Karen Agustiawan - LMPP Memory Of Appeal to Supreme Court .pdf

1

MEMORI KASASI
Atas
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI jo.
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN.JKT.PST
Atas Nama Terdakwa
GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN AGUSTIAWAN

2 Oktober 2024

Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH AGUNG
Di Jakarta
Melalui,
KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
Di Jakarta

Perihal : Memori Kasasi Atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
No.41/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.12/Pid.Sus-
TPK/2024/PN.JKT.PST.

Dengan hormat,

Kami, Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H, LL.M, Togi Pangaribuan, S.H., LL.M., Rebecca F. E.
Siahaan, S.H., LL.M., Jeffry Suryatin, S.H., Eishen Simatupang, S.H., Zefanya Mary, S.H;
para Advokat yang berkantor pada Luhut Marihot Parulian Pangaribuan & Partner
Advocates & Counsellors at Law (“LMPP”) yang beralamat di Menara Kuningan Lt. 15, Jl.
H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta 12940, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Terdakwa GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN AGUSTIAWAN untuk
mengajukan Memori Kasasi ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September
2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi.

Ringkasan Perkara

Sebagaimana dakwaan, perkara ini adalah tentang delik “kerugian keuangan negara” atas
pembelian LNG oleh Pertamina dari Corpus Christi Liquefaction (“CCL”) Amerika Serikat.
(vide Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor). Persetujuan pembelian LNG itu dituangkan
para pihak dalam suatu perjanjian yang disebut Sales Purchase Agreement (“SPA”); yang
menjadi perkara pelaksanaan SPA tahun 2015. Dengan pelaksanaan SPA 2015 ini,
Pertamina telah untung sebesar USD 91,6 Juta (sembilan puluh satu juta enam ratus
ribu dollar). Apabila dirupiahkan dengan kurs sekarang (saat perkara) keuntungan Pertamina
ini adalah sama dengan Rp. 1,4 Triliun. Tapi putusan Judex Factie tidak

2

mempertimbangkannya tapi dengan keliru menyatakan ada kerugian keuangan negara dan
Pemohon Kasasi yang bertanggung jawab. Padahal secara hukum tidak ada feit dari
penjualan LNG sebagai strafbaarfeit Tipikor dari Pemohon Kasasi. Persetujuan Pemohon
Kasasi sebelumnya yaitu SPA 2013 dan 2014 (“SPA 2013”) sudah digantikan dan kemudian
sebagai dasar pelaksanaan jual beli LNG yang menurut dakwaan ada rugi itu yaitu SPA 2015-
2016 (“SPA 2015”) oleh direksi baru Pertamina.

Dengan kata lain Judex Factie telah “menolak” kebenaran dan keadilan karena meneraplakn
hukum pembuktian tidak dengan semestinya. Pengadilan Tinggi (“PT”) yang melakukan
pemeriksaan di tingkat banding tidak memperbaiki adanya kekeliruan mengadili ini. PT secara
singkat hanya menyatakan dalam satu frasa “bukan fakta baru” tanpa mempertimbangkan
(review) lagi sebagai peradilan ulangan secara materil atas alat-alat bukti dan atau fakta
hukum yang telah tercatat dalam berita acara sidang secara ekspressis verbis khusunya
tentang adanya fakta hukum keuntungan ini. Pada hal secara hukum, adalah kewajiban Judex
Factie untuk mempertimbangkan dan mengadili semua “alat pembuktian yang diperoleh dari
pemeriksaan di sidang” dan menerapkan hukumnya pada perkara (vide Pasal 197 ayat (1)
butir d jis Pasal 184, 65 KUHAP). Akan tetapi bukan itu yang terjadi dalam putusan judex
factie. Oleh karena itu, putusan Judex Factie ini haruslah dibatalkan dalam tingkat kasasi
karena alasan-alasan (i) peraturan hukum tidak diterapkan dan (ii) peraturan diterapkan tapi
tidak sebagimana mestinya (vide Pasal 253 ayat (1) butir a KUHAP).

Peraturan yang tidak diterapkan judex factie, diantaranya, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 51 ayat (1) KUHP jis UU Perseroan Terbatas, UU Minyak dan Gas Bumi, UU
Badan Usaha Milik Negara, Perpres No. 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi
Nasional, Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2010, Inpres No. 14 Tahun 2011 tentang Percepatan
Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011; yang apabila peraturan
hukum ini diterapkan maka putusan Judex Factie, karena “ada perintah jabatan yang
sah Pemohon Kasasi seharusnya dilepaskan dari tuntutan hukum.”

2. Pasal 1338 jis Pasal 1457 jo. Pasal 1458 KUH Perdata tentang jual beli. SPA 2013
telah batal atau digantikan SPA 2015 dengan unsur esensial dari jual beli telah diubah
seperti harga dan lain-lain. Kemudian, dasar hukum pengapalan 8 (delapan) kargo
dan 3 (tiga) suspensi sebagai dasar dakwaan dan Judex Factie menyatakan adanya
“kerugian keuangan negara” adalah atas pelaksanaan SPA 2015. Apabila peraturan
hukum ini diterapkan Judex Factie maka Pemohon Kasasi seharusnya
dibebaskan.

Peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, diantaranya, adalah sebagai berikut:

1. Judex Factie menerapkan peraturan tapi salah menerapkannya yaitu Pasal 182 ayat
(4), Pasal 185 ayat (1), Pasal 185 ayat (6), dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Judex
factie menyatakan ada kesalahan dan perbuatan melawan hukum atas pembuktian
unsur kerugian keuangan negara dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Padahal
SPA 2015 adalah perjanjian jual beli jangka panjang yakni perjanjian jual beli LNG
sampai dengan 2039. Apabila SPA 2015 itu adalah tindak pidana yang mengakibatkan
“kerugian keuangan negara” maka secara hukum perbuatan itu belum voltooid. Dan

3

judex factie setuju hanya atas pelaksanaan sebahagian saja in casu tahun 2020-2021
masa Covid-19 saja sudah dinyatakan voltooid. Pertimbangan Judex Factie ini adalah
salah sehingga dalam tingkat kasasi harus dibatalkan dan menyatakan tidak benar
dakwaan terbukti dan Pemohon Kasasi dibebaskan.

2. Judex Factie Menerapkan Pasal 64 KUHP tapi Tidak Sebagaimana Mestinya. SPA
2013 dan SPA 2015 bukanlah merupakan Perbuatan Berlanjut berdasarkan kaedah
Pasal 64 KUHP karena, (1) dilakukan oleh orang yang berbeda, (2) SPA bukanlah
tindak pidana, (3) waktu yang lama jika maksudnya ada kerugian keuangan negara
pada tahun 2020-2021. Oleh karena itu Pemohon seharusnya dinyatakan bebas.

Selanjutnya, sebelum sampai pada uraian yuridis atas alasan-alasan kasasi izinkan Pemohon
Kasasi pertama-tama menjelaskan terlebih dahulu “kasus posisi” perkara. Kasus Posisi ini
sebagai gambaran umum perkara untuk membantu mempermudah Majelis Hakim Agung
Mahkamah Agung yang terhormat menelaah dan mempertimbangkan perkara secara baik
sesuai asas standar “kebenaran materil” dalam hukum pembuktian perkara pidana.

Kasus Posisi

1. Dalam perkara ini Pemohon Kasasi sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
(“Pertamina”) tahun 2009-2014 didakwa dan kemudian dihukum judex factie karena
Aksi Korporasi di PT Pertamina (Persero). Aksi korporasi ini ketika menjalankan
instruksi atau perintah jabatan dari Pemerintah di bidang ketahanan energi in casu
pembelian LNG. Perintah jabatan ini melaui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006
tentang Kebijakan Energi Nasional dan serangkaian Instruksi Presiden tahun 2010
dan 2011 terkait percepatan pelaksanaan program prioritas nasional terkait
pengembangan infrastruktur gas. Karena perintah jabatan, Pelaksanaan Perpres dan
Inpres tersebut diawasi dan dimonitor oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan
dan Pengendalian Pembangunan (“UKP4”) dan dimonitor melalui Rapat Wakil
Presiden, di mana Direksi Pertamina pada masa itu dibebani target pengadaan LNG
sesuai jadwal yang ditetapkan oleh UKP4 dan Wakil Presiden.

2. Dalam pelaksanaan jabatan itu, Pemohon Kasasi dan Direksi Pertamina pada saat itu
secara kolektif kolegial menyetujui pembelian Liquefied Natural Gas (“LNG”) dari
Corpus Christi Liquefaction LLC (“CCL”), sebuah perusahaan Amerika Serikat.
Persetujuan dengan penandatanganan perjanjian yang dikenal sebagai Sales and
Purchase Agreement (“SPA”) tahun 2013 dan 2014 (“SPA 2013”). Perjanjian yang
mana kemudian diakhiri, digantikan, dan dinovasi oleh SPA tahun 2015 dan
amandemen tahun 2016 (“SPA 2015”) yang dibuat dan disetujui Direksi Pertamina
yang menggantikan Pemohon Kasasi. Pelaksanaan jual beli berupa pengiriman kargo
pun semua dan tidak terbatas tahun 2020-2021 dilakukan juga oleh Direksi Pertamina
yang menjabat pada tahun 2019 berdasarkan SPA 2015.

3. Namun Pemohon Kasasi yang telah mengundurkan diri dari Pertamina pada tahun
2014 dalam perkara ini justru yang didakwa dan dihukum karena terjadi kerugian bisnis
pada masa pelaksanaan kontrak oleh Direksi Pertamina pada tahun 2020-2021 di
tengah pandemi Covid-19. Pada masa Covid-19 itu penjualan (trading) kargo LNG
yang dibeli dari CCL oleh Pertamina terdapat 8 (delapan) kargo dijual di bawah harga

4

pembelian dan pembayaran 3 (tiga) kali suspension fee dari 100 (seratus) lebih kargo
dan kemudian didakwa sebagai kerugian keuangan negara.

4. Direksi Pertamina yang menyetujui SPA 2015 dan melaksanakan penjualan 8
(delapan) kargo LNG CCL serta pembayaran 3 (tiga) kali suspension fee, jangankan
ikut didakwa bahkan tidak pernah dihadirkan dalam persidangan untuk didengarkan
keterangannya. Padahal mereka lah yang paling mengetahui karena yang
memutuskan perbuatan disetujuinya SPA 2015 yang selanjutnya menjadi dasar
pengadaan LNG CCL, penjualan kargo LNG termasuk pada tahun 2020-2021 serta
pembayaran suspension fee tersebut.

5. Pengadaan LNG CCL oleh Pertamina pada masa jabatan Terdakwa benar semula
adalah untuk memenuhi kebutuhan domestik. Pengadaan itu sejalan dengan adanya
perintah jabatan yakni berupa instruksi Pemerintah dalam bidang ketahanan energi.
Pemerintah menargetkan agar pemanfaatan gas dalam bauran energi nasional
mencapai 30% (tiga puluh persen) pada tahun 2025. Oleh karena itu, Pertamina
merencanakan pelaksanaan perintah jabatan itu melalui program Refinery
Development Masterplan (“RDMP”) dengan membangun FSRU dan program kerja
Direktorat Gas terkait pengembangan infrastruktur gas dan niaga gas. Akan tetapi,
setelah masa jabatan Pemohon Kasasi program RDMP Pertamina tersebut terlambat
terlaksana. Informasinya karena proses tender pembangunan kilang yang berlarut-
larut pada masa Direksi setelah Pemohon Kasasi. Karenanya LNG dari CCL itu dijual
Direksi baru dan sudah menguntungkan Pertamina.

6. Oleh karena itu, adalah tidak benar bila Pemohon Kasasi yang justru dimintakan
pertanggungjawaban atas Aksi Korporasi yang bukan putusan atau perbuatan
Pemohon Kasasi dan yang bahkan sudah menguntungkan Pertamina. Apalagi oleh
Judex Factie Tingkat Pertama, Pemohon Kasasi telah dinyatakan terbukti tidak
memiliki Conflict of Interest dalam pengadaan LNG itu dan juga terbukti tidak ada fakta
Pemohon Kasasi memperkaya diri yang hal ini diperkuat dalam tingkat banding (judex
factie).

7. Dan sangat tidak benar, keliru, ironis dan tidak adil dimana sampai dengan Desember
2023, niaga atau penjualan kargo LNG dari CCL itu, justru telah menguntungkan
Pertamina sebesar USD 91,6 Juta tapi Judex Factie tetap memutuskan ada kerugian
keuangan negara. Ini hanya bisa terjadi bila hukum tidak diterapkan atau diterapkan
tidak sebagaimana mestinya. Karena putusan demikian adalah kesalahan maka
sesuai kewenangannya dalam tingkat kasasi mohon MA membatalkan putusan Judex
Factie ini dan mengadili sendiri memutuskan membebaskan Pemohon Kasasi. Karena
tidak ada hukuman pidana bila niat dan perbuatan jahat tidak ada.

Pemohon Kasasi lebih lanjut menguraikan secara teknis yuridis apa alasan-alasan hukum
secara konkrit dan lengkap Pemohon Kasasi sebagaimana secara singkat telah diuraikan
dalam “Ringkasan Perkara” dan “Kasus Posisi” di atas sebagai berikut:

Alasan-Alasan Teknis Yuridis Permohonan Kasasi.

5

I. PENDAHULUAN

1. Kasasi ini diajukan atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.41/Pid.Sus-
TPK/2024/PT.DKI tanggal 30 Agustus 2024 yang telah diberitahukan kepada Pemohon
Kasasi melalui Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor No.
41/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI Jo. No. 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN.JKT.PST pada tanggal 6
September 2024. Pemohon Kasasi selanjutnya telah menyatakan kasasi atas Putusan
tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal
19 September 2024. Oleh karena itu, pernyataan kasasi oleh Pemohon Kasasi dan
kemudian penyerahan Memori Kasasi ini telah dilaksanakan menurut cara dan
dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

2. Pemohon Kasasi menyatakan kasasi karena keberatan terhadap Putusan Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI tertanggal 30 Agustus 2024
(“Putusan PT”) jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta No. 12/Pid.Sus-
TPK/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Juni 2024 (“Putusan PN”) oleh karena Putusan PT
hanya mengubah amar Putusan PN tanpa mengadili sendiri. Adapun amar lengkap
Putusan PN dan Putusan PT (“Judex Factie”) adalah sebagai sebagai berikut:

Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta No. 12/Pid.Sus -
TPK/2024/PN.Jkt.Pst:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara
bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan
pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: … ;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000, -
(Sepuluh Ribu Rupiah)

Amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI :

MENGADILI
1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum
Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan tersebut;
2. Mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn.Jkt. Pst, tanggal 24 Juni
2024 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai barang bukti
seperti tersebut di bawah ini:

6

a. Barang bukti Nomor 214 sampai dengan Nomor 221, Barang bukti
Nomor 1005 sampai dengan Nomor 1006, Barang bukti Nomor 941
sampai dengan Nomor 946 dan Barang bukti Nomor 1023 sampai
dengan Nomor 1037;
b. Barang bukti Nomor 238 sampai dengan Nomor 246, Barang bukti
Nomor 286 sampai dengan Nomor 291 dan Barang bukti Nomor 952;
c. Barang bukti Nomor 195 sampai dengan Nomor 196, Barang bukti
Nomor 202 sampai dengan Nomor 208, Barang bukti Nomor 255
sampai dengan Nomor 261, Barang bukti Nomor 285, Barang bukti
Nomor 936 sampai dengan Nomor 939, Barang bukti Nomor 1007
sampai dengan Nomor 1016;
d. Barang bukti Nomor 250 sampai dengan Nomor 254, barang bukti
nomor 270, Barang bukti Nomor 955 sampai dengan Nomor 956,
Barang bukti Nomor 1017 sampai dengan Nomor 1021, Barang bukti
Nomor 1038 sampai dengan Nomor 1039;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain
atas nama tersangka Hari Karyuliarto dan tersangka Yenni Andayani;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 24 Juni
2024 untuk selain dan selebihnya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan
yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

3. Setelah Pemohon Kasasi membaca amar lengkap pertimbangan Putusan a quo, yang
baru diterima tanggal 6 September 2024, intinya hanya menyatakan Mengubah amar
putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
12/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn.Jkt. Pst, tanggal 24 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut,
sepanjang mengenai barang bukti sebagaimana disebutkan dalam amar lengkap.

4. Dalam Putusan PN, Pemohon Kasasi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana
korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 2
ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (“KUHP”) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu adanya kerugian keuangan negara.

5. Setelah membaca dan mencermati Putusan PN yang dibenarkan tanpa ada pertimbangan
yang cukup sebagaimana mestinya dalam Putusan PT, dan Pemohon Kasasi menemukan
pula adanya pertimbangan-pertimbangan hukum yang menunjukkan bahwa Judex Factie
sungguh telah tidak menerapkan hukum dan menerapkan tapi salah atau karena
menerapkannya tidak sebagaimana mestinya.

6. Sesuai hukum acara, Memori Kasasi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari
Memori Banding tertanggal 17 Juli 2024 dan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Juli

7

2024, Nota Pembelaan/Pledoi dan Duplik yang telah kami ajukan dalam persidangan
pada tanggal 10 Juni 2024 dan 20 Juni 2024, mohon menjadi pertimbangan juga dari
MA. Dalam Memori Banding, Kontra Memori Banding, Pledoi dan Duplik sekalipun sudah
disampikan secara lengkap dan jelas tapi belum secara benar, tepat dan lengkap
dipertimbangkan dengan semestinya oleh Judex Factie, baik mengenai bagian
mempertimbangkan hukum acara atau penerapan alat bukti untuk menyatakan fakta
persidangan, fakta hukum maupun analisa hukumnya. Seandainya Memori Banding,
Kontra Memori Banding, Pledoi dan Duplik itu telah dipertimbangkan sesuai peraturan
atau peraturan sebagaimana mestinya secara benar, tepat dan lengkap oleh Judex
Factie, maka amar putusannya akan berbeda yakni dengan putusan bebas atau setidak-
tidaknya lepas dari tuntutan hukum.

II. DASAR HUKUM PERMOHONAN KASASI

Pasal 253 KUHAP menyatakan bahwa pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh
Mahkamah Agung Republik Indonesia atas permintaan para pihak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 244 dan 248 KUHAP serta Pasal 253 KUHAP guna menentukan:
a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak
sebagaimana mestinya;
b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-
undang;
c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Berdasarkan Pasal 253 KUHAP itu, Pemohon Kasasi menyatakan tidak dapat menerima
putusan Judex Factie karena (1) peraturan hukum tidak diterapkan dan (2) suatu
peraturan hukum benar telah diterapkan tapi tidak sebagaimana mestinya oleh Judex
Factie, oleh karena itu mohon pemeriksaan perkara ini dalam tingkat kasasi oleh
Mahkamah Agung.

A. Judex Factie Tidak Menerapkan Peraturan Hukum.

Setidaknya terdapat 14 (empat belas) peraturan hukum yang tidak diterapkan oleh
Judex Factie dalam pertimbangannya sehingga putusan menjadi tidak benar karena
itu harus dibatalkan yaitu Peraturan:

1) Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2) Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (“UU BUMN”);
3) Pasal 3 huruf e Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi (“UU Migas”);
4) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas
Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (“ UU No
15/2004”);
5) Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan (“UU BPK”);
6) Pasal 97 jo Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (“UU PT”);

8

7) Pasal 1338 jis Pasal 1457, Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Perdata
(“KUH Perdata”);
8) Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 31 tahun 2003 tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (“PP
31/2003”);
9) Paragraf 7 SPP 100, Paragraf 28-29 PSP 200 & Paragraf 7 PSP 300
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) ( “Peraturan BPK
1/2017”);
10) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (“Perpu 1/2020”);
11) Keputusan Presiden No 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya
Status Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di Indonesia
(“Keppres 17/2023”);
12) Pasal 5 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 Tahun 2008
tentang Pengadaan Barang dan Jasa BUMN (“Permen BUMN 5/2008”);
13) Bab VII Surat Keputusan No KPTS-51/C0000/2010-S0 Tentang Manajemen
Pengadaan Barang dan Jasa PT Pertamina (Persero); (“SK Pertamina
1/2010”)
14) Pasal 10 dan Pasal 11 Akta Pernyataan Keputusan RUPS tanggal 1
Agustus 2012 tentang Anggaran Dasar PT PERTAMINA (Persero) (“AD
Pertamina 2012”)

Peraturan-Peraturan yang tidak diterapkan itu uraian dan argumentasi lengkapnya adalah
sebagai berikut:

1. Judex Factie Benar Tidak Menerapkan Peraturan Hukum Pasal 51 KUHP di
mana Pemohon Kasasi dan Direksi Pertamina melaksanakan Pengadaan LNG
CCL Dengan SPA 2013 adalah karena Perintah Jabatan.

1.1. Pasal 51 KUHP mengatur pelaksanaan perintah jabatan sebagai alasan yang
dapat meniadakan pidana (strafuitsluitingsgronden), dengan ketentuan
sebagai berikut:

1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah
jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya
pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa
perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk
dalam lingkungan pekerjaannya.

1.2. Penjelasannya lebih lanjut, R. Susilo menguraikan bahwa:

9

1) Orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan. Antara
pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada
perhubungan yang bersifat kepegawaian negeri, bukan pegawai
partikelir. Tidak perlu bahwa yang diberi perintah itu harus orang
bawahan dari yang memerintah. Mungkin sama pangkatnya, tetapi
yang perlu ialah bahwa antara yang diperintah dengan yang memberi
perintah ada kewajiban untuk menaati perintah itu; dan

2) Perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan
perintah itu. Jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang
yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan
yang telah dilakukannya, kecuali jika orang itu dengan itikad baik
mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang
berhak untuk itu. Jika demikian, menurut ayat (2) dari pasal ini, orang
itu tidak dapat dihukum.

1.3. Ketentuan Pasal 51 KUHP, penjelasan R. Soesilo itu diperkuat Yurisprudensi
Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 572 K/Pid/2003 terkait perkara Bulog dengan Terdakwa I atas nama
Akbar Tandjung dengan kaidah hukumnya antara lain adalah:

“Terdakwa I tidak dapat dipidana berdasarkan perbuatan yang
dilakukannya karena perbuatan itu dilakukan Terdakwa I untuk
melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh
kekuasaan yang berwenang”.

1.4. Pemohon Kasasi bersama direksi Pertamina lain yang memberi persetujuan
atas SPA 2013 berdasarkan ke-14 Peraturan Hukum di atas namun Judex
Factie tidak menerapkan Pasal 51 KUHP dalam perkara a quo. Padahal
Pemohon Kasasi dengan SPA 2013 adalah melakukan perbuatan untuk
melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang
berwenang sebagai berikut:

1) UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minjak
dan Gas Bumi Negara, Pasal 5:

“Tudjuan Perusahaan adalah membangun dan melaksanakan
pengusahaan minjak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnja untuk
sebesar-besar kemakmuran Rakjat dan Negara serta mentjiptakan
Ketahanan Nasional.” (vide, Pasal 5)

2) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 3 butir
b dan c:

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi
bertujuan:

10

b) menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha
Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga
secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme
persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;

c) menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi
dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai
bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;

3) Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi
Nasional, Pasal 2 ayat (2) huruf b angka (2):

“Sasaran Kebijakan Energi Nasional adalah terwujudnya energi
(primer) mix yang optimal pada tahun 2025, yaitu peranan
masing-masing energi terhadap konsumsi energi nasional: (3)
gas bumi menjadi lebih dari 30 %”

4) Instruksi Presiden No 1 tahun 2010 Tentang Percepatan
Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010,
Prioritas 8 Sektor Energi:

Program Pengembangan Infrastruktur Gas dengan Tindakan
Pengawasan Pembangunan fasilitas Floating Storage Receiving
Terminal (“FSRT”) di Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa
Timur, serta pembangunan small scale LNG Receiving Terminal
1 dan distribusi.

Inpres 1/2010 ini juga menyatakan bahwa “peningkatan pasokan
listrik merupakan prioritas di bidang energi dan karena itu PLN
memandang perlu adanya pasokan gas untuk pembangkitan
listrik, terutama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.”

5) Instruksi Presiden No 14 tahun 2011 Tentang Percepatan
Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011,
Prioritas 8 Sektor Energi:

Program pengembangan infrastruktur gas berupa pembangunan
Floating Storage Regasification Unit (“FSRU”) di wilayah
Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Inpres ini masih
selaras dengan Inpres 1/2010 dan pada intinya bertujuan untuk
mempercepat pembangunan infrastruktur penerimaan gas untuk
mendukung ketahanan energi, infrastruktur, serta iklim investasi
dan usaha nasional.

6) Notulen Rapat Wakil Presiden Republik Indonesia tentang Kebijakan
Gas Nasional: Debottlenecking Program Gas Nasional pada tanggal 9
Februari 2011, Angka 7:

11

“PT Pertamina agar terus melanjutkan pembangunan FSRU di
Jawa Tengah. Permasalahan suplai jangan sampai menghambat
/menghentikan pembangunannya. Jika suplai dalam negeri tidak
mencukupi, dapat dipertimbangkan suplai dari luar negeri… dst”.

7) Surat UKP4 kepada Menteri dan Kepala Lembaga tanggal 28 Februari
2013 perihal “Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Prioritas
Nasional 2013”:

Untuk rencana Pengembangan Infrastruktur Gas (hal 7) berupa
Pengembangan FSRU di Jawa Tengah, target yang ditetapkan
adalah terlaksananya fasilitasi untuk mencapai progress proyek
20% di akhir 2013. Beberapa ukuran keberhasilan adalah
ditetapkannya alokasi gas dari Kementerian ESDM (Target B04)
serta Penandatangan SPA dengan Penjual LNG (Target B09).
Pengadaan LNG dari CCL adalah salah satu perwujudan Target
B09 yang dimaksud.

8) Rencana Jangka Panjang Perusahaan (“RJPP”) Pertamina tahun
2012-2016 yang disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi
Pertamina pada tanggal 29 Juni 2012 dan disetujui RUPS tanggal 7
November 2012, yang menyatakan:

“Mempertimbangkan hal tersebut, pengembangan portofolio
bisnis gas adalah mutlak dilakukan oleh Pertamina, dengan fokus
dan prioritas untuk memenuhi kebutuhan gas domestik.” (RJPP
hal 125)

“Program Kerja Dit Gas: pembelian LNG dari sumber
internasional untuk pemenuhan kebutuhan domestik dan
pengembangan niaga.” (RJPP hal 127)

9) Pasal 3 Anggaran Dasar Pertamina, maksud dan tujuan Perseroan
adalah:

“Turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program
Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada
umumnya, terutama di bidang penyelenggaraan usaha minyak
dan gas bumi baik di dalam maupun di luar negeri…”

10) Pasal 11 ayat 2 huruf b angka 1 Anggaran Dasar Pertamina
menyatakan bahwa Direksi berkewajiban untuk antara lain:

“Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan
kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta
kegiatan usahanya”.

12

1.5. Ke-10 peraturan hukum di atas dikaitkan dengan maksud dan tujuan
Perseroan sebagaimana diatur dalam AD Pertamina 2012 adalah peraturan
yang harus dilaksanakan sehingga adalah ”perintah jabatan”.

1.6. Oleh karenanya, berdasarkan pada rangkaian perintah dalam berbagai
peraturan diuraikan di atas, yang adalah merupakan perintah jabatan yang
sah pada Pertamina dan Pemohon Kasasi sebagai Dirut maka apabila Judex
Factie menerapkan Pasal 51 KUHP dalam mempertimbangkan perkara atas
diri Pemohon Kasasi yang terdapat dasar pembenar menurut Pasal 51
KUHP tersebut sehingga perbuatan Pemohon Kasasi atas persetujuan pada
SPA 2013 seharusnya dinyatakan tidak dapat dipidana. Sebab SPA 2013
disetujui Pemohon Kasasi adalah perintah jabatan yang sah sebagai Direksi
terkait maksud dan tujuan Perseroan untuk melaksanakan dan menunjang
kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan
nasional pada umumnya, terutama di bidang penyelenggaraan usaha minyak
dan gas bumi baik di dalam maupun di luar negeri.

2. Judex Factie tidak menerapkan ketentuan (1) Pasal 1 butir 2 UU BUMN (2) Pasal
3 huruf e UU Migas dan (3) Pasal 2 ayat 2 PP 31/2003 di mana Tujuan Pendirian
Pertamina adalah Mengejar Keuntungan yang Sudah Terwujud dalam Perkara
ini.

2.1. Keberadaan Pertamina sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang minyak
dan gas bumi tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971
tentang Perusahaan Pertambangan Minjak dan Gas Bumi Negara ( “UU
Pertamina”), di mana melalui Pasal 2 ayat (1) ketika pertama kali Pertamina
dibentuk.

“Dengan nama Perusahaan Pertambangan Minjak dan Gas Bumi
Negara, disingkat PERTAMINA, selandjutnja dalam Undang-undang ini
disebut Perusahaan, didirikan suatu perusahaan pertambangan minjak
dan gas bumi, jang dimiliki Negara Republik Indonesia.”

Pasal 5 UU Pertamina kemudian mengatur bahwa tujuan pendirian
Pertamina adalah melaksanakan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas
bumi untuk kemakmuran rakyat dan negara, serta untuk menciptakan
ketahanan nasional, tujuan mana tidak berubah sampai dengan saat ini.

“Tudjuan Perusahaan adalah membangun dan melaksanakan
pengusahaan minjak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnja untuk
sebesar-besar kemakmuran Rakjat dan Negara serta mentjiptakan
Ketahanan Nasional.” (vide, Pasal 5 UU Pertamina)

2.2 Pada saat ini memang UU Pertamina telah dicabut dengan berlakunya UU
No 20 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Namun tujuan
memperoleh keuntungan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak

13

dan gas bumi tetap diemban Pertamina, tidak berubah sebagaimana diatur
dalam Pasal 3 huruf (e):
“Penyelenggaran kegiatan usaha Minyak dan Gas bumi bertujuan:
e. meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi
yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan
mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan
perdagangan Indonesia.”

2.3. Sejalan dengan UU Migas tersebut, UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN
(“UU BUMN”) juga menentukan tujuan yang sama bagi pendirian BUMN
termasuk Pertamina sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam
perekonomian nasional, di mana tujuan utama dari BUMN, termasuk
Pertamina, adalah mengejar keuntungan.

“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah
BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi
dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu
persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan
utamanya mengejar keuntungan.” (vide, Pasal 1 butir 2 UU BUMN)

Demikian pula saat Pertamina beralih bentuk menjadi BUMN, mencari profit
lagi-lagi ditekankan sebagai tujuan Perseroan sebagaimana dikutip dari
Pasal 2 ayat (2) PP 31/2003:

Tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 adalah untuk :
a. mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan
perusahaan secara efektif dan efisien;
b. memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi
untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

2.4. Bahwa terbukti dalam fakta hukum persidangan, serta tidak terdapat
bantahan dari pihak manapun atau bukti sebaliknya, bahwa terdapat 84
(delapan puluh empat) transaksi kargo yang dengan sengaja tidak dihitung
oleh BPK dalam LHP Nomor 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember
2023. Seluruh 84 (delapan puluh empat) transaksi tersebut adalah untung.
Secara berlawanan dengan hukum dan kewajiban hukum BPK, BPK hanya
memilih 8 (delapan) kargo dengan harga penjualan di bawah harga
pembelian (rugi), serta 3 (tiga) kargo dengan suspension fee tanpa
mengakumulasi kargo profit yang jumlanya lebih besar karena untung.

2.5. Dengan total keuntungan Pertamina per Desember 2023 dari trading (niaga)
kargo CCL adalah USD 91.6 Juta. Artinya tidak ada kerugian keuangan
negara. Namun tetap saja dipertimbangkan oleh Judex Factie bahwa unsur
kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbukti. Dengan

14

demikian jelas Judex Factie jelas tidak menerapkan UU Migas, UU BUMN
diuraikan di atas dalam memutus perkara a quo. Apabila kedua peraturan
hukum ini dipertimbangkan maka putusan akan berbunyi, karena tidak
terbukti terjadi kerugian keuangan negara maka Pemohon Kasasi dibebaskan
dari dakwaan dan tuntutan hukum.

2.6. Bahwa Judex Factie juga keliru karena tidak menerapkan ketentuan Pasal 4
UU PT jis. Pasal 3 Anggaran Dasar Pertamina jo. Pasal 2 ayat (2) huruf b
angka (2) Perpres 5/2006. Pertamina dalam peraturan itu dinyatakan sebagai
Perseroan memiliki maksud dan tujuan untuk melaksanakan dan menunjang
kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan
nasional pada umumnya, terutama di bidang penyelenggaraan usaha minyak
dan gas bumi baik di dalam maupun di luar negeri. Berdasarkan hal itu,
Pertamina memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan dan mencapai
sasaran bauran energi dalam Kebijakan Energi Nasional yaitu pemanfaatan
energi gas bumi termasuk LNG mencapai 30% pada tahun 2025.

2.7. Pertamina dalam rangka melaksanakan perintah jabatan tersebut, melakukan
pengadaan LNG CCL dengan SPA 2013 masa Pemohon Kasasi. Dalam SPA
2013 pengadaan itu semula untuk memenuhi kebutuhan domestik terkait
pelaksanaan perintah jabatan untuk melaksanakan instruksi dan kebijakan
Pemerintah dalam bidang ketahanan energi yang menargetkan pemanfaatan
gas dalam bauran energi nasional mencapai 30% (tiga puluh persen) pada
tahun 2025, diejawantahkan Pertamina melalui program pengembangan
kilang melalui RDMP yakni pembangunan FSRT dan FSRU serta program
kerja internal Direktorat Gas Pertamina terkait pengembangan infrastruktur
gas dan niaga gas. Sebelum program itu terlaksana Pemohon Kasasi sudah
keluar dari Pertamina. Informasinya program RDMP Pertamina tersebut
terlambat terlaksana karena proses tender pembangunan kilang yang
berlarut-larut pada masa Direksi Pertamina setelah Pemohon Kasasi
sehingga LNG dari CCL itu dijual Pertamina.

3. Judex Factie Tidak Menerapkan Peraturan Hukum di bidang Pemeriksaan
Keuangan Negara yaitu (1) UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (2) UU No 15 tahun
2006 tentang BPK, dan (3) Peraturan BPK No 1 Tahun 2017 tentang Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

3.1. Pasal 1 angka 1 UU 15/2004 dan Pasal 1 angka 9 UU BPK, keduanya sama-
sama mengatur bahwa yang dimaksud dengan Pemeriksaan dalam konteks
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara adalah suatu proses
identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara
independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan,
untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi
mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

15

3.2. Badan Pemeriksa Keuangan RI kemudian menetapkan konsep-konsep
pemeriksaan melalui standar pemeriksaan, di antaranya melalui Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dalam bentuk Peraturan BPK RI No
1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang telah
diperbaharui melalui Peraturan BPK No 1/ 2017. SPKN 2017 ini telah
mengatur standar dan norma yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan
pemeriksaan atas keuangan negara.

3.3. Dalam paragraf 7 Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) 100 tentang
Standar Umum Peraturan BPK 1/2017 dinyatakan bahwa Anggota BPK dan
Pemeriksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi
prinsip-prinsip etika yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme yang
merupakan nilai- nilai dasar BPK.

3.4. Selanjutnya paragraf 7 PSP 300 tentang Standar pelaporan Pemeriksaan
Hasil Peraturan BPK 1/2017 mengatur bahwa Pemeriksa harus menyusun
LHP secara tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, dan
ringkas.

- Dalam paragraf A2 PSP 300, yang dimaksud lengkap adalah LHP
harus lengkap memuat semua informasi dari bukti yang dibutuhkan
untuk memenuhi tujuan pemeriksaan. LHP juga harus menyajikan
secara memadai detail informasi yang dibutuhkan agar memberikan
pemahaman yang memadai bagi pengguna atas hal yang diperiksa,
temuan, dan kesimpulan pemeriksa.

- Dalam paragraf A3 PSP 300, LHP harus akurat dalam menyajikan
informasi, didukung oleh bukti yang cukup dan tepat. Laporan yang
akurat akan memberikan keyakinan kepada pengguna LHP bahwa hal
yang dilaporkan memiliki kredibilitas dan dapat diandalkan. Satu
ketidakakuratan dalam LHP dapat menimbulkan keraguan atas
keandalan seluruh laporan tersebut dan dapat mengalihkan perhatian
pengguna LHP dari substansi laporan tersebut. Apabila terdapat data
yang dapat mempengaruhi kesimpulan pemeriksaan yang tidak dapat
diuji lebih lanjut oleh Pemeriksa, Pemeriksa harus secara jelas
menunjukkannya dalam LHP.

- Dalam paragraf A4 PSP 300, LHP harus objektif, yaitu harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pemeriksa harus menyajikan LHP secara seimbang dan tidak
memihak; dan

b. Pemeriksa harus menyajikan LHP sesuai dengan fakta yang
ditemui di lapangan.

3.5. Akan tetapi peraturan hukum di atas sama sekali tidak diterapkan oleh Judex
Factie. Apabila diterapkan maka putusan akan berbeda, yakni LHP

16

seharusnya dinyatakan batal demi hukum. LHP BPK dalam perkara ini
dilakukan dengan tidak lengkap, akurat dan objektif sesuai peraturan yang
seharusnya. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK -RI Nomor
74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang menjadi dasar
pernyataan adanya kerugian keuangan negara dalam perkara a quo tidak
benar telah disusun berdasarkan UU 15/2004, UU 15/2006 dan Peraturan
BPK No 1 Tahun 2017. LHP hanya memilah dan memilih 8 (delapan kargo
dan 3 (tiga) suspensi dari sekitar 100 (seratus) kargo LNG yang diterima
Pertamina pelaksanaan SPA 2015 masa direksi baru yakni pada masa Covid-
19 tahun 2020-2021. Oleh karena itu LHP yang tidak independen, tidak
obyektif dan tidak profesional ini telah merugikan Pemohon Kasasi karena
dipakai Judex Factie satu-satunya sebaga dasar menyalahkan membuktikan
adanya kerugian keuagan negara. Pada saat yang sama LHP ini juga
menciderai fungsi dan integritas lembaga BPK-RI.

3.6. Apabila Judex Factie tetap berpandangan bahwa LHP BPK dalam perkara a
quo telah sesuai dengan peraturan hukum quod non, artinya ada kerugian
keuangan Pertamina pada tahun 2020-2021 masa Covid-19 itu maka hal itu
bukanlah kerugian keuangan negara. Karena pembelian berdasarkan SPA
2015 itu adalah satu kesatuan sampai tahun 2039, tidak terpisah cargo-per-
cargo dan atau tahun-per-tahun sehingga dalam hal ini kerugian bisnis
Pertamina tidak sama dengan kerugian keuangan negara. Judex Factie
seharusnya mempertimbangkan hal ini sebagai feit dalam perkara ini yakni
strafbaarfeit Tipikor yang belum selesai (voltooid). Pada saat yang sama
berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yakni SPA 2015 masih
berlaku sebagai undang-undang bagi kedua pihak sampai tahun 2039.

3.7. Sebagai tambahan, SPA 2015 belum voltooid tapi tidak dipertimbangkan
sesuai peraturan hukumnya oleh Judex Factie ketika mempertimbangkan
dasar hukum LHP BPK yang secara keliru menyatakan kerugian bisnis
Pertamina dengan memilih dan memilah beberapa kargo diterima sama
dengan kerugian keuangan negara. Pertimbangan keliru demikian terjadi
adalah karena peraturan hukum sebagaimana diuraikan di atas tidak
diterapkan. Sebagai perbandingan secara sederhana pernah pengadilan
mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Putusan Nomor 194/Pid.B/2012/PN.SBB atas nama Terdakwa Sumardin
Als. Din AK. Ahmad Adong:

“Menimbang bahwa Memori Van Toelichting (M.V.T.) telah
mengartikan kesengajaan (opzet) sebagaimana “willens en wetens”
atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki
dan diketahui. Dalam suatu voltooid delict atau dalam suatu delict
yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang
dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang opzet itu
hanyalah dapat berkenaan dengan “apa yang secara nyata telah
ditimbulkan” oleh si pelaku.”

17

- Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 167/Pid.Sus/2019/Pn Pso atas
nama Terdakwa Hisam Kaimudin alias Sam:

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa pasal ini
merupakan delik materil, artinya delik materil adalah selain dari pada
tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibat yang
timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana
tersebut sepenuhnya (voltooid), bahwa akibat yang ditimbulkan
harus benar-benar terjadi atau sesuai dengan keinginan atau niat
terdakwa, sehingga sikap batin pelaku (mens rea) menjadi faktor
penentu dalam menentukan apakah seseorang itu atau terdakwa
telah melakukan perbuatan/tindak pidana atau tidak karena dari mens
rea tersebut akan tercermin pada actus reus atau perbuatannya yang
menimbulkan akibat yang diinginkan oleh pelaku atau terdakwa.

3.8. Secara sederhana, dengan merujuk pada Putusan Nomor
194/Pid.B/2012/PN.SBB dan Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/Pn Pso di atas
saja sudah dapat disimpulkan bahwa suatu delik dianggap telah selesai yakni
dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat
yang dilarang opzet itu hanyalah dapat berkenaan dengan “apa yang secara
nyata telah ditimbulkan” oleh si pelaku.

3.9. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang oleh Judex factie dinyatakan telah terbukti
dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah delik materiil, dimana yang menjadi inti
delik (bestanddellen) adalah timbulnya kerugian keuangan negara akibat (opzet)
perbuatan melawan hukum dengan SPA 2013. Putusan a quo apabila
menerapkan kaidah hukum voltooid ini maka putusan adalah tidak ada
perbuatan yang telah selesai (voltooid) sehingga tidak ada kerugian keuangan
negara sebagaimana LHK BPK-RI sehingga unsur kerugian keuangan negara
dari Pasal 2 ayat (1) PTPK tidak benar adanya karena hukum tidak diterapkan.

3.10. Sebagai tambahan, kalaupun yang dianggap dengan “kerugian bisnis
Pertamina” dalam perkara ini tetap dipandang sebagai kerugian keuangan
negara, dengan pemeriksaan yang dipersamakan dengan pemeriksaan
terhadap seluruh fungsi Keuangan Negara dalam Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, maka adalah relevan dan adil jika Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan (“Perpu 1/2020”) diterapkan pula dalam perkara ini.

3.11. Dalam konsiderans Perpu 1/2020 menyebutkan bahwa penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan
Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar
negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan
peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan

18

kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial,
ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;

Perpu 1/2020 disahkan pada tanggal 31 Maret 2020 yang mana adalah notoire
feiten, bahwa Pandemi Covid-19 telah menyebabkan kerugian materil di semua
lini usaha secara global, termasuk usaha minyak dan gas bumi. Judex Factie
juga tidak mempertimbangkan bahwa status pandemi, yang status itu baru
dicabut pada tanggal 22 Juni 2023 melalui Keppres 17/2023, sehingga kargo
rugi tahun 2020-2021 yang dihitung BPK-RI, yang kemudian diterima oleh Judex
Factie, adalah kargo-kargo yang diperjual belikan di masa pandemi. Apabila
kerugian ini sama dengan kerugian keuangan negara salah satu unsur Pasal 2
ayat (1) maka keadaan pandemi itu adalah sebagai faktor pembenar Pertamina
menjual rugi sehingga seharusnya Pemohon Kasasi lepas dari tuntutan hukum.

4. Judex Factie Tidak Menerapkan Pasal 1338 jis Pasal 1457, Pasal 1458 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, serta Tidak Menerapkan Ketentuan dalam
Sales & Purchase Agreement (SPA) 2015 itu sendiri.

4.1. Tempus Delictie perkara ini disebutkan tahun 2011-2021, di mana pada rentang
waktu itu terdapat proses pengadaan yang berlangsung sampai tahun 2014.
Sampai 2014 Pemohon Kasasi masih menjabat sebagai Direktur Utama. Akan
tetapi terdapat perubahan perikatan atas rencana pembelian LNG CCL itu pada
tahun 2015. Pada tahun 2015 saat Pemohon Kasasi sudah mengundurkan dari
Pertamina, SPA 2013 yang pernah disetujui Pemohon Kasasi digantikan dengan
SPA 2015 oleh direksi baru Pertamina dan pelaksanaan perjanjian yang sudah
berubah dengan SPA 2015 itu dimulai pada tahun 2019 sampai dengan 2039.

4.2. Perubahan SPA 2013 ke SPA 2015 juga mengenai maksud para pihak yang
dinyatakan secara tegas dalam judul perjanjian SPA 2015 selain dan masa
berlaku perjanjian. SPA 2015 telah secara ekspresis verbis di bagian awal pada
halaman judul menyatakan sebagai perjanjian yang “Amending, Superseding,
and Replacing in their entirety” SPA 2013. Judex Factie seharusnya menerapkan
ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata atas perubahan ini. SPA 2015 yang dibuat
oleh Direksi yang menggantikan Pemohon Kasasi yang telah mengantikan SPA
2013 seharusnya menjadi dasar semua pertimbangan dalam perkara ini.

4.3. Pasal 4.1.1. SPA 2015 telah menyatakan:

4.1.1. This agreement shall enter into force and effect as set forth in Section
2.2.1 and, subject to Section 20, shall continue in force and effect until
(a) the twentieth (20 th) anniversary of T2 DFCD, (b) … etc

Yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut

Perjanjian ini mulai berlaku sebagaimana diatur dalam Bagian 2.2.1
dan, sesuai dengan Bagian 20, akan terus berlaku hingga (a) ulang
tahun T2 DFCD yang kedua puluh (20), (b) … dan selanjutnya

19

Yang dimaksud dengan “T2 DFCD” dalam ketentuan di atas adalah Train 2 Date
of First Commercial Delivery. Pengiriman yang dimulai pada tahun 2019, yang
dilakukan 20 (dua puluh) kali karena dikirm per-tahun sehingga perjanjian ini
akan berlaku sampai tahun 2039.

4.4. Jika Judex Factie menerapkan Pasal 1338 KUH Perdata atas fakta hukum ini,
maka Judex Factie akan menerapkan bahwa tanpa ada pembatalan dari pihak
Penjual maupun Pembeli, SPA 2015 ini masih berlaku sampai tahun 2039. Oleh
karenanya, LHP BPK-RI yang hanya menghitung kerugian di rentang tahun
2020-2021 saja adalah keliru. Karena masih belum berakhir dan masih akan
terus berlaku setidaknya sampai dengan tahun 2039, artinya, belum ada
kerugian keuangan negara yang dapat dihitung.

4.5. Judex Factie tidak menerapkan Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUH Perdata dalam
perkara ini. Berdasarkan kedua pasal ini SPA 2013 telah berakhir dengan
disetujuinya SPA 2015 oleh direksi baru sehingga Pemohon Kasasi sudah tidak
bertanggung jawab lagi atas perkara a quo.

Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan:
Perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana
penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu
barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar
harga barang itu

Kemudian Pasal 1458 KUH Perdata menyatakan:
Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika
setelahnya orang-orang ini telah mencapai sepakat tentang kebendaan
tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun
harganya belum dibayar.

4.6. Kemudian mengenai harga, Pasal 9.1.2 SPA 2015 telah menyepakati harga
yang berbeda dengan SPA 2013:

Formula 2013 Contract 2014 Contract 2015 Contract
CSP (1,15 x HH) + Xy (1,15 x HH) + Xy (1,15 x HH) + Xy
Xy

4.7. Jika merujuk pada perubahan harga, yang mana dalam hal ini adalah
perubahan komponen Xy yang mempengaruhi formula Contract Sales Price
pada Pasal 9.1.1 perjanjian, maka dengan sendirinya unsur esensialia
perjanjian jual beli, yaitu harga, telah berubah. Di samping telah berubahnya
unsur esensialia berupa harga jual beli dalam SPA 2015, ketentuan SPA 2015
juga telah mengubah unsur esensialia jual beli lain, yakni jangka waktu jual beli

20

dalam Pasal 4.1.1 SPA 2015 dan kuantitas barang yang diperjual-belikan,
sebagaimana dalam Pasal 5.1.1 SPA 2015.

4.8. Dengan demikian, jika Judex Factie menerapkan Pasal 1457-1458 KUH
Perdata dalam menguji keberlakukan SPA 2015 yang menjadi dasar
perhitungan kerugian 2020-2021, maka Judex Factie akan menemukan bahwa
SPA 2015 adalah SPA yang benar-benar baru dan bukan merupakan sekedar
“amendment SPA 2015, yang tidak merubah substansi SPA 2013 maupun
2014” sebagaimana pertimbangan Judex Factie Putusan PN halaman 756.

4.9. Dengan berubahnya unsur esensialia dari suatu perjanjian jual beli, maka
perjanjian yang terakhir tersebut telang mengabsorsi perjanjian-perjanjian
awal. Ditambah lagi dengan ketentuan Termination dimana diatur bahwa pihak
Pembeli, yaitu Pertamina, pada saat perjanjian 2015 disepakati dan
ditandatangani, dapat melakukan pengakhiran perjanjian. Artinya ketentuan ini
dapat dipakai oleh Direksi baru jika dinilai SPA 2013 mengandung cacat hukum
dan akan menghasilkan kerugian bagi Perusahaan. Tapi faktanya hal itu tdak
terjadi sehingga SPA 2015 tetap menjadi dasar pelaksaan pengiriman kargo
dari CCL ke Pertamina.

4.10. Lebih jauh, SPA 2015 yang ditandatangani pada masa direksi baru yaitu Dwi
Sutjipto sebagai Direktur Utama Pertamina secara gamblang sudah menyetujui
klausula Pasal 24.8 mengenai ketidakberlakuan SPA-SPA sebelum pada SPA
2015 sebagai berikut:

The Parties agree that this Agreement amends, supersedes and replaces
in its entirety each of the Original SPAs, including each Indonesian
language version that formed an integral and inseparable part of the
English version of each Original SPA in accordance with Section 23 of
such Original SPA, and combines the Original SPAs.

Yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia:

Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini mengubah, menggantikan, dan
mengganti secara keseluruhan setiap SPA-SPA Orisinal, termasuk
setiap versi Bahasa Indonesia yang merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dari versi Bahasa Inggris dari setiap SPA
Orisinal sesuai dengan Pasal 23 SPA Orisinal tersebut, dan
menggabungkan SPA-SPA Orisinal tersebut.

Pada bagian awal perjanjian, SPA 2015 mendefinisikan SPA 2013 dan SPA
2014 sebagai Original SPAs, atau SPA-SPA Orisinal, di bagian definisi
halaman 15 dari SPA 2015.

4.11. Pasal SPA 2015 lain yang gamblang menyatakan ketidakberlakuan SPA-SPA
sebelum tahun 2015 adalah ada Pasal 24.2 sebagai berikut

21

This agreement, together with the Exhibits hereto, constitutes the entire
agreement between the Parties and includes all promises and
representations, express or implied, and supersedes all other prior
agreements and representations, written or oral, between the parties
relating to the subject matter. Anything that is not contained or expressly
incorporated by reference in this instrument, is not part of this agreement.

Yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia:

Perjanjian ini, bersama dengan Lampiran-Lampiran yang menyertainya,
merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak dan mencakup
semua janji dan pernyataan, tersurat maupun tersirat, dan
menggantikan semua perjanjian dan pernyataan sebelumnya ,
tertulis atau lisan, antara para pihak yang berkaitan dengan materi pokok.
Apa pun yang tidak terkandung atau secara tegas dimasukkan sebagai
referensi dalam instrumen ini, bukan merupakan bagian dari perjanjian
ini.

4.12. Berdasarkan hal-hal di atas, jika Judex Factie menerapkan peraturan hukum
dari Pasal 1338, Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUH Perdata, maka akan
dinyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa:

4.12.1. SPA 2013 telah batal atau setidaknya telah dibatalkan oleh SPA
2015. Pembatalan SPA 2013 itu dilakukan oleh Direksi yang
menggantikan Pemohon Kasasi yang telah mengubah unsur
esensialia perjanjian jual beli LNG antara Pertamina dengan
CCL melalui SPA 2015.
4.12.2. SPA 2015 sudah menggantikan dan mengenyampingkan SPA
2013 karena perubahan esensialia perjanjian jual beli, serta
kesepakatan para pihak sendiri yang menyatakan demikian
pada Pasal 24.2 dan Pasal 24.8 SPA.
4.12.3. SPA 2015 adalah perjanjian yang masih mengikat dan berlaku
sebagai undang-undang bagi Pertamina dan CCL sampai tahun
2039, serta tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat
kedua belah pihak, yang mana artinya proses tradingnya (niaga)
belum selesai dan feit belum voltooid, sebagaimana dasar
hukum pengapalan 8 (delapan) kargo dan 3 (tiga) suspensi yang
dijual merugi yang kemudian dinyatakan sebagai ”kerugian
keuangan negara” adalah atas pelaksanaan SPA 2015.

Oleh karena tidak diterapkannya peraturan hukum yakni Pasal 1338, Pasal
1457 dan Pasal 1458 KUH Perdata dalam pertimbangan hukum Judex Factie,
mengakibatkan Putusan Judex Factie keliru. Dengan kata lain, tidak ada
perbuatan Pemohon Kasasi yang telah menimbulkan kerugian keuangan
negara, karena SPA 2013 telah dibatalkan oleh SPA 2015. Dasar hukum
pengapalan 8 (delapan) kargo dan 3 (tiga) suspensi kargo LNG pada tahun
2020-2021 yang dinyatakan sebagai “kerugian keuangan negara” adalah atas
pelaksanaan SPA 2015, yang disetujui Direksi Pertamina kemudian, tetapi

22

justru Pemohon Kasasi yang dimintai pertanggungjawaban. Dengan kata lain,
putusan judex factie error in persona karena Pemohon Kasasi tidak ada
hubungannya dengan SPA 2015.

5. Judex Factie Tidak Menerapkan Pasal 5 Permen BUMN 5/2008 dan Bab VII Surat
Keputusan No KPTS -51/C0000/2010-S0 Tentang Manajemen Pengadaan
Barang dan Jasa PT Pertamina (Persero) yang sudah mengatur mengenai tata
cara pengadaan dari luar negeri, dalam hal ini Amerika Serikat

5.1. Judex Factie dalam pertimbangannya kerap menyebutkan “Terdakwa telah
memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang
LNG tanpa adanya Pedoman Pengadaan yang Jelas”, tanpa sama sekali
menerapkan suatu peraturan hukum yang berlaku sebagai batu ujinya (dasar
hukumnya). Dalam hal ini Judex Factie tidak menerapkan Peraturan Menteri
BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang dan
Jasa BUMN (“Permen BUMN No 5/2008”) dan Surat Keputusan No KPTS-
51/C0000/2010-S0 Tentang Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa PT
Pertamina (Persero).

5.2. Pertama “Persetujuan pengembangan bisnis gas” yang dimaksud Judex Factie
dalam putusannya adalah Persetujuan Prinsip tahun 2011 yang diberikan
Pemohon Kasasi kepada bawahannya untuk mencari peluang bisnis untuk
mengembangkan kilang di Amerika Serikat. Persetujuan Prinsip ini diberikan
untuk menjajaki kemungkinan di 3 (tiga) perusahaan AS, dan tidak
menimbulkan perikatan apa-apa di antara Pertamina dan Perusahaan lain.
Adalah notoire feiten bahwa Persetujuan Prinsip ini tidak ada
hubungannya dengan perihal pengadaan LNG perkara a quo, melainkan
hanya dikait-kaitkan saja oleh Penuntut Umum yang kemudian diamini oleh
Judex Factie sehingga menjadi putusan yang keliru karena tidak menerapkan
hukumnya yakni Permen BUMN No 5/2008.

5.3. Pertimbangan judex factie mengenai “tanpa Pedoman Pengadaan Yang Jelas”
sebagaimana dimaksud Judex Factie adalah keliru karena sudah ada yakni
Pasal 5 Peraturan Menteri BUMN No 5/2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara yang
telah mengatur tapi tidak diterapkan bahwa:

“Cara Pengadaan Barang dan Jasa disesuaikan dengan kebutuhan
Pengguna Barang dan Jasa serta dilaksanakan dengan
memperhatikan prinsip umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2
dan best practice yang berlaku.”

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pertamina telah menerbitkan suatu
Pedoman Pengadaan yang berlaku dan mengikat secara internal, yaitu Surat
Keputusan No KPTS-51/C0000/2010-S0 Tentang Manajemen Pengadaan
Barang dan Jasa PT Pertamina (Persero), yang sudah mengatur mengenai tata
cara pengadaan dari luar negeri, di mana secara khusus dalam Bab VII diatur:

23

“B. PENGADAAN BARANG/JASA DARI SUMBER GLOBAL (GLOBAL
SOURCING)

Sumber Pengadaan Barang/Jasa dapat memanfaatkan sumber-sumber
dari dalam negeri dan dari luar negeri secara kompetitif untuk
kepentingan dan kelancaran operasi Perusahaan. Keuntungan yang
dapat diperoleh adalah semakin banyak sumber pengadaan maka harga
akan lebih bersaing dan juga akan mendapatkan Barang/Jasa yang
berkualitas baik dan teknologi mutakhir.

Agar tidak menghambat proses pengadaan dengan global sourcing,
maka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan sumber
Barang/Jasa dari luar negeri sedapat mungkin memerhatikan
praktek-praktek umum (common business) yang berlaku dalam
international procurement practices serta tunduk kepada
peraturan/ketentuan yang terkait dengan pengadaan internasional
baik yang diatur oleh pemerintah maupun perjanjian yang dibuat secara
bilateral maupun multi-lateral, seperti misalnya: World Trade
Organization, International Maritime Organization dan lain-Iainnya.

Apabila Pengadaan Barang/Jasa berasal dari sumber luar negeri, maka
sedapat mungkin mengutamakan dukungan pelayanan dari dalam
negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan
pemeliharaan.”

5.4. Jika Judex Factie menerapkan kedua peraturan hukum tersebut di atas maka
akan didapatkan pertimbangan hukum bahwa pengadaan LNG dari CCL telah
dilakukan berdasarkan suatu Pedoman Pengadaan yang jelas, yang berlaku
dan mengikat bagi Pertamina dan selanjutnya tidak terdapat perbuatan
melawan hukum yang dilakukan Pemohon Kasasi, karena pengadaan LNG
oleh Pertamian dari CCL telah mempedomani peraturan-peraturan tersebut.

6. Judex Factie tidak menerapkan Pasal 97 ayat (5) jo Pasal 92 UU PT mengenai
prinsip Business Judgement Rule yang berkaitan dengan prinsip Acquit et de
Charge

6.1. Business judgement rule adalah suatu konsep hukum korporasi dan aturan
hukum di mana direksi perseroan tidak dapat dibebankan tanggung jawab
secara hukum atas keputusan yang diambilnya walaupun keputusan tersebut
menimbulkan kerugian bagi perusahaan, sepanjang keputusan itu dilakukan
dengan iktikad baik, tujuan, dan cara yang benar, dasar yang rasional, dan
kehati-hatian. Konsep ini dikenal dalam UU PT Pasal 97 ayat (5) yang
mengatur:

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

24

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian
untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak
langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
dan
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
kerugian tersebut.

Selaras dengan ketentuan tersebut, perihal Business Judgement Rule/BJR
juga dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 atas nama
Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan:

Apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan jajaran Direksi PT Pertamina lainnya
semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina yakni berupaya
menambah cadangan migas sehingga langkah-Iangkah yang dilakukan oleh
Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT
Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah Business Judgement
Rule, ditandai tiadanya unsur kecurangan (fraud), benturan
kepentingan (conflict of interest), perbuatan melawan hukum dan
kesalahan yang disengaja.

6.2. Pertama, tidak ada kerugian di dalam perkara ini. Sebagaimana telah
disampaikan dalam pembahasan bagian sebelumnya, terdapat kargo-kargo
dengan nilai transaksi positif di dalam perkara ini, namun BPK memilih tidak
mengakumulasi kargo-kargo tersebut, dan hanya mengakumulasi kargo rugi
dan suspension fee.

6.3. Kedua, mengenai prinsip BJR, tidak terdapat fraud baik dalam dakwaan
maupun dalam pertimbangan Judex Factie. Sedangkan mengenai benturan
kepentingan, Judex Factie sepemahaman dengan Pemohon Kasasi, di mana
dalam pertimbangannya Judex Factie menyatakan bahwa tidak ada conflict of
interest dalam perkara ini, sebagaimana dikutip dari Putusan PN sebagai
berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan
dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terkait dengan
komunikasi/dialog Terdakwa dengan Angelo Acconcia selaku Managing
Direktur Private Equity Blackstone, melalui email tanggal 22 September
2014 yang pada pokoknya terjadi komunikasi Terdakwa meminta jabatan di
Chenier, yang kemudian Terdakwa diterima bekerja dan bergabung di
Blackstone, hal tersebut karena kapasitas, profesionalitas dan kompetensi,
pengalaman Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan,
sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada konflik kepentingan, tidak
ada Tindakan memperdagangkan pengaruh (trading in influence) … dst
(vide, hal 748)

25

“Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa dalam pembelaannya
berpendapat unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi ini tidak terbukti dengan alasan uang yang diterima melalui
rekening Terdakwa sejumlah Rp. 1.091.280.281.81 dan USD 104.016.65
adalah sebagai penghasilan resmi (gaji) Terdakwa sebagai Senior Advisor
di Perusahaan tersebut… dan uang tersebut diterima setelah Terdakwa
tidak bekerja di PT Pertamina (Persero) karena telah mengundurkan diri
sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) … dst (vide, hal 749)

6.4. Selanjutnya mengenai iktikad baik, tujuan, dan cara yang benar, dasar yang
rasional, dan kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan perseroan dalam
proses pengadaan, seluruhnya telah dibantah secara terpisah dalam bagian-
bagian lain Memori Kasasi ini, yang mana jika seluruh ketentuan yang diuraikan
Pemohon Kasasi dipertimbangkan oleh Judex Factie maka akan didapatkan
kesimpulan bahwa tidak terdapat perbuatan melawan hukum dan kesalahan
yang disengaja oleh Pemohon Kasasi, dan oleh Direksi yang pada saat itu
secara kolektif kolegial memutus pengadaan LNG dari CCL.

6.5. Dengan demikian, prinsip-prinsip dan peraturan hukum mengenai Business
Judgment Rule seharusnya diterapkan oleh Judex Factie, namun tidak
diterapkan di dalam perkara ini sehingga amar putusan judex factie harus
dibatalkan.

B. Judex Factie telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu
kurang mempertimbangkan hal-hal yuridis (onvoldoende gemotiveerd) yang
relevan dengan peran dan perbuatan Pemohon Kasasi sebagai berikut:

7. Judex Factie Menerapkan Pasal 64 KUHP Tidak Sebagaimana Mestinya

7.1. Putusan PN pada halaman 755 – 757 telah mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti
surat, barang bukti, keterangan ahli, keterangan Terdakwa diperoleh
fakta hukum bahwa walaupun proses pengadaan LNG menyimpang
dari ketentuan karena …. dst… Terdakwa atas usul saksi Hari
Karyuliarto secara berulang memberikan kuasa kepada saksi Hari
Karyuliarto dan saksi Yenny Andayani .. dst… dengan perincian
sebagai berikut:

- Tanggal 4 Desember 2013, bertempat di Houston, Amerika
Serikat, Yenny Andayani mewakili Terdakwa selaku Direktur
Utama … dst
- Tanggal 1 Juli 2014, bertempat di Houston, Amerika Serikat,
Hari Karyuliarto mewakili Terdakwa selaku Direktur Utama… dst

26

Terjadinya amandement SPA pada tahun 2015 , yang tidak
merubah substansi SPA 2013 maupun SPA 2014 dan tidak merubah
para pihaknya, hal ini berimplikasi direalisasikannya pencairan
secara berulang oleh pimpinan yang menggantikan dengan
perincian sebagai berikut:

- Tahun 2019, realisasi pencairan sebesar USD 154.668.919. 64
(seratus lima puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan
ribu sembilan ratus sembilan belas dollar Amerika Serikat dan
enam puluh empat sen);
- Tahun 2020, realisasi pencairan sebesar USD 341.410.404.72
(tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu empat
ratus empat dollar amerika serikat dan tujuh puluh dua sen);
- Tahun 2021, realisasi pencairan sebesar USD 623.526.430,59
(enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua pulun enam
empat ratus tiga puluh dollar amerika serikat dan lima puluh
sembilan sen).

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di
atas, maka unsur “beberapa perbuatan meskipun masing-masing
merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya
sedemian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan
berlanjut” telah terpenuhi.”

(penebalan dari Pemohon Kasasi)

7.2. Satochid Kartanegara (vide Satochid Kartanegara, Hukum Pidana
Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartaegara, (Jakarta: Balai Lektur
Mahasiswa, tanpa tahun), hlm. 171-173) menjelaskan bahwa terdapat 3
(tiga) syarat untuk menentukan ada atau tidaknya Perbuatan Berlanjut,
yaitu:

1) Bahwa di antara beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang
itu harus timbul dari satu kehendak yang terlarang/melanggar
ketentuan pidana yang bersangkutan dan menjadi sumber dari
semua delik yang dilakukan (de handelinge moeten voortvlooien
uit eenzelfde ongeoorloofd wilsbesluit). Namun, syarat ini tidak
serta merta menutup kemungkinan bahwa untuk setiap perbuatan
konkret masih diperlukan adanya satu keputusan kehendak
tersendiri;
2) Bahwa waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan
lainnya yang dilakukan tidak boleh melewati jangka waktu
yang lama (dat tusschen de handelingen mag geen lang
tijdsverloop verstrijken);

27

3) Bahwa beberapa delik-delik yang dilakukan seseorang itu harus
sejenis (de handelingen moeten gelijksoortig zigjn).

7.3. Utrecht, dengan mengutip Hazewinkel-Suringa juga mempunyai
pendapat yang sama. Misalnya Istilah “berhubungan” dalam rumusan
ketentuan Pasal 64 KUHP itu juga dapat ditafsirkan sebagai: mengejar
satu tujuan (nastreven van een doel) (vide Mr. Drs. E. Utrecht, Hukum
Pidana II, Bandung: Penerbitan Universitas: 1962, hlm. 193).

7.4. Utrecht dengan mengutip Pompe berpandangan bahwa hubungan yang
dapat dijadikan syarat itu dapat ditempatkan secara bermacam-macam,
antara lain hubungan tempat tindakan-tindakan yang dilakukan,
hubungan waktu fakta-fakta yang dilakukan, dan seterusnya (vide Mr.
Drs. E. Utrecht, Hukum Pidana II, Bandung: Penerbitan Universitas:
1962, hlm. 194).

7.5. Di lain sisi, Utrecht yang mengutip juga Jonkers berpandangan bahwa
adanya satu keputusan kehendak antara perbuatan satu dengan
perbuatan lain, adalah bahwa masing-masing keputusan kehendak
konkrit untuk melakukan beberapa perbuatan itu haruslah merupakan
penjelmaan atau pernyataan satu maksud jahat yang sama (vide Mr. Drs.
E. Utrecht, Hukum Pidana II, Bandung: Penerbitan Universitas: 1962,
hlm. 196).

7.6. Selanjutnya, syarat waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan
lainnya yang dilakukan tidak boleh melewati jangka waktu yang lama
dalam Perbuatan Berlanjut. Perbuatan Berlanjut itu memang dapat saja
berlangsung dalam jangka waktu beberapa tahun berturut-turut. Akan
tetapi, yang terpenting adalah bahwa dalam jangka waktu berturut-turut
itu, mutlak harus terdapat beberapa perbuatan-perbuatan yang saling
berhubungan atau berasal dari satu keputusan kehendak yang sama,
yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu (regelmatig) dan tentunya,
rentang waktu antara saat-saat terjadinya masing-masing perbuatan-
perbuatan itu, tidak boleh terlalu lama.

7.7. Kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor
1616 K/PID.SUS/2013 jo Putusan Nomor 107 PK/PID.SUS/2015 atas
nama Terdakwa Angelina Patricia Sondakh dalam pertimbangan
hukumnya perbuatan berlanjut waktunya tidak terlalu lama sebagai
berikut:

“...perbuatan Terdakwa menerima sejumlah uang dari Permai
Grup yang seluruhnya berjumlah Rp12.580.000.000,00 (dua
belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US
$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika
Serikat) yang dilakukan secara berturut-turut, yakni kurang lebih
sebanyak 16 kali penerimaan uang dalam kurun waktu tahun
2010, yang merupakan perwujudan dari kehendak Terdakwa

28

yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Anggota Badan
Anggaran Komisi X DPR RI, dan telah menyanggupi akan
mengusahakan supaya anggaran yang dialokasikan untuk
sejumlah proyek Universitas Negeri di Kemendiknas dan proyek
Wisma Atlit di Kemenpora sesuai dengan permintaan Permai
Grup dengan meminta imbalan fee sebesar 5% dari nilai proyek
yang akan digiring tersebut sebagaimana kesepakatan yang
dibuat Terdakwa dengan saksi Mindo Rosalina Manulang,
dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat
dikwalifisir sebagai perbuatan berlanjut (voorgezette
handeling)”.

7.8. Selanjutnya, dalam Putusan Nomor 361K/PID.SUS.2017 atas nama
Terdakwa Sirajuddin Thayeb, Mahkamah Agung Republik Indonesia
dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:

1. Bahwa adanya beberapa perbuatan yang sejenis dilakukan dalam
jangka waktu yang tidak begitu lama antara satu perbuatan dengan
perbuatan lainnya;
2. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara berturut-turut
sejak bulan Januari 2007 sampai dengan Juli 2007 dalam
pengadaan 3 (tiga) jenis bantuan dari Departemen Agama RI
berupa…dimana Terdakwa secara berturut-turut menghubungi
para kepala sekolah se-Sulawesi Tengah sebagai penerima
bantuan langsung…;
3. Dengan demikian unsur “sebagai perbuatan berlanjut” telah
terpenuhi.

7.9. Berdasarkan pasal 64 KUHP, pendapat yang dikutip dari buku Satochid
Kartanegara dan Utrecht (Doktrin), dan Yurisprudensi tentang
Perbuatan Berlanjut atau Voortgezette Handeling, Pemohon Kasasi
hanya menyetujui SPA 2013 pada tahun 2013, digantikan SPA 2015
dan pelaksanan SPA 2015 pada tahun 2020-2021 yang dinyatakan ada
kerugian Pertamina maka kesimpulannya ialah secara teknis yuridis
tidak ada perbuatan berlanjut karena syarat harus dipenuhi yakni (1)
adanya satu keputusan kehendak yang sama, tidak ada, (2) adanya
perbuatan yang sejenis, tidak ada, dan (3) rentang waktu terjadinya
antara perbuatan yang tidak terlalu lama atau perbuatan dilakukan
secara berturut-turut, jauh antara SPA 2015 dan 2020-2021. Dengan
demikian syarat pokok yang menentukan telah terpenuhi atau tidaknya
unsur Perbuatan Berlanjut tidak ada. Tapi sesungguhnya perbuatan ini
tidak relevan dengan Pemohon Kasasi karena hubungan sebab akibat
kerugian yang disebut dengan SPA 2015, yang bukan masa Pemohon
Kasasi.

7.10. Jika Judex Factie menerapkan Pasal 64 KUHP sebagaimana mustinya
pada fakta perkara maka akan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

29

a. Bahwa Persetujuan Prinsip berdasarkan Memorandum 19
September 2011 dari SVP Gas kepada Direktur Utama perihal
Permohonan Ijin Prinsip Pengembangan Bisnis Gas Pada
Beberapa Potensial Kilang LNG di Amerika Serikat, tidak berakibat
hukum dan tidak menimbulkan kesepakatan apapun. Lagipula
proses pengadaan LNG CCL sudah memiliki pedoman pengadaan
sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya Memori Kasasi
ini sehingga bukan merupakan pelanggaran ataupun kejahatan
sebagaimana syarat pasal 64 KUHP.

b. Penandatanganan SPA tahun 2013 dan 2014 yang dilakukan oleh
penerima kuasa Hari Karyuliarto dan Yenny Andayani dari
Penerima Kuasa, kesemuanya telah dilakukan review dan diparaf
oleh fungsi legal, termasuk Chief Legal Counsel Saksi Alan
Frederick. Oleh karena itu, maka pemberian kuasa pada tahun
2013 dan 2014 sebagaimana pertimbangan Judex Factie tersebut
adalah perbuatan Direksi yang sah sehingga bukan merupakan
pelanggaran atau kejahatan.

c. Setelah Pemohon Kasasi tidak menjabat sebagai Direktur Utama
PT Pertamina (Persero) per tanggal 1 Oktober 2014 berdasarkan
Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan (Persero) PT Pertamina Nomor SK-198/MBU/10/2024
tentang Pemberhentian Direktur Utama Perusahaan (Perseroan)
PT Pertamina, Pemohon Kasasi tidak lagi terlibat dalam
pengelolaan perseroan PT Pertamina (Persero), termasuk terkait
penjualan kargo LNG dari CCL kepada pihak lain sehingga tidak
ada pelanggaran atau kejahatan.

d. SPA tahun 2013 dan 2014 yang ditandatangani pada masa
Pemohon Kasasi menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina
telah dibatalkan SPA tahun 2015 yang dibuat oleh Direksi baru
yang menggantikan Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi juga tidak
ikut terlibat dalam penandatanganan SPA tahun 2015 yang
membatalkan SPA tahun 2013 itu sehingga tidak nada pelanggaran
atau kejahatan dari Pemohon Kasasi.

e. Terakhir Pemohon Kasasi tidak tahu dan tidak ikut dalam
keputusan Direksi baru Pertamina yang menggantikan Pemohon
Kasasi, untuk melakukan niaga (trading) terhadap portofolio LNG
dari CCL, termasuk untuk memutuskan pencairan sejumlah dana
pada tahun 2019, 2020 dan 2021 sebagaimana pertimbangan
Judex Factie yang dikutip pada angka 6.1 Memori Kasasi ini
sehingga tidak ada pelanggaran atau kejahatan dari Pemohon
Kasasi.

30

7.11. Berdasarkan uraian di atas, maka terang benderang bahwa Pasal 64
KUHP tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya
karena:

a. Tidak terdapat keputusan kehendak yang sama antara perbuatan
Pemohon Kasasi sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
periode 5 Februari 2009 – 1 Oktober 2014 dengan perbuatan
Direksi baru yang menggantikan Pemohon Kasasi dalam membuat
SPA 2015

b. Keputusan untuk melakukan realisasi pencairan dana pada tahun
2019, 2020 dan 2021 bukan Keputusan Pemohon Kasasi apalagi
Keputusan untuk menentukan harga penjualan kargo CCL yang
dijual di bawah harga beli pada tahun 2020-2021 bukan keputusan
Pemohon Kasasi.

c. Tidak terdapat perbuatan Pemohon Kasasi secara berturut-turut
atau terus menerus dalam waktu yang tidak terlampau lama, yang
telah menimbulkan kerugian keuangan negara.

8. Judex Factie salah menerapkan Pasal 182 ayat (4), Pasal 185 ayat (1), Pasal 185
ayat (6), dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dalam menjatuhkan putusan.

8.1. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mengatur bahwa

“Surat putusan pemidanaan memuat: pertimbangan yang disusun
secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat
pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi
dasar penentuan kesalahan terdakwa”

Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mengatur bahwa:

“Yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan di sini" ialah segala
apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak
dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa,
penasihat hukum dan saksi korban.”

Ratio decidendi dalam putusan, haruslah benar-benar didasarkan kepada
fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang sesuai dengan rumusan
pasal yang akan dibuktikan. Kekurangan dalam mempertimbangkan
segala fakta yang terungkap di persidangan (onvoldoende gemotiveerd)
sebagai dasar penjatuhan putusan, berakibat pada putusan yang tidak
sempurna bahkan jauh dari rasa keadilan sehingga harus dibatalkan
dalam tingkat kasasi.

8.2. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 133/K/Kr/1978 tanggal 15
November 1978 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pengadilan

31

Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian yakni tidak
mempertimbangkan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang telah
diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri (vide Yahya Harahap,
Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, hlm. 569).

8.3. Judex Factie dalam menjatuhkan putusan pemidanaan tidak menerapkan
sebagaimana mustinya Pasal 182 ayat (4) jo. Pasal 197 ayat (1) KUHAP
karena tidak berdasarkan atas segala sesuatu yang terbukti dalam
persidangan. Saksi Jusuf Kalla, Saksi Djohardi Angga, Saksi Didik
Sasongko, keterangan Ahli Hukum Pidana menyatakan bahwa pengadaan
LNG Pertamina adalah untuk menjalankan perintah jabatan dalam rangka
menjaga ketahanan energi namun sama sekali tidak dipertimbangkan
sebagaimana mestinya oleh judex factie, baik dalam Putusan PN maupun
dalam Putusan PT.

8.4. Judex Factie tidak menerapkan sebagaimana mestinya ketentuan KUHAP
sesuai Pasal 185 ayat (1) jo. Pasal 185 ayat (6) KUHAP, karena tidak
mempertimbangkan keterangan Saksi Aris Azof yang bersesuaian dengan
keterangan saksi lainnya, di antaranya seperti Didik Sasongko Widi, Angga
Djohardi Kusumah, serta alat bukti lainnya, yang seluruhnya
membenarkan keadaan bahwa Pertamina telah memperoleh keuntungan
dalam pengadaan LNG dari CCL.

8.5. Judex Factie dalam menjatuhkan putusan pemidanaan tidak menerapkan
sebagaimana mestinya Pasal 182 ayat (4) jo. Pasal 197 ayat (1) KUHAP,
karena tidak mempertimbangkan Pasal 11 ayat 2 huruf b ke-1 Anggaran
Dasar Pertamina mengenai kewajiban direksi yang telah mengupayakan
dan menjamin terlaksananya kegiatan perusahaan sesuai dengan maksud
dan tujuannya.

8.6. Judex Factie dalam menjatuhkan putusan pemidanaan tidak menerapkan
sebagaimana mestinya Pasal 182 ayat (4) jo. Pasal 197 ayat (1) KUHAP,
karena tidak berdasarkan atas segala sesuatu yang terbukti dalam
persidangan di mana Judex Factie Tidak mempertimbangkan fakta yang
terbukti dalam persidangan bahwa:

1) Pengadaan LNG merupakan aksi korporasi yang dilakukan masing-
masing fungsi sesuai asas completed staff work dan diputuskan direksi
secara kolektif kolegial dan telah disetujui Dewan Komisaris. Apalagi
lebih jauh, Akta No. 54 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
tanggal 23 Desember 2013 oleh Notaris Kotamadya Jakarta Selatan
Lenny Janis Ishak, SH menunjukkan bahwa RUPS telah mengetahui
dan menyetujui RKAP tahun 2014, yang mana di dalam RKAP
tersebut telah dilaporkan dan disebutkan adanya draft agreement
dengan Cheniere. Selanjutnya Akta No. 43 Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham tanggal 22 Desember 2014 oleh Notaris
Kotamadya Jakarta Selatan Lenny Janis Ishak, SH menunjukkan
bahwa RUPS telah mengetahui dan menyetujui RKAP tahun 2015.

32

Sehingga Komisaris dan RUPS Pertamina sudah mengetahui adanya
rencana membeli LNG dari CCL.
2) Surat Kuasa yang diberikan Pemohon Kasasi kepada Yenny Andayani
pada tahun 2013, dan kepada Hari Karyuliarto pada tahun 2014 adalah
surat kuasa yang diberikan berdasarkan Anggaran Dasar di mana
Direksi berwenang memberikan kuasa untuk menandatangani SPA.
3) Pemohon Kasasi terbukti tidak memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi secara melawan hukum,
4) Dalam perkara a quo terbukti tidak ada kerugian keuangan negara
yang nyata, karena terbukti dalam pengadaan LNG CCL yang sampai
saat ini masih terus berjalan, Pertamina justru telah memperoleh
keuntungan.

8.7. Judex Factie dalam menjatuhkan putusan pemidanaan tidak menerapkan
sebagaimana mestinya Pasal 182 ayat (4) jo. Pasal 197 ayat (1) KUHAP
di mana Judex Factie tidak mempertimbangkan keterangan Ahli Hukum
Perdata dan Ahli Hukum Pidana yang menyatakan SPA 2013-2014 sudah
berakhir dan SPA 2015 adalah hasil perbuatan orang lain sehingga error
in persona.

8.8. Jika Judex Factie menerapkan Pasal 182 ayat (4), Pasal 185 ayat (1),
Pasal 185 ayat (6), dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP sebagaimana mestinya,
maka justru Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan perbuatan
sebagaimana didakwakan in casu Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor karena Tidak
Ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Pemohon Kasasi dan
Khususnya tentang Pembuktian Unsur “Kerugian Keuangan Negara” yang
tidak memenuhi syarat karena belum ada feit yang voltooid dan karenanya
prematur untuk menyatakan bahwa pengadaan LNG oleh Pertamina dari
CCL telah menimbulkan kerugian keuangan negara.

III. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa benar Judex Factie pertama,
tidak menerapkan peraturan hukum, kedua, menerapkan peraturan akan tetapi tidak
sebagaimana mestinya.

Perkara ini tentang delik “kerugian keuangan negara” atas pembelian LNG oleh
Pertamina dari Corpus Christi Liquefaction (“CCL”) Amerika Serikat.(vide Pasal 2 ayat (1)
atau Pasal 3 UU Tipikor). Persetujuan pembelian itu dituangkan para pihak dalam suatu
perjanjian yang disebut Sales Purchase Agreement (“SPA”) dan pelaksanaannya dengan
SPA tahun 2015. Dengan pelaksanaan SPA 2015 ini, Pertamina telah untung sebesar
USD 91,6 Juta (sembilan puluh satu juta enam ratus ribu dollar). Apabila dirupiahkan
dengan kurs sekarang (saat perkara) keuntungan Pertamina ini adalah sama dengan Rp.
1,4 Triliun. Tapi putusan Judex Factie keliru dengan menyatakan ada kerugian keuangan
negara dan Pemohon Kasasi yang bertanggungjawab. Padahal secara hukum tidak ada
feit dari penjualan LNG sebagai strafbaar feit Tipikor dari Pemohon Kasasi. Persetujuan
Pemohon Kasasi atas SPA 2013 dan 2014 (“SPA 2013”) yang kemudian sudah

33

digantikan dan dasar pelaksanaan jual beli LNG itu yaitu SPA 2015-2016 (“SPA 2015”)
oleh direksi baru Pertamina. Apalagi, sekali lagi pelaksanaan SPA 2015 itu faktanya
untung USD 91,6 Juta (sembilan puluh satu juta enam ratus ribu dollar amerika), sehingga
putusan judex factie kontradiktif dengan dakwaan kerugian keuangan negara.

Dengan kata lain bahwa Judex Factie telah “menolak” kebenaran dan keadilan.
Pengadilan Tinggi yang melakukan pemeriksaan di tingkat banding tidak memperbaik
adanya kekeliruan mengadili ini. PT secara singkat hanya menyatakan dalam satu frasa
“bukan fakta baru” tanpa mempertimbangkan (review) lagi sebagai peradilan ulangan
secara materil atas alat-alat bukti dan atau fakta hukum yang telah tercatat dalam berita
acara sidang secara ekspressis verbis. Secara hukum, adalah kewajiban Judex Factie
untuk mempertimbangkan dan mengadili semua “alat pembuktian yang diperoleh dari
pemeriksaan di sidang” dan menerapkan hukumnya pada perkara (vide Pasal 197 ayat
(1) butir d jis Pasal 184, 65 KUHAP). Akan tetapi bukan itu yang terjadi dalam putusan
judex factie. Oleh karena itu, putusan Judex Factie ini harus dibatalkan dalam tingkat
kasasi karena alasan-alasan (i) peraturan hukum tidak diterapkan dan (ii) peraturan
diterapkan tapi tidak sebagimana mestinya (vide Pasal 253 ayat (1) butir a KUHAP).

Peraturan yang tidak diterapkan judex factie, diantaranya, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 51 ayat (1) KUHP jis UU Perseroan Terbatas, UU Minyak dan Gas Bumi, UU
Badan Usaha Milik Negara, Perpres No. 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi
Nasional, Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2010, Inpres No. 14 Tahun 2011 tentang Percepatan
Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011; yang apabila peraturan
hukum ini diterapkan maka putuasan Judex Factie, karena “ada perintah jabatan
yang sah Pemohon Kasasi seharusnya dilepaskan dari tuntutan hukum”.

2. Pasal 1338 jis Pasal 1457 jo Pasal 1458 KUH Perdata tentang jual beli. SPA 2013
telah batal atau digantikan SPA 2015 dengan unsur esensial dari jual beli telah
dirubah seperti harga dan lain-lain. Kemudian, dasar hukum pengapalan 8 (delapan)
kargo dan 3 (tiga) suspensi sebagai dasar dakwaan dan Judex Factie menyatakan
adanya “kerugian keuangan negara” adalah atas pelaksanaan SPA 2015. Apabila
peraturan hukum ini diterapkan Judex Factie maka Pemohon Kasasi
seharusnya dibebaskan.

Kedua, benar bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, di
antaranya, adalah sebagai berikut:

1. Judex Factie menerapkan peraturan tapi salah menerapkannya yaitu Pasal 182 ayat
(4), Pasal 185 ayat (1), Pasal 185 ayat (6), dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Judex
factie menyatakan ada kesalahan dan perbuatan melawan hukum atas pembuktian
unsur kerugian keuangan negara dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Padahal
SPA 2015 adalah perjanjian jual beli jangka panjang yakni perjanjian jula beli LNG
sampai dengan 2039. Apabila SPA 2015 itu adalah tindak pidana yang
mengakibatkan “kerugian keuangan negara” maka secara hukum perbuatan itu
belum voltooid. Dan judex factie setuju hanya atas pelaksanaan sebahagian saja in

34

casu tahun 2020-2021 masa Covid-19 saja sudah dinyatakan voltooid. Pertimbangan
Judex Factie ini adalah salah sehingga dalam tingkat kasasi harus dibatalkan.

2. Judex Factie Menerapkan Pasal 64 KUHP tapi tidak sebagaimana mestinya. SPA
2013 dan SPA 2015 bukanlah merupakan Perbuatan Berlanjut berdasarkan
kaedah Pasal 64 KUHP karena, (1) dilakukan oleh orang yang berbeda, (2) SPA
bukanlah tindak pidana, (3) waktu yang lama jika maksudnya ada kerugian keuangan
negara pada tahun 2020-2021.

3. Judex Factie salah menerapkan Pasal 182 ayat (4), Pasal 185 ayat (1), Pasal 185
ayat (6), dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dalam menjatuhkan Putusan, Jika Judex
Factie menerapkan Pasal 182 ayat (4), Pasal 185 ayat (1), Pasal 185 ayat (6), dan
Pasal 197 ayat (1) KUHAP sebagaimana mestinya, maka justru Pemohon Kasasi
tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan in casu Pasal 2 ayat
(1) UU Tipikor karena Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan
Pemohon Kasasi dan Khususnya tentang Pembuktian Unsur “Kerugian Keuangan
Negara” yang tidak memenuhi syarat karena belum ada feit yang voltooid dan
karenanya prematur untuk menyatakan bahwa pengadaan LNG oleh Pertamina dari
CCL telah menimbulkan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka pertama-tama mohon agar kiranya Majelis
Hakim Agung di Mahkamah Agung yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara
ini menyatakan menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi karena
sudah dilaksanakan menurut cara dan dalam tenggangg waktu yang ditentukan dalam
undang-undang. Kemudian dengan mengadili sendiri membatalkan putusan-putusan judex
factie yaitu putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI
tertanggal 30 Agustus 2024 jo. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN.JKT.PST tertanggal 24 Juni 2024 , dan
memutuskan:

Pertama : Menyatakan Pemohon Kasasi Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan
tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dan dituntut Jaksa
Penuntut Umum baik Dakwaan Pertama maupun Dakwaan Kedua;

Kedua : Menyatakan membebaskan Pemohon Kasasi Galaila Karen Kardinah alias
Karen Agustiawan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijspraak) atau
setidak-tidaknya menyatakan melepaskan Pemohon Kasasi Galaila Karen
Kardinah alias Karen Agustiawan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle
rechtsvervolging);

Ketiga : Memerintahkan agar Pemohon Kasasi Galaila Karen Kardinah alias Karen
Agustiawan segera dikeluarkan dari tahanan setelah selesai putusan diucapkan
sesuai dengan Pasal 191 ayat (3) KUHAP

Keempat : Memulihkan segala hak Pemohon Kasasi dalam kemampuan, kedudukan, nama
baik serta harkat dan martabatnya pada kedudukan semula;

35

Kelima : Menetapkan ganti-rugi dan rehabilitasi dibayarkan pada Pemohon Kasasi sesuai
perundang-undangan yang berlaku.

Keenam : Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel printout dokumen berkop “BLACKSTONE” PRIVATE &
CONFIDENTIAL, 3 November 2014 yang ditandatangani oleh Laura J
Waitz, Senir Managing Director, Global Head of Human Resources;
David Foley, Senior Managing Director, Blackstone Energy Partners dan
KAREN AGUSTIAWAN dari Herman Agustiawan pada 8 Juni 2022
2. Dokumen elektronik “DOKUMEN_PC_HERMAN.zip” dengan nilai Hash
SHA1: 0c9a2428e2771fb9dc696b9ef021a56cfd3a551f, merupakan
salinan dari komputer yang ada digunakan oleh Herman disimpan ke
dalam kartu memori SanDisk 32GB dengan tulisan “2020_32_190” dari
Herman Agustiawan pada 8 Juni 2022
3. 1 (satu) Handphone Apple iPhone, model: iPhone 7 plus (A1784), SN:
C39T76KCHFYF, 250 GB beserta dokumen elektronik di dalamnya dari
Herman Agustiawan pada 8 Juni 2022
4. 1 (satu) Handphone Apple iPhone, model: iPhone Xs Max (A2101), SN:
F2YLT0C8KPH7, 512 GB beserta dokumen elektronik di dalamnya dari
Herman Agustiawan pada 8 Juni 2022
5. 1 (satu) buah buku agenda yang bercorak kuning biru yang bertuliskan
Extra Chromosome, Extraordinary yang di dalamnya terdapat tulisan
tangan Sdri. Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan dari
Terdakwa pada 8 Juni 2022
6. 2 (dua) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 3 November 2021
dengan nominal Rp34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) dengan
nama penyetor Erawita Endy M Nomor Rekening 1220001035578 berita
transaksi “Joining Tak Fusion Ruciwidianindiajati” dari Terdakwa pada 8
Juni 2022
7. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan “081381479499 AL I’ANA H BCA:
7350161770 dari Terdakwa pada 8 Juni 2022
8. 1 (satu) iPhone 13, kapasitas 128GB, SN: F3WV19L365 dan kartu SIM
6281933874420, kode: 32K 8962115937 RPL 14957397 -2 dari
Terdakwa pada 8 Juni 2022
9. 1 (satu) handphone Galaxy A30s, kapasitas 4/64GB, SN: RR8N2029JKB
tanpa kartu SIM dan kartu memori dari Terdakwa pada 8 Juni 2022
10. 1 (satu) iPad Pro 3
rd
Generation, kapasitas 256GB, dengan SN:
DLXY7629K7RH dari Terdakwa pada 8 Juni 2022
11. 1 (satu) kartu SIM Smartfren dengan kode: 8962282650 GTO
1000236293 128K dari Terdakwa pada 8 Juni 2022
12. 2 (dua) lembar printout warna dokumen PPT Energy Trading Singapore
Pte Ltd Sales Projection 2020-2024 dari Ruci Widianindiajati pada 15 Juni
2022
13. 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26-06-
2014 dengan Penerima/Beeficiary Nama/Name: Galaila Karen Kardinah,
Bank Penerima/Beneficiary Bank: Mandiri, No. Rek./Acc. No: 128-00-
9500478-1; Pengirim/Remitter: Galaila Karen Kardinah; Sumber

36

Dana/Source of Fund: Debit Rek./Debit Acc.: 1910195805;
Terbilang/Amount in Words: Tiga Milyar Rupiah dari Ruci Widianindiajati
pada 15 Juni 2022
14. 4 (empat) lembar copy dokumen berbahasa asing IKAT ENERGY PTE,
LTD, Directors’ Resolution in Writing Passed Pursuant to the Company’s
Constitution, dengan tanda tangan Michael James Buck, Gary Chiu
Chong Hing dan Galaila Karen Kardinah dari Ruci Widianindiajati pada
15 Juni 2022
15. 1 (satu) bundel copy dokumen yang pada halaman pertama berjudul
Sebanyak Empat Temuan di PT Pertamina, Cermin Nyata Namun Tidak
Sesuai!, Penulis Fahad Hasan & Tim Investigator KA dari Ruci
Widianindiajati pada 15 Juni 2022
16. 1 (satu) bundel copy warna dokumen berbahasa asing berkop MUFG,
Our Ref: 2017-5001865, 6
th
April 2017, RE: Uncommitted General
Banking Facilities dari Ruci Widianindiajati pada 15 Juni 2022
17. Dokumen elektronik dengan nama File “Komputer Dimas.zip” yang
memiliki nilai Hash MD5: feac113cdfa5b083923638daea972 disimpan ke
dalam media penyimpanan SD Card Merk: Sandisk, 32GB, Kode:
2020_332_032 dari Ruci Widianindiajati pada 15 Juni 2022
18. 1 (satu) bundel draft dokumen Shareholders Agreement antara JEMMY
MOHAMAD PRIMAJI, RACHEL HARDIARI K, dan JAFAR SAIFUDDIN
dimana terdapat tulisan tangan pada lembarannya dari Manal Musytaqo
pada 29 Juli 2022
19. 1 (satu) lembar printout warna dokumen Prognosa Profit LNG Portofolio
PT Pertamina (Persero) Tahun 2016-2022 dari Manal Musytaqo pada 29
Juli 2022
20. 3 (tiga) lembar asli dokumen yang lembar pertamnya Memorandum of
Approval: 001/MOA/INSTF/2022 tanggal 30 April 2022, Perihal: Insentif
Direksi dan Staf dari Manal Musytaqo pada 29 Juli 2022
21. 2 (dua) lembar draft dokumen Surat berkop PT BERKAH SINERGI
KELUARGA KONSULTINDO No: 168/BSKK -OL/2022, kepada: Bapak
Safrie M; OFFERING LETTER dari Manal Musytaqo pada 29 Juli 2022
22. 1 (satu) buah notes kecil bermotif batik dengan tulisan tinta merah
terbaca “Bagus & Zizah” dari Manal Musytaqo pada 29 Juli 2022
23. 1 (satu) bundel printout warna dokumen Company Profile CARBON
TELUSUR INDONESIA dari Manal Musytaqo pada 29 Juli 2022
24. 1 (satu) kartu memori SanDisk 32GB dengan tulisan “2020_32_126”,
beserta dokumen elektronik di dalamnya dari Manal Musytaqo pada 29
Juli 2022
25. 1 (satu) eksternal hardisk WD My Passport Ultra 2TB, SN:
WX41A34V2021, beserta dokumen elektronik di dalamnya dari Manal
Musytaqo pada 29 Juli 2022
26. 1 (satu) unit handphone Merk: Xiaomi, Model: Redmi Note 10S, SN:
TWAM8LLNXOZPDEHA, IMEI: 860267057570206, yang di dalamnya
terdapat SIM Card 1, telkomsel Kode: 621006126205520900, SIM Card
2, telkomsel Kode: 621000112542314400, Pemilik: MANAL MUSTAQYO
dari Manal Musytaqo pada 6 Juli 2023

37

27. Dokumen elektronik “Data_Macbook_Manal.zip” dengan nilai hash SHA-
1:0C5656EE1AD2955BE9684ED5525F7E1036C0076E, disimpan
dalam media penyimpanan data elektronik Flashdisk Sandisk 32GB,
yang berasal dari Macbook Pro Model A1708 milik Manal dari Manal
Musytaqo pada 7 Juli 2023
28. 1 (Satu) buah media penyimpanan DVD-R merk: Verbatim, Kapasitas:
4,7 GB, Kode: MAPAO71C26035606, bertuliskan “DIMAS MOH. AULIA
STS-1107”, yang berisikan 1 (satu) folder bertuliskan “DOKUMEN KPK”
dari Dimas Mohamad Aulia pada 22 Juni 2022 dengan rincian isi sebagai
berikut:
a. 1 (satu) folder yang bertuliskan “2018” beserta file di dalamnya
b. 1 (satu) folder yang bertuliskan “2019” beserta file di dalamnya
c. 1 (satu) folder yang bertuliskan “2020” beserta file di dalamnya
d. 1 (satu) folder yang bertuliskan “Kontrak Pembelian” beserta file di
dalamnya
e. 1 (satu) folder yang bertuliskan “Kontrak Penjualan” beserta file di
dalamnya
f. 1 (satu) file Softcopy pptx yang bertuliskan “2017215 – SOP PPT
ET Singapore – Final”
g. 1 (satu) email Softcopy yang bertuliskan “20190207 – PPTETS sent
draft FS 2018 for audit purpose”
h. 1 (satu) file softcopy pdf yang bertuliskan “Dimas Offering Letter”
i. 1 (satu) file softcopy pdf yang bertuliskan “PPT 29 May 2020”
j. 1 (satu) file softcopy pdf yang bertuliskan “PPT ET HQ AGM
Minutes (English) for Year 2018”
k. 1 (satu) file softcopy pdf yang bertuliskan “PPTET 8 June 2020”
l. 1 (satu) file softcopy xlsx yang bertuliskan “Realisasi & Prognosa
CC (2019-2021) & Bontang (2019-2023) PPTETS LNG Trades –
rev market per 17 Sept (1)”
m. 1 (satu) file softcopy pdf yang bertuliskan “Side Letter_Pertamina
dan PPT ETS”
29. 1 (satu) buah media penyimpanan flashdisk warna hitam beserta tempat
penyimpanannya merk: LEXAR, Kapasitas: 256GB, dari Dimas
Mohamad Aulia pada 22 Juni 2022 yang berisikan sebagai berikut:
a. 1 (satu) folder yang bertuliskan “0. Kontrak Pembelian LNG PPTET
SG” beserta file di dalamnya
b. 1 (satu) folder yang bertuliskan “0. Kontrak Penjualan LNG PPTET
SG” beserta file di dalamnya
c. 1 (satu) folder yang bertuliskan “0. Platts” beserta file di dalamnya
d. 1 (satu) folder yang bertuliskan “KPK” beserta file di dalamnya
30. 1 (satu) bundel Printout warna Standard Operating Procedures PPT
Energy Trading Singapore Pte., Ltd December 2017 dari Dimas
Mohamad Aulia pada 22 Juni 2022
31. 1 (satu) bundel Printout warna screenshot email dari Hana Sapulete
kepada Shin Suzuki tanggal Thu 2/7/2019 11:28 AM dari Dimas
Mohamad Aulia pada 22 Juni 2022

Karen Agustiawan - LMPP Memory Of Appeal to Supreme Court .pdf

About This Presentation

Slide Content

Tags

Categories

Download

Quick Actions

Statistics

Related Slideshows

Karen Agustiawan - LMPP Memory Of Appeal to Supreme Court .pdf

About This Presentation

Slide Content

Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4

Slide 5

Slide 6

Slide 7

Slide 8

Slide 9

Slide 10

Slide 11

Slide 12

Slide 13

Slide 14

Slide 15

Slide 16

Slide 17

Slide 18

Slide 19

Slide 20

Slide 21

Slide 22

Slide 23

Slide 24

Slide 25

Slide 26

Slide 27

Slide 28

Slide 29

Slide 30

Slide 31

Slide 32

Slide 33

Slide 34

Slide 35

Slide 36

Slide 37

Tags

Categories

Download

Quick Actions

Statistics

Related Slideshows

Pray For The Peace Of Jerusalem and You Will Prosper

Don_t_Waste_Your_Life_God.....powerpoint

VILLASUR_FACTORS_TO_CONSIDER_IN_PLATING_SALAD_10-13.pdf

Fertility awareness methods for women in the society

Chapter 5 Arithmetic Functions Computer Organisation and Architecture

syakira bhasa inggris (1) (1).pptx.......