KEBIJAKAN LEMBAGA PERTANIAN dan pengembangan pertanian

kebijakan pertanian

1. KEBIJAKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

2. Pengertian lembaga Horton(1964): Sistem-sistem Hubungan-Hubungan Sosial yang terorganisir yang mengandung nilai-nilai dan prosedur-prosedur yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia . Landis(1955): Struktur Formal Kebudayaan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat . Uphoff (1986): Kompleks Aturan-aturan dan tingkaha laku yang selalu ada yang dimaksudkan untuk memenuhi nilai-nilai kolektivitas .

3. KONSEP KELEMBAGAAN HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA DAN ORGANISASI DALAM MASYARAKAT DAPAT DITAMPILKAN TIGA KATEGORI Adanya entitas lembaga , tidak memenuhi syarat disebut sebagai organisai Adanya entitas organisasi TETAPI ORGANISASI TERSEBUT TIDAK DAPAT DISEBUT SEBAGAI LEMBAGA Adanya entitas lembaga dalam masyarakat yang dapat sekaligus sebagai organisasi

4. PENGERTIAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI (UPHOFF. 1986) KELEMBAGAAN adalah mengarah pada adanya seperangkat aturan yang mengarahkan perilaku masyarakat dalam mencapai kebutuhan penting dalam kehidupannya ( fokusnya : aturan ) ORGANISASI fokusnya adalah struktur , struktur tersebut terbentuk sebagai hasil dari interaksi sejumlah peranan , interaksi tersebut bisa bersifat kompleks bisa pula bersifat sederhana , dapat berciri formal maupun informal Dalam Pembangunan, Kelembagaan yang ideal adalah kelembagaan yang sekaligus lembaga dan organisasi

5. KOMPOSISI DAN FUNGSI LEMBAGA LEMBAGA TERDIRI DARI OBJEK KEBUDAYAAN MATERIAL, POLA TINGKAH LAKU YANG TELAH TERSPESIFIKKAN, SEPERANGKAT SIKAP (ATTITUDES), PERANAN DAN HARAPAN LEMBAGA HARUS MEMPERSIAPKAN ANGGOTA-ANGGOTANYA UNTUK BERPARTISIPASI DALAM MASYARAKAT, KARENA ITU SETIAP PERANAN BIASANYA BERASOSIASI DENGAN ATURAN-ATURAN TINGKAH LAKU FORMAL YANG DITERIMA SECARA LUAS LEMBAGA MENGATUR PROSEDUR TENTANG SUATU TINDAKAN DAN ALASAN-ALASAN ATAS PELAKSANAAN TINDAKAN ITU LEMBAGA BERFUNGSI DIDALAM MEMBANTU MANUSIA MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR HIDUPNYA LEMBAGA MEMPUNYAI “DUAL STRUKTURE”, SATU TERDIRI DARI SEPERANGKAT ATURAN-ATURAN DAN PROSEDUR YANG DIARAHKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN-TUJUAN YANG TELAH DITETAPKAN, STRUKTUR YANG LAIN YAITU BERKENAAN DENGAN JARINGAN PERANAN-PERANAN DARI ANGGOTANYA DIDALAM MELAKSANAKAN KEGIATANNYA LEMBAGA BERFUNGSI DIDALAM MENGKORDINASI DAN MENSTABILITASKAN KEBUDAYAAN. IA MEMBERIKAN PERASAAN AMAN TERHADAP INDIVIDU DIMASA SEKARANG DAN DIMASA DATANG LEMBAGA DAPAT BERFUNGSI SEBAGAI MEKANISME SOSIAL KONTROL

6. VARIABEL-VARIABEL : EKSISTENSI LEMBAGA SEKALIGUS SEBAGAI ORGANISASI Adanya aturan yang menjadi pedoman perilaku Adanya struktur yang memfasilitasi berfungsinya aturan dalam mengarahkan perilaku Adanya kondisi terlembagakan (instutionaalized) dari aturan dan struktur sehingga tercipta penerimaan dan kepatuhan pada masyarakat dimana lembaga beraktivitas ( Terlembagakan : Kunci pembeda) Sebuah lembaga bersifat stabil, bernilai dan merupakan perilaku yang berulang. Organisasi dapat hafdir secara struktural, tetapi belum tentu terlembagakan, belum tentu stabil dan dianggap bernilai (harus mengalami proses pelembagaan).

7. VARIABEL-VARIABEL LEMBAGA Lembaga dalam konteks “Pembangunan”,adalah organisasi formal menghasilkan suatu perubahan , melindungi berlangsungnya perubahan tersebut Lembaga dalam hal ini berfungsi sebagai katalisator dan penghantar perubahan, untuk itu lima variabel : Kepemimpinan (kelompok pengambil keputusan) Kebijakan Aturan (spesifikasi tujuan dan metode tindakan) program (sperangkat kegiatan sebagai terjemahan dari kebijakan) sumberdaya (SDM, fisik-material, finansial, teknologi-informasi dan struktur internal (bentukan struktur dan proses bagi beklerja dan bertahanny lembaga Pertanyaan : sejauh mana organisasi formal terlembagakan dalam masyarakat (perlu adanya strategi pengembagaan kelembagaan) Bagaimana mengapresiasi lembaga/organisasi tradisional

8. VARIABEL LEMBAGA KEPEMIMPINAN Kelompok orang yg merumuskan doktrin & program lembaga , mengarahkan operasi2 & hubungan2 Peran strategis , manajemen yg intensif , trampil , ikatan ke dlm & keluar yg kuat Proses klp , berbagi peranan , mis : perwakilan , pengambilan keputusan , pengendalian , informal-formal DOKTRIN Spesifikasi nilai2, tujuan2, metode2 operasional yg mendasari tindakan sosial Hasil proyeksi atas kondisi internal & eksternal Seperangkat citra , harapan , cita2 & gaya tindakan

9. VARIABEL LEMBAGA PROGRAM Tindakan2 ttt yg berhubungan dg pelaksanaan dr fungsi2 & jasa2 yg mrp keluaran dr lembaga tsb Terjemahan doktrin mjd pola2 tindakan nyata & alokasi energi2 & sumber daya lainnya , yg berhubungan dg lingkungan internal & eksternal SUMBER DAYA Masukan2 keuangan , fisik , manusia , teknologi & informasi dr lembaga tsb Pengerahan & penjaminan sumber daya mempengaruhi efektivitas program dan lembaga STRUKTUR INTENAL Struktur & proses2 yg diadakan utk bekerjanya lembaga tsb & bagi pemeliharaannya Terkait dg pembagian peranan , pola wewenang , sistem komunikasi , komitmen thd doktrin & program

10. Ketahanan Pangan Ketersediaan Diversifikasi Pangan Distribusi dan Konsumsi Keamanan Pangan Penerimaan (Acceptance)

11. Kesejahteraan Petani Peningkatan Daya Beli Petani Sosial Budaya Peningkatan Kualitas & Kuantitas Tenaga Kerja Pertanian Kelembagaan Petani Berdaya -Posisi tawar Petani dalam menyusun kebijakan Peluang pasar - Diversifikasi pasar SDM Petani berdaya Pendidikan Petani Kesempatan Akses ke lembaga keuangan Kenaikan nilai tambah & daya saing Industrialisasi produk pertanian on-farm Mendorong investasi dalam mekanisasi

12. Kesempatan Akses ke lembaga keuangan

13. Persentasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Menurut Wilayah Lemahnya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (sektor Pertanian) Di Wilayah Maluku dan Papua Keinginan untuk membentuk bank khusus yang membiayai sektor pertanian tidak terlepas dari fakta belum memadainya alokasi kredit perbankan nasional terhadap sektor ini. Sebagai gambaran, berdasarkan data Bank Indonesia (2009) ditunjukkan selama kurun waktu 2004-2008, pangsa kredit perbankan untuk sektor pertanian berkisar antara 5,14 - 5,92 persen atau rata-rata 5,56 persen sektor pertanian sangat tergantung pada musim sehingga dipandang mempunyai risiko tinggi, tata niaga komoditas pertanian banyak yang belum tertata sehingga harga selalu naik turun dan tidak ada kepastian, dan sebagian dana yang terhimpun perbankan bersifat jangka pendek (short term funding), sedangkan kredit pertanian sebagian besar berjangka relatif panjang (long term loan). Akibatnya terjadi ketidaksesuaian dalam waktu (mismatch) antara pendanaan dan kredit.

14. penyelesaian secara bio fisik dan sosial ekonomi, mulai dari input produksi , on farm hingga pengolahan hasil pemasaran Aspek Modal : Masalah Kesejahteraan Rumah tangga Tani dan Ketahanan Pangan Kesejahteraan Petani masih jauh dari yang diharapkan hal ini dapat dilihat dari penigkatan petani miskin, penggarap dan buruh tani , sehingga perlu adanya pemecahan masalah tersebut secara holistik, terintegrasi, spesifik lokasi dan dinamis pemecahan dengan jalan menggali seluruh sumber pertumbuhan pendapatan petani dengan memanfaatkan aspek integrasi diservikasi komoditas yang memiliki prospek pasar yang menguntungkan Holistik Terintegrasi Spesifik Lokasi dan Dinamis integrasi horizontal melalui penganekaragaman komoditas untuk memperluas sumber pendapatan. Integrasi vertikal dengan sasaran penciptaan nilai tambah di tingkat petani melalui pengembangan agroindustri pedesaan Integrasi kelembagaan antara pemerintah, swasata dan masyarakat. Integrasi regional dengan pemanfaatan keunggulan komperatif dan kompetitif dalam mengusahakan komoditas unggulan

15. Masalah dalam Penguatan Modal Pertanian Oleh Lembaga Keuangan

16. Dasar Pelaksanaan Penguatan Modal Pertanian Menuju Ketahanan Pangan Sehingga penyaluran kredit perbankkan kepada sektor mikro , kecil dan menengah terkhusus pada usaha pertanian atau petani menjadi peranan yang penting mendukung pertumbuhan perekonomian pada negara atau wilayah daerah tersebut menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (Bank Indonesia ) . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro , Kecil, dan Menengah ) hal ini juga diperkuat oleh UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankkan pada BAB II Pasal 4 dimana “ Perbankkan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan , pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak ”

17. Implementasi Penguatan modal Petani Oleh Lembaga Keuangan segmentasi target dan program yang relevan, sistem koordinasi yang baik untuk menghindari overlapping antar program yang justru kontraproduktif, dan kejelasan tujuan yang ingin dicapai dari implementasi kredit program apakah untuk sekedar bantuan, pemberdayaan, ataupun untuk melatih petani/pelaku usaha pertanian agar bisa mandiri dalam mengakses permodalan. Dengan makin terbatasnya anggaran pemerintah maka seharusnya di masa mendatang program lebih diarahkan untuk mendidik dan membantu masyarakat sehingga secara mandiri mampu mengakses lembaga pembiayaan yang telah ada .

18. PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING Sortasi di tingkat Petani Pengolahan hasil di tingkat desa Penyimpanan dan Penggudangan Alat dan Mesin Pertanian Teknologi Budidaya Pengolahan Produk Primer Peningkatan Ketrampilan