KEBIJAKAN BIAS JATENG 2025 imunisasi jawa tengah

kebijakan

1. KEBIJAKAN BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH (BIAS) JAWA TENGAH DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH APLIKASI PAIJO -GR

2. LANDASAN HUKUM IMUNISASI DI INDONESIA Imunisasi merupakan hak yang harus dipenuhi UUD 1945 1 2 UU Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 3 UU Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 Pasal 28B ayat 2: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup , tumbuh & berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi . Pasal 28 H ayat 1: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir & batin, bertempat tinggal & mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan me l in d u n g i untuk men j am i n d an A nak dan hak - a gar da p a t haknya tumbuh, berkembang , berpa r tisip a si secara hidup, dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan” Pasal 44 ayat 2: Setiap bayi dan anak berhak memperoleh imunisasi Pasal 44 ayat 3: Pihak keluarga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat harus mendukung imunisasi bayi dan anak Pasal 86 ayat 1: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggungjawab melakukan penanggulangan penyakit menular Pasal 89 ayat 1 (f): Kegiatan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dilakukan antara lain melalui pemberian kekebalan (imunisasi) “ Pemerintah Daerah memperioritaskan Pemerintahan Wajib harus Urusan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” 4 UU No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan

3. Strategi Pelaksanaan Imunisasi Imunisasi melindungi.. 3 Setiap sasaran berhak mendapatkan pelayanan BIAS (baik anak yang bersekolah maupun tidak bersekolah ) Penyelenggaraan imunisasi pada anak sekolah, terintegrasi dengan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), dilaksanakan secara terpadu oleh lintas program dan lintas sektoral mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pelaksana Penyediaan vaksin dan logistik imunisasi dibebankan pada APBN , sedangkan logistik lainnya dan biaya operasional dibebankan APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah Sasaran adalah anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau putus sekolah Imunisasi dapat dilaksanakan di posyandu , puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya , atau di tempat-tempat dimana anak yang tidak bersekolah itu berkumpul seperti rumah singgah anak jalanan , yayasan / panti asuhan , panti sosial , sekolah non formal , dsb . Untuk mendapatkan data anak usia sekolah yang tidak bersekolah , dinas kesehatan kabupaten / kota berkoordinasi dengan dinas sosial setempat atau dengan melakukan pendataan secara langsung oleh kader dari rumah ke rumah . Strategi Menjangkau Sasaran di Luar Sekolah

4. 10 Sekolah wajib : Melaporkan data peserta didik yang akan menjadi sasaran BIAS Melakukan advokasi dan sosialisasi BIAS bagi orangtua Memfasilitasi pelaksanaan BIAS Penanggung jawab BIAS: guru UKS Semua peserta didik wajib mendapatkan imunisasi melalui BIAS Puskesmas menjadi pelaksana BIAS bagi semua sekolah di wilayah kerjanya SEKOLAH PUSKESMAS P E L A K S A N AAN BI A S D A T A S A SARA N B I AS DI F A S ILI T A S I OLE H S E KOLAH PENYIA P AN L OG IS T IK V AKSIN D AN V AKSI N A T O R PELAKSANAAN BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH

5. Keputusan Bersama 4 Menteri tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Status Kesehatan Peserta Didik SURAT EDARAN Dan Juknis BIAS Tahun 2023 Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan, Kebudayaan , Riset dan Teknologi , Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Status Kesehatan Peserta Didik Merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah Pemeriksaan status i munisasi peserta didik SD/MI/ bentuk lain sederajat , penyelenggaraan BIAS dan Aksi Bergizi peserta didik SMP/MTs/SMA/MA/ bentuk lain sederajat

6. Sasaran primer Imunisasi Rutin: Anak Kelas 1 SD/MI/ Sederajat (7 Tahun ) Anak Kelas 2 SD/MI/ Sederajat (8 Tahun ) Anak kelas 5 SD/MI/ sederajat (11 tahun ) Anak Perempuan Kelas 5 SD/MI/ Sederajat (11 Tahun ) Sasaran sekunder : Imunisasi Kejar : 1 ( satu ) dosis bagi anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi HPV Anak perempuan kelas 6 SD/MI/ sederajat Anak perempuan usia kelas 9 SMP/MTs/ sederajat (15 tahun ) SASARAN BIAS Kelas 1 : 547.222 Kelas 2 : 544.963 Kelas 5 : 543.703 Kelas 5 Perempuan : 267.434 Sasaran Imunisasi Kejar : 27.1044

7. JADWAL BIAS JADWAL & WAKTU TEMPAT PELAKSANAAN Peserta didik Satuan pendidikan ( SD/Madrasah/ Sederajat dan SMP/MTs/sederajat) Puskesmas Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Pos imunisasi lain seperti Posyandu Pondok pesantren Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Anak usia sekolah yang tidak sekolah Puskesmas Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Pos imunisasi lain seperti Posyandu

8. Sumber Data Sasaran Imunisasi BIAS Imunisasi melindungi.. 8 Tingkat Sumber data sasaran Anak sekolah Anak di luar satuan pendidikan formal Provinsi Bidang yang mengelola data siswa SLB di Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren atau yang mengelola data siswa Madrasah Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Dinas Sosial, UPTD DP3A/DP5A, UPT Kemensos, Dinas Pendidikan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Kabupaten /Kota Bidang yang mengelola data siswa SD dan SMP di Dinas Pendidikan Bidang yang mengelola data siswa SLB di Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Madrasah atau yang mengelola data siswa Madrasah Kantor Kemenag Kab /Kota Seksi Pengelolaan informasi administrasi kependudukan Disdukcapil yang mengelola data sasaran berdasarkan usia Tim data pemko / kab jika memiliki data anak perempuan berdasarkan usia . Dinas Sosial, UPTD DP3A/DP5A, UPT Kemensos, Dinas Pendidikan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Kecamatan SD/MI/ sederajat dan SMP/MTS/ sederajat yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag Kab /Kota Pondok Pesantren LKSA PKBM Sanggar Kegiatan Belajar LPKA Komunitas sosial Kecamatan / Kelurahan /Desa PKK dan Kader Masyarakat

9. Imunisasi HPV Tahun 2025 Kemenkes telah merubah kebijakan Imunisasi HPV 1 dosis: KMK No. HK.01.07/MENKES/35/2025 tentang Perubahanatas Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/1098/2024 tentang Jenis dan Jadwal Imunisasi Program Sasaran sekunder : perempuan usia > 15 tahun, anak laki-laki dapat diberikan apabila sumber daya mencukupi Imunisasi HPV dapat diberikan sebanyak 1 (satu) dosis pada sasaran anak usia 9 - 20 tahun (sesuai rekomendasi SAGE) Imunisasi melindungi.. WHO Position Paper Desember 2022 Sasaran primer: anak perempuan usia 9 – 14 tahun

10. Sasaran, waktu, dan tempat pelaksanaan Imunisasi HPV Tahun 2025 12 Sasaran primer Imunisasi Rutin: Anak perempuan usia kelas 5 SD/MI/sederajat (11 tahun) Sasaran sekunder: Imunisasi Kejar : 1 (satu) dosis bagi anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi HPV Anak perempuan kelas 6 SD/MI/sederajat Anak perempuan usia kelas 9 SMP/MTs/sederajat (15 tahun) Waktu pelaksanaan: bulan Agustus Tempat pelaksanaan: Satuan pendidikan (SMP/MTs/sederajat) Puskesmas Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Pos imunisasi lain seperti Posyandu Pondok pesantren Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pencatatan dan pelaporan: ASIK dan manual (cakupan imunisasi); SMILE (vaksin dan logistik) Imunisasi melindungi..

11. Capaian BIAS tahun 2024

12. Cakupan Imunisasi ISL ( imunisasi sekolah lengkap ) JAWA TENGAH 2024 melalui ASIK cut off 17 Jul 2025 (target sd Des : 80 %)

13. Cakupan Imunisasi HPV 1 dan Imunisasi HPV 2 Tahun 2024 melalui ASIK (target : 95 %)

14. Cakupan Imunisasi DT & MR BIAS Tahun 2024 melalui ASIK (target : 95 %) MR BIAS

15. Cakupan Imunisasi TD 1 & TD 2 Tahun 2024 melalui ASIK (target : 95 %)

16. Dukungan Lintas Sektor

17. DUKUNGAN MASING2 INTITUSI TINGKAT PROVINSI

18. DUKUNGAN MASING2 INTITUSI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

19. DUKUNGAN ORGANISASI MASYARAKAT Melakukan penyebaran informasi tentang program imunisasi, pelaksanaan BIAS dan PD3I di wilayah kerjanya. Mengkonfirmasi sasaran yang tidak sekolah berdasarkan data yang diberikan oleh puskesmas atau institusi yang bertanggung jawab . Menggerakkan orangtua / wali dan sasaran BIAS yang tidak sekolah untuk datang ke puskesmas , posyandu , pos pelayanan imunisasi atau secara mandiri di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya . Melakukan koordinasi dengan petugas puskesmas , aparat desa / kelurahan dan UKBM. Melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama Memobilisasi keluarga dan masyarakat agar berpartisipasi pada program BIAS. Menjadi penyuluh dan melakukan komunikasi yang efektif di wilayah kerjanya . Melakukan komunikasi antar pribadi dengan orang tua / wali . Melakukan pencatatan hasil layanan imunisasi. Melaporkan kasus diduga KIPI kepada petugas kesehatan bila ditemukan .

20. Pemerintah berkomitmen untuk mencegah penyakit Campak , Rubela , Difteri , Tetanus Neonatorum, dan Kanker leher rahim yang merupakan masalah kesehatan di Indonesia , salah satu upayanya melalui pelaksanaan BIAS BIAS diberikan bagi sasaran rutin dan kejar sesuai dengan rekomendasi WHO sesuai jadwal Walaupun Capaian BIAS pada tahun 2024 cukup baik , namun masih ditemukan hambatan dalam pelaksanaannya Diperlukan dukungan dari semua pihak untuk kesuksesan pelaksanaan BIAS dalam rangka mencegah penyakit Campak , Rubela , Difteri , Tetanus Neonatorum, dan Kanker leher rahim yang merupakan masalah kesehatan di Indonesia Imunisasi melindungi .. 21 KESIMPULAN

21. dinkesjateng_prov @dinkesjateng_prov Dinkes Jateng Dinkes Jateng Matur Nuwun DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH