Kajian Implementasi BeLa Pengadaan.pdf

Bela Pengadaan adalah aplikasi yang dikelola oleh LKPP melalui kerja sama dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau e-Marketplace. Program Bela Pengadaan merupakan program untuk mendukung program UMK Go Digital Melalui Proses Belanja Langsung K/L/PD kepada UMK yang tergabung dalam Marketplace.

1. Kajian Implementasi
BeLa Pengadaan
UKPBJ PPATK
Tahun 2022

Disusun oleh :
1. Riski Syandri Pratama
2. Muhammad Nurul Hamsyah
3. Weningsakti Hapsari

2. Kajian Implementasi BeLa Pengadaan


BELANJA LANGSUNG (BELA) PENGADAAN LKPP
Bela Pengadaan adalah aplikasi yang dikelola oleh LKPP melalui kerja sama dengan
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau e-Marketplace. Program Bela
Pengadaan merupakan program untuk mendukung program UMK Go Digital Melalui Proses
Belanja Langsung K/L/PD kepada UMK yang tergabung dalam Marketplace.
Dasar Hukum
1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pasal 65 ayat 2,3,6)
➢ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta
operasi dari hasil produksi dalam negeri.
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 wajib
mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja
barang/jasa Kementerian / Lembaga Pemerintah Daerah.
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan
usaha kecil dan Pemerintah Daerah memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi
dengan mencantumkan barangljasa produksi usaha kecil dan koperasi dalam katalog
elektronik.
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(PASAL 69).
➢ Penyelenggaraan pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan
sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem
Pendukung
LKPP Mengembangkan SPSE dan Sistem Pendukung.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(PASAL 70).
➢ Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan E-Marketplace
E-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan Layanan
dukungan bagi K/L/PD dan penyedia berupa :
- Katalog Elektronik
- Toko Daring; dan
- Pemilihan Penyedia
4. Surat Edaran Ketua KPK Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan
Barang/Jasa melalui Aplikasi Bela (Belanja Langsung).
5. Surat Keputusan Deput Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
LKPP Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penetapan Produk/Komoditas Toko Daring.

3. Kajian Implementasi BeLa Pengadaan


Latar Belakang
1. Belum tercapainya efektifitas pengadaan untuk pengadaan yang bersifat rutin dan sampai
dengan Rp200.000.000,- pada belanja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
2. Kondisi saat ini, untuk nilai pembelian sampai dengan Rp200.000.000,- yang menggunakan
pembelian langsung belum terfasilitasi dalam Aplikasi SPSE LKPP.
3. Adanya kebutuhan terhadap fasilitas tersebut sekaligus untuk diimplementasikan kepada
selurih K/L/PD, termasuk mengedepankan kebijakan pemberdayaan UMKM.
Syarat jenis belanja yang bisa digunakan melalui aplikasi Bela Pengadaan, yaitu sebagai berikut:
1. Barang/jasa yang akan dibeli merupakan kebutuhan rutin dimana kebutuhan ini sepanjang
tahun dilakukan sera berdampak langsung pada operasional organisasi;
2. Nilai kecil dan volume banyak, yaitu besaran nilai per transaksi tidak terlalu besar, namun
jumlah pembelian pada umumnya berkali-kali; dan
3. Dibutuhkan seluruh K/L/PD, artinya barang – barang yang dibutuhkan merupakan kebutuhan
belanja rutin yang diperlukan oleh seluruh K/L/PD yang tersebar dariSabang sampai
Merauke.
Tujuan Bela Pengadaan
1. Meningkatkan efektifitas pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
2. Mendorong UMK Go Digital dengan bergabung dengan marketpace
3. Menjadikan pengadaan lebih inklusif
4. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri
5. Memanfaatkan marketpace dalam PBJ Pemerintah
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas PBJP
Fungsi Bela Pengadaan
Pada dasarnya aplikasi Bela Pengadaan merupakan upaya untuk membangun transparansi
dalam pengadaan Barang/Jasa di lingkup pemerintah daerah maupun pemerintah nasional.
Selain itu, pengadaan barang/jasa dapat anda lakukan melalui aplikasi ini sebenarnya memberi
kesempatan bagi usaha kecil untuk terus berkembang dengan menjadi penyedia barang dan
jasa.

Mekanisme Belanja Melalui Bela Pengadaan
1. PPK menyampaikan permohonan belanja kepada PP untuk melakukan transaksi pada BeLa
Pengadaan.
2. PP membuat pesanan ke penyedia melalui SPSE
3. Menggunakan Platform Bela Pengadaan
4. Menggunakan E-marketpace (seperti Mbizmarket, tokped, Shopee dll).

4. Kajian Implementasi BeLa Pengadaan


5. PP melakukan check out pesanan dan meneruskan kemenu pembayara. (untuk transaksi
dibawah Rp50.000.000,-) atau melakukan negosiasi dengan penyedia melalui aplikasi (untuk
transaksi diatas Rp50.000.000,-)
6. Penyedia merespon pesanan, melakukan negosiasi dan mengirimkan pesanan Barang/Jasa.
7. PPK melakukan persetujuan pesanan dan menerima pesanan, lalu bendahara memproses
pembayaran
8. Penyedia menerima pembayaran melalui rekening penyedia.
Beberapa Keuntungan Dari Pengguna Aplikasi BeLa Pengadaan Ini Adalah
1. Praktis, mudah, cepat dan mencegah korupsi. Penggunaan BELA Pengadaan dapat
menghilangkan praktek mark up harga barang dan jasa, pembelian fiktif, karena harga
barang/jasa dan penyedia tayang secara elektronik.
2. Penyedia Barang/Jasa dapat diseleksi oleh K/L/PD termasuk memajukan penyedia dari
unsur Koperasi, UMKM dan produk-produk setempat.
3. Pembayaran transaksi secara elektronik dapat difasilitasi oleh Uang Persediaan (UP KKP
maupun UP Tunai) sekaligus dapat menjaring UMKM menjadi nasabah dan kemudian hari
untuk penyaluran kredit/modal berdasarkan data transaksi yang tercatat.

5. Kajian Implementasi BeLa Pengadaan


Perubahan proses bisnis implementasi BeLa Pengadaan:
➢ Sebelum implementasi BeLa Pengadaan
Kegiatan Unit Kerja PPK PP Penyedia
Unit Kerja menyampaikan
Permohonan Pengadaan
Barang/Jasa

Menerima Dokumen
Permohonan dan
menyampaikan permohonan
pengadaan kepada Pejabat
Pengadaan

Menerima Dokumen
Permohonan Pengadaan dan
Melakukan Pemilihan dan
Pemesanan secara Manual

Menerima Pemesanan dan
Menindaklanjuti Pesanan
dengan Penawaran

Melakukan evaluasi
dokumen pesanan dan
menyampaikan hasil
pemilihan kepada PPK

Menerima Dokumen Hasil
Pemilihan dan Melakukan
Proses Pemesanan dan
Kontrak

Melaksanan Pekerjaan,
Menyampaikan Hasil
Pekerjaan, menyampaikan
dokumen pembayaran

Menerima hasil pekerjaan
dan proses pembayaran

Serah terima hasil pekerjaan
dan selesai

6. Kajian Implementasi BeLa Pengadaan


Setelah impelementasi BeLa Pengadaan
Kegiatan Unit Kerja PPK Penyedia
Unit Kerja menyampaikan
Permohonan Pengadaan
Barang/Jasa

Menerima Dokumen
Permohonan dan
menyampaikan persetujuan
pengadaan

Menerima persetujuan dan
melakukan pemesanan
melalui Aplikasi BeLa
Pengadaan

Melaksanakan Pekerjaan



Menerima hasil pekerjaan
dan proses pembayaran

Serah terima hasil pekerjaan
dan selesai

7. Kajian Implementasi BeLa Pengadaan







Keterangan :
Secara khusus dengan Implementasi BeLa Pengadaan pada Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan, maka secara langsung dapat diperoleh manfaat positif
bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, antara lain :
• Mempercepat proses pengadaan yang bersifat rutin dan bernilai sampai dengan
Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
• Mengefektifkan proses birokrasi pada transaksi pengadaan barang/jasa
pemerintah;
• Meningkatkan kualitas hasil pengadaan barang/jasa pemerintah;
• Meningkatkan peran serta UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022;
• Menjamin dokumentasi transaksi dikarenakan pemanfaatan teknologi informasi;
• Menjamin kewajaran harga atas transaksi pengadaan barang/jasa pemerintah;
• Meminamilisir praktek KKN dalam pengadaan barang/jasa jemerintah
• Memudahkan proses pembayaran dikarenakan dapat mempergunakan Kartu
Kredit Pemerintah dan pengenaan perpajakan; dan
• Meminalisir risiko hukum atas transaksi pengadaan barang/jasa pemerintah.