428 )) Sesuai s urat Direktur Penyehatan Lingkungan tentang Target Indikator KKS setiap Provinsi Tahun 2022 pada tanggal 25 Mei 2022, p engiriman dokumen Penyelenggaraan kegiatan dikirimkan ke sekretariat KKS Pusat (per triwulan ) oleh Tim Pembina KKS Provinsi melalui link : https:// link.kemkes.go.id/IndikatorKKS2022

11. VERIFIKASI PENYELENGGARAAN KKS TAHUN 2022 OLEH TIM PEMBINA PROVINSI

12. Membentuk Tim Pembina & Forum / Forum yg sudah ada Identifikasi Program dan Potensi Daerah Menetapkan Tatanan Menyusun Kegiatan oleh Forum & Pemda Pelaksanaan Kegiatan oleh Forum & Pemda Pembinaan / Monev oleh TP Provinsi PENGEMBANGAN TATANAN Self Assessment Verifikasi Provinsi Feedback Penghargaan Provinsi SWASTI SABA Tdk Lolos Tdk Lolos Lolos Lolos VERIFIKASI KKS Verifikasi Pusat ALUR PENYELENGGARAAN & VERIFIKASI KKS   Dilaksanakan oleh Kab /Kota Dilaksanakan oleh Provinsi Dilaksanakan oleh Pusat Dilaksanakan oleh Provinsi dan Pusat

13. 3. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KKS

14. 3. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT (KKS) OLEH TIM PEMBINA PROVINSI TAHUN 2022 TRIWULAN ….. Capaian Pembinaan Penyelenggaraan Kab /Kota Sehat : Rekapitulasi SK dan Rencana Kerja Tim Pembina dan Forum. No. Kab /Kota Tim Pembina KKS Forun KKS Nomor SK Rencana Kerja Nomor SK Rencana Kerja     ………… …./…./….   √   …./…./….   √       ………… …./…./….   - …./…./….   √   ………… …./…./….   √   …./…./….   - Catatan : Goal Rencana Kerja TP-KKS dan Forum KKS selama masa kerjanya adalah untuk mencapai predikat sebagai kabupaten / kota sehat (PADAPA/WIWERDA/WISTARA), sesuai dengan kewenangan masing-masing .

15. 2. Capaian ODF Kabupaten /Kota Rekapitulasi Persentase Capaian Desa / Kelurahan ODF Keterangan : % Desa / Kel ODF = Jumlah Desa atau Kelurahan yang ODF dibagi jumlah Desa / Kelurahan No Kabupaten /Kota Capaian Desa / Kel ODF (%) 1 2 3 1     2     dst .    

16. 3. Capaian Nilai Tatanan Rekapitulasi Persentase Capaian Nilai Tatanan No Kab /Kota % Nilai Tatanan 1 2 3 4 5 6 7 8 9                                     Keterangan : 1 = Tatanan Permukiman 2 = Tatanan Tertib Lalu-lintas dan Pelayanan Transportasi 3 = Tatanan Industri dan Perkantoran 4 = Tatanan Pariwisata 5 = Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi 6 = Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri 7 = Tatanan Kehidupan Sosial Cara mengisi : % Nilai Tatanan = Total Nilai Tatanan hasil penilaian mandiri dibagai dengan Total Nila Maksimal Tatanan dikali 100% Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri; Permukiman Dan Rumah Ibadat; Satuan Pendidikan; Pasar; Perkantoran Dan Perindustrian; Pariwisata; Transportasi Dan Tertib Lalu Lintas Jalan; Perlindungan Sosial; Dan Pencegahan Dan Penanganan Bencana. ( Perber Th.2005) (R- Perpres KKS)

17. 4. FORM PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN VERIFIKASI PENYELENGGARAAN KKS OLEH TIM PEMBINA PROVINSI

18. FORM PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN VERIFIKASI PENYELENGGARAAN KKS OLEH TIM PEMBINA PROVINSI (DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK SELF ASSESSMENT KAB/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN KKS)

19. Indikator Penyelenggaraan Kabupaten /Kota Sehat Jumlah Indikator Penyelenggaraan KKS Tahun 2021 dengan 7 Tatanan (Form 1a & 1b) Kelembagaan : 28 Indikator Pokok : 11 Tatanan Permukiman , Sarana dan Prasarana Umum : 62 Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri : 29 Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi : 24 Industri dan Perkantoran Sehat : 17 Pariwisata Sehat : 16 Ketahanan Pangan dan Gizi : 12 Kehidupan Sosial Sehat : 24 TOTAL JUMLAH INDIKATOR : 223 Jumlah Indikator Penyelenggaraan KKS Tahun 2022 dengan 9 Tatanan baru Kelembagaan : berupa ceklis Indikator Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri : 68 Permukiman dan Rumah Ibadat : 99 Pasar Rakyat Sehat : 18 Satuan Pendidikan : 16 Pariwisata : 21 Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan : 43 Perkantoran dan Perindustrian : 21 Perlindungan Sosial : 34 Pencegahan dan Penanganan Bencana : 23 TOTAL JUMLAH INDIKATOR : 343

20. PEMBERITAHUAN AWAL PELAKSANAAN VERIFIKASI KKS TINGKAT PUSAT TAHUN 2023 (SURAT MENDAGRI TGL 22 MARET 2022) Pra Syarat ODF (Open Defecation Free) Kategori PADAPA harus mencapai minimal 8 % Desa/Kelurahan ODF (Open Defecation Free) ; Penghargaan Swasti Saba Kategori WIWERDA harus mencapai minimal 9 % Desa/Kelurahan ODF (Open Defecation Free) ; Penghargaan Swasti Saba Kategori WISTARA harus mencapai minimal 100% Desa/Kelurahan ODF (Open Defecation Free) . Penghargaan Swasti Saba diberikan kepada Kab /Kota dengan rincian sebagai berikut : Penghargaan Swasti Saba Padapa : Jika kab / kota telah memenuhi seluruh indikator pokok dan capaian indikator setiap tatanan antara 71 %-80% Penghargaan Swasti Saba Wiwerda : Jika kab / kota telah memenuhi seluruh indikator pokok dan capaian indikator setiap tatanan antara 8 1%-90 % Penghargaan Swasti Saba Wistara : Jika kab / kota telah memenuhi seluruh indikator pokok dan capaian indikator setiap tatanan minimal 91% Indikator pokok yang dimaksud merupakan indikator proksi / utama dalam setiap tatanan . Indikator setiap tatanan yang dimaksudkan bahwa seluruh tatanan wajib diselenggarakan dan tidak ada lagi tatanan pilihan .

21. FORMULIR VERIFIKASI KKS Sesuai surat Mendagri nomor 440/2007/ Bangda tanggal 22 Maret 2022 tentang Pemberitahuan awal verifikasi KKS tahun 2023 poin 4 ( disampaikan bahwa ketentuan mengenai prasyarat tambahan lainnya , indikator pokok dan indikator tatanan akan disampaikan kemudian ). Namun demikian untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dan verifikasi KKS, sementara menggunakan Form terlampir (tgl.23 Juni ).

22. Sumber : Emonev STBM, Juli 2022 Ket : *20 Kab /Kota yang melakukan pelaporan MONEV

23. Capaian Indikator SBS Tahun 2022 TW I Provinsi Sumatera Selatan

24. Capaian Indikator SBS Tahun 2022 TW I Provinsi Sumatera Selatan

25. Usulan Kabupaten /Kota yg mengikuti Verifikasi Pusat Provinsi SUMATERA SELATAN Tahun 20 21 No Usulan Kabupaten /Kota Tahap Verf . Prasyarat ODF Tahap Bedah Dokumen Tahap Verifikasi Lapangan / Virtual Swasti Saba Lolos Tidak Lolos Lolos Tidak Lolos Lolos Tidak Lolos Lolos Tidak Lolos 1 Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir √ x 2 Kota Prabumulih √ x 3 Kabupaten Banyuasin √ x 4 Kabupaten Musi Rawas √ x 5 Kabupaten Musi Banyuasin √ x

26. 2019 TERIMA KASIH 2021